Audit Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.pdf PDF

Preview

Summary

PELAKSANAAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya (Perpres 35/2011, 70/2012, 172/2014 dan 4/2015) Kelompok 6: Rezky Mehta Setiadi NIM: 123141072 Hanif Paramartha NIM: 123150179 PENJELASAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Garis Besa...

Description

PELAKSANAAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya (Perpres 35/2011, 70/2012, 172/2014 dan 4/2015) Kelompok 6: Rezky Mehta Setiadi Hanif Paramartha

NIM: 123141072 NIM: 123150179

PENJELASAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES NO 54 TAHUN 2010 KEGIATAN PENGADAAN

KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

TATA NILAI (PRINSIP DAN PROSEDUR) PARA PIHAK

MELALUI SWAKELOLA

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI USAHA KECIL

DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN

BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW)

RENCANA UMUM PENGADAAN

PELELANGAN INTERNATIONAL PINJAMAN / HIBAH LN KEIKUTSERTAAN USAHA ASING

PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA

KONSEP RAMAH LINGKUNGAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Efisien

Akuntabel

Adil/Tidak Diskriminatif

Efektif

Prinsip Pengadaan barang/jasa

Bersaing

Terbuka

Transparan

Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

BARANG

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya

JASA LAINNYA

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

JASA KONSULTASI

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

Jenis Barang/Jasa Yang Pengadaannya Dapat Dilakukan Melalui Swakelola 1

Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

2

Kemandirian Industri Alutsista Dan Almatsus Dalam Negeri

3

Peningkatan Peran Umkm Dan Kelompok Masyarakat

4

Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

5

Penggunaan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik

6

Menyederhanakan Ketentuan Dan Tata Cara

7

Meningkatkan Profesionalisme Para Pihak

8

Meningkatkan Pajak

9 10

Menumbuhkembangkan Peran Usaha Nasional, Industri Kreatif Inovatif, Budaya, Dan Hasil Penelitian Manfaatkan Sarana/Prasarana Penelitian Dan Pengembangan Dalam Negeri

11

Pelaksanaan Pbj Di Wilayah Ri Termasuk Kantor Perwakilan Ri

12

Mengharuskan Pengumuman Secara Terbuka

PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaporan dan Penyerahan B/J Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang

Evaluasi Penawaran & Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca) Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Penjelasan Lelang

Penyampaian Undangan

Pengumuman Pascakualifikasi

Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi Evaluasi Dok. Kualifikasi Pengumuman dan pemasukan Dok. Kualifikasi

PERSIAPAN

1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK) 2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (menyusun spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak) 3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket & jadwal, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan Dok.Pengadaan)

Pengadaan Melalui Penyedia

a. b. c. d.

PA/KPA PPK ULP/Pejabat Pengadaan PPHP

Pengadaan dengan swakelola

a. b. c. d.

PA/KPA PPK ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Swakelola PPHP

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran

 Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah;  Peranannya sangat strategis dan menentukan;

 Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan;  Menjadi acuan kegiatan pengadaan.

Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar

TIDAK

Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi kecil

Menuntut Kompetensi Teknis dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas YA

Untuk Usaha Non-Kecil

Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP

Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri

Menetapkan sebanyakbanyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi

Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan

Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)

Ketentuan Umum HPS

HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia

HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara Riwayat HPS harus didokumentasikan

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)... (Lanjutan) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara komprehensif berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i. norma indeks; dan/atau j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)... (Lanjutan)

HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri

HPS telah memperhitungkan PPN 10% dan overhead + profit yang wajar maksimal 15% HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-

lain dan PPh penyedia barang/jasa

Penetapan Jenis Kontrak tahun tunggal

lump sum

pembebanan tahun anggaran

harga satuan cara pembayaran

gabungan lump sum dan harga satuan

tahun jamak

kontrak payung

terima jadi (turnkey)

Persentase kontrak pengadaan tunggal pekerjaan tunggal jenis pekerjaan

pekerjaan terintegrasi

sumber pendanaan kontrak pengadaan bersama

Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta

Surat Perjanjian

Bukti Pembelian (s/d 10 juta)

Bukti Perjanjian

Surat Perintah Kerja (SPK)

