Contoh Surat Eksepsi PDF

Preview

Summary

NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) Dalam Perkara Pidana Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDS : 16/DENPA/11/2017 Atas Nama Terdakwa MINHADI NOER SJAMSU Diajukan oleh tim Penasehat Hukum: Budiman Darwin E. Siagian, SH., MM., CLA. Hendri David, SH., CLA. Disampaikan pada Sidang Pengadilan Tind...

Description

NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) Dalam Perkara Pidana Atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDS : 16/DENPA/11/2017

Atas Nama Terdakwa MINHADI NOER SJAMSU

Diajukan oleh tim Penasehat Hukum: Budiman Darwin E. Siagian, SH., MM., CLA. Hendri David, SH., CLA.

Disampaikan pada Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar Hari Selasa, 13 Februari 2018

DIDAKWA : • PRIMAIR : Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. • SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tinak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1

Kepada YTH, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di,Denpasar

Perihal : KEBERATAN (EKSEPSI) Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk PDS : 16/DENPA/11/2017 tanggal 02 Januari 2018 atas nama Terdakwa MINHADI NOER SJAMSU

A. PENDAHULUAN Majelis Hakim Yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati Serta Sidang yang kami muliakan Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2018 No. : 007/PID/I/2017 bertindak untuk dan atas nama terdakwa MINHADI NOER SJAMSU, pada kesempatan ini kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama MINHADI NOER SJAMSU, Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UndangUndang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant on Civel and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. 2

Pengajuan Eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur sebagai berikut: "Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan". Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaanya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata–mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni Fiat Justitia Ruat Caelum. Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai Penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata–mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata namun menekankan nilai nilai keadilan, dimana pameo yang ada saat ini bahwa seorang tersangka tindak pidana korupsi dianggap sudah pasti bersalah tanpa melihat pelaku sebagai korban kongkalikong atau korban administratif atas kesalahan orang lain. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim yaitu “dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu”. Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penunutut umum bisa melihat 3

permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang MINHADI NOER SJAMSU, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil adilnya.

B. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM Majelis Hakim Yang Terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati Serta Sidang yang kami muliakan M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP”. (Pembahasan dan penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664). Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut : I.

JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL 84 AYAT (2) KUHAP TENTANG WEWENANG MENGADILI TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di halaman pertama telah menyebutkan sebagai berikut : “…….., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2015 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Terdakwa ditahan di Lapas Kerobokan Denpasar dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Denpasar, dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Terdakwa….” Bahwa dalam penjelasan M. Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 96), menjelaskan bahwa pada dasarnya masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur 4

pada Bagian Kedua, Bab XVI adalah kewenangan mengadili secara relatif. Artinya, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah: a.

Tindak pidana dilakukan (locus delicti)

Bahwa dalam Pengadaan Lanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina 30 GT Mini Purse Seine Berbahan Fiberglass 7 Unit Provinsi Bali Tahun 2014, Jaksa Penuntut Umum telah salah mengadili Terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, dikarenakan perbuatan yang diduga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakawa di luar wilayah hukumnya yaitu kedudukan Terdakwa ada di Jakarta. Bahwa kontrak pada Pengadaan Lanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina 30 GT Mini Purse Seine Berbahan Fiberglass 7 Unit Provinsi Bali Tahun 2014 ditanda tangani di Jakarta tanggal 18 September 2015 antara Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan yang di wakili oleh Terdakwa MINHADI NOER SJAMSU dengan CV. FUAD PRATAMA PERKASA yang diwakili oleh FUAD BACHTIAR. Bahwa dalam pengerjaan Pengadaan Lanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina 30 GT Mini Purse Seine Berbahan Fiberglass 7 Unit Provinsi Bali Tahun 2014 dimana pelaksana yaitu CV Fuad Pratama Perkasa yang beralamat Jl. Raya Pendidikan Blok G5/5 Makassar untuk pengerjaannya menggunakan galangan kapal milik PT F1 Perkasa yang berlokasi di Banyuwangi – Jawa Timur. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 2801/PL.110/D2.KPA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dimana salah satu Syarat Kualifikasi (Summary Report) adalah Surat pernyataan sanggup mengerjakan kelanjutan pembangunan kapal di galangan kapal di Banyuwangi – Jawa Timur untuk Inkamina Bali. Bahwa jelas sudah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili karena diluar wilayah hukumnya, oleh karena itu dakwaan terhadap MINHADI NOER SJAMSU tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (ibid hal. 96-97), inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 5

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut locus delicti. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Yang pertama-tama diteliti menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasar “tempat terjadinya” tindak pidana.”

b. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil Bahwa Jaksa Pununtut Umum telah salah menerapkan Pasal 84 ayat (2) mengenai wewenang mengadili berdasarkan sebagian besar saksi, karena berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP-05/Fd.1/05/2017 dimana saksisaksi yang di periksa paling banyak bertempat tinggal diluar Bali, berikut penjelasannya : No.

