AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - PERSEDIAAN PDF

Preview

Summary

MAKALAH SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERSEDIAAN MADE GDE SATRIA BELA A31115753 S1 STAR-BPKP BATCH 2 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia- Nya sehingga penelit...

Description

Accelerat ing t he world's research.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERSEDIAAN Made Gde Satria B.

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Akunt ansi Manajemen Rizka Yuliana

AKUNTANSI SEKT OR PUBLIK - LAPORAN OPERASIONAL Made Gde Sat ria B. AKUNTANSI SEKT OR PUBLIK - ASET T ETAP Made Gde Sat ria B.

MAKALAH SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERSEDIAAN

MADE GDE SATRIA BELA A31115753 S1 STAR-BPKP BATCH 2 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan modul akuntansi forensik ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dosen Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak. CA yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran komprehensif kepada penulis. Makalah ini disusun agar pembaca dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu tentang akuntansi sektor publik yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, khususnya akuntansi pemerintahan. Kami berharap makalah ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami konsep dan implementasi dari akuntansi sektor publik secara lebih mendalam sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Makassar,

September 2016

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i DAFTAR ISI ...........................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................ 1 A.

LATAR BELAKANG.................................................................................................... 1

B.

RUANG LINGKUP...................................................................................................... 1

C. TUJUAN ..................................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN ......................................................................................................... 3 A.

GAMBARAN UMUM................................................................................................... 3 1.

Definisi Persediaan ................................................................................................. 3

2.

Klasifikasi................................................................................................................ 3

B.

PENGAKUAN............................................................................................................. 4 1.

Pengakuan Persediaan........................................................................................... 4

2.

Pengakuan Beban Persediaan................................................................................ 4

3.

Selisih Persediaan .................................................................................................. 5

C. PENGUKURAN .......................................................................................................... 5 D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN ..................................................................... 6 1.

Metode Perpetual ................................................................................................... 6

2.

Metode Periodik...................................................................................................... 6

E.

F.

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN ......................................................................... 7 1.

Pihak-Pihak Yang Terkait........................................................................................ 7

2.

Dokumen Yang Digunakan ..................................................................................... 8

3.

Jurnal Standar ........................................................................................................ 8 PENYAJIAN ............................................................................................................. 12

G. PENGUNGKAPAN ................................................................................................... 12 BAB III PENUTUP.............................................................................................................. 13 A.

KESIMPULAN .......................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................ 14

ii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Paragraf 90 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, Paragraf 91 menjelaskan bahwa aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Salah satu aset yang ada di dalam neraca adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dirasakan perlunya makalah tentang Persediaan, untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman tentang cara mengindentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos persediaan, baik oleh penyusun laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah.

B. RUANG LINGKUP Makalah Akuntansi Persediaan ini secara khusus mempelajari akuntansi persediaan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam penyajian seluruh

1

persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum, serta untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

C. TUJUAN Makalah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran mengenai akuntansi persediaan pada umumnya, khususnya dalam proses mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan persediaan dan peristiwa/kejadian/transaksi yang mempengaruhi persediaan dalam laporan keuangan pemerintah.

2

BAB II PEMBAHASAN A. GAMBARAN UMUM 1. Definisi Persediaan PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05, yaitu: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

3

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

B. PENGAKUAN 1. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2. Pengakuan Beban Persediaan Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

4

1) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksudpenggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. 2) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisihpersediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

C. PENGUKURAN Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan

dinilai

dengan

menggunakan

(Metode

Masuk

Pertama

Keluar

Pertama/Metode Rata-rata Tertimbang/Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit

5

persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis). Harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi. Metode FIFO (Fisrt In First Out) jika persediaan dicatat secara perpetual. Metode FIFO adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN Persediaan dicatat dengan metode perpetual/periodik.

1. Metode Perpetual Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Prosedur akuntansi metode periodik adalah sebagai berikut. 1) Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD atas pembelian barang persediaan, PPK SKPD akan mencatat Belanja Bahan Habis Pakai. 2) Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK SKPD akan mencatat Perseidaan dan RK PPKD pengakuan Piutang. 3) Berdasarkan bukti memorial, pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan. 4) Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

2. Metode Periodik Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai

6

dengan metode penilaian yang digunakan. Prosedur akuntansi metode periodik adalah sebagai berikut. 1) Pada awal tahun, berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Perseidaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca. 2) Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan RK PPKD pengakuan Utang. Berdasarkan tembusan SP2D tersebut, PPK SKPD juga akan mencatat Belanja Bahan Habis Pakai. 3) Pemakaikan persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan. 4) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

E. SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN Akuntasi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaoran atas transaksitransaksi yang terkait dengan Persediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem dan prosedur akuntansi persediaan seperti yang di jelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu metode perpetual dan periodik.

1. Pihak-Pihak Yang Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumendokumen atas pengelolaan persediaan. b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

7

2. Dokumen Yang Digunakan Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: a. Bukti Belanja Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP. b. Berita Acara Serah Terima Barang

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS. c. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock opname. d. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Jurnal Standar a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal: Jurnal LO dan Neraca Tanggal

xxx

Nomor

Kode

Bukti

Rekening

xxx

xxx xxx

Uraian

Persediaan

Debet

Kredit

xxx

Kas Di Bendahara Pengeluaran

xxx

Jurnal LRA Tanggal

xxx

Nomor

Kode

Bukti

Rekening

xxx

xxx

Belanja Persediaan

xxx

Perubahan SAL

Uraian

8

Debet

Kredit

xxx xxx

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bara...