Akuntansi Sektor Publik - Peran Akuntansi Sektor Publik di Era DesentralisasiOtonomi Daerah PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam perkembangan kegiatan pemerintah atau dikenal dengan Akuntansi Sektor Publik dan perkembangan organisasi non-laba saat ini terus meningkat beriringan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era reformasi. Era reformasi membawa dampak ada...

Description

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam perkembangan kegiatan pemerintah atau dikenal dengan Akuntansi Sektor Publik dan perkembangan organisasi non-laba saat ini terus meningkat beriringan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era reformasi. Era reformasi membawa dampak adanya tuntutan akuntabilitas publik (Public Accountability) dan tuntutan keterbukaan (transparency) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum, Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan/ lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu. Era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini memberikan dampak besar terhadap independensi masing-masing daerah untuk menjalankan proses pemerintahannya dengan diadakannya desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan. Dapat diketahui bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

1.2. Rumusan Masalah Masalah masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain:

1

1. 2. 3. 4. 5.

Apa definisi atau pengertian Akuntansi Sektor Publik? Bagaimana cara Penyajian dan bentuk Pelaporan yang dibutuhkan? Apa definisi dari desentralisasi? Apa definisi dari otonomi daerah? Apa saja peran Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Era Desentralisasi (Otonomi Daerah)?

1.3. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen kami yaitu Drs. Budihardjo dan untuk menambah wawasan kami serta para pembaca mengenai pembangunan daerah. Secara garis besar, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

Untuk mengetahui definisi atau pengertian Akuntansi Sektor Publik. Untuk mengetahui cara Penyajian dan bentuk Pelaporan yang dibutuhkan Untuk mengetahui definisi dari desentralisasi. Untuk mengetahui definisi dari otonomi daerah. Untuk memahami peran Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Era Desentralisasi (Otonomi Daerah).

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Definisi Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik (ASP) memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Istilah sektor publik memiliki arti yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan saat ini, maka Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan untuk pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Tujuan dari adanya Akuntansi Sektor Publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi (terkait dengan pengendalian manajemen) dan untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana public (terkait dengan akuntabilitas).

2.2. Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan pembagian kewenangan antara lain pemerintah pusat dan daerah khususnya yang terkait dengan pemerintah umum dan pengelolaan keuangan daerah, kita mengenal nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu nilai unitaris dan nilai desentralis. Selanjutnya, S. Prodjoharjono: 2005:44 menjelaskan yang dimaksud dengan ”Nilai dasar unitaris diwujudnkan dalam pandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalam wilayahnya melainkan membentuk pemerintahan daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan layanan kepada publik yang tidak mungkin diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat. Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah, yaitu berupa pendesentralisasian

3

urusan dan kewenangan Negara kepada Daerah, termasuk pemberian pendanaan yang cukup kepada Daerah”. Sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dapat diikuti dengan ketersediaan sumber-sumber dana yang syah dan sesuai dengan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah ”Money follow function principles”. Selanjutnya pokok bahasan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, PP tersebut juga merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari paket reformasi regulasi keuangan negara khusunya mengenai penerapannya di pemerintahan daerah yang mencakup tentang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan keuangan daerah, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Oleh karena itu khusus mengenai akuntansi di pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengertian akuntansi pemerintahan, yaitu : sub cabang ilmu pengetahuan akuntansi. Sebagai catatan, sering diungkapkan secara interchangeable mengenai pengertian akuntansi pemerintah dengan akuntansi sektor publik. Hal-hal yang tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan dan anggaran pada pengelolaan keuangan daerah adalah :  Pertama, adanya bentuk partisipasi publik, yaitu melalui langkah penjaringan aspirasi masyarakat yang bertujuan sinkronisasi antara kepentingan publik dengan kemampuan sumber daya daerah.  Kedua, merupakan bentuk proses kebijakan publik (bottom-up planning) dalam era demokratisasi anggaran : equity dan equality (keadilan dan kesepadanan) dimana penggalian aspirasi demi kepentingan masyarakat (basic and social needs) dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat kelurahan atau desa sampai dengan Daerah Tingkat I (Dati I) dan/atau Daerah Tingkat II (Dati II),  Ketiga, kehati-hatian pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD sangatlah diperlukan dalam menentukan prioritas daerah. Karena hal ini akan terkait dengan kondisi perekonomian, penyusunan kinerja sebagai bahan pertimbangan dan keseimbangan antara pendapatan dan belanja (adanya plafon anggaran),  Keempat, sinkronisasi antara Pemda dan DPRD atas penetapan APBD menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) yang mengikat dengan segala bentuk atas segala bentuk atas perubahan APBD yang disepakati, dengan kata lain merupakan formulasi keterkaitan kebijakan (policy) dan anggaran (budget).  Kelima, penyusunan APBD melalui proses yang terjadwal dan merupakan kompilasi dokumen anggaran dan yang merupakan sub SIKD antara lain adalah dokumen rencana anggaran satuan kerja (RASK) sampai menjadi daftar anggaran satuan kerja (DASK) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan daerah (LKD) merupakan pertanggung jawaban daerah yang bermuara dari kompilasi dokumen perencanaan anggaran sampai dengan pembendaharaan dan pencatatan akuntansi di setiap SKPD maupun Satuan Pengelola Keuangan Daerah

4

(SPKD). Akuntabilitas publik dalam LKD pengaturannya dalam PSAP No. 1 merupakan peranan dan tujuan pelaporan keuangan antara lain :  Pertama, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pemerintah selama satu periode pelaporan  Kedua, untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktifitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan  Ketiga, untuk kepentingan akuntabilitas, manajerial, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Adapun asumsi dasar LKD adalah kemandirian, kesinambungan entitas dan keterukuran dalam satu uang dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal dan netralis. Sedangkan prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam LKD adalah berbasis akuntansi yaitu : nilai perolehan (historical cost), realisasi (realization), substansi mengungguli formalitas (substance over form), periodesasi dan konsistensi (periodicity and concistency), pengungkapan lengkap (full disclosure), dan penyajian wajar (fair presentation) laporan dimaksud terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Akuntabilitas publik LRA dapat dilihat dari pentingnya fungsi anggaran seperti yang dijelaskan diatas, antara lain : organization’s expectations, aspirations, and strategies, a form of power, and a signal or network of communications. Berdasarkan SAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 tentang LRA, anggaran yang diharapkan menjadi alat kendali internal (internal accountability) yaitu untuk pengambilan keputusan manajemen dan menjadi external accountability bagi pengguna eksternal yang antara lain adalah masyarakat, investor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Press, dan BPK. Laporan ini sekurang-kurangnya terdiri dari pos pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan selisih lebih atau kurang realisasi penerimaan atau pengeluaran anggararan (Silpa atau Sikpa) selama satu tahun anggaran. Adapun manfaat LRA sesuai dalam paragraph 6 (enam) diantara lain; menyediakan informasi mengenai realiasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan (SKPD) yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA berbasis kas dengan format yang baku dan terstruktur,

5

dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. b) Neraca (balance sheet) Daerah Neraca menunjukan laporan tentang harta atau kekayaan daerah, atau keadaan posisi keuangan pada saat tertentu, serta aktiva dan nilai kekayaan daerah selama periode rencana strategi (renstra). Berdasarkan format dan struktur neraca sesuai lampiran XXXIX Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 terdiri dari struktur Aktiva yaitu: Aktiva lancar; investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan obligasi; aktiva tetap; dana cadangan; dan aktiva lain-lainnya. Struktur utang yaitu: utang jangka panjang; dan ekuitas dana, masing-masing ditandai oleh kode rekening. Penyusunan neraca selalu terkait dengan sistem akuntansi, dhi. Akuntansi keuangan daerah, tentunya mengacu dengan SAP dengan memberi keleluasaan daerah dalam menyusun sistem dimaksud, dengan ketetapan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, lihat asal 96-97, PP 58 Tahun 2005. Hal-hal yang terkait dengan akuntabitas publik bahwa neraca merupakan beginning and end process dari pelaksanaan sistem akuntansi dimana tujuannya adalah transparansi anggaran dalam suatu rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas operasi keuangan pemerintah daerah, lihat gambar 2. Ada dua domain yang penting dalam proses akuntansi ini. Pertama, adalah domain SKPD yaitu kewajiban entitas mempertanggung jawabkan setiap dana publik yang dikelolanya, yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) adalah pejabat tertinggi di SKPD. Kedua, domain pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). Pada tingkatan ini, BUD mengkompilasi laporan SKPD yang dilaksanakan oleh masingmasing satuan kerja. c) Laporan Arus Kas (LAK) atau cash Flow Statement LAK adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih dari aktifitas operasi, arus kas bersih dari aktifitas investasi, dan arus kas bersih dari aktifitas pendanaan/pembiayaan selama kurun waktu satu tahun. Akuntabilitas publik yang diharapkan dalam melihat LAK adalah setiap stakeholders pemerintahan daerah akan memahami setiap pergerakan arus kas, yaitu bermanfaat sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya, lihat dalam paragraph 5, (lima) PSAP No. 03, ada 3 (tiga) aktifitas yang mempengaruhi LAK sebagai bahan informasi kebutuhan internal maupun eksternal yaitu; Pertama, arus kas bersih aktifitas operasi pendapatan dan operasional, misalnya pajak daerah, restribusi daerah, bagi hasil dari PBB,BPHTB, pendapatan dari pemerintah pusat, belanja rutin yang terdiri dari pegawai, barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pensiun, belanja lain-lain dan belanja pembangunan. Kedua, arus kas bersih aktifitas investasi adalah transaksi yang berhubungan dengan perolehan fasilitas investasi dan non kas lainnya yang digunakan oleh pemda, misalnya penjualan aktiva, surat berharga (saham dan obligasi), penagihan pinjaman jangka panjang, pembayaran

6

untuk mendapatkan aktiva, pembelian investasi jangka panjang, pembelian sekuritas pemberian pinjaman kepada pihak lain. Ketiga,kelompok ini menyangkut bagaimana kegiatan kas untuk membiayai daerah termasuk operasinya. Arus kas merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan daerah. Arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan penerimaan pinjaman, pembayaran utang pokok dana yang dipinjam, dan pembayaran pinjaman. Dalam PSAP No. 3, terangkum penjelasannya dalam paragraph 18 s/d 31. d) Catatan atas Laporan Keuangan (CLK) CLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemda, dengan tujuan mencegah salah persepsi dari setiap pembaca laporan secara luas. Lihat PSAP No. 4. Oleh karena itu CLK harus disajikan secara sistematis yang terdiri dari setiap pos dalam LRS, Neraca dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CLK. Lihat paragraph 11 dan 13, yaitu : Pertama, memuat tentang informasi kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Kedua,informasi tentang ikhtisar pencapaian kinerja selama satu tahun pelaporan. Catatan, pelaporan kinerja diatur secara khusus melalui PP No. 8 tahun 2006. Ketiga, pernyataan tentang ketaatan terhadap SAP. Keempat, pernyataan tentang dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.Kelima, informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Keenam, informasi lainnya termasuk laporan non keuangan. 2.3. Definisi Desentralisasi Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas kepada tingkatan tingkatan yang lebih rendah. Keuntungan desentralisasi adalah sama dengan delegasi, yaitu mengurangi beban atasan dalam suatu tugas pekerjan yang berat atau tidak dapat dikerjakan sendiri. Dalam pemerintahan, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisai ini membawa dampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara, agar daerah tersebut bisa mandiri dan memajukan pembangunan nasional.

2.4. Definisi Otonomi Daerah Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

7

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daera...