AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN PDF

Preview

Summary

AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN Teori dan Implementasi Bagian I • Kebijakan Sosial dan Lingkungan : 1. Strategi Pengelolaan Lingkungan 2. Kelembagaan Lingkungan Hidup 3. Pengungkapan Sosial 4. Teori Pengungkapan Sosial 5. Pengungkapan Lingkungan 6. Kasus Lingkungan Kebijakan sosial hadir sebagai car...

Description

AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN Teori dan Implementasi

Bagian I •

Kebijakan Sosial dan Lingkungan :

1.

Strategi Pengelolaan Lingkungan

2.

Kelembagaan Lingkungan Hidup

3.

Pengungkapan Sosial

4.

Teori Pengungkapan Sosial

5.

Pengungkapan Lingkungan

6.

Kasus Lingkungan

Kebijakan sosial hadir sebagai cara untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial bagi semua golongan masyarakat yang mempermudah dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi perubahan sosial. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup: - Pengelolaan Lingkungan Hidup Mendatang - Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup - Pendidikan Lingkungan Hidup - Industri Indonesia Yang Ramah Lingkungan

Kebijakan lingkungan hidup sarat dengan aspek politik karena kuatnya keragaman mazhab para pemangku kepentingan yang tata nilainya sering bertolak belakang. Tipologi keputusan yang dihasilkannya akan selalu diperangkap perdebatan etika, karena umumnya berkaitan dengan pilihan-pilihan : mana yang harus dikorbankan-mana yang harus diselamatkan, bagaimana mendistribusikan manfaat secara “adil”, atau bahkan memperjuangkan nasib kelompok yang tidak akan pernah terwakili dengan baik (misalnya spesies non manusia, atau bahkan generasi yang akan datang). Kancah “pertempuran”-nya selalu berada di wilayah ekonomi, karena kebijakan lingkungan hidup berhubungan langsung dengan tata kuasa, produksi, konsumsi, dan pelestarian sumber daya alam.Syarat dasar untuk membuat desain kelembagaan lingkungan hidup yang efektif adalah memahami pilihan-pilihan dan konsekuensi yang harus dihadapi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publiknya.

berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres RI No. 16/2015 (Pasal 2, 3, 4), Permen LHK No. P.18/MenLHKII/2015 (Bab I, II, III), berikut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di Indonesia: 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 4. Badan Restorasi Gambut (BRG) 5. Badan Informasi Geospasial (BIG) 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian PU 10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 11. Kementerian Keuangan 12. Dirjen Pajak 13. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan memperoleh nilai tambah karena adanya kontribusi masyarakat sekitar termasuk lingkungan hayati (social resources). Hal yang perlu diingat bahwa rusaknya social resources berarti akan menimbulkan social cost yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sebaliknya, jika aktivitas perusahaan itu juga bertujuan meningkatkan social resources-nya, maka social benefit lah yang akan diperoleh. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan muncul dari visi manajemen perusahaan, karena visi manajemen perusahaan ke depan mengharuskan adanya pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang berwujud kesadaran untuk mengembalikan sebagian manfaat yang diperoleh perusahaan untuk masyarakat.

Dalam pelaporan sosial secara umum, akuntansi sepertinya belum menghasilkan pengukuran yang tepat (valid) pada akibat sosial. Harus diakui bahwa relatif sulit untuk melakukan pengukuran dan pelaporan yang tepat, karena aspek yang diukur mempunyai sifat yang tidak berwujud. Dalam artikelnya Usmansyah (1989) menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga)pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam akuntansi sosial yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan biaya, dan pendekatan biaya-manfaat Dan masih banyak lagi pendekatan lainnya yang digunakan dalam pengungkapan sosial

Pengungkapan lingkungan adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan diharapkan mengundang para stakeholder untuk berinvestasi, sehingga akan menimbulkan keuntungan kepada perusahaan

Bagian II •

Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan:

1.

Akuntansi Sosial Lingkungan

2.

Akuntansi Lingkungan di Indonesia

3.

Keterlibatan Akuntan dalam Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan

•

SEJARAH:

•

Lingkungan akuntansi mulai menerima perhatian selama krisis energi pada 1970-an. Meskipun isu tersebut diberikan pertimbangan untuk sementara waktu, krisis energi berakhir dan 1980-an diantara di era baru kemakmuran ekonomi. Praktek akuntansi lingkungan memudar ke latar belakang sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi dikembangkan. Perundang-undangan dan kesepakatan tentang bagaimana menghitung faktor lingkungan dan faktor-faktor apa harus dihitung sulit didapat. Pada 1990-an, suatu kenaikan besar dalam aktivitas perlindungan lingkungan membawa akuntansi lingkungan ke dalam kesadaran konsumen dan bisnis.