Kuitansi (s/d 50 juta)

• Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta

 Pengadaan Barang: Penunjukan Langsung

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

KEADAAN TERTENTU:

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Penanganan darurat Pek. konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres Pertahanan Negara serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  Pek. spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

Pemilihan Penyedia B/JL

B/JL KHUSUS:

Pek. berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah Pek. kompleks dengan teknologi khusus Distribusi obat/alkes tertentu Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah Sewa penginapan/hotel/ ruang rapat Lanjutan sewa gedung/kantor/ruang terbuka/tertutup

Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Kontes Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

• Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

 Pekerjaan Konstruksi: Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU: Penanganan darurat: • Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat • Bencana alam/non alam/ sosial; pencegahan bencana; kerusakan sarana/prasarana yng menghentikan kegiatan pelayanan publik  Pek.spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

KONSTRUKSI KHUSUS : Pek. kompleks dengan teknologi khusus Pek. konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan

Pelelangan Umum

Pelelangan Terbatas

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks

Pemilihan Penyedia JK

Pemilihan Langsung Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

 Jasa Lainnya: Penunjukan Langsung

Pelelangan Umum

KEADAAN TERTENTU:

Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

Penanganan darurat Pek. konferensi yang mendadak yang dihadiri Presiden/Wapres Pertahanan Negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat  Pek. spesifik hanya bisa oleh satu penyedia

Pemilihan Penyedia B/JL

B/JL KHUSUS:

Pek. berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah Pek. kompleks dengan teknologi khusus Distribusi obat/alkes tertentu Kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah Sewa penginapan/hotel/ ruang rapat Lanjutan sewa gedung/kantor/ruang terbuka/tertutup

Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000

Sayembara Pengadaan Langsung • Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil

• Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

 Jasa Konsultasi: Seleksi Umum

Penunjukan Langsung Penanganan darurat Penyedia jasa tunggal Hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Pek. yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat

Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Seleksi Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 dan bersifat sederhana

Sayembara Pengadaan Langsung • Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum 50 juta • Kebutuhan operasional K/L/D/I

• Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

Metode Satu 1 Sampul

Metode Dua Sampul

Metode Dua Tahap

Penyampaian dokumen penawaran (adm, teknis, dan harga) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan

Adm+teknis (sampul I), harga (sampul II) kemudian sampul I dan II dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP

Persyaratan adm & teknis  sampul tertutup I harga penawaran  sampul tertutup II. Disampaikan dalam 2 (dua) tahap

METODE PENYAMPAIAN BERLAKU TERGANTUNG JENIS PEKERJAAN • B/J yg standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa konsultansi dengan KAK sederhana • B/PK/JL yang spek/volume jelas • Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara

• B/JL pakai sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • JK yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks

• B/PK/JL yang kompleks • B/PK/JL yang memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain dan teknologi

 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: Sistem Gugur • B/PK/JL pada prinsipnya menggunakan sistem gugur • Untuk pekerjaan yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi

Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap adm, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur

Sistem NIlai • B/PK/JL yang kompleks, dimana untuk mencapai kualitas yang diinginkan dapat diperoleh dengan metode teknis dan harga yang bervariasi • Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 1030% dan bobot harga 7090%

Memberikan nilai angka tertentu berdasarkan ketentuan dokumen lelang

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Untuk B/PK/JL yang kompleks dan dapat diperkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan serta diketahui umur ekonomis dan nilai sisanya

Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang

 Jasa Konsultansi: Metode evaluasi Kualitas

JK yang mengutamakan kualitas dan/atau lingkupnya sulit ditetapkan dlm KAK Kualitas teknis terbaik, lalu nego teknis dan biaya

Metoda evaluasi biaya terendah

Metoda evaluasi kualitas dan biaya

Metoda evaluasi pagu anggaran

Output pekerjaan, waktu penugasan dan biaya dapat ditentukan dalam KAK Nilai kombinasi terbaik teknis dan biaya, lalu nego teknis dan biaya

Pekerjaan sederhana dan standar

Evaluasi dengan cara memilih harga terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat teknis, lalu nego teknis dan biaya

• Ada standarnya • Dapat dirinci dengan tepat • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu Teknis terbaik dari penawar=...