Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor ( Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor) PDF

Preview

Summary

JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI Vol 13 (2) 2018, 176-193 http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor) Dymit...

Description

JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI Vol 13 (2) 2018, 176-193

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor) Dymitri Hani Puspita Sari* Kurnia Heriansyah Indah Masri Universitas Pancasila

Article Info

Abstrak

Kata Kunci: PBB-P2, BPHTB, target, kontribusi, dan efektifitas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemerintah Kabupaten Bogor selama tahun 2012-2016 serta untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar efektifitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bogor selama lima tahun tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil riset pada pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa PBB -P2 dan BPHTB selama tahun 2012-2016 telah melebihi target. Kontribusi PBBP2 terhadap pendapatan asli daerah berkisar 12,90% - 17,55% dan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah berkisar 22,03% - 24,93%. Sedangkan efektifitas PBB-P2 berkisar 109,12% - 111,13% dan BPHTB berkisar 124,60% - 139,20%. Disarankan agar pemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan potensi pajak daerah lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

How to Cite: Sari, Dymitri Hani Puspita, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor) Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(2), 176-192. https:// doi.org/10.21009/wahana.013.2.3

* Corresponding Author:

ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06

[email protected]

176

Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 176-193

PENDAHULUAN

keuangan terbesar, yang didukung kebijakan dari

perimbangan keuangan pusat dan daerah

seberapa besar negara tersebut melakukan

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem

pembangunan. Pembangunan nasional adalah

pemerintahan negara.

Majunya

suatu

negara

terlihat

meningkatkan

Kabupaten Bogor adalah salah satu kota

kesejahteraan masyarakat dari segi materiil

di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah

maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan

daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan

pembangunan

tersebut,

kualitas daerahnya dari tahun-ketahun sesuai

membutuhkan

penerimaan

salah

satu

kegiatan

untuk

pemerintah Negara

dengan

yang

kebijakan-kebijakan

yang

telah

bersumber dari penerimaan dalam negeri dan

ditetapkan baik oleh Pemerintah Kabupaten

penerimaan luar negeri. Negara akan dikatakan

Bogor,

mandiri apabila jumlah penerimaan dalam

maupun oleh Pemerintah Pusat. Adapun upaya

negeri memiliki jumlah yang besar tanpa

peningkatan daerah tersebut adalah upaya untuk

melakukan pinjaman ke luar negeri. Salah satu

meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah

usaha pemerintah untuk mewujudkan negara

yang pada garis besarnya ditempuh dengan

Indonesia menjadi negara yang mandiri, serta

usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha

pembangunan berskala nasional adalah dengan

atau tindakan memperbesar penerimaan dengan

melakukan pemungutan terhadap masyarakat

cara melakukan pemungutan yang lebih ketat

yang berupa Pajak.

dan teliti. Usaha intensifikasi ini mempunyai

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat,

Daerah

(PAD)

ciri utama yaitu usaha untuk melakukan

indikator

dalam

pemungutan sepenuhnya, dan dalam batas-batas

mengukur tingkat kemandirian suatu daerah

yang sudah ditentukan. Selain itu dilakukan

otonom dalam penyelenggaraan administrasi

juga usaha ekstensifikasi yang artinya usaha

pemerintahan

Sejalan

untuk mencari dan menggali potensi sumber-

dengan hal tersebut, daerah otonom harus

sumber pendapatan daerah yang baru atau

memiliki

belum ada.

Pendapatan merupakan

salah

dan

Asli satu

pembangunan.

kewenangan

dan

kemampuan

Perkembangan pertumbuhan pajak daerah

menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri

Kabupaten

yang

cukup

dari

tahun

2008-2016

untuk

membiayai

mengalami kenaikan yang cukup baik. Realisasi

pemerintahan

daerahnya

pendapatan asli daerah sampai dengan 2016

memadai

penyelenggaraan

Bogor

kepada

adalah sebesar Rp1.520.926.774.877,53 dari

bantuan pusat harus seminimal mungkin,

target. Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran

sehingga PAD harus menjadi bagian sumber

2016 yaitu sebesar Rp. 1.357.161.868.000.

(Koswara,

2000).

