BERITA ACARA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA Oleh PDF

Preview

Summary

BERITA ACARA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA Oleh : Drs. H. Abu Amar, SH.,MH. I. Pendahuluan Sifat acara pemeriksaan perkara di hadapan persidangan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) untuk luar...

Description

Accelerat ing t he world's research.

BERITA ACARA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA Oleh Rintoko Al Muhtaj

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

PENGERT IAN BERITA ACARA PERSIDANGAN aisyah rni HAL-HAL LAIN YANG DIAT UR DALAM PERADILAN AGAMA (Derden Verzet , Berit a Acara Persidangan, Bia… fadhila rosyidah HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KHAS INDONESIA.pdf Nur Moklis

BERITA ACARA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA Oleh : Drs. H. Abu Amar, SH.,MH.

I. Pendahuluan Sifat acara pemeriksaan perkara di hadapan persidangan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) untuk luar Jawa dan Madura, dilakukan secara lisan (mondelinge procedure). Acara dengan lisan berarti, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara hakim dengan para pihak atau kuasanya di muka persidangan. Hakim juga mendengarkan sendiri keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi ahli apabila diperlukan dan lain-lainnya. Bahkan Hakim dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, wajib mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 154 RBg / 130 HIR). Hakim juga berhak untuk memberikan penerangan (penasehatan) kepada kedua belah pihak mengenai cara berperkara atau upaya hukum yang dapat ditempuh agar supaya perkara berjalan baik dan teratur. (Pasal 156 RBg / 132 HIR). Kewajiban mendamaikan dan memberikan penasehatan tersebut tentu saja dilakukan secara lisan. Atas dasar sifat acara pemeriksaan seperti itu, maka hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan kepadanya, memerlukan seseorang untuk membantu mencatat hasil pemeriksaannya. Undang-undang menentukan bahwa pekerjaan tersebut diberikan kepada Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera yang berkewajiban membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera disusun berita acara persidangan, yang sangat berguna bagi Hakim dalam menyusun putusan pengadilan. Oleh karena pentingnya berita acara persidangan, maka pembuatan / penyusunannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, agar nilainya benar-benar terjaga.

1

II. Pengertian Berita Acara Persidangan Berita acara disebut juga proces verbaal, artinya laporan yang dibuat oleh polisi / pegawai penuntut umum (dalam perkara pidana) mengenai waktu terjadinya, tempatnya, keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lainnya mengenai suatu perkara / peristiwa. Dalam perkara perdata adalah laporan yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan untuk itu mengenai waktu terjadinya, tempatnya, keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lainnya tentang suatu perkara. Adapun persidangan dalam pembahasan ini, pengertiannya adalah persidangan yang diselenggarakan oleh pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat. Dengan demikian, pengertian berita acara persidangan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai / pejabat umum pengadilan, dalam hal ini panitera, tentang waktu dan tempat persidangan serta keterangan-keterangan dan petunjuk lainnya sehubungan persidangan suatu perkara. Berita acara persidangan mempunyai kedudukan penting dalam proses pemeriksaan perkara. Bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pegawai umum yang diberikan kewenangan untuk itu, dalam hal ini panitera pengadilan.

III. Dasar Hukum Berita Acara Persidangan Dasar hukum pembuatan berita acara persidangan diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (3). 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Perubahan Kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 97 dan penjelasannya. 3. Reglement Buitengewesten (RBg) Pasal 197 atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 186. 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

2

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/ KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

IV. Pembuatan, Kedudukan dan Fungsi Berita Acara Persidangan Pembuatan berita acara persidangan dilakukan oleh panitera. Ketentuan tentang hal itu diatur dalam RBg Pasal 197 ayat (1) atau HIR pasal 186 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 97 beserta penjelasannya. Meskipun demikian, tanggung jawab utama pembuatan berita acara persidangan tersebut tetap berada pada Ketua Majelis Hakim. Oleh karena itu untuk menghindarkan kesulitan dan demi kelancaran penyelesaian perkara, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 690/K/651/M/1962 tanggal 7 Maret 1962, Mahkamah Agung memberi instruksi supaya Hakim mendikte Panitera yang bersidang dalam membuat berita acara persidangan dan putusan. Berita acara persidangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berita acara persidangan, merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang berwenang, dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan, maka pada berita acara persidangan itu melekat kekuatan autentik,

artinya apa yang diterangkan di dalamnya tentang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali dapat dibuktikan yang sebaliknya berdasarkan keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. (Putusan MA-RI No. 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976).

Agar berita acara persidangan mencapai nilai sebagai sebuah akta autentik, maka harus dipenuhi suatu syarat formil yaitu ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera yang bersidang, sebagaimana diatur dalam RBg Pasal 197 ayat (3) atau HIR pasal 186 ayat (3) jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 62 ayat (3). Adapun mengenai fungsi dari berita acara persidangan adalah sebagai berikut : 1. Sebagai dasar Hakim dalam menyusun putusan. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka 3

untuk umum, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antar para pihak. Putusan pengadilan diambil oleh Hakim setelah melalui pertimbangan hukum yang matang atas fakta kejadian dan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, pemeriksaan perkara mana wajib dicatat oleh Panitera / Panitera Pengganti yang ditugaskan membantu Hakim dalam persidangan. Dengan demikian berita acara persidangan yang dibuat berdasarkan catatan persidangan, merupakan landasan / dasar bagi Hakim dalam membuat / menyusun putusan. Oleh karena itu putusan pengadilan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan berita acara persidangan. 2. Sebagai landasan menilai kebenaran putusan dalam pemeriksaan perkara tingkat banding. Pemeriksaan perkara tingkat banding pada hakekatnya adalah pemeriksaan ulangan, yaitu mengulangi kembali pemeriksaan perkara yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sejak awal sampai dengan putusan, termasuk di dalamnya surat gugatan, jawab menjawab, jalannya pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan adanya putusan Hakim, yang dituangkan dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian berita acara persidangan itu mempunyai fungsi yang sangat menentukan sebagai landasan menilai kebenaran putusan pengadilan tingkat pertama bagi pemeriksaan perkara pada tingkat banding. 3. Sebagai bagian dari dokumentasi pengadilan. Salah satu faktor pendukung tertib administrasi perkara adalah arsip berkas perkara. Seperti diketahui bahwa arsip, in casu arsip berkas perkara, mempunyai beberapa nilai antara lain nilai dokumentasi, artinya dapat memberikan gambaran tentang peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah berkas perkara, maka berita acara persidangan pemeriksaan sebuah perkara, juga mempunyai fungsi dokumentasi yaitu, untuk dapat mengetahui gambaran tentang jalannya pemeriksaan perkara yang bersangkutan. 4. Sebagai rujukan membuat pengganti putusan, jika asli putusan rusak atau hilang. Berita acara persidangan memuat antara lain putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Apabila asli putusan rusak atau hilang, maka 4

rujukan untuk membuat salinan / duplikatnya sebagai bukti pengganti asli putusan itu adalah berita acara persidangan, yang padanya melekat nilai autentik. 5. Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan. Selain mempunyai fungsi dokumentasi, berita acara persidangan juga mempunyai fungsi informasi ilmu pengetahuan, sebab sebuah berkas perkara termasuk di dalamnya berita acara persidangan, dapat memberikan informasi kepada pembacanya tentang ilmu pengetahuan, dalam hal ini tentunya ilmu hukum berkenaan dengan hukum formil maupun materiil yang dipergunakan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan.

V. Isi Berita Acara Persidangan Sumber utama berita acara persidangan adalah muatan pemeriksaan perkara oleh Hakim, yang dilakukan secara lisan dan langsung. Lisan artinya dengan cara tanya jawab antara Hakim dan para pihak dan saksi-saksi. Langsung artinya berhadapan atau kontak personal. Oleh karena itu diperlukan kejelian dan ketelitian Panitera Pengganti untuk merekam pemeriksaan perkara di hadapan persidangan. Pada masa lalu agar dapat merangkum pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dalam persidangan seorang Panitera / Panitera Pengganti dituntut mampu menulis cepat dengan menggunakan stenografi. Pada masa sekarang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kekhilafan, kiranya tidak berlebihan dan dapat dibenarkan apabila Panitera Pengganti menggunakan tape recorder. Dalam pemeriksaan perkara di hadapan persidangan, Hakim wajib menerapkan asas pemeriksaan perkara perdata, yang tentang hal ini harus pula dipahami oleh Panitera / Panitera Pengganti yang bertugas membantu Hakim dalam persidangan, antara lain : 1. Asas persidangan terbuka untuk umum. (Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 2. Asas Hakim wajib mendamaikan para pihak berperkara. (Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR). 3. Asas audi et alteram partem. (Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 5

