Aktor DAN Pelaku Ekonomi Publik PDF

Preview

Summary

AKTOR DAN PELAKU EKONOMI PUBLIKAKTOR DAN PELAKU EKONOMI PUBLIKKinerja ekonomi publik suatu negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi di negara tersebut melalui suatu mekanisme atau aturan main (rule of the game) yang disepakati bersama. Secara umum, para akt...

Description

AKTORDANPELAKUEKONOMIPUBLI K AKTOR DAN PELAKU EKONOMI PUBLIK Kinerja ekonomi publik suatu negara dipengaruhi oleh bentuk hubungan dan interaksi para aktor dan pelaku ekonomi di negara tersebut melalui suatu mekanisme atau aturan main (rule of the game) yang disepakati bersama. Secara umum, para aktor atau pelaku ekonomi publik di negara yang beradap, bermartabat, dan demokratis dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar. 1. Penyelenggara Negara Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari tiga pilar berupa lembaga negara yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan bernegara. Agara penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik, ketiganya harus menjaga keseimbangan (check and balances). Ketiga lembaga negara tersebut adalah: Pertama: Eksekutif atau pemerintah (presiden,wakil presiden dan para menterinya, gubernur, bupati, walikota, sampai lurah dan aparat birokrasinya, yang bertugas di pusat maupun di daerah) sebagai pelaksana undang-undang dan peraturan untuk kepentingan publik (dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara) yang sudah disepakati dan disetujui rakyat melalui wakilnya di parlemen. Kedua: Legislatif atau parlemen (di pusat maupun di daerah) yang membuat dan menetapkan berbagai undang-undang untuk kepentingan publik (dari berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara) yang berlau di negara tersebut. Ketiga: Legislatif atau lembaga peradilan, yang menerjemahkan, menafsirkan undang-undang tersebut di masyarakat. Sesuai dengan perkembangan budaya dan peradaban bangsa ini, pasca reformasi tahun 1998, penyelenggara negara di Indonesia tidak hanya terdiri dari 3 lembaga tersebut, tetapi sudah dilengkapi dengan beragai lembaga kuasi negara yang juga berperan tidak kalah penting dalam menyelenggarakan urusan negara ini dalam mencapai tujuan bernegara. Lembaga kuasi ( quasy) itu misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kelompok penyelenggara negara ini mempunyai peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Kelompok inilah yang mengatur proses atau aturan main dalam berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat melalui berbagai peraturan dan kebijakannya. Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara ini berujung pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya (recources) yang menggerakkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Hasil dari kebijakan yang dibuat penyelenggara negara ini adalah terbentuknya iklim usaha ( business climate) yang merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya

menghasilkan barang dan jasa, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, penyelenggara negara tersebut tersebut berperan strategis karena kelompok inilah (pemerintah dan parlemen) yang menentukan besaran (volume) serta alokasi dan distribusi (dari mana sumbernya, untuk apa digunakan, dan siapa yang menggunakan) sumber daya negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Kebijakan mengenai besaran atau volume serta alokasi APBN/D digunakan untuk mempengaruhi atau merangsang aktivitas ekonomi publik.Kebijakan APBN ini dikenal juga dengan istilah kebijakan fiskal (fiscal policy) dalam ekonomi makro. 2. Kelompok Dunia Usaha Kelompok ini adalah para pengusaha (pebisnis) yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil (produsen) barang dan jasa di masyarakat, dengan tujuan mendapat laba usaha. Kelompok dunia usaha atau pelaku bisnis ini terdiri dari berbagai bentuk (berbadan hukum, seperti PT, CV, firma, dan koperasi, milik domestik atau PMDN, milik asing atau PMA, milik BUMN dan BUMD, maupun yang tidak berbadan hukum) dan berbagai skala usaha, seperti usaha besar atau konglomerasi, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, sampai usaha rumah tangga. Kelompok bisnis ini adalah aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik yang berperan nyata di lapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik yang menciptaka nilai tambah di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat konsumen (domestik maupun asing), dan membayar pajak dan retribusi kepada negara (sebagai sumber utama keungan negara). Dengan demikian, sebenarnya peran pelaku usaha ini cukup penting dalam menentukan perkembangan ekonomi publik. Walaupun,kelompok ini adalah kelompok yang menggerakkan ekonomi publik, dalam beroperasi kelompok dunia usaha ini dipengaruhi oleh iklim usaha yang diciptakan oleh penyelenggara negara melalui berbagai kebijakan dan aturan main bisnis yang berlaku di negara tersebut. 3. Kelompok Masyarakat Madani Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli (concern and care) terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik dan masyarakat luas, sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan para produsen maupun konsumen dari pelayanan yang disediakan oleh negara, dan produsen dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Masyarakat madani ini terdiri dari berbagai bentuk masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok swadaya lainnya (Non Governmental Organization/NGO), asosiasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi massa ( dalam bidang keagamaan maupun di luar bidang ini). Masyarakat madani ini adalah aktor atau

