Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Wilayah DOCX

Title	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Wilayah
Author	Yosafat W. Nadeak
Pages	5
File Size	14.4 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	43
Total Views	977

Summary

Description

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Wilayah. Ada beberapa Faktor yang menyebabkan seringnya pengakuan – pengakuan wilayah seperti masalah tersebut terjadi terhadap Indonesia. 1. Pengawasan Kurangnya pengawasan Indonesia terhadap wilayah sendiri merupakan salah satu faktor terjadinya sengketa wilayah territorial.Masih minimnya perlengkapan – perlengkapan pengawasan wilayah,apalagi Indonesia adalah negara yang luas.Mengawasi sebuah negara maritim yang memiliki ribuan pulau bukanlah yang mudah.Pemerintah perlu meningkatkan lagi tingkat pengawasan wilayah Indonesia.Tak hanya itu,masyarakat pun hendaknya juga berperan aktif dalam pengawasan tak hanya pemerintah saja. 2. Masyarakat Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang sering dilema,mau tak mau sistem mereka terpengaruh oleh negara lain yang berbatasan dengan mereka.Faktor ekonomi menjadi faktor dominan penyebab terjadinya dilema masyarakat.Malaysia mengangkat WNI yang tinggal di perbatasan menjadi tentara Malaysia.Bayangkan saja,hal seperti itu lah pemicu konflik masalah wilayah,karna masyarakat sendiri yang lebih berpihak pada negara lain.Masyarakat sepenuhnya tak bisa juga dipersalahkan mengenai hal tersebut,pemerintah harus memperhatikan mereka 3. Kebijakan Pemerintahan Daerah Perbatasan Pemerintah daerah yang kurang tanggap terhadap wilayahnya,terutama pada bagian perbatasan dapat memicu terjadinya sengketa wilayah teritorial.Lembaga Regional Intiatives for Governance, Human Rights and Social Justice (Rights) ASEAN mencatat saat ini terdapat sekitar 1.000 pulau di Kepulauan Riau yang belum memiliki nama. Kebanyakan pulau itu tak bertuan dan dinilai berpotensi menimbulkan konflik teritori antara Indonesia, Singapura dan Malaysia."Pulau-pulau itu berbatasan langsung dengan Johor (Malaysia), Singapura dan Kepulauan Riau, "ucap Regional Director Rights ASEAN, Ellena Florance Manambe kepada VIVAnews di Jakarta,Selasa malam, 12 Oktober 2010. Menurut Ellena 1.000 pulau tersebut sepenuhnya berada di wilayah Indonesia.Adalah wewenang Pemda Kepulauan Riau untuk memberi nama pulau-pulau tersebut sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemda Kepri hendaknya segera melakukannya supaya pulau-pulau tersebut segera memiliki identitas. Jika tidak, lanjut Ellena, ada tiga masalah yang bakal timbul soal ekonomi,hukum,dan konflik kemanusiaan....