Contoh Kasus Pelanggaran Hukum Bisnis DOCX

Title	Contoh Kasus Pelanggaran Hukum Bisnis
Author	Rosalina Sitohang
Pages	11
File Size	27.9 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	451
Total Views	619

Summary

Description

Contoh Kasus Pelanggaran Hukum Bisnis Bisnis modern merupakan realitas yang sangat kompleks.Hal ini tidak hanya terjadi pada bisnis makro, namun juga mikro.Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Karena bisnis merupakan kegiatan sosial, yang di dalamnya terlibat banyak orang, bisnis dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang berbeda, antara lain: sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, dan sudut pandang etika. Bisnis juga terikat dengan hukum.Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama.Berikut adalah sebagian contoh-contoh perusahaan yang melanggar etika bisnis di Indonesia. 1. Pelanggaran Etika Bisnis terhadap prinsip Pertanggungjawaban Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. BD(nama samaran) yang tertarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor.Namun setelah 2 bulan training, BD tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada kejelasan.Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan, begitu seterusnya.Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak BD sebagai calon TKI yang seharusnya diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja.Dalam hal ini pelanggaran yang terlihat jelas adalah penipuan terhadap tenaga kerja. "Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tersebut telah sesuai dan telah...