DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK PDF

Preview

Summary

1 7 71 RENSTRA TAHUN 2015-2019 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOT...

Description

1 7 71

RENSTRA TAHUN 2015-2019

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK NOMOR

TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kota Pontianak Tahun 20152019 harus disahkan oleh Walikota Pontianak dan kemudian harus ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar Negara

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah ingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10); 33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117); 34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129). 35. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 690.1/Disbudpar/Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Oktober 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK ,

HILFIRA HAMID

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015-2019 ini dapat diselesaikan. . Dengan adanya perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun, diharapkan efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan, serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam programprogram pemerintah. Adapun Rencana Strategis ini dimaksudkan dilakukannya Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara optimal. . Kami menyadari bahwa dalam Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak ini belumlah menunjukkan tingkat kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya mendorong untuk perbaikan sangat diharapkan agar penyusunan Rencana Strategis untuk berikutnya dapat lebih baik. Semoga Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat dijadikan pedoman dan referensi bagi pihak yang berkepentingan. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

Dra. HILFIRA HAMID Pembina Utama Muda NIP. 19571228 198203 2 004

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................... Hal BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................

1.1

Latar Belakang ..........................................................................................

1.2

Landasan Hukum.......................................................................................

1.3

Maksud dan Tujuan...................................................................................

1.4

Sistematika Penulisan................................................................................

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN .......................................................................

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....................................................

2.2

Sumber Daya............................................................................................

2.3

Kinerja Pelayanan.....................................................................................

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..............................

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan...................................................................................................

3.2

Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas.........................................

3.3

Telahaan Renstra K/L................................................................................

3.4

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajiaan Lingkungan Hidup Strategis......................................................................................................

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis.......................................................................

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......

4.1

Visi dan MisI...............................................................................................

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....................................................

4.3

Strategi dan Kebijakan...............................................................................

BAB V

RENCANA PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.......................... BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....................................................................................

BAB VII

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dengan dilandasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian dan penerapan otonomi daerah memperoleh kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab

untuk

merencanakan,

mengatur

dan

mengelolah

pemerintahannya, yang tentu saja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali kewenangan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yakni bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter dan fiskal, serta agama. Undang-undang tersebut menginspirasikan munculnya semangat reformasi disegala bidang, utamanya dalam implementasi administrasi pengelolaan pemerintahan

yang

mampu

mendukung

kelancaran

dan

keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dengan mempraktekkan prinsipprinsip good governance. Didasari perubahan kelembagaan yang fundamental diatas, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan dan sekaligus peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Untuk memaksimalkan meraih peluang terbaik ditengah arus perubahan yang dipengaruhi oleh globalisasi tehnologi, ekonomi, politik dan sosial, maka Pemerintah Daerah harus memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan bijaksana, hal ini dimungkinkan apabila didukung oleh suatu perencanaan yang baik dari Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, maka Pemerintah Kota Pontianak telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka 1

Menengah (RPJM) / RENCANA STRATEGIS KOTA PONTIANAK yang berlaku dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Sejalan dengan dibentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebuah perangkat daerah, harus menyusun dan memiliki perencanaan strategis (RENCANA STRATEGIS DISBUDPAR) untuk Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak untuk Tahun 2015 - 2019 merupakan penjabaran dan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak, yang merupakan suatu perencanaan yang bersifat makro menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Pontianak sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas. 1.2 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

2

i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah j. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak k. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002 – 2012 l. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak m. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak yang dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010. n. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 o. Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia

Nomor

050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah : a. Untuk membangun proses perencanaan pembangunan kepariwisataan dan

Kebudayaan

yang

sistematis

dan

berkelanjutan

dengan

memanfaatkan potensi dan sumberdaya pariwisata dan kebudayaan yang dimiliki Kota Pontianak. b. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kesiapan semua pihak (stakeholder) yang terlibat baik Pemerintah daerah bersama mitra kerja, pengelola usaha jasa dan sarana pariwisata.

3

2. Tujuannya adalah : a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan baik sarana maupun p...