FUNGSI KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF Disusun Oleh PDF

Preview

Summary

FUNGSI KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF Disusun Oleh : Chici Maharani (8111416115) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai negara hukum , Indonesia harus mempunyai pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan...

Description

FUNGSI KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA LEGISLATIF Disusun Oleh : Chici Maharani (8111416115)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai negara hukum , Indonesia harus mempunyai pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan (limitation of power) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division of power atau distribution of power)1. Untuk mengadakan pembatasan – pembatasan terhadap kekuasaan, maka diadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda. Orang yang paling berpengruh dalam mengadakan fungsi – fungsi ini adalah Montesquieu dengan menggunakan teori Trias Politica.Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang , yang pertama kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang – undang, yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu yang melaksanakan, dan yang terakhir adalah yudikatif yaitu kekuasaan untuk menghakimi. Secara substantif, Undang – Undang Dasar 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai.2

1

Asshiddiqie, Jimly: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara(Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada,2013),hlm.284. 2

Huda, Ni’Matul: Hukum Tata Negara Indonesia(Jakarta:PT Raja Grafindo

Persada,2014), hlm.106.

Namun pada bulan Mei tahun 1998 terjadilah reformasi yang telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.Majelis kekuasaan rakyat di bagi secara vertikal dari lembaga tinggi negara ke lembaga yang berada di bawahnya. Keadaan seperti ini disebut dengan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Setelah itu di lakukan perubahan terhadap wewenang MPR . MPR tidak lagi menetapkan garis – garis besar dari haluan negara maupun peraturan perundang – undangan dan memilih presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan yang sangat mendasar ini maka terbentuklah prinsip horizontal dengan saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga (checks and balances). Untuk lebih mengetahui fungsi dari masing – masing kekuasaan negara, maka dalam makalah inilah akan di jelaskan salah satu fungsi dari kekuasaan negara, yaitu fungsi kekuasaan legislatif . B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana fungsi kekuasaan negara legislatif ?

BAB II PEMBAHASAN

A. Fungsi Kekuasaan Legislatif Pembatasan kekuasaan negara dan organ – organ negara dapat di lakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.3 Setelah Undang – Undang Dasar 1945 mengalami empat kali amandemen, konstitusi negara Indonesia menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata.4 Hal ini tercermin dengan adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Pergeseran ini dapat di lihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk undang – undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini fungsi pokok kekuasaan legislatif : 1. Fungsi Pengaturan (Legislasi) Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata,

3

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.33.

4

Asshiddiqie, Jimly: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara(Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada,2013),hlm.291.

baik materiil maupun spirituil.5 Maka dari itu pengaturan dalam pembentukan hukum di Indonesia harus sesuai dengan keadaan serta kebutuhan dalam masyarakat , hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Badan perwakilan yang di beri tugas untuk melaksanakan fungsi pengaturan adalah badan kekuasaan legislatif. Tugas utama dari lembaga legislatif yang pertama adalah mengatur kehidupan bersama. Hal – hal yang harus di atur adalah aturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, aturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, aturan mengenai pengeluaran – pengeluaran oleh penyelenggara negara. Bentuk konkret dari fungsi legislasi terwujud dalam fungsi pembentukan undang - undang yang berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang dapat mengikat serta membatasi tingkah laku manusia dalam bernegara. Di dalam fungsi legislasi, terdapat beberapa bentuk kegiatan, antara lain : a. Prakarsa

pembuatan

undang

–

undang

(legislative

initiation). Dalam pembentukan kostitusi yang rigid dan institusi judical review atas konstitusionalitas undang – undang di beberapa yurisdiksi civil law harus memodifikasi

5

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.36.

pandangan tradisional hakim civil law.6 Jadi dalam pembuatan undang – undang kebiasaan – kebiasaan yang ada dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan. b. Pembahasan rancangan undang – undang (law making process) c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang (law enactment approval). Norma dalam UU adalah satu kesatuan sistem,maka ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan – tahapan tertentu,tergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus di buat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlrbih dahulu oleh lembaga yang berwenang.7 d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen – dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents)8

6

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.54.

7

Ibid.,hlm.234.

8

Asshiddiqie, Jimly: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara(Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada,2013),hlm.300.

2. Fungsi Pengawasan (Control) Untuk menghindari kesewenang – wenangan para penguasa dalam menyelenggarakan negara perlu adanya pengawasan (control) dari rakyat melalui wakil rakyat dalam parlemen. Lembaga perwakilan rakyat

diberi

kewenangan

untuk

mengawasi

dalam

bidang

pemerintahan (control of executive), mengawasi pengeluaran (control of expenditure), mengawasi atas pemungutan pajak (control of taxation). Secara teoritis, fungsi – fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat di bedakan atas : a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making). Disini hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lan dengan tujuan pokok, untuk mengadopsi kepentingan – kepentingan yang ada di masyarakat.9 b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing). Pelaksanaan kebijaka yang baik adalah kebijakan yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya serta mendatangkan manfaat bagi rakyatnya. c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting)

9

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.260.

