Buku Panduan Diklat.pdf PDF

Preview

Summary

i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat serta Hidayah- Nya, telah diterbitkan Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat ini merupakan gagasan untuk mengisi kekosongan celah terhadap k...

Description

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat serta HidayahNya, telah diterbitkan Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat ini merupakan gagasan untuk mengisi kekosongan celah terhadap kurangnya standar informasi dalam penyelenggaraan Diklat di Kabupaten Malang. Guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan Diklat dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta persamaan persepsi dan keseragaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan Diklat di Kabupaten Malang, maka diterbitkanlah buku ini dalam bentuk cetakan dan e-book yang diharapkan dapat mempermudah dan praktis sehingga bisa di baca kapanpun dan dimanapun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak

yang

telah

berpartisipasi

demi

terselesainya

Buku

Penyelenggaraan Diklat ini , disampaikan terima kasih.

Malang, Mei 2018 Penulis,

Ttd

i

Panduan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1 DASAR HUKUM ............................................................................... 1 1.2 LATAR BELAKANG ......................................................................... 1 1.3 PENGERTIAN ................................................................................... 3  ASN (PNS DAN PPPK) .............................................................. 3  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ............................................... 5  MANFAAT DAN TUJUAN DIKLAT ........................................... 8

BAB II PENYELENGGARAAN DIKLAT ...................................................... 12 2.1 MACAM – MACAM DIKLAT ............................................................. 12 2.2 PRA DIKLAT .................................................................................... 19 2.3 IN DIKLAT ........................................................................................ 20 2.4 PASCA DIKLAT ............................................................................... 20 2.5 KETENTUAN .................................................................................... 21

BAB III PENUTUP ....................................................................................... 22 3.1 KESIMPULAN .................................................................................. 22 3.2 SARAN ............................................................................................. 22

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DIKLAT  SOP TENTANG DIKLAT

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

1.2 LATAR BELAKANG Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi.Karena itu perlu ditingkatan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bertahan dan berkembang.Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut,maka sumber daya manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan.Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja karyawan – karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan.Selain itu tujuan diselenggarakan pengembangan sumber daya manusia

aparatur

mengembangkan

diarahkan

kompetensi

untuk kerja

membekali,meningkatkan

guna

meningkatkan

dan

kemampuan

produktivitas dan kesejahteraan pengembangan karyawan/aparatur dapat dilakukan melalui orientasi, pelatihan dan pendidikan, orientasi dibedakan menjadi dua yaitu: Orientasi Formal dan non formal. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu cara /strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu, kepemimpinan, keterampilan dan pengabdian aparatur yang terencana dan berkesinabungan guna menjadi aparatur yang profesional. Dalam upaya pengembangan aparatun sipil negara, Simamora(1997:342) mengungkapkan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya 1

manusia

itu

sendiri.

Kedua

kegiatan

tersebut

dimaksudkan

untuk

mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 ayat 4). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Pada pasal 70 disebutan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

memiliki

hak dan

kesempatan

untuk mengembangkan

kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Pada masa orientasi atau percobaan Pegawai Negeri Sipil, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Untuk mengembangkan kompetensi ASN settiap instansi pemerintah wajib menyususn rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam rangka pengembanagan karir khususnya PNS. Pengembangan karier PNS nantinya harus mempertimbangan kompetensi. Pengembangan pegawai diluar tempat kerja pada umumnya dilakukan dalam bentuk pelatiahan, pelatihan (training) adalah proses sistematik 2

pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organisasi atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan

perilaku

yang

soesifik

yang

berkaitan

dengan

pekerjaan,

(Simamora,1997:342).

1.3 PENGERTIAN 1. ASN (PNS DAN PPPK) Pengertian Aparatur Sipil Negara pada pasal 1 huruf (a) UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawai, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundanganundangan yang berlaku,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya

yang

ditetapkan

berdasarkan

suatu

atuaran

perundanga-

undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas,maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah: 1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Diserahi tugas dalam jabtan negeri. 4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah baru dalam dunia

pemerintah

yang

sudah

cukup

lama

diperkenalkan

di

Indonesia.Saya yakin masih banyak dari masyarakat kita terutama bagi 3

PNS yang belum mengenal apa itu ASN.Salah satu perkembangan kehidupan ketatanegaraan kita adalah soal yang terkait dengan masalah organisasi dan tata laksana pembinaan dan pengawasan aparatur negara. Sebutan untuk aparatur negara di bidang pemerintahan, sejak dulu dikenal dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sekarang berkembang juga istilah baru yaitu: aparat sipil negara (ASN), yang menunjukan pengertian PNS dalam arti yang luas, meliputi Pegawai kontrak,bahkan dalam jabatan tertentu, pejabat Pembina kepegawaian dapat mengangkat anggota TNI atau anggota POLRI dalam mengisi lowongan jabatan tertentu sesuai kebutuhan. Latar belakang penting pembuatan Undang-Undang No.5 Tahun 2014,tentnag Aparat Sipil Negara, dalah keinginan untuk membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas,profesional dan netral serta bebas dari interversi politik,juga bebas dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme,dan

mampu

menyelenggarakan

pelayanan

publik

bagi

masyarakat serta dapat menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang ASN diantaranya ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah bentuk profesi, dengan penetapan ASN sebagai sebuah profesi,maka diperlikan adanya asas,nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). 4

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. ASN tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab nanti akan dibentuk lembaga yang mengurusnya yakni, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Diharapkan

aturan

ini

mampu

memperbaiki

manajemen

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, sebab Pegawai Negeri Sipil (PNS)tadak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas intervensi politk dan KKN ynang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional. Selama ini pegawai sipil tidak bisa bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapatkan promosi jabatan.