Ketergantungan

ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06 177

Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 176-193

Kondisi tersebut disebabkan adanya kontribusi

kategori cukup efektif. Pada tahun 2014 dan

pencapaian target dari komponen Pajak Daerah,

2015 masing-masing sebesar 71,05 % dan 66,02

Retribusi

% dengan kategori kurang efektif. Tingkat

Daerah

dan

Hasil

pengelolaan

efektifitas tertinggi pada tahun 2013, sedangkan

Kekayaan Daerah.

terendah pada tahun 2015. Tingkat efektifitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan

PBB

P2

yang

besar

setiap

tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB P2 yang sesuai target. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Desi Hastuti (2015) dengan judul Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah

Gambar 1 Grafik pertumbuhan pajak daerah

terhadap

Kabupaten Bogor tahun 2008-2016

Bandung, menyimpulkan bahwa secara parsial, BPHTB

Pendapatan berpengaruh

Asli

Daerah

positif

Kota

terhadap

pendapatan asli daerah, selain itu BPHTB

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor

memiliki tingkat efektifitas yang sangat baik Sejak

dilimpahkannya

karena realisasinya mampu melebihi target

kewenangan

yang ditetapkan.

pengelolaan BPHTB, PBB, P2 dan Pajak Air

Dari hasil penelitian sebelumnya dan

Tanah tahun 2011, pertumbuhan penerimaan pajak

daerah

Kabupaten

Bogor

Gambar

selalu

yang

sudah

diuraikan

diatas

menunjukkan grafik meningkat. Ketiga jenis

menunjukkan bahwa BPHTB dan PBB P2

pajak tersebut telah menyumbang hampir 60%

memiliki kontribusi yang terhadap peningkatan

dari total penerimaan pajak daerah pada tahun

pajak

2016.

pendapatan daerah di Kabupaten Bogor.

daerah

yang

akan

meningkatkan

Penelitian lainnya dilakukan di daerah Kabupaten

Jember

Penerimaan

Pajak

mengenai Bumi

dan

Efektifitas

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA

Bangunan

PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS Pengertian Pajak

Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah oleh Galih (2014) menyimpulkan

Menurut Widyaningsih (2011:2) terdapat

bahwa analisis efektivitas Pajak Bumi dan

beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2),

para ahli, yaitu:

pada tahun 2013 sebesar 88,57 % dengan ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06 178

Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 176-193

1.

2.

Definisi

pajak

yang

dikemukakan

oleh

perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-

Adriani A. Adala, pajak adalah iuran kepada

jenis

negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh

penggolongan didasarkan pada suatu kriteria,

yang wajib membayarnya menurut (peraturan

seperti siapa yang membayar pajak, apakah

-peraturan) dengan tidak mendapat prestasi

beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat

yang gunanya adalah untuk membiayai

yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan

kriteria di atas (Priantara, 2012;6).

pemerintahan.

1.

Menurut Sommerferld Ray M., Anderson

Perbedaan

pembagian

atau

Menurut Golongannya Menurut golongannya, pajak dapat

Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah

dibagi menjadi:

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang

sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran

hukum,

namun

pembebanannya Wajib

wajib

Pajak

langsung yang

kepada

berkewajiban

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

membayar pajaknya. Contoh: pajak

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat

penghasilan.

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah 3.

pajak.

dapat

melaksanakan

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak

tugas-

yang pembebannya dapat dialihkan

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

kepada pihak lain. Contoh: pajak

Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang

pertambahan nilai.

Perubahan Ketiga atas Undang–Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan

2.

Menurut Sifatnya Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi

Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan

menjadi:

bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang

kepada negara yang terutang oleh orang

waktu pengenaannya yang pertama

pribadi atau badan yang bersifat memaksa

diperhatikan adalah subjek pajaknya,

berdasarkan UndangUndang dengan tidak

setelah

mendapatkan imbalan secara langsung dan

objeknya. Contoh: pajak penghasilan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

itu

barulah

menentukan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang ada pada waktu pengenaannya yang

Pengelompokan Pajak

pertama

diperhatikan

objeknya,

setelah

itu

adalah barulah

menentukan subjeknya. Contoh:

Dalam beberapa literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap

ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06 179

Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 176-193

3.

pajak pertambahan nilai dan pajak

sistem pemungutan langsung dan witholding

bumi bangunan.

system.

Menurut Lembaga Pemungutannya

1.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan

dapat dibagi menjadi: a. Pajak

Pusat,

Stelsel Pajak berdasarkan tiga stelsel pajak, yaitu :

yaitu

diadministrasikan

pajak

yang

Pemerintah

Pusat

a. Stelsel Nyata (rill stelsel) Stelsel

nyata

adalah

metode

dalam hal ini Kementrian Keuangan,

penghitungan dan besarnya pajak yang

yakni DJP. Contoh: pajak penghasilan

harus dibayar oleh rakyat didasarkan

dan pajak pertambahan nilai.

pada objek pajak (penghasilan) yang

b. Pajak

Daerah,

yaitu

pajak

sesungguhnya

yang

diperoleh

pada

akhir

tahun.

dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah

b. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

tangga daerah. Pajak Daerah dibedakan

Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak

menjadi Pajak Provinsi dan Pajak

didasarkan pada adanya anggapan yang

Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri

diatur oleh undang-undang. Anggapan

dari empat macam pajak, yaitu pajak

tersebut

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar

pendapatan tahun berjalan sama dengan

kendaraan bermotor, bea balik nama

penghasilan pajak tahun lalu.

kendaraan

bermotor,

dan

pajak

dapat

berupa

anggaran

c. Stelsel Campuran

pengambilan dan pemanfaatan air di

Stelsel campuran merupakan kombinasi

bawah

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan,

tana

Sedangkan

dan Pajak

air

permukaan.

Kabupaten/Kota

dimana

besarnya

pajak

dihitung

terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan,

berdasarkan suatu anggapan yang diatur

pajak reklame, pajak penerangan jalan,

oleh undang-undang untuk menentukan

pajak pengambilan dan pengolahan

besarnya pajak pada akhir tahun yang

bahan golongan C (mineral bukan

disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

logam dan batuan) . Dari uraian diatas stelsel pajak merupakan Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Menurut

Yusdianto

(2004:34),

bentuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada

cara

wajib pajak dengan cara pengenaan pajak

pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga

berdasarkan objek pajak, undang-undang dan

cara sistem pemungutan yaitu stelsel pajak,

campuran antara keduanya.

ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.06 180

Dymitri Hani Puspita Sari, Kurnia Heriansyah, dan Indah Masri/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13 (2) 2018, 176-193

aparatur

Sistem Pemungutan Pajak

pajak

menghitung

Prinsip dasar sistem pemungutan pajak

atau

dan

kegiatan

dalam

pemungutan

pajak

yang berlaku di negara kita sekarang adalah self

sepenuhnya ada pada aparatur pajak.

assessment, dimana wajib pajak berkewajiban

Sistem ini berhasil dengan baik kalau

menghitung, memperhitungkan, membayar dan

aparatur

melaporkan

kebutuhan.

sendiri

pajak

yang

terutang 3.

(penjelasan umum UU KUP butir 3 huruf c).

perpajakan

telah

memenuhi

With Holding System

Namun bila wajib pajak tidak atau tidak

With Holding System adalah suatu sistem

sepenuhnya

kewajiban

self

pemungutan

dihitung

atau

wewenang kepada pihak ketiga untuk

ditetapkan oleh aparat pajak (UU KUP Pasal 13

memotong atau memungut besarnya pajak

dan 15).

yang terutang oleh wajib pajak. With

1.

holding system tax merupakan payment

assessmennya

melaksanakan pajak

akan

Self Assessment

system

Self assessment adalah suatu sistem

pajak

sedangkan

yang

self

memberi

assessment

pemungutan pajak yaitu wajib pajak

merupakan assessment. Assessment system

menentukan sendiri jumlah wajib pajak

adalah

yang terutang sesuai dengan ketentunan

menetapkan besarnya pajak yang terutang

Undang-Undang Perpajakan. Guna dapat

bagi wajib pajak. With holding system

memastikan terlaksananya keberhasilan

merupakan bentuk pungutan pajak yang

system self assessment good corporate

diberikan wewenang langsung kepada

governance di masyarakat pembayar pajak

pihak ketiga untuk memungut pajak

(taxpayer) maka ada prinsip mutlak

terutang wajib pajak, contoh with holding

dipahami dan ditetapkan :

systemadalahpemungutanatau

a. Transparansi (Transparency)

penyetoran yang dilakukan oleh

b. Kemandirian (Independence)

bendahara.

sistem

menghitung

atau

c. Akuntabilitas (Accountability) Pengertian Efektifitas

d. Pertanggungjawaban (Responbility).

Definisi efektifitas menurut The Liang Gie

e. Kewajaran (Fairness). 2.

dalam Abdul Halim (2004:166) bahwa:

Official assessment

“Suatu keadaan terjadi sebagai akibat yang

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yaitu, aparatur pajak

dikehendaki.

Kalau

seseorang

melakukan

yang m...