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation) e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah (control of goverment performances). Misalnya saja pengawasan terhadap kinerja hakim MK. Dalam membuat keputusan, seorang hakim MK tidak boleh bertindak sewenang – wenang. Hakim MK harus membuat keputusan yang bersifat positive legislature yang mencakup dua jenis pertimbangan hukum yaitu (1) untuk menjamin hak – hak konstitusional warga negara (2) pertimbanga argumentasi. Pertimbangan menggali,mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.10 f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan , ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.11 Dalam mengawasi kebijakan – kebijakan pemerintah, harus sesuai dengan undang – undang yang berlaku di dalam negara tersebut.Setiap kebijakan, harus selalu di kontrol oleh lembaga perwakilan rakyat. Pengawasan oleh parlemen juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat – pejabat publik tertentu.

10

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.163.

11

Asshiddiqie, Jimly: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara(Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada,2013),hlm.302.

3. Fungsi Perwakilan (Representasi) Fungsi perwakilan atau representasi terbagi menjadi dua, yaitu representation in presence dan representation in ideas. Representation in presence yaitu keterwakilan yang di pandang dari segi kehadiran fisik, sedangkan representation in ideas yaitu perwakilan atas dasar aspirasi. Dalam fungsi representasi, terdapat sistem perwakilan yang di praktikkan di negara demokrasi, yaitu : a. Sistem perwakilan politik (political representation), dalam sistem perwakilan politik menghasilkan wakil – wakil politik. Sebagai sistem perwakilan politik, ada yang melindungi lembaga legislatif agar kekuasaannya tidak di campuri oleh lembaga kekuasaan lain.Misalnya saja antara lembaga kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Sebagai lembaga yudikatif MK pada prinsipnya hanya boleh menyatakan bahwa pasal/ayat/bagian atau seluruh UU

bertentangan

atau

tidak

bertentangan

dengan

konstitusi.MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan Undang – Undang atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka (diserahkan pengaturannya kepada legislatif), dan tidak boleh pula membuat putusan yang ultra petita, apalagi ultra petita yang bersifat positive legislature.12

12

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.174.

b. Sistem perwakilan teritorial (territorial atau regional representation),

dalam

sistem

perwakilan

teritorial

menghasilkan wakil – wakil daerah. c. Sistem perwakilan fungsional (functional representation), menghasilkan wakil – wakil golongan fungsional. Misalnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik merupakan contoh daari perwakilan politik.13 4. Fungsi Deliberatif dan Resolusi konflik Menurut Friedrich , fungsi parlemen yang pokok adalah fungsi representatif dan deliberatif .14 Doktrin pemisahan kekuasaan menganggap bahwa pengadilan tidak di perkenankan melakukan fungsi interpretatif, tetapi harus merujuk pada masalah penafsiran hukum yang di tentukan oleh badan legislatif itu sendiri sebagai solusi.15 Lembaga parlemen atau lembaga legislatif selalu mengalami perdebatan saat melaksanakan tugas – tugasnya. Namun perdebatan yang terjadi merupakan upaya dalam mendapatkan solusi. Para parlemen memberikan pendapat dan solusinya ke dalam beberapa kepentigan sehingga konflik – konflik dalam suatu negara dapat terselesaikan.

13

Asshiddiqie, Jimly: Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara(Jakarta:PT Raja

Grafindo Persada,2013),hlm.305-308 14

Ibid.,hlm.308.

15

Martitah:Mahkamah Konstitusi(Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013)hlm.55.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Lembaga kekuasaan legislatif memiliki empat fungsi pokok yaitu fungsi pengaturan (Legilasi), fungsi pengawasan (control), fungsi perwakilan (representasi), dan yang terakhir adalah fungsi deliberatif dan resolusi konflik. Sebagai fungsi legislasi, lembaga kekuasaan legislatif melakukan pembentukan undang – undang untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan negara berjalan dengan baik. Sebagai fungsi pengawasan (control), lembaga kekuasaan legislatif berperan sebagai wakil rakyat yang bertugas mengawasi semua penyelenggaraan negara sehingga tidak terjadi kesewenag – wenangan oleh para penguasa. Sebagai fungsi perwakilan (representasi), lembaga kekuasaan legislatif berperan sebagai wakil rakyat dalam memilih sistem perwakilan.

Baik

sistem

perwakilan

politik,

teritorial

maupun

fungsional.Sedangkan sebagai fungsi deliberatif dan resolusi konflik, lembaga kekuasaan legislatif memberikan pndapatnya dalam rangka penyelesaian suatu masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly.Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013. Huda, Ni’Matul.Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014. Martitah. Mahkamah Konstitusi.Jakarta Barat:Konstitusi Press,2013....