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan diklat diantaranya dalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan,baik bersifat umum pemerintah maupun pembangunan, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman 5

dan pengembangan partisipasi masyarakat. Pengertian Diklat, adapun PNS/ASN yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi penuh kesetian dari ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dannegara Kesatuan Republik Indonesia, Profesional, berbudi luhur,berdaya guna berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara dinegara Hukum yang demokratis.

Secara

umum,

tujuan

Diklat

adalah sebagai

berikut

diantaranya: a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. b. Menciptakan

aparatur

yang

mampu

berperan

sebagai

pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran Diklat bagi PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masingmasing serta fungsi diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang 6

tidak terpisahkan (PP No.101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil). Pendidikan dan pelatihan (diklat) sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran pegawai maupun karyawan

untuk dapat

memahami

dan

memiliki

kemampuan

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan di bidang teknis tertentu yang mampu mendukung pelaksanan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Thoha (2005) mengemukan: ”Dasar pertimbanagan instansi dalam melaksankan diklat untuk para pegawainya adalah pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, kepentingan promosi, tersedianya anggaran dan syarat-syarat pegawai yang mengikuti diklat. Untuk pemilihan pegawai yang diikutsertakan dalam diklat didasarkan pada kebutuhan organisasi, alasannya peningkatan kinerja, kemampuan dan keterampilan pegawai, kepengkatan..” Sule dan Saefullah (2009:205) secara garis besar mengemukakan pendekatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yaitu offhe job dan on the job training yaitu jobtraining. Program pelatihan pada umumnya dilakukan melalui metode off the jobtraining yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam

mempelajarai

sesuatu

yang

berkaitan

dengan

pekerjaan.

Sedangkan pendekatan on the job training adalah pendekatan pelatihan yang diberikan ditempat kerja. Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang 7

didudukinya

sekaran.

Pelatihan

diarahkan

untuk

meningkatakan

komptensi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka saat ini secara lebih baik.

3. MANFAAT DAN TUJUAN DIKLAT Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk membentuk sosok pegawai negeri sipil yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air; Peningkatan kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi. Sasaran Diklat adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Dasar kebijakan Diklat dalam peraturan pemerintah adalah : Diklat merupakan bagian integral dan sistim pembinaan PNS, Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS, Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi,

Diklat diarahkan untuk menyiapkan PNS agar memenuhi 8

persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Diklat aparatur pemerintah ini meliputi dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam konteks ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) memainkan peranan yang sangat penting didalam menyiapkan programprogram pelatihan di tingkat nasional serta melakukan supervisi, bersama Kementerian terkait yang relevan terutama Diklatpim Tingkat IV dan Tingkat III. Manfaat menyebutkan

Pendidikan

dan

manfaat-manfaat

Pelatihan; yang

Simamora

diperoleh

pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu:

dari

(1995:29) diadakannya

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas produktivitas, Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, Memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Siagian (1996) menyebutkan manfaat diadakannya program Diklat menjadi dua, yaitu: (a). Manfaat bagi perusahaan atau instansi meliputi : Peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh

suburnya

kerjasama

antara 9

berbagai

satuan

kerja

yang

melaksanakan

kegiatan

yang

berbeda

dan

bukan

spesialistik,

meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkankan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasai bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh; Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknik maupun intelektual, saling menghargai, dan adanya kesepatan bagi bawahan untuk

berpikir

dan

bertindak

secara

inovatif;

Terjadinya

proses

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatankegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer; Meningkatkan kesempatan kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dalam komitmen organisasional yang lebih tinggi; Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial partisipatif; Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar

proses

perumusan

kebijaksanaan

organisasi

dan

operasionalnya; Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan dikalangan anggota organisasi. (b). Manfaat bagi para pegawai seperti : Membantu pegawai membuat keputusan lebih baik; Meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi; Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasi; Timbulnya dorongan dalam diri para

pekerja

untuk

terus

meningkatkan 10

kemampuan

kerjanya;

Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, prustrasi dan konflik yang nantinya bisa memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; Tersedianya

informasi

tentang

berbagai

program

yang

dapat

dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masingmasing secara teknik maupun intelektual; Meningkatnya kepuasan kerja; Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang; Semakin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri;

Mengurangi ketakutan

menghadapi tugas baru dimasa depan. Mengacu pada seluruh uraian dari para pakar di atas bisa simpulkan bahwa manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan program Diklat adalah bermanfaat untuk individu dan juga bermanfaat bagi organisasi untuk mencapai tujuan, karena peningkatan kualitas pegawai bermanfaat juga kepada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan