196004161986011002MENGENAI SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG DOC

Title	196004161986011002MENGENAI SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG
Author	Radintha Restu
Pages	13
File Size	76.5 KB
File Type	DOC
Total Downloads	472
Total Views	905

Summary

Yustisia No 22/1992. ISSN 0852-094, JUNI-AGUSTUS 1992 1 MENGENAI SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG (Suatu Telaah Perbandingan Hukum Tata Negara) Pendahuluan Dalam mencapai tujuan negara, setiap neagra mempunyai tata cara tertentu yang tidak sama (berbeda) dengan negara lainnya. Tata cara...

Description

Yustisia No 22/1992. ISSN 0852-094, JUNI-AGUSTUS 1992 MENGENAI SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG (Suatu Telaah Perbandingan Hukum Tata Negara) Pendahuluan Dalam mencapai tujuan negara, setiap neagra mempunyai tata cara tertentu yang tidak sama (berbeda) dengan negara lainnya. Tata cara tersebut, antara lain tercermin dalam sistem politik dan sistem pemerintahan, yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan politik negara tersebut. Dari kedua sistem ini dapat dilihat pula bagaimana kebijakan suatu negara itu dibuat. Sejak berakhirnya perang dunia II, perkembanagn suasana kehidupan politik dan sistem politik di Jepang mengalami beberapa fase perubahan, yaitu secagai berikut : - Period 1 (the period of the Occupation and political realignment just after the war): 1945to the early 1950s. - Period 2 (the period of the "one and a half party system'): the early 1950s, whwn Japan regained independece. But a better choice is 1955, when conservative parties merged, as dd the socialist parties, establishing the so –called 1955 system are one and a half party system. - Period 3 (the priod of conservative resurgence): from the late 1970s on. The beginning of thes period was marked by a resurgence of the conservative party, which could be observed in in opinion surve data or in 1980 in the national elections return. (Kozo Yakamura dan Yasukitche Yasuba, 1987:55-56). Pada periode kedua dapat pula disebut sebagai periode pertumbuhan ekonomi yang pesat (the period of rapid economic growth). Hal ini disebabkan pada tahun 1960-1n terjadi rapid economic growth (pertumbuhan ekonomi yang pesat), di samping itu terjadi pula upaya untuk menginterprestasikan pasal 9 Konstitusi 1949, sehingga Jepang boleh mempunyai pasukan bela diri, adanya revisi"security treaty", di mana Jepang dilindungi Amarika Serikat . Suasana kehidupan politik yang tercermin dalam sistem politik dan sistem pemerintahan suatu negara, dapat dilihat dalam UUD/Konstitusi negara tersebut (bila negara itu mempunyai UUD/Konstitusi). Oleh karena itu, sistem politik dan sistem pemerintahan Jepang dapat dilihat dalam UUD/Konstitusi terbaru Jepang, yaitu Konstitusi 1947. Konstitusi 1947 tersebut mengandung tiga (3) prinsip pokok, yaitu : (periksa. Kishomoto Koichi, 1988: 42-44). 1. Kedaulatan rakyar dan Peranan Kaisar sebagai simbol (popular souvereignity and the simbolic role of the emperor. 2. Suka perdamaian (pacifism), 1...