pelaku perannya tidak lansung dan kurang jelas dalam aktivitas ekonomi publik seperti halnya para pelaku bisnis. Namun, kelompok ini lebih mewakili kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat konsumen, pengguna barang dan jasa, maupun pemilik faktor produksi dan sumber daya yang digunakan oleh produsen maupu negara dalammenjalankan perannya masing-masing. Masyarakat madani dapat berperan sebagai aktor yang mewakili kepentingan tenaga kerja (labor force), maupun faktor produksi lainnya yang digunakan oleh para pebisnis, dan kepentingan membayar pajak (tax payer) yang membiayai kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam praktek kehidupan sehari-hari , di negara demokrasi kelompok madani ini adalah kelompok yang kritis sehingga kadangkala terlihat sebagai kelompok penekan (pressure group) bagi pihak lain. Bernagai masalah kepentingan publik secara luas sering diangkat ke permukaan sering mereka minta penyelesaiannya dari penyelenggara negara, seperti masalah kesejahteraan masyarakat, masalah lapangan pekerjaan dan pengangguran, masalah keadilan, masalah penegakan hukum di masyarakat, masalah lingkungan, perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, masalah kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Walaupun kelompok ini (civil society) terlihat kurang menonjol dalam menggerakkan ekonomi publik dibandingkan dengan kedua kelompok lain, di negeri yang makin demokratis dan yang rakyatnya makin maju, kelompok masyarakat madani ini dapat menjadi kelompok penekan sehingga memengaruhi kebijakan dan perilaku penyelenggara negara (political society) maupun kebijakan dan perilaku masyarakat pebisnis (business society) dalam aktivitas ekonomi publik. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari keseimbangan berbagai kepentingan yang ada dalam negeri dan kepentingan pihak asing diluar negeri. Bahkan bila kepentingan asing ( foreign interest) pada kehidupan berbangasa suatu negara makin lama terlihat makin menonjoldibandingkan kepentingan nasional dan kepentingan publik, yang disebabkan terutama oleh lemahnyakepentingan (leadership) dari pemerintah negara tersebut, kedaulatan negara menjadi kedaulatan semua atau menjadi jargon belaka. Keseimbangan kepentingan berbagai kelompok masyarakat ( balanced of power) juga dapat digambarkan dari keseimbangan berbagai kepentingan ekonomi masingmasing kelompok di masyarakat. Keseimbangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam prakteknya, negara tidak jarang disusupi oleh kepentingan asing atau ada kelompok yang memakai kekuatan asing untuk kepentingan kelompoknya, sehingga kepentingan publik domestik atau nasional terabaikan, yang mengakibatkan rakyat hanya menjadi jargon kampanye para politicus dalam berebut kekuasaan, namun kesejahteraan rakyat masih jauh dari kenyataan. Di sini tampak pentingnya kepedulian antar sesama

anak bangsa, atau lebih dikenal dengan etika berbangsa dan bernegara, yaitu senasib sepenanggungan, atau nasionalisme, yang menjadi modal membangun kesejahteraab bersama yang berdaulat dan bermartabat sehingga dihormati dan disegani (dan tidak diganggu) oleh bangsa atau negara lain....