Syifa Nurul Hanifa FH\'18 Makalah Hukum Dagang PDF

Preview

Summary

MAKALAHBENTUK-BENTUK BADAN USAHADAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM PERSAINGAN USAHATugas ini diajukan untuk memenuhi salah tugas mata kuliah Hukum DagangOleh : Syifa Nurul HanifaKEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS HUKUMPURWOKERTO2019iiKATA PENGANTA...

Description

MAKALAH BENTUK-BENTUK BADAN USAHA DAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM PERSAINGAN USAHA Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah tugas mata kuliah Hukum Dagang

Oleh : Syifa Nurul Hanifa

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO

2019

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca. Harapan penyusun semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca agar lebih memahami tentang bentuk-bentuk badan usaha dan perjanjian apa saja yang dilarang dalam persaingan usaha. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Purwokerto, 10 April 2019

Penyusun

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………. ii Daftar Isi………………………………………………………………………... iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………… 1 B. Rumusan Masalah……………………………………………... 2 C. Tujuan…………………………………………………………. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Hukum Dagang……………………………………. 3 B. Hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang……. 3 C. Bentuk-bentuk Badan Usaha ………………….......................... 5 D. Perjanjian yang Dilarang dalam Perusahaan ………………...... 7 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………….. 10 B. Saran…………………………………………………………… 10 Daftar Pustaka………………………………………………………………….. 11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sektor mikro maupun makro. Merupakan Pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah Inti permasalahan dari keterlibatan

negara

dalam

aktivitas

ekonomi

bersumber

pada

politik

perekonomian suatu negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. KUHD adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sehingga dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus

1

2

diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.1 B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari Hukum Dagang? 2. Bagaimaa hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang? 3. Apa saja bentuk-bentuk badan usaha? 4. Apa saja perjanjian yang dilarang dalam perusahaan? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian Hukum Dagang 2. Untuk mengetahui hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang 3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk badan usaha 4. Untuk mengetahui perjanjian apa saja yang dilarang dalam perusahaan

diakses

dari

https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/05/01/makalah-hukum-dagang/,

pada

1

Silpi

Intan

Suseno,

tanggal 7 April 2019 pukul 20:00

“Makalah

Hukum

Dagang”,

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Dagang Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekeerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. B. Hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan. Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada : 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan : a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K) b. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)

3

4

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985:7). Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi (mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ). Antara KUH perdata dengan KUH dagang mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUH dagang, yang isinya sebagai berikut: Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUH dagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata. Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.2

2

Yuliana,

“Aspek

Hukum

dalam

Ekonomi”,

diakses

https://yulianaritongaug.blogspot.com/2015/06/bab-vi-hukum-dagang.html, taggal 07 April 2019 pukul 20:30

dari pada

5

C. Bentuk-bentuk Badan Usaha 1. Perusahaan Perseorangan Perusahaan Perseorangan adalah Bentuk usaha yang paling sederhana, Karena kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya yang ada, Kuantitas Produksi yang terbatas juga penggunaan alat Produksi teknologi sederhana. Bentuk usaha ini pembentukannya tanpa izin dan tata cara tertentu, oleh karena itu Bentuk usaha ini jenis yang paling mudah didirikan tapi pembubarannya juga sangat mudah dilakukan, karena anda tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya anda seorang. 2. Persekutuan Perdata Kalau Perusahaan Perseorangan tadi kita sebutkan hanya satu orang pemilik usaha, nah kalau di Persekutuan perdata anda mempunyai Partner bisnis baru yang biasanya memiliki Profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Menurut pengertian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan perdata merupakan suatu Perjanjian dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. 3. Persekutuan Firma Persekutuan Firma memiliki pengertian yang hampir sama dengan Persekutuan Perdata, namun dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu Bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan, antara dua orang

6

atau lebih dengan memakai nama bersama dan tanggung jawab para pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang, maksudnya tanggung rentang disini adalah jika hutang yang dibuat oleh salah satu sekutu akan mengikat sekutu lain dan demikian sebaliknya. 4. Persekutan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer adalah Perkembangan dari Persekutuan Firma. Jika Persekutuan Firma hanya terdiri dari para sekutu yang aktif menjalankan perusahaan, maka Dalam Komanditer terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Maksudnya kalau di dalam Firma yang tadi disebutkan semua berperan aktif dalam Memasukkan modal dan menjalankan usahanya, tapi di dalam Persekutuan Komanditer terdapat sekutu yang hanya memasukkan Modalnya tanpa ikut aktif menjalankan perusahaan. Jadi di dalam Persekutuan Komanditer terdapat dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Untuk pembagian Hasil (keuntungan atau Kerugian) ditentukan pada saat perjanjian atau Akad di awal. 5. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan

Terbatas

(PT)

adalah

suatu badan

hukum

untuk

menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Artinya di dalam persekutuan ini, beberapa Pendiri dari sebuah PT masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian, dan Modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham yang masing-masing saham mempunyai nilai yang secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Besarnya modal menentukan besarnya saham kepemilikan dari Perusahaan tersebut.3 3

Admin

HC,

“Bentuk-bentuk

Badan

Usaha”,

diakses

dari

http://www.hukumcorner.com/bentuk-bentuk-badan-usaha/, pada tanggal 7 April

7

D. Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, pemerintah melalui UU No.5/99 melarang perjanjian dan kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan persaingan pasar tidak sehat. Perjanjian yang dilarang tersebut antara lain : 1. Oligopoli Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 2. Penetapan Harga Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. 3. Pembagian Wilayah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi 2019 pukul 21:00

8

pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 4. Pemboikotan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. 5. Kartel Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Trust Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 7. Oligopsoni Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha

9

atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.4 8. Integrasi Vertikal Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 9. Perjanjian Tertutup Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar n yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. BAB III PENUTUP 4 Badriyahharun, “Perjanjian yang Dilarang dalam Perusahaan”, Diakses dari

https://badriyahberkata.wordpress.com/2012/11/13/perjanjian-yang-dilarang-dalampersaingan-usaha/, pada tanggal 7 April 2019 pukul 21:45

10

A. Kesimpulan Badan Usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Bentukbentuk Badan usaha berdasarkan modal dan tanggung jawab pemilik usaha yaitu: 1. Perusahaan Perseorangan 2. Persekutuan Perdata 3. Persekutuan Firma 4. Persekutan Komanditer (CV) 5. Perseroan Terbatas (PT) Adapun Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha tersebut antara lain : 1. Oligopoli 2. Penetapan Harga 3. Pembagian Wilayah 4. Pemboikotan 5. Kartel 6. Trust 7. Oligopsoni 8. Integrasi Vertikal 9. Perjanjian Tertutup 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri B. Saran Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh kesempurnaan,karena keterbatasan referensi, dan keterbatsan ilmu yang di miliki. Untuk itu dari penulis menerima kritik.dan saran dari peserta diskusi maupun dosen pembimbing untuk kesempurnaan makalah ini. DAFTAR PUSTAKA 10

11

https://badriyahberkata.wordpress.com/2012/11/13/perjanjian-yang-dilarang-dalampersaingan-usaha/ http://www.hukumcorner.com/bentuk-bentuk-badan-usaha/ https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/05/01/makalah-hukum-dagang/ https://yulianaritongaug.blogspot.com/2015/06/bab-vi-hukum-dagang.html

11...