Eksepsi PDF

Preview

Summary

Eksepsi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak ...

Description

Eksepsi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. [1] Dalam hukum perdata, eksepsi berarti sebuah tangkisan atau bantahan, dan juga pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat [2] Ada dua jenis eksepsi yang dikenal yaitu Exeptio non adimpleti contractus yang artinya tangkisan seorang tertuntut (yang digugat karena tak menerpati perjanjian) yang menyatakan bahwa si penuntut juga tidak memenuhi janjinya, khusus mengenai pajak jual-beli. [3] Eksepsi jenis kedua adalah Exceptio plurium concumbentium yang berarti dalam tuntutan kebapaan: tangkis seorang tertuntut (lelaki) bahwa pihak penuntut (ibu dan anak bersangkutan) di waktu sebelum hamil telah melakukan hubungan kelamin dengan beberapa pria lain. [3] Jika hal ini dapat dibuktikan, tuntutan si ibu tidak dapat diterima oleh hakim. [3]

Pertanyaan : Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Apakah perbedaan dan kesamaan antara surat dakwaan dengan surat tuntutan? Jawaban : Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP). Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat [2] KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. Sedangkan surat tuntutan, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (pasal 182 ayat [1] KUHAP). Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. “Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.”

Berdasarkan uraian di atas, berikut perbedaan dan kesamaan surat dakwaan dengan surat tuntutan secara umum:

Perbedaan

Surat dakwaan dibacakan pada permulaan sidang -

Surat tuntutan saat diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai berisikan pasal-pasal apa saja yang didakwakan, tapi belum berisikan tuntutan Berisikan tuntutan hukuman hukuman untuk terdakwa

KATEGORI : HUKUM PIDANA Langkah Hukum Jika Terganggu Knalpot Berisik di Gang Rumah Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan? Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut? Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru, Haruskah Izin Kepolisian? Bisakah Ahli di Persidangan Dipidana karena Keterangannya?

Kesamaan

Klinik lainnya ++ dibuat oleh penuntut umum, dibuat oleh penuntut umum, untuk diajukan pada sidang untuk diajukan pada sidang pengadilan pengadilan

Demikian jawaban singkat dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pledoi / Pembelaan.

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi) (pasal 182 KUHAP).

Pembelaan (pledoi) bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidaktidaknya hukumana pidana seringan-ringannya.

Dalam pasal 182 KUHAP, dinyatakan :

a.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

b.

Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.

c.

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakuan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam mengajukan pembelaan/pledoi biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain :  Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur  Jaksa penuntut umum keliru dalam menerpakan undang-undang atau pasal-pasal yangdidakwakan  Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti  Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung  Delik yang didakwakan adalah delik materil bukan formil  Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana  Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata  Barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Berkaitan dengan alibi, dalam yurisprudensi MARI No. 429K/Pid/1995 : Alibi yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia pada saat dilakukannya delik oleh para saksi (menjadi terdakwa dalam perkara lain) berada di tempat lain, maka alibi ini dapat diterima oleh hakim, karena alibi tersebut dibenarkan oleh para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperkuat pula adanya surat bukti (buku jurnal). Dengan adanya alibi tersebut, maka dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan delik sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Replik (oleh Jaksa)

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pemelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Duplik

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”.

Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan.

Sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya....