Teori Tata Guna Lahan (Land Use) PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kota merupakan suatu wadah aktivitas mega kompleks baik antara manusia dengan manusia maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Pertumbuhan kota berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan peningkatan tuntutan gaya hidup serba praktis dan ...

Description

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kota merupakan suatu wadah aktivitas mega kompleks baik antara manusia dengan manusia maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Pertumbuhan kota berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan peningkatan tuntutan gaya hidup serba praktis dan modern. Akibatnya, kota menjadi tidak ramah dengan penduduknya, terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial di setiap sudut kota, timbul kemacetan, polusi menyebar menyelubungi kota, dan lain sebagainya. Perencanaan kota merupakan suatu desain dan pengaturan penggunaan ruang yang berfokus pada bentuk fisik, fungsi ekonomi, dan dampak sosial dari lingkungan perkotaan serta lokasi kegiatan yang berbeda di dalamnya. Sejak ratusan tahun yang lalu, bukti-bukti perencanaan kota telah ditemukan di banyak reruntuhan kota-kota kuno di dunia. Hal ini membuktikan bahwa perencanaan kota merupakan suatu tatanan ilmu yang sudah dipelajari oleh nenek moyang kita, meski dalam taraf yang masih sangat rendah. Salah satu cabang dari perencanaan kota adalah perencanaan tata guna lahan (land use planning). Semakin banyaknya keragaman aktivitas perkotaan menarik banyak masyarakat untuk mengadu nasib di perkotaan sehingga meninggikan arus urbanisasi. Hal ini mengakibatkan banyaknya permintaan akan penyediaan lahan untuk menampung penduduk kota yang jumlahnya terus meningkat. Di sisi lain, lahan merupakan sumberdaya yang sangat terbatas dan tidak dapat diciptakan atau diperbarui, sehingga masalah yang sering muncul adalah menjamurnya slum and squatter area pada kawasan perkotaan. Keitidaksiapan pemerintah kota dalam mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kota terutama dalam hal kependudukan ini juga turut menjadi factor utama munculnya area permukiman liar dan kumuh di kota. Meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya lahan untuk menunjang pembangunan dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya lahan di Indonesia. Selain itu, pengembangan sumberdaya lahan juga menghadapi timbulnya konflik kepentingan berbagai sektor yang pada akhirnya masalah ekonomi menjadi kontra produktif satu dengan lainnya.Keadaan ini diperburuk lagi dengan sistem peraturan yang dirasakan sangat kompleks dan seringkali tidak relevan lagi dengan tingkat kesesuaian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keadaan ini dapat

Land Use Planning

|

1

menyebabkan sistem pengelolaan sumberdaya lahan yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan suatu lahan menjadi tidak produktif. Maka dari itulah diperlukan pemahaman mengenai

teori-teori mengenai

perencanaan tata guna lahan wilayah untuk dapat menyusun rencana tata guna lahan bagi rencana pengembangan kota ke depannya. Dengan demikian diharapkan produk rencana terkait guna lahan dapat dirumuskan dengan memperhatikan keberlanjutan dan produktivitas lahan yang akan direncanakan.

1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk dapat memahami teori-teori yang berhubungan dengan land use planning serta preseden kasus yang terkait sehingga diharapkan nantinya dapat merencanakan penggunaan lahan sesuai dengan teori yang ada sehingga rencana dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: a. Mencari dan mengumpulkan berbagai macam teori terkait land use planning dari berbagai literatur b. Memahami teori-teori yang telah terkumpul melalui diskusi kelompok c. Mencari dan memahami preseden kasus terkait fenomena perencanaan tata guna lahan di Indonesia dan di negara lain d. Membuat kesimpulan berdasarkan teori dan preseden kasus yang telah dipahami

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan Cakupan dari pembahasan land use planning theory ini adalah segala hal yang terkait dengan perencanaan tata guna lahan yang ada di Indonesia dan di dunia secara umum. Adapun lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut: a. Pengertian Dasar Land Use Melingkupi pembahasan mengenai pemahaman awal mengenai definisi-definisi istilah tentang tata guna lahan sebagai intro untuk dapat memahami pembahasan selanjutnya. b. Paradigma Penggunaan Lahan Melingkupi pembahasan mengenai paradigma atau konsep penggunaan lahan, terutama oleh masyarakat Indonesia. c. Urgensi Land Use Planning Melingkupi pembahasan mengenai urgensi atau tingkat kepentingan perencanaan tata guna lahan sebagai bagian dari perencanaan wilayah dan kota. Land Use Planning

|

2

d. Proses Dasar Land Use Planning Melingkupi pembahasan mengenai tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan penggunaan atau pemanfaatan lahan suatu kawasan. e. Teori Perencanaan Tata Guna Lahan Melingkupi pembahasan mengenai teori-teori tentang perencanaan tata guna lahan oleh berbagai macam ahli sebagai dasar dalam melakukan tindakan perencanaan tata guna lahan. f. Model Perencanaan Guna Lahan Melingkupi pembahasan mengenai model atau jenis-jenis perencanaan tata guna lahan sebagai aplikasi dan implementasi dari teori perencanaan tata guna lahan dalam tindakan perencanaan tata guna lahan secara umum. g. Peran Perencana dalam Perencanaan Guna Lahan Melingkupi pembahasan mengenai peran seorang perencana (planner) dalam keikutsertaannya dalam melakukan perencanaan tata guna lahan sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmunya. h. Land Use Planning Issues Melingkupi pembahasan mengenai kasus-kasus perencanaan tata guna lahan di Negara Indonesia dan negara lain sebagai perbandingan sehingga dapat memperkaya wawasan dan inovasi dalam pembuatan rencana.

Land Use Planning

|

3

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Dasar Lahan adalah keseluruhan kemampuan muka daratan beserta segala gejala di bawah permukaannya yang bersangkut paut dengan pemanfaatannya bagi manusia. Pengertian tersebut menunjukan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat di mana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil. Lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh berbagai macam sumberdaya serta intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya. Faktor-faktor penentu sifat dan perilaku lahan tersebut terbatas ruang dan waktu. Pengembangan lahan adalah pengubahan guna lahan dari suatu fungsi menjadi fungsi lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari nilai tambah yang terjadi karena perubahan guna lahan tersebut. Tata guna lahan (land use) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsifungsi tertentu,misalnya fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dll. Rencana tata guna lahan merupakankerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait tentang lokasi, kapasitas dan jadwalpembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan. Keseimbangan antara kawasan budidaya dan kawasan konservasi merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Tata guna lahan dan pengembangan lahan dapat meliputi: a. Kota, menurut definisi universal, adalah sebuah area urban sebagai puast pemukiman yang berbeda dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, kegiatan dan atau status hukum. b. Perkotaan, merupakan pusat pemukiman yang secara administratif tidak harus berdiri sendiri sebagai kota, namun telah menunjukkan kegiatan kota secara umum dan berperan sebagai wilayah pengembangan

Land Use Planning

|

4

c. Wilayah, merupakan kesatuan ruang dengan unsur-unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pengamatan administratif pemerintahan ataupun fungsional d. Kawasan, merupakan wilayah yang mempunyai fungsi dan atau aspek/pengamatan fungsional tertentu e. Perumahan, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana lingkungan f. Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasn lindung ,baik yang berupa perkotaan maupu pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yangmendukung kehidupan Perencanaan tata guna lahan adalah inti praktek perencanaan perkotaan. Sesuai dengan kedudukannya dalam prencanaan fungsional, perencanaan tata guna lahan merupakan kunci untuk mengarahkan pembangunan kota. Hal itu ada hubungannya dengan anggapan lama bahwa seorang perencana perkotaan adalah “seorang yang berpengetahuan secara umum tetapi memiliki suatu pengetahuan khusus.” Pengetahuan khusus kebanyakan perencana perkotaan ialah perencana tata guna lahan. Pengembangan tata guna lahan yang disesuaiakan dengan meningkatkan perekonomian suatu kota atau wilayah. Catanesse (1988: 281), mengatakan bahwa secara umum ada 4 kategori alat-alat perencanaan tata guna lahan untuk melaksanakan rencana, yaitu: a. Penyediaan Fasilitas Umum Fasilitas umum diselenggarakan terutama melalui program perbaikan modal dengan cara melestarikan sejak dini menguasai lahan umum dan daerah milik jalan (damija). b. Peraturan-peraturan Pembangunan Ordonansi yang mengatur pendaerahan (zoning), peraturan tentang pengaplingan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain mengenai pembangunan, merupakan jaminan agar kegiatan pembangunan oleh sektor swasta mematuhi standar dan tidak menyimpang dari rencana tata guna lahan. c. Himbauan, Kepemimpinan, dan Koordinasi Sekalipun sedikit lebih informal daripada program perbaikan modal atau peraturanperaturan pembangunan, hal ini dapat menjadi lebih efektif untuk menjamin agar gagasan-gagasan,

data-data,

informasi

dan

risat

mengenai

pertumbuhan

dan

perkembangan masyarakat daat masuk dalam pembuatan keputusan kalangan developer swasta dan juga instansi pemerintah yang melayani kepentingan umum.

Land Use Planning

|

5

d. Rencana Tata Guna Lahan Rencana saja sebenarnya sudah merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan serta saran-saran yang dikandungnya selama itu semua terbuka dan tidak basi sebagai arahan yang secara terus-menerus untuk acuhan pengambilan keputusan baik bagi kalangan pemerintah maupun swasta. Suatu cara untuk melaksanakan hal itu adalah dengan cara meninjau, menyusun dan mensahkan kembali rencana tersebut dari waktu ke waktu. Cara lain adalah dengan menciptakan rangkaian bekesinambungan antara rencana tersebut dengan perangkat-perangkat pelaksanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.

2.2 Paradigma Penggunaan Lahan Dalam perencanaan penataan ruang suatu kawasan sangat perlu memperhatikan perencanaan penggunaan lahannya, karena dalam hakikatnya pada suatu lahan di dalamnya terjadi interaksi langsung dengan aktivitas manusia (biologis, sosial, budaya) dengan lingkungannya. Paradigma yang terjadi dalam penggunaan lahan bergeser dari waktu ke waktu karena adanya beberapa faktor, antara lain: a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman b. Perkembangan kapasitas teknologi c. Pertumbuhan kesadaran sosial Begitu pula dalam perencanaan tata guna lahan, paradigma-paradigma yang terjadi di dalam konteks perencanaan ruang suatu kawasan antara lain: a. Pemujaan Suatu penghormatan terhadap fitur-fitur alam (gunung, bukit, hutan, laut) di mana menganggap hal tersebut sesuatu yang sakral dan dipercaya mempunyai suatu nilai adat yang dianggap baik dalam kalangan masyarakatnya. Ketika lahan tersebut dianggap suci/sakral maka akan memunculkan polemik bahwa lahan tersebut tidak dapat diganggu gugat pemanfaatannya. b. Eksploitasi Tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan lahan yang terus meningkat sedangkan ketersediaan akan lahan yang terbatas sehingga memaksa akan adanya perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. c. Apresiasi Suatu penghargaan atau penilaian terhadap suatu lahan yang ada dengan cara mengenali, menilai dan membandingkan suatu lahan tersebut akan nilai guna lahan tersebut.

Land Use Planning

|

6

d. Konservasi Upaya untuk mempertahankan, memelihara, memperbaiki atau merehabilitasi, dan meningkatkan jumlah daya tanah, agar berdayaguna optimum sesuai dengan pemanfaatan atau fungsinya. Konservasi meliputi masalah-masalah sebagai berikut: - Benefisiasi, yaitu mempertahankan serta mempertinggi fungsi, manfaat, atau faedah sumberdaya tertentu. - Preservasi, yaitu pemeliharaan untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas sumberdaya tertentu sepanjang waktu. - Restorasi, yaitu pemeliharaan dan perbaikan untuk meningkatkan manfaat serta perkembangan sumber-sumber biotik. - Reklamasi, yaitu mengubah sumber-sumber yang tidak produktif atau tidak berguna menjadi produktif dan bermanfaat kembali. - Efisiensi, yaitu pemanfaatan atau pengeluaran sesuatu sumber yang tidak berlebihan tetapi sesuai dengan keperluan atau kebutuhan.

2.3 Urgensi Land Use Planning Mengingat pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup manusia karena adanya beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, maka penting pula dilakukan penataan atas segala jenis aktivitas di dalamnya. Berbagai macam aktivitas manusia, yang seringkali bertentangan satu sama lain, dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan lahan. Pengembangan sebuah kawasan yang mulanya merupakan kawasan pertanian menjadi kawasan industri tentu saja akan membawa dampak yang tidak ringan. Selain dari segi lingkungan, dampak yang kemudian muncul adalah adanya perubahan jumlah bangkitan di kawasan tersebut, perubahan sosial masyarakatnya, hingga kesenjangan fungsi antara kawasan industri baru dengan kawasan permukiman penduduk di sekitarnya. Perencanaan tata guna lahan juga diperlukan agar fungsi-fungsi yang direncakan dapat saling menunjang keberadaannya. Contohnya adalah lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkantoran berada di dekat kawasan komersil atau pemerintahan yang relatif lebih mudah dijangkau. Perencanaan tata guna lahan juga diharapkan mampu meminimalkan besarnya bangkitan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain karena adanya aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tempat. Karena itulah perencanaan tata guna lahan tidak dapat dipisahkan dengan sistem transportasi sebab dari adanya suatu guna lahan tertentu sering diikuti oleh adanya bangkitan transportasi di sekitarnya. Land Use Planning

|

7

2.4 Proses Dasar Land Use Planning Survey pendahuluan untuk memperoleh data dasar, yang meliputi studi pustaka, survey primer di lapangan, dan mengkompilasi data dasar menggunakan paduan peta tematik. Studi pustaka ini dipergunakan untuk mengetahui tujuan, prinsip, dan standar minimal terkait penggunaan suatu guna lahan. Misalnya guna lahan perumahan, perdagangan, industri, perkantoran, dsb yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Melakukan penilaian kapabilitas lahan dari hasil survey dan menganalisis kesesuaian lahan dengan aktivitas. Hal ini dilakukan melalui analisis SKL (satuan kemampuan lahan) yang melihat kondisi fisik dasar suatu wilayah, persebaran sarana, dan tata guna lahan eksisting untuk mengetahui pola aktivitas eksisting. Identifikasi sifat dan pola perkembangan kota. Apakah terpusat atau bisa jadi meloncar (leap-frog). Selain itu juga mengidentifikasi kawasan yang belum berkembang dan pusat-pusat aktivitas untuk membaca pola pertumbuhan kota dan memprediksi perkembangan di masa mendatang. Menyiapkan rencana lokasi dan tujuan untuk peruntukkan guna lahan.

Gambar (1) Proses Inventarisasi Eksisting Lahan Perkotaan

Gambar (2) Analisis Arah Perkembangan Penggunaan Lahan

Land Use Planning

|

8

2.5 Teori Perencanaan Tata Guna Lahan 2.5.1 Teori Konsentris Teori konsentris dikemukakan oleh E.W. Burgess dalam analisisnya pada Kota Chicago pada tahun 1925 dengan analogi dari dunia hewan di mana suatu daerah akan didominasi oleh suatu spesies tertentu. Seperti halnya pada wilayah perkotaan akan terjadi pengelompokan tipe penggunaan lahan tertentu. Berikut merupakan gambaran model zona konsentris oleh Burgess:

