Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah DOCX

Title	Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah
Author	Love myself
Pages	13
File Size	56.1 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	19
Total Views	134

Summary

Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut: Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ik...

Description

Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut: Dilihat dari segi politkk penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratsk untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahank dan melath diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Dilihat dari segi pemerintahank penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efsien. Dilihat dari segi sosial budayak penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatan lebih fokus kepada daerah. Dilihat dari segi ekonomik otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartsipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentuk yang berwenang mengatur dan mengurus kepentngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kotak yang tap-tap provinsik kabupatenk dan kota itu mempunyai pemerintahan daerahk yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsik daerah kabupatenk dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsik daerah kabupatenk dan kota memiliki Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernurk Bupatk dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsik kabupatenk dan kota dipilih secara demokrats. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnyak kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat....