SISTEM PEMERINTAHAN PDF

Preview

Summary

Sistem Pemerintahan Oleh : Suhardi. S. [email protected] Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin A. Sistem Pemerintahan 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Di dalam negara terdapat penyelenggara negara, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara juga mempunyai bentuk, yang disebut dengan bentu...

Description

Accelerat ing t he world's research.

SISTEM PEMERINTAHAN suhardi saming SISTEM PEMERINTAHAN

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Eksist ensi Hak Preograt if Presiden dalam Sist em Pemerint ahan Presidensial Set elah Amand… oksep adhayant o

Relevansi Sist em Presidensial Dan Mult i Part ai DI Indonesia Ray Prat ama Siadari BAB II T INJAUAN PUSTAKA 2.1. Sist em Pemerint ahan dan Teori Pemisahan Kekuasaan 2.1.1 Sist em P… Arwegy Lulu

Sistem Pemerintahan Oleh : Suhardi. S. [email protected] Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

A. Sistem Pemerintahan 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Di dalam negara terdapat penyelenggara negara, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara juga mempunyai bentuk, yang disebut dengan bentuk pemerintahan (regeringsvorm, forme de gouvernement).1 Urgensi dalam mempelajari bentuk pemerintahan ini adalah untuk lebih mengetahui distribusi kekuasaan dalam negara ke dalam wujud kewenangan-kewenangan (bevoegheid) serta dapat diketahui mekanisme pemerintahan.2 Dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, sistem pemerintahan yang digunakanakan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana keberlangsungan kehidupan bernegara. Penggunaan sistem pemerintahan yang digunakan ini yang kemudian akan mencerminkan apakah pemerintahan akan berjalan efektif dan normal mana kala sistem yang dipilih dan digunakan tepat/sesuai dengan karakter kondisi sosial politik negara. Namun, jika sistem pemerintahan yang digunakan ternyata tidak sesuai maka dapat dipastikan akan menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini yang kemudian akan berdampak pada para pelaksana tugas pemerintahan yang akan merasa kerepotan dan kesusahan dalam menjalankan fungsinya. Memahami sistem pemerintahan itu sangatlah penting. Tetapi, sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem pemerintahan, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut sebagai suatu “sistem pemerintahan”. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “Pemerintahan”. Sistem Pemerintahan atau Bentuk Pemerintahan (regeringsvorm) adalah suatu mekanisme yang berlaku untuk mengatur alat-alat perlengkapan negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan itu dalam negara.3Menurut Carl J. Friedrich 1

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 180-181 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, MemahamiIlmu Negara & Teori Negara, Reflika Aditama, Bandung, 2015, hlm 91 3 Ibid,.hlm. 102. Periksa juga Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Ilmu Negara, Perintis Press, Jakarta, 1980, hlm. 120. Lihat pula: Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 49

2

dalam bukunya Man and his Government: An Empirical Theory of Politics, “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.4 Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaiamana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.5 Menurut Sarundajang, sistem pemerintahan adalah sebutan popular dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengakapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih popular disebut sebagai sistem pemerintahan.6 Berbeda dengan Prof. H. Daud Busroh, S.H., yang dalam bukunya “Ilmu Negara” yang membahas Sistem Pemerintahan dengan sebutan Bentuk Pemerintahan. Teori bentuk pemerintahan adalah meninjau bentuk negara secara yuridis, yang bermaksud mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tertinggi dan tinggi dalam menentukan kebijaksanaan kenegaraan, hal ini ditemui dalam konstitusi negara. Karena itu bentuk pemerintah ini kadangkala disebut Sistem Pemerintahan.7 Sistem ialah susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya dengan teratur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Jika satu bagian tidak seimbang dengan lainnya atau terganggu fungsinya akan berpengaruh pada bagian lainnya.8 B. Sistem Pemerintahan Presidensil 1. Pengertian Sistem Presidensil

4

Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V. “Sinar Bakti”, Jakarta, 2010, hlm. 171 5 Ibid. 6 Sarundajang, Babak Baru Sistim Pemerintahan, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm.33. Periksa juga Muliadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, hlm 148 7 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PTBumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 56 8 Ibid.,hlm 57.

Dalam sistem ini lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan independen. Sementara pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Keduanya memiliki kewenangan membuat undang-undang yang masing-masing bersifat saling melengkapi. Sistem presidensial pada dasarnya mengenal dualisme legitimasi (double legitimate), sebab baik presiden maupun anggota legislatif dipilih langsung oleh warga negara yang berhak memilih. Dengan pertimbangan itu, hal yang paling penting adalah presiden dan kabinetnya tidak dapat dibubarkan dengan mudah oleh legislatif dengan alasan politik, begitu pula sebaliknya.9 Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana presiden betindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden.10 Dalam sistem pemerintahan presidensial dipegang teguh keseimbanagn (check and balances) di antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Miriam Budiardjo, secara formal sesuai dengan asas Trias Politica Klasik, Presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi dan penyelenggaraan dari pekerjaan kongres. 11 2. Ciri-ciri Sistem Presidensil Menurut Arend Lipjhart ciri utama dari sistem presidensil adalah pemisahan cabangcabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar lembaga legislatif. Ini sangat berbeda dengan sistem parlementer yang dicirikan oleh lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif.12 Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu: a) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi. b) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, c) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya, d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan f) Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. 13 Menurut S.L Witman dan J.J. Wuest ada empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

9

Muhadam Labolo,MemahamiIlmu Pemerintahan,Rajawali Pers,2014,hlm. 122-123. Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim,op.cit.,hlm. 176. 11 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,Ilmu Negara,Gaya Media Pratama,Jakarta,2017,hlm. 171. 12 Sexio Yuni Noor Sidqi,Anomali Sistem Presidensial Indonesia, JURNAL HUKUM NO.1 VOL.15 JANUARI 2008:32-59,hlm. 35. 13 Cora Elly Noviati,Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jember, 2013, hlm. 342

10

1. It is based upon the separation of power principles (berdasarkan atas prinsipprinsip pemisahan kekuasaan). 2. The executive has no power to dissolve the legislature nor must he resign when he loses the support of the majority of its membership (eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen). 3. There is no mutual responsibility between the president and his cabinet,the latter is wholly responsibility to the chief executive (tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya,karena seluruh tanggung jawab tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan) ). 4. The executive is chosen by the electorate (presiden dipilih langsung oleh para pemilih).14 Selama jabatannya lima tahun, yang boleh diperpanjang menjadi sepuluh tahun kalau dipilih kembali, dia tidak dapat dijatuhkan oleh kongres. Presiden dapat memveto suatu rancangan Undang-undang yang telah diterima baik oleh kongres; kalau kongres bersepakat untuk menolak veto presiden, maka rancangan Undang-undang ini dapat dikirim kembali kepada kongres.15 Kalau rancangan Undang-undang itu diterima lagi dengan dukungan dua pertiga anggota dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal; jadi pada tahap terakhir presiden harus kepada keputusan kongres.16 3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Presidensil Secara umum sistem pemerintahan presidensial memiliki tiga macam kelebihan, pertama, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Kedua, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dati pemilihan tidak langsung. Ketiga, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah. 17 Selain adanya beberapa kelebihan dari sistem presidensial, sistem ini juga mengandung tiga macam kekurangan. Pertama, kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif, yang bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kebuntuan” adalah akibat dari koeksistensi dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensial dan yang mungkin bertentangan. Kedua, kekakuan temporal. Masa jabatan presiden yang pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan. Ketiga, sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.18

14

Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Depok,2017, hlm. 255 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, op. Cit, hlm. 171. 16 Ibid, hlm. 171. 17 Ni’matul Huda, op. Cit, hlm. 255-256. 18 Ibid, hlm. 256-257. 15

4. Sejarah Singkat Sistem Presidensil Sejarah sistem presidensial berawal dari lahirnya negara baru amerika serikat buah dari perjuangan rakyat koloni inggris di benua Amerika untuk memiliki pemerintahan sendiri lepas dari pusat kekuasaan, kerajaan Inggris. Perlawanan rakyat tersebut dipicu oleh perasaan tidak adil masyarakat koloni, yang sebagian besar berawal dari inggris, namun hak dan kedudukannya ditempatkan tidak sederajat dengan hak dan kedudukan penduduk di Inggris. Amerika sudah tentu berbenturan dengan kepentingan Inggris yang tidak ingin wilayah koloninya lepas dari negara induk. Kehendak mereka untuk merdeka akhirnya harus ditempuh melalui peperangan panjang dan melelahkan, dengan Inggris (1775-1783), yang kala itu adalah negara adhikuasa dan adhidaya. Rakyat koloni memenangkan peperangandan selanjutnya mereka menyatakan dirinya merdeka, sebagai bangsa Amerika. Namun, buah peperangan adalah terkurasnya dana dan daya yang dimiliki bangsa. Negara dan bangsa Amerika menghadapi krisis ekonomi dan keuangan serius yang membahayakan masa depannya. Dalam suasana muramnya kondisi perekonomian dan parahnya finansial akibat perang yang melelahkan,13 wilayah bekas koloni yang baru saja merdeka (memiliki kedudukan yang sama dan sederajat),sepakat untuk bergabung membentuk sebuah negara baru dengan sistem federasi. Negara Amerika dibentuk berdasarkan prinsip adanya pemerintah federal (pemerintah pusat) dan pemerintah negara bagian di mana setiap anggota federasi (negara bagian) sepakat untuk tetap menghargai eksistensi wilayah masing-masing.Para pendiri bangsa sadar bahwa untuk keluar dari kesulitan dibutuhkan pemerintahan kuat. Pemerintahan kuat adalah pemeintah dengan landasan sistem kuat artinya, konstitusi negara harus kuat dan kokoh. Konstitusi kuat dan kokoh adalah konstitusi yang didalamanya mengandung nilai-nilai kenegaraan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Konstitusi yang kuat dan kokoh adalah konstitusi yang logis, mudah dipahami, dan karenanya mudah diterima masyarakat. Sebagai bangsa yang imigran yang berasal dari eropa, banyak diantaranya yang telah belajar dan memahami buah pikiran para filsuf kenegaraan eropa tentang negara ideal, yakni negara negara yang mendasarkan pemerintahannya pada hukum dan kehendak umum. Tidak seperti di negara asalnya, Eropa, yang tidak mudah merealisasikan konsep negara ideal karena terbentur pada kekuasaan yang sudah ada (monarki dengan sistemnya yang absolut ataupun semi absolut), maka dinegara yang sama sekali baru seperti Amerika, sangat dimungkinkan bagi diterapkannya teori kenegaraan tentang ‘negara ideal’.Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalah pengertian mereka, para pendiri republik sepakat bahwa konstitusi negara harus tertulis. Setiap pasal dalam konstitusi harus dibuat secara nyata dan jelas. Kesepakatan yang dihasilkan, seluruhnya dicatat dalam dokumen tertulis yang merupakan aturan dasar tertulis, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) (1787). Aturan tersebut adalah aturan dasar tertinggi yang merupakan acuan dalam membuat ketentuan atau aturan selanjutnya (undang-undang). Undang-Undang Dasar Amerika Serikat

(UUD-AS) tercatat dalam sejarah sebagai Undang-Undang Dasar tertulis yang tertua di dunia.19 5. Kendala Sistem Presidensil Banyak negara penganut sistem presidensial, dalam praksis, kurang berhasil melaksanakan sistem anatara lain akibat terjebak oleh pola kediktatoran. Kedudukan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berpengaruh pada kuatnya legitimasi presiden. Kokohnya kedudukan presiden di satu sisi, lebih memberikan kepastian masa jabatan yang pada gilirannya lebih memberikan ketenangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun di sisi lain, kepastian masa jabatan juga bisa disalahgunakan, karena presiden memiliki waktu cukup untuk melakukan rekayasa, secara bertahap, guna memperkuat kedudukannya. Kediktatoran yang melanda sejumlah negara, penganut sistem presidensial terjadi melalui tahap-tahap semacam itu. Filipina (marcos), Korea Selatan (Syngman Rhee, Park Chung Hee, Kim Dae yung, Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo), Peru (Fujimori), adalah sekadar contoh. Demikian pula bermacam cara digunakan untuk melanggengkan kekuasan kediktatoran, dengan menggunakan label demokrasi, yang hanya mungkin dilakukan pada pemerintahan presidensial.20 C. Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem Parlementer adalah sistem dengan hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan rakyat sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.21 Jadi, sistem parlementer ini lahir dari pertanggungjawaban menteri. Seperti halnya yang terjadi di Inggris dimana seorang raja tidak dapat diganggu-gugat (the King can do no wrong), maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Demikianlah Thomas Wenthworth, salah seorang menteri pada masa kerajaan Karel I dituduh melakukan tindak pidana oleh majelis rendah dan kemudian dijatuhkan hukuman mati oleh majelsi tinggi. 22 Pada Sistem Pemerintahan Parlementer, antara Eksekutif dan Legislatif saling tergantung satu sama lain.Eksektutif terdiri dari Raja atau Presiden yang disebut Kepala Negara (the head executive) (adakalanya terdapat Wakil Presiden atau Wakil Kepala Negara) dan Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau Kanselir yang berperan

19

Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokusmedia, Bandung, 2015, hlm. 146-148. Hendarmin Ranadireksa, Op. Cit, hlm. 174. 21 Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, op.cit, hlm. 172 22 Ibid. 20

sebagai Kepala Pemerintahan (the real executive).23 Raja atau Presiden sebagai Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat. Kabinet sebagai pelaksana tugas-tugas Eksekutif tunduk dan bertanggung jawab kepada Parlemen, karena biasanya Kabinet dipilih oleh Parlemen atau dibentuk oleh partai/organisasi yang mayoritas (lebih dari separuh) di Parlemen, atau kalau tidak ada partai/organisasi berkoalisi sehingga mendapat dukungan lebih dari separuh anggota Parlemen.24 Masa jabatan Kabinet ini juga tergantung dari Parlemen, artinya suatu Kabinet yang dimosi oleh (tidak mendapat kepercayaan lagi dari) Parlemen, maka Kabinet akan jatuh. Biasanya Kepala Negara menunjuk ketua partai oposisi untuk membentuk Kabinet baru atau dapat juga Perdana Menteri yang dimosi memohon kepada Raja/Presiden untuk membubarkan Parlemen dan segera menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa masa kerja Kabinet selain ditentukan oleh konstitusi negara bersangkutan, juga tergantung dari dukungan Parlemen. Kabinet semacam ini disebut Kabinet Parlementer (Parliamentary Executive) atau sistem pemerintahan Parlementer.25 2. Ciri Umum Sistem Parlementer a. Terpisahnya Jabatan Kepala Negara dengan Kepala Pemerintahan Ciri sistem parlementer adalah dipisahnya lembaga kepada negara dengan lembaga kepala pemerintahan (fungsi eksekutif). Ini berarti kepala negara, sebagai figure yang (harus) berwawasan kenegarawanan dipisahkan dengan kepala pemerintahan, yakni figur yang berwawasan politik (karena jabatan dalam pemerintahan adalah jabatan politik). Fungsi kepala negara bukan lagi obyek yang diperebutkan karena fungsi kepala negara telah menjadi figure symbol, menjadi milik bangsa. Dengan tidak diperebutkannya fungsi kepala negara maka pertarungan memperebutkan kekuasaan politik berada pada wilayah murni politik. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara adalah unsur konstanta. Karena obyek yang dipertarungakan berada di bawah kepala negara, di wilayah murni politik, maka iklim politik dalam sistem parlementer terasa lebih dinamis (agar dibedakan dengan pengertian labil) dibandingkan dengan sistem presidensial. b. Kepala Negara sebagai Simbol Representasi Negara Kepala negara, dalam sistem parlementer, adalah produk dari proses eliminasi atas hak kekuasaan eksekutif raja (di Inggris) yang berlangsung melalui tahapan sejarah cukup panjang. Kedudukan raja yang semula diposisikan sebagai symbol “wakil Tuhan”, yang oleh karenanya memiliki kekuasaan eksekutif sangat besar dan sangat luas, secara berangsur tereliminasi. Proses eliminasi praktis berhenti ketika telah sampai pada tingkat sudah tidak mungkin untuk dikurangi lebih jauh. Peran kepala negara 23

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, op.cit., hlm 102 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, op.cit., hlm.166 25 Ibid.,hlm. 166-167 24

berhenti pada tingkat yang - tidak bisa tidak - diperlukan dalam negara, sebagai symbol representasi negara, yang tidak lagi memiliki fungsi eksekutif sehari-hari. Maka kepala negara adalah figure yang terbebas dari kegiatan politik praktis. c. Jabatan Raja dan Jabatan Presiden Raja sebagai kepala negara yang berperan sebagai symbol representasi negara sama halnya dengan pe...