Keterangan: 1. Daerah pusat kegiatan 2. Zona peralihan 3. Zona perumahan pekerja 4. Zona permukiman yang lebih baik 5. Zona para penglaju

Gambar (3) Model Teori Konsentris Burgess

Model Burgess merupakan suatu model yang diperuntukkan bagi kota yang mengalami migrasi besar-besaran dan pasar perumahan didominasi oleh sektor privat. Dengan demikian bagi kota yang tingkat migrasinya rendah dan peranan sektor public sangat besar, maka teori ini menjadi kurang relevan. Teori Konsentris Burgess memiliki beberapa kelemahan antara lain: a. Pada kenyataannya gradasi antar zoona tidak terlihat dengan jelas b. Bentuk CBD kebanyakan memiliki bentuk yang tidak teratur c. Perkembangan kota cenderung mengikuti rute strategis d. Homogenitas internal yang tidak sesuai dengan kenyataan e. Slum area tidak selalu berada di area pusat kota

2.5.2 Teori Ketinggian Bangunan Teori Ketinggian Bangunan dikemukakan oleh Bergel pada tahun 1955 yang menyebutkan bahwa penggunaan lahan tidak hanya dipertimbangkan dari jaraknya dari pusat kota saja (distance decay principle from the center) melainkan juga jaraknya dari tanah (height decay principle from the ground). Berikut merupakan

Land Use Planning

|

9

kurva hubungan antara penggunaan lahan dengan ketinggian bangunan menurut Bergel:

Gambar (4) Kurva Teori Ketinggian Bangunan Bergel

2.5.3 Teori Sektor Homer Hoyt pada tahun 1939 menyebutkan bahwa pola sektoral yang terjadi pada suatu wilayah bukanlah suatu hal yang kebetulan tetapi merupakan asosiasi keruangan dari beberapa variabel yang ditentukan oleh masyarakat. Variabel yang dimaksud merupakan kecenderungan masyarakat dalam menempati daerah yang mereka anggap nyaman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kota secara sektoral tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti pola atau perkembangan tertentu. Berikut merupakan gambaran model teori sektor oleh Hoyt:

Keterangan: 1. Daerah pusat kegiatan (CBD) 2. Wholesale light manufacturing 3. Permukiman kelas rendah 4. Permukiman kelas menengah 5. Permukiman kelas tinggi

Gambar (5) Model Teori Sektor Hoyt

Land Use Planning

|

10

2.5.4 Teori Poros Teori Poros dicetuskan oleh Babcock pada tahun 1932 sebagai respon akan Teori Konsentris Burgess. Teori ini mendasarkan penggunaan lahan pada peranan sektor transportasi. Keberadaan jalur transportasi akan menyebabkan distorsi pada pola konsentris, sehingga daerah yang dilalui oleh jalur transportasi akan memiliki perkembangan fisik yang berbeda dengan daerah yang tidak dilalui oleh jalur transportasi. Berikut merupakan gambaran model Teori Poros oleh Babcock:

Keterangan: 1. Pusat Kegiatan (CBD) 2. Transistion Zone: Major Roads 3. Low Income Housing: Railways 4. Middle Income Housing

Gambar (6) Model Teori Poros Babcock

2.5.5 Teori Pusat Kegiatan Banyak Teori Pusat Kegiatan Banyak (Multi Nuclei) dikemukakan oleh Harris and Ulmann pada tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pusat kegiatan tidak selalu berada pada posisi di tengah-tengah suatu wilayah (center). Lokasi-lokasi keruangan yang terbentuk tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh factor jarak dari CBD sehingga membentuk persebaran zona-zona yang teratur namun berasosiasi dengan sejumlah faktor yang akan menghasilkan pola-pola keruangan yang khas. Berikut merupakan gambaran model Teori Multi Nuclei oleh Harris and Ulmann:

Land Use Planning

|

11

Keterangan: 1. Central business distric...