Asas-asas pemungutan pajak DOCX

Title	Asas-asas pemungutan pajak
Author	Dyah Safira
Pages	6
File Size	47.2 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	79
Total Views	243

Summary

ASAS ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ► Menurut Adam Smith Adam smith (1723-1790) dalam bukunya an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (terkenal dengan nama wealth of nations) mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut “the four cannons maxims taxation“. Suatu aturan hu...

Description

ASAS ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Menurut Adam Smith Adam smith (1723-1790) dalam bukunya an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (terkenal dengan nama wealth of nations) mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut "the four cannons maxims taxation". Suatu aturan hukum tentang pajak yang adil harus memenuhi syarat 1. Asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity) asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity) dalam the four maxim tidak memperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta Teori asas gaya beli memberikan pendasaran tentang keadilan (equity) dalam pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Ibarat pompa maka negara mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. Teori ini mengajarkan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Jadi teori ini menitikberatkan ajaran kepada fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. 2. Asas kepastian hukum (certainty) Selanjutnya, asas kepastian hukum (certainty) dalam the four maxim menyatakan, pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitary). Dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya....