Bahan Ajar Etika Profesi PDF

Preview

Summary

KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas selesainya penyusunan bahan ajar Etika Profesi PNS ini. Sebagai sebuah profesi, PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki berbagai etika yang perlu diketahui oleh para mahasiswa STAN sebagai calon PNS, khususnya di Kementerian Ke...

Description

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas selesainya penyusunan bahan ajar Etika Profesi PNS ini. Sebagai sebuah profesi, PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki berbagai etika yang perlu diketahui oleh para mahasiswa STAN sebagai calon PNS, khususnya di Kementerian Keuangan. Apalagi saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan reformasi birokrasi, sehingga peranan etika profesi PNS menjadi sangat urgen dalam rangka mengawal reformasi birokrasi yang berlandaskan pada kesadaran etika. Mahasiswa STAN adalah mahasiswa yang bukan saja harus terampil dalam teknis operasional pekerjaan, tapi juga harus terampil dalam membangun karakter yang beretika. Tanpa etika, seorang mahasiswa STAN kelak akan bekerja tanpa nurani, sehingga rentan untuk menghalalkan segala cara dan menelantarkan kewajibannya sebagai abdi masyarakat. Sebaliknya dengan etika diharapkan akan muncul mahasiswa-mahasiswa STAN yang nanti akan bekerja secara jujur, bernurani dan berfokus pada kepuasan stakeholders menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Penulisan bahan ajar untuk mata kuliah Etika Profesi PNS ini memuat berbagai pengetahuan etika dan kode etik yang dibutuhkan mahasiswa STAN ketika nanti mereka bekerja. Bahan ajar berfungsi sebagai seperangkat materi yang disusun sistematis yang digunakan oleh pengajar, widyaiswara dan mahasiswa STAN dalam kegiatan belajar. Dengan adanya bahan ajar ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat menjelaskan secara sistematis dan terstruktur tujuan instruksional yang akan dicapai sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan selesainya penyusunan bahan ajar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Kusmanadji selaku Direktur STAN, yang bukunya berjudul Etika Profesi Akuntansi, Bisnis dan pelayanan Publik menjadi referensi utama dalam penulisan bahan ajar ini. Juga terimakasih disampaikan kepada Ibu Lies Sunarmintyastuti (Kepala Bidang Akademis Pendidikan Akuntan) yang telah memberikan motivasi dan dukungan terus menerus bagi selesainya penulisan bahan ajar ini. Kami menyadari bahwa dalam menyusun bahan ajar ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan waktu dan penguasaan materi. Untuk itu kami membutuhkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan bahan ajar ini di masa yang akan datang. Semoga bahan ajar mata kuliah Etika Profesi PNS ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para mahasiswa STAN. Tangerang Selatan, November 2011

(Satria Hadi Lubis)

1|Page

PENDAHULUAN

Sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yaitu menjadi perguruan tinggi terbaik di bidang keuangan dan akuntansi sektor publik, maka perlu dilakukan proses peningkatan kualitas pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran secara berkesinambungan. Salah satu kegiatan yang menjadi agenda utama untuk menunjang proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah kegiatan penyusunan bahan ajar. Bahan ajar yang dihasilkan dari kegiatan ini akan digunakan sebagai salah satu acuan pembelajaran bagi seluruh dosen matakuliah terkait sebagai bentuk standarisasi proses pendidikan dan pembelajaran dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan kualitas lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Bahan ajar adalah bahan–bahan atau materi perkuliahan yang disusun secara sistematis yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis. Bahan ajar harus dapat menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai dan memotivasi mahasiswa untuk belajar mamahami konsep dasar dengan benar, serta mengantisipasi kesukaran belajar mahasiswa dalam bentuk penyediaan bimbingan bagi mahasiswa untuk mempelajari bahan tersebut, dan dalam penerapannya diintegralkan dengan tujuan dan isi pengajaran yang ada dalam GBPP.Maksud dan tujuan bahan ajar. Bahan ajar mata kuliah Etika Profesi PNS ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang tepat atas penerapan standar etika dalam profesi sebagai PNS. Dengan demikian diharapkan mahasiswa STAN dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap etika profesi PNS dan konsepkonsep yang menyertainya, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan dilema etis di tempat kerja dan di luar tempat kerja serta mampu meningkatkan kesadaran untuk mempraktekkan kode etik yang berlaku di tempat kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah bahan ajar ini yang terdiri dari 16 bab sebagai penjabaran dari pencapaian tujuan pembelajaran KSPK. Pada Bab 1, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang kedudukan mata kuliah Etika Profesi PNS dan Garis Besar Proses Pembelajarannya. Bab 2 dan 3 tentang teori dan konsep etika. Bab 4 tentang etika profesi, yang meliputi pengertian profesi dan etika profesi, serta urgensi etika profesi dan prinsip-prinsip etika profesi. Pada Bab 5, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman tentang etika bisnis. Etika ini perlu diberikan agar mahasiswa mengetahui etika yang berlaku di kalangan pebisnis, sebagai salah satu konsumen Kementerian Keuangan. Lalu pada Bab 6 akan dibahas sedikit tentang etika kepemimpinan. Untuk etika pelayanan publik dan etika kerja akan dibahas pada Bab 7 dan 8. Agar mencapai pemahaman etika profesi PNS yang baik, mahasiswa juga perlu mempelajari tentang pokok-pokok kepegawaian (Bab 9) dan aturan-aturan tentang disiplin PNS (Bab 10), sehingga terbentuk pegawai negeri yang disiplin dan memahami tugas serta tanggung jawabnya.

2|Page

Etika anti korupsi juga perlu dipahami oleh mahasiswa STAN agar mereka dapat menjadi agent of change (agen perubahan) dalam reformasi birokrasi yang mensyaratkan pemerintahan yang bersih (clean goverment). Pembahasan tentang pengertian korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi dan faktor penyebabnya akan dibahas pada Bab 11. Sedang berbagai aturan yang berlaku tentang anti korupsi dibahas pada Bab 12. Akhirnya, Indonesia di masa depan adalah milik generasi muda, sehingga kita berkepentingan untuk bersama-sama mencetak generasi muda (mahasiswa) yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya disebabkan karena kepandaian ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi – terutama-- disebabkan karena karakter bangsa tersebut yang menjunjung tinggi nilainilai moral (etika). Semoga bahan ajar ini menjadi sumbangan kecil bagi gerakan perubahan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. “Bagian hidupmu yang sesungguhnya di dunia ini adalah yang membuatmu semakin mulia” (Ali bin Abu Tholib).

3|Page

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................... 2 DAFTAR ISI............................................................................................................... 4 PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS ........................................................................ 7

A. Kedudukan Mata Kuliah Etika Profesi PNS ......................................... 7 B. Urgensi etika profesi terhadap reformasi birokrasi ............................ 14 C. Rencana perkuliahan etika profesi PNS ............................................ 24 TEORI DAN KONSEP ETIKA I ................................................................................ 31

A. Pengertian Etika ................................................................................ 31 D. Tiga Bagian Utama Etika ................................................................... 33 E. Sejarah Etika ..................................................................................... 34 F. Teori Etika ......................................................................................... 41 G. Tiga Konsep Moral Yang Penting ...................................................... 48 H. Manfaat Dan Fungsi Etika ................................................................. 54 TEORI DAN KONSEP ETIKA II ............................................................................... 65

A. Etika .................................................................................................. 65 I. Etiket ................................................................................................. 70 J. Perbedaan Etika dan Etiket ............................................................... 70 K. Nilai ................................................................................................... 73 L. Norma................................................................................................ 83 ETIKA PROFESI ..................................................................................................... 91

A. Pengertian Profesi dan Etika Profesi ................................................. 91 B. Urgensi Etika Profesi ......................................................................... 99 C. Prinsip dan Peranan Etika Profesi ................................................... 101 D. Isu-Isu Seputar Etika Profesi ........................................................... 104 ETIKA BISNIS ....................................................................................................... 121

A. Pengertian etika bisnis .................................................................... 121 B. Prinsip Etika Bisnis .......................................................................... 124 M.Isu-isu etika bisnis ........................................................................... 130 ETIKA KEPEMIMPINAN ........................................................................................ 145

A. Etiket dan Kepemimpinan ................................................................ 145 N. Nilai-nilai umum etiket ..................................................................... 147 O. NILAI-NILAI UMUM ETIKET KEPEMIMPINAN ............................... 148 P. URGENSI ETIKA KEPEMIMPINAN ................................................ 153

4|Page

Q. KARAKTER UTAMA DALAM KEPEMIMPINAN .............................. 158 R. 7 Kebiasaan manusia yang sangat efektif ....................................... 159 S. Prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam 7 kebiasaan ....................... 162 T. Paradigma 7 Kebiasaan .................................................................. 164 U. Solusi Kepemimpinan dalam Organisasi ......................................... 165 V. Pentingnya Urutan Peran ................................................................ 166 ETIKA PELAYANAN PUBLIK ................................................................................ 170

A. Pengertian Etika Pelayanan Publik ................................................. 170 B. Relevansi Etika Dalam Pelayanan Publik ........................................ 172 C. Prinsip-prinsip Etika Dalam Pelayanan Publik ................................. 177 D. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik ..................................................... 179 E. Prinsip-prinsip dan Manajemen Etika Pelayanan Publik.................. 180 F. Hakikat Profesionalisme Pelayanan Publik ..................................... 182 G. Dilema dalam beretika ..................................................................... 184 H. Implikasi bagi Etika Pelayanan Publik di Indonesia ......................... 185 I. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) ............................................. 186 ETIKA KERJA ....................................................................................................... 191

A. Pengertian Etika (Etos) Kerja .......................................................... 191 B. Aspek-Aspek Etika (Etos) Kerja ...................................................... 193 C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Etika (Etos) Kerja ..................... 195 D. Etika Kerja vs Etika Profesi ............................................................. 198 E. Disiplin Pegawai Negeri Sipil ........................................................... 200 F. Hukuman disiplin PNS ..................................................................... 205 G. Macam-Macam Etika (Etos) Kerja ................................................... 214 PENGERTIAN KORUPSI, FAKTOR PENYEBAB KORUPSI, DAN PRINSIPPRINSIP ANTI KORUPSI ...................................................................................... 220

A. Istilah dan Definisi Korupsi .............................................................. 220 B. Bentuk atau Macam Korupsi ........................................................... 222 C. Lingkup Korupsi ............................................................................... 222 D. Penyebab Perbuatan Korupsi .......................................................... 224 E. Penyebab Korupsi di Indonesia ....................................................... 227 F. Dampak atau Akibat Korupsi ........................................................... 229 G. Kebijakan di Bidang Pencegahan .................................................... 230 H. Prinsip Good Governance ............................................................... 231 I. Prinsip Anti Korupsi ......................................................................... 234 J. Pendidikan Anti Korupsi .................................................................. 237 K. Pendidikan Anti Korupsi dalam Keluarga ........................................ 240 L. Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari ......................................................................... 243

5|Page

M.Faktor-faktor Keberhasilan Pemberantasan Korupsi ....................... 245 N. Hambatan atau Kendala Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 245 ATURAN TENTANG ANTI KORUPSI .................................................................... 249

A. Peraturan Tentang Anti Korupsi ...................................................... 249 B. Jenis-jenis Korupsi dan Sanksinya .................................................. 258 C. Membentuk Pribadi Anti Korupsi ..................................................... 270 MEMBANGUN ETOS PRIBADI ............................................................................. 274

A. Definisi Etos .................................................................................... 274 B. Lingkup Pembahasan Etos Pribadi.................................................. 275 ATURAN KEPEGAWAIAN DAN KODE ETIK PROFESI PNS DI KEMENTERIAN KEUANGAN .......................................................................................................... 302

A. Profesi dan Ciri-Cirinya.................................................................... 302 B. Sumber-sumber Panduan Etika ...................................................... 305 C. Aturan Kepegawaian bagi PNS ....................................................... 306 D. Kode Etik Eselon I pada Kementerian Keuangan ............................ 306 Glosarium .............................................................................................................. 308 Daftar Pustaka....................................................................................................... 315

6|Page

BAB PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS

1

Tujuan Instruksional Khusus : Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan kedudukan mata kuliah Etika Profesi PNS 2. Menjelaskan urgensi Etika Profesi PNS dalam reformasi birokrasi 3. Menjelaskan rencana perkuliahan Etika Profesi PNS

Kedudukan Mata Kuliah Etika Profesi PNS Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik yang dialami oleh negaranegara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan publik mutlak diperlukan mengingat kondisi sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespon setiap penyimpangan dalam pelayanan publik melalui gerakan maupun tuntutan dalam media cetak dan elektronik. Apalagi dengan adanya persaingan terutama untuk pelayanan publik yang disediakan swasta membuat sedikit saja pelanggan merasakan ketidakpuasan maka akan segera beralih pada penyedia pelayanan publik yang lain. Hal ini membuat penyedia pelayanan publik swasta harus berlombalomba memberikan pelayanan publik yang terbaik. Ini yang seharusnya ditiru oleh penyedia pelayanan publik pemerintah sehingga masyarakat merasa puas menikmati pelayanan publik tersebut.

7|Page

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua

penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, maupun perusahaan pengangkutan. 2.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat

primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara sehingga klien/pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara, dan pelayanan perizinan. 3.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik yang bersifat

sekunder

adalah

segala

bentuk

penyediaan

barang/jasa

publik

yang

diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri sebagai berikut: 1.

Efektif Lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran.

2.

Sederhana Prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, dan

tidak berbelit-belit. 3.

Transparan Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan pejabat

yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik tersebut. 4.

Efisiensi Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. 5.

Keterbukaan Berarti prosedur/tatacara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab

pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang

8|Page

berkaitan dengan proses pelayanan wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak. 6.

Ketepatan waktu Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Cara-cara yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional adalah sebagai berikut: 1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya, 2. Memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers, 3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan mereka, 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas, 5. Menyediakan alternatif bila pengguna pelayanan tidak memiliki pilihan lain. Tuntutan masyarakat saat ini terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karen...