BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DOCX

Title	BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Author	Suwita Yusuf
Pages	30
File Size	62 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	21
Total Views	54

Summary

Description

BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. DASAR HUKUM. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn, merupakan perubahan terakhir. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3. Keputusan Direktur Jendral Pajak KEP-338/PJ./2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Tata Cara Pendafaran dan Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus karyawan. ISTILAH-ISTILAH YANG ADA DALAM KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) diubah lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Beberapa pengerian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tdak melakukan usaha yang meliput PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, frma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politk, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap (BUT) dan bentuk badan lainnya. 3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha di luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984...