Nama Saksi

Alamat Tempat Tinggal Saksi

1

Made Wijaya Kusuma, ST

Perum Griya Nambi Permai 2/B Jl. Patih Nambi Kel. Ubung Kaja, Denpasar Utara – Bali

2

Ni Nyoman Trisnawati, ST

Jl. Kaswari No. 31 Denpasar – Bali

3

I Gusti Ngurah Dwi Suwariantha, SST.M.AP

Jl. Sentanu 1 No. 10 Denpasar – Bali

4

Gede Ogiana ST

Jl. Batu Intan Kab Gianyar – Bali

5

Ir. I Nyoman Artabudi M.Si

Jl. Drupadi VI No. 12 Denpasar Timur – Bali

6

Drs. I Nyoman Sutadi

Jl. Sedap Malam No. 15 Denpasar Timur – Bali

7

Dr. Ir. Gellwynn D. H. Yusuf MSc

Jl. Taman Lebak Bulus 1 Cilandak Jakarta Selatan – Jakarta

8

L. Narmoko Prasmadji SH

Jl. Batu 1 Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan – Jakarta

9

Ir. Ida Wardhaningsih

Jl. Bumi Pratama Timur Kramat Jati – Jakarta

Kusuma

6

10

Ir. Ratnawita

Jl. Pangrango 5 Kec. Cibinong – Bogor Jawa Barat

11

Agus Wahyu Santoso, M.T

Perum. Kemang Swatama Depok – Jawa Barat

12

Moch Idmillah, ST

Ponokawan Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur

13

Fuad Bachtiar Bau Agiel

Jl. Raya Pendidikan No. 5 Makassar

14

Ngadimin, S.Sos

Jl. Dadap 5 Kec. Bojong Gede Kab. Bogor – Jawa Barat

15

Banar Ujo Wicaksono

Perum. Ciputat Baru Tangerang Selatan

16

Rudi Yuswara

Jl. Puri Kartika No. 22 Kodya Tangerang – Jawa Barat

17

Wasisanto

Jl. Cendana 2 No. 17 Matraman Jakarta Timur – Jakarta

18

Hasan El Fakhri

Bogor Baru Blok D5 No. 4 Bogor – Jawa Barat

19

Mat Aris

Jl. Warga Indah 2/52 Kab Kota Tangerang Banten – Jawa Barat

20

I Wayan Sabar

Br. Kaja Kel Serangan Denpasar – Bali

Bahwa jelas dan nyata tidak terbantahkan dimana para saksi sebagian besar bertempat tinggal dari 20 (dua puluh) jumlah saksi 13 (tiga belas) diataranya bertempat tinggal di JADEBOTABEK (Jakarta Depok Bogor Tangerang Bekasi). Oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan terhadap MINHADI NOER SJAMSU tidak dapat diterima atau batal demi hukum

M. Yahya Harahap (Ibid, hal. 99-100) menjelaskan bahwa asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas locus delicti) yang berbunyi: “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman 7

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.” Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penerapan asas tempat kediaman, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut : 1) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Agar asas ini dapat diterapkan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi: a. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. b. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara, beralih dari Pengadilan Negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal. 2)

Tempat kediaman terakhir terdakwa

Syarat yang harus dipenuhi: a. Terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu Pengadilan Negeri. b. Sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Jadi, apabila terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum Pengadilan Negeri, akan tetapi ternyata terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri yang lain. Demikian pula, saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa, asas locus delicti dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili ialah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

II.

TIDAK MENJALANKAN AMANAT KUHAP PASAL 146 AYAT (1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan : ”Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”. 8

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut hak terdakawa yaitu surat pemanggilan, yang faktanya sampai hari ini disidangkan terdakwa belum pernah menerima surat pemanggilan sidang oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan formil sebagaimana diharuskan Pasal 146 ayat (1) KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa surat panggilan harus diterima oleh terdakwa selambatlambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan tidak cermat cenderung mengabaikan peraturan yang telah ditegaskan dalam KUHAP pasal 146 ayat (1), sehingga merugikan dan menghilangkan Hak sebagai Terdakwa untuk diberitahukan tiga hari sebelum sidang.

III. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, KABUR DAN TIDAK RINCI DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya tidak cermat dan kabur, sebagaimana disebutkan dalam dakwaannya pada hal 11 sebagai berikut : “Dengan demikian terdakwa Minhadi Noer Sjamsu telah memperkaya orang lain yakni Fuad Bachtiar Agiel sebesar Rp. 3.438.174.873, 00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.” Bahwa atas dasar apa atau hasil audit mana sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan Terdakwa Minhadi Noer Sjamsu telah memperkaya orang lain yakni Fuad Bachtiar Agiel sebesar Rp.3.438.174.873, 00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sedangkan hasil audit BPKP Perwakilan Bali atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Kapal Nelayan Pada Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-474/PW22/5/2017 tanggal 10 November 2017 menyebutkan kerugian negara sebesar Rp. 8.465.300.294.00,- (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui untuk Pengadaan Lanjutan Pembangunan Kapal Inka Mina 30 GT Mini Purse Seine Berbahan Fiberglass 7 Unit Provinsi Bali Tahun 2014 Terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 21 Maret 2017 No : Print-08/P.1/Fd.1/03/2017, sedangkan hasil Audit dari BPKP perwakilan Provinsi Bali keluarkan pada tanggal 10 November 2017 Nomor : SR-474/PW22/5/2017, lalu dari mana Jaksa Penuntut Umum menetapkan

9

sesorang menjadi Tersangka sedangkan hasil Audit BPKP dikeluarkan 8 (delapan) bulan kemudian setelah di tetapkan menjadi tersangka..????

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR 25/PUU-XIV/2016 MENGHAPUS KATA “DAPAT” DALAM PASAL 2 AYAT (1...