4. Asas imparsialitas. (Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Adapun isi atau materi muatan berita acara persidangan bagi lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 31, pada garis besarnya terdiri dari hari, tanggal, tempat, susunan persidangan dan pihak yang hadir serta jalannya pemeriksaan perkara dengan jelas dan lengkap. Secara rinci berita acara persidangan tersebut harus berisi hal-hal pokok yang terjadi dalam persidangan yang dirangkaikan dalam ungkapan kalimatkalimat, dengan variable sebagaimana contoh berikut : 1. Judul dan Nomor Perkara. a. Pada persidangan pertama : BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PA ..... b. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan. BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PA ..... lanjutan 2. Penyebutan tentang pengadilan yang memeriksa perkara dan tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun persidangan. Pengadilan Agama ................. yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama pada hari .................. tanggal ........................... 20.., dalam perkara ..................... antara : 3. Identitas dan kedudukan pihak dalam perkara. a. Jika Penggugat mengajukan gugatannya sendiri. .................... bin ........................, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan .................... bertempat tinggal di ............................ RT ...... RW ......., Desa .................... Kecamatan ........................., Kabupaten / Kota .................., selanjutnya disebut Penggugat, Lawan .................... bin ........................, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan .................... bertempat tinggal di ............................ RT ...... RW ......., Desa .................... Kecamatan ........................., Kabupaten / Kota .................., selanjutnya disebut Tergugat, 6

b. Jika Penggugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut : yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya .................., Advokad / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ............, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ................... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama ................... tanggal ................. c. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut : yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya .................., Advokad / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ............, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ................... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama ................... tanggal ................. 4. Susunan Majelis Hakim dan Panitera sidang. a. Dalam persidangan pertama : Susunan persidangan adalah sebagai berikut : Drs. ...................................., SH., MH Dra. Hj. ..............................., SH. ............................................, SAg., SH., ............................................, SHI.,

sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagai Panitera Pengganti

b. Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim. 5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan. 6. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak atau kuasanya. a. Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. b. Dalam hal masing-masing pihak didampingi oleh kuasanya : Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya. Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya. c. Dalam hal masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya : Untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya. Untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasanya. 7

d. Dalam hal Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut : Penggugat / Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat kemudian mohon keputusan. e. Dalam hal Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut : Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Penggugat kemudian mohon putusan. f. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak hadir Penggugat / Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal ................. yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut. 7. Pernyataan penundaan persidangan pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam yang telah ditentukan, dengan alasan : a. Karena ketidakhadiran salah satu pihak Penggugat atau Tergugat atau kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda persidangan,

maka

Majelis

Hakim

melalui

Panitera

Pengganti

memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir, serta memerintahkan pihak yang hadir untuk menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi. Penggugat / Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 150 RBg / 126 HIR, akan memanggil lagi yang bersangkutan, dan kemudian menunda persidangan pada hari ............ tanggal .............. jam ....., dengan memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti melalui Panitera Pengganti memanggil Penggugat / Tergugat agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, serta memerintahkan kepada Tergugat / Penggugat agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. b. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan hari ....... tanggal ................ untuk memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi tersebut, dengan memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya dan mediator agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi, untuk melaporkan hasil mediasinya.

8

c. Untuk melaksanakan tahapan proses pemeriksaan perkara dengan agenda penyampaian jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan musyawarah Majelis Hakim dan lainlainnya, disertai penjelasan perintah kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan tanpa dipanggil lagi atau akan dipanggil lagi melalui juru sita. Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan hari ....... tanggal ................ dengan agenda .............., dan memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. d. Untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat / Tergugat mengajukan alat bukti. Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan hari ....... tanggal ................ untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat / Tergugat mengajukan alat pembuktian, dan memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. e. Untuk keperluan Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi Ahli. Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan hari ....... tanggal ................ untuk meminta pendapat seorang ahli ............... , dan kemudian memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. f. Untuk keperluan Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat. Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan hari ....... tanggal ................ untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat, dan kemudian memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi. Pada pemeriksaan perkara di mana Hakim menunda persidangan pada waktu yang telah ditentukan, maka langsung diikuti dengan pernyataan penutupan sidang. 8. Dalam persidangan pertama dan lanjutan yang dihadiri para pihak, memuat keterangan bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mendamaikan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR. Ketua berusaha untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil. 9. Keterangan tentang pelaksanaan mediasi. a. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 9

Tahun 2008, dan menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak atau kuasanya bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketua Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada para pihak melaksanakan mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan para pihak meninggalkan ruang sidang untuk memberi kesempatan para pihak berunding memilih mediator. Persidangan di skors. Beberapa saat kemuadian skorsing dinyatakan dicabut, para pihak dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Para pihak kemudian menyampaikan kepa...