Harahap (2005) mengemukakan beberapa alasan para pendukung dan para penentang terhadap konsep tanggungjawab sosial perusahaan. Adapun alasanalasan yang dikemukakan oleh para pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggungjawab sosial yaitu: • Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap • peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan. • Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi. • Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, • investor, dan lain-lain. • Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggungjawab sosial mungkin dapat mengindari pembatasan kegiatan perusahaan.

• • • •

Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang Suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari. Membantu kepentingan nasional, seperti konversi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lainlain.

Alasan-alasan pihak yang dikemukakan oleh para penentang tanggungjawab sosial perusahaan antara lain : • Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba. Ini akan menimbulkan pemborosan. • Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya. • Dapat menimbulkan lingkungan perusahaan yang monotik bukan yang bersifat pluralistik. •

•

Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan atau menurukan tingkat pertumbuhan perusahaan. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikan kompleks memerlukan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan.

Alasan Pengungkapan Sosial Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan untuk mengungkapan kinerja sosial secara sukarela (Henderson and Peirson, 1998) antara lain: 1. Inernational decision making Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukkan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.

2. Product differentation Manager dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatn biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain. 3. Englightened self interst Perusahaan adalah melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

3. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perusahaan Indonesia yang mengadopsi dan menerapkan Sustainability Reporting (SR), yaitu pelaporan yang memadukan pelaporan sosial, lingkungan, keuangan dan tatakelola secara integral, terus meningkat. Tapi, dukungan rerangka konseptual, prinsip akuntansi dan standar akuntansi untuk mendukung praktik pelaporan berkelanjutan masih lemah/belum ada. Model SR di kembangkan Global Reporting Inisiatives (GRI) sejak tahun 2001. Kebanyakan korporasi global sudah menerapkan SR Pada 2020, model Sustainability Reporting yang dikembangkan Global Reporting Inisiatives (GRI) akan menjadi mandatory bagi korporasi global Saat ini, sedang difinalisasi draft International Sustainability Reporting Standards (ISRS).

4. Seiring dengan kian seriusnya krisis sosial dan lingkungan global, Bisnis, Akuntansi dan Akuntan dituding sebagai penyebab (pemicu dan pemacu) terjadinya krisis tersebut. Akuntansi dan akuntan diminta turut bertanggung jawab memberi solusinya  Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses Akuntansi dan dikerjakan oleh para Akuntan hanya menyajikan informasi keuangan kepara para pemakai, sedangkan informasi sosial dan lingkungan diabaikan dalam proses akuntansi.  Laporan Keuangan hanya menyajikan sinyal-sinyal atau indikator “kesuksesan keuangan” sementara dampak-dampak sosial-ekologi yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi negara atau aktivitas bisnis korporasi diabaikan  Dampak negatif: menyesatkan para pihak dalam pengambilan keputusan stratejik, taktikal dan operasional...

Peranan akuntan dalam membantu manajemen mengatasi masalah lingkungan melalui lima tahap, yaitu (Gray 1993) : 1. Sistem akuntansi yang ada saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungannya dengan masalah pengeluaran seperti biaya kemasan, biaya hukum, biaya sanitasi dan biaya lain-lain yang berkenaan dengan efek lingkungan. 2. Hal-hal yang negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasikan, seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan. 3. Sistem akuntansi perlu memandang jauh kedepan dan lebih peka terhadap munculnya isu-isu lingkungan yang selalu berkembang. 4. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, seperti misalnya berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat. 5. Akuntansi yang baru dari sistem informasi memerlukan pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya “eco balance sheet”.

Bagian III •

Lanjutan Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan:

1.

Tujuan Akuntansi Sosial Lingkungan

2.

Pengukuran Akuntansi Sosial dan Lingkungan

3.

Pelaporan, Pengungkapan, Akuntansi Sosial dan Lingkungan

4.

Penyusunan Standar Akuntansi Lingkungan

Tujuan akuntansi lingkungan (Pramanik, et.al., 2007) antara lain adalah untuk: 1. Mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan. 2. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (activist) atau penekan (pressure group) terkait isu lingkungan. 3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu ’hijau’, seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat. 4. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan entitas yang tidak melakukan pengungkapan. 5. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup. 6. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tentangan dari masyarakat

Secara garis besar, keutamaan penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan adalah kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi

Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai social cost dan social benefit. Ansry Zulfikar (1997) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat digunakan yaitu: a. Penilaian pengganti Jika nilai dari sesuatu tidak dapat secara langsung ditemukan, maka kita dapat mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang sedang diukur. Kelemahan dari cara ini adalah kemungkinan besar pengukur hal yang salah, atau memilih suatu pengganti yang nilainya tidak sesuai dengan yang sedang diukur. b. Teknik Survey Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi bagi mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada. Dalam mengumpulkan informasi tersebut, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: (1) responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang sedang diukur dalam dirinya, (2) responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke unit moneter, baik secara langsung ataupun menggunakan nilai pengganti, dan (3) responden harus mau memberikan jawaban jujur.

c. Biaya perbaikan dan pencegahan Biaya biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan. d. Penilaian dari penilai independen Para penilai (appraiser) yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan. e. Putusan pengadilan Putusan pengadilan, misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan sering menunjukkan nilai sosial.

Menurut Martin Freedmen (Siegal dan Marconi, 1989), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial: 1. Pemeriksaan sosial (social audit) Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. 2. Laporan sosial (sosial report) Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi 4 kelompok sebagai berikut (Henderson dan Peirson, 1998):

a. Inventory approach Perusahaan mengompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun yang negatif. b. Cost approach Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut. c. Program management approach Perusahaan tidak ikut hanya mengungkapkan aktivitasaktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu. d. Cosbenefitt Approach Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat.

Menurut Martin Freedmen (Siegal dan Marconi, 1989), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial: 3. Pengungkapan sosial dalam laporan tahunan (dislosures in annual) Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim, prospektus, pengumuman kepada bursa efek, atau melalui media massa. Contoh pengungkapan sosial dalam prospektus untuk sebuah perusahaan yang akan goublic (Initial Public Offering/IPO).

Perusahaan tersebut mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan, misalnya Dalam memberikan kenyaman dan keamanan kepada para pembelinya, perseroan telah menyediakan pengelolaan sarana pemukiman yang pokok, disamping penyediaan tenaga keamanan, jalan, trotoar, serta pelayanan pemeliharaan taman. Perseroan juga mengatur pembuangan berbagai limbah seperti sebagai berikut: -

Limbah Pada dan Pembuangan Sampah: Perseroan mengkoordinasikan pengumpulan sampah bagi para pemukimnya.

-

Pengeloaan Air Limbah: Perseroan telah membangun sistem drainasi yang terpisah dengan pembungan air limbah dan limbah dioleh terpusat, tidak diserapkan kedalam tanah tetapi didaur ulang untuk keperluan lain seperti penyiraman taman dan irigasi lapangan golf.

International Accounting Standard Board-IASB (sebelumnya bernama International Accounting Standard Committee-IASC) dalam International Financial Reporting Standards-IFRS (sebelumnya bernama International Accounting Standards-IAS) belum mengatur standar akuntansi tentang lingkungan. Meskipun sejumlah negara Uni Eropa telah mengusulkan kepada IASC untuk memasukkan isu-isu lingkungan (environmental issues) dalam agenda pengembangan IAS sejak 1998, namun hingga saat ini usulan tersebut belum juga direalisasikan karena sejumlah alasan yang kompleks Belum lagi persoalan PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo dengan lumpur yang tiada henti-hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menelantarkan ribuan masyarakat sekitar, yang sampai hari ini belum juga terselesaikan. Contoh lainnya berkaitan dengan isu Clean Government, isu ini bekaitan dengan perubahan sistem perundang-undangan lingkungan hidup telah menjadi sorotan tajam di berbagai media.

Polusi dan pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Menurut (Indonesia Expanding Horizon, 2003) akibat pengelolaan limbah yang buruk dapat mengakibatkan :

Total kerugian ekonomi dari terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, diestimasi secara konservatif adalah sebesar 2 % dari PDB tiap tahunnya. Biaya yang timbul dari polusi udara terhadap perekonomian Indonesia diperkirakan sekitar 400 juta dollar setiap tahunnya. Biaya yang timbul akibat polusi udara di wilayah Jakarta saja diperkirakan sebanyak 700 juta dollar pertahunnya. Produksi limbah padat naik secara signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2000, untuk ibu kota Jakarta saja menghasilkan 24.000 m3 sampah perhari, yang diperkirakan akan berlipat ganda hingga tahun 2010.

Model SR di kembangkan Global...