GUDIE LINE SPO FISIOTERAPI PDF

Preview

Summary

BAB I PENDAHULUAN Pelayanan fisioterapi ditata sesuai kebutuhan pasien/klien masyarakat, berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dituntun oleh moral etis, memperhatikan aspek biopsiko social-kultural-spiritual, mengacu pada perundangan peraturan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang men...

Description

BAB I PENDAHULUAN

Pelayanan fisioterapi ditata sesuai kebutuhan pasien/klien masyarakat, berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dituntun oleh moral etis, memperhatikan aspek biopsiko social-kultural-spiritual, mengacu pada perundangan peraturan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menjujung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai titik sentral pembangunan menuju masyarakat adil makmur, profesi fisioterapi memandang kapasitas gerak dan fungsi tubuh adalah hak asasi manusia sebagai esensi dasar untuk hidup sehat dan sejahtera. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara mental dan fisik, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak untuk perawatan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Amandemen UUD

.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan pengelola berbagai sumber daya baik pemerintah maupun masyarakat, oleh pemerintah pusat maupun daerah. (UU.23/2004; UU.32/2004, UU 36/2009, PP.25/2000). Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayananan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kewajiban tersebut pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pemerintah bertangg.jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

1|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. (UU.36/2009, Ps.1, 5, 9, 14, 24). Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Rumah sakit mempunyai fungsi pendidikan, pelatihan, pengembangan, penapisan ilmu pengetahuan teknologi bidang kesehatan. (UU. 44/2009, Ps.4,.5, 13). Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal dan horisontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit. dan atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan (UU. 44/2009, Ps. 42). Rujukan dibagi 2 (dua) kelompok : rujukan medik : untuk pengobatan dan pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen dan pengetahuan tentang penyakit; dan rujukan kesehatan untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa sarana, teknologi dan operasional (Kepmenkes 374/2009, SKN). Tenaga kesehatan katagori Keterapian Fisik terdiri dari Fisioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara. (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996). Fisioterapis terdiri dari jabatan fungsional ahli dan terampil (Peraturan Presiden No. 34/2008). Fisioterapis kompeten berperan sebagai pemberi pelayanan, pengelola, pendidik dan peneliti (KEPMENKES No.376/2007). Fisioterapis wajib memiliki Surat Ijin Praktik, berwenang melakukan assesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi dan evaluasi/re-evaluasi. (Kepmenkes 1363/2001). Pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam 7 (tujuh) standar, terdiri dari : 1. Falsafah dan tujuan, 2. Administrasi dan pengelolaan, 3. Pimpinan dan pelaksana, 4. Fasilitas dan peralatan, 5. Kebijakan dan prosedur, 6. Pengembangan tenaga dan pendidikan, dan 7. Evaluasi pelayanan dan pengembangan mutu. (KEPMEN No.517/2008). Otonomi profesional fisioterapis diperoleh melalui pendidikan profesi yang menyiapkan tenaga fisioterapis yang mampu praktik secara otonom. Fisioterapis mampu melakukan keputusan profesional untuk menetapkan diagnosis yang diperlukan sebagai dasar

2|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

intervensi, rehabilitasi dan pemulihan dari pasien/klien dan populasi. Prinsip etika diperlukan untuk mengenali otonomi praktik, guna melindungi pasien/klien dan pelayanannya. Pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan ditata dengan pedoman yang terdiri dari : Falsafah, kompetensi, peran dan fungsi serta tanggung jawab fisioterapi, penatalaksanaan pelayanan fisioterapi dan pelaporan,

(KEPMENKES No.778/2008).

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (UU.36/2009, Ps. 14). Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, (PERMENKES No 1045/2006, Ps. 20). Pimpinan rumah sakit termasuk pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan berwenang mengatur kegiatan institusi yang dipimpinnya dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria pelayanan fisioterapi yang ditetapkan oleh pemerintah dan rekomendasi organisasi profesi fisioterapi. Pimpinan rumah sakit termasuk pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menetapkan kebijakan seperti dan tidak terbatas pada : 1.

seorang fisioterapis sebagai pimpinan pelayanan fisioterapi,

2.

falsafah dan tujuan fisioterapi.

3.

organisasi dan uraian tugas,

4.

akses masuk,

5.

pemeriksaan penunjang,

6.

sistem dokumentasi

7.

sistem pelaporan.

3|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

BAB II PROSEDUR PELAYANAN FISIOTERAPI.

Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan (Muhammad Ali, 2000). Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu (Amin Widjaja 1995). Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan

memudahkan

kegiatan

utama

dari

suatu

organisasi

(Kamaruddin,1992).

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan

yang

dilaksanakan

berulang-ulang

(Ismail

Masya

1994).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan. kesehatan. yang. aman, bermutu dan terjangkau.Tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan harus. memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan .kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (UU.36/2009, Ps.5, 24). Fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, dalam menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien, (UU. 44/2009, Ps.5,.13). Standar pelayanan fisioterapi terdiri dari assesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi, evaluasi/re-evaluasi dan dokumentasi/komunikasi/koordinasi. (Tap. KONAS IX IFI Tahun 2004, Referensi WCPT, 1996) Pengendalian mutu suatu pekerjaan dirumuskan siklus kegiatan : kerjakan yang kau tulis, tulis yang kau kerjakan, tinjau dan tingkatkan ; suatu kegiatan jasa dan/atau produk akan terjamin mutu bila ditulis dulu prosesnya, dijalankan, didokumentasi, dibakukan sebagai

4|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

standar prosedur operasional, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus berkesinambungan. Struktur dokumentasi sistem mutu, terdiri dari : 1. Kebijakan, 2. Prosedur, 3. Petunjuk Teknis, dan 4. Pelaporan. ( ISO 9000:2000 / International Standard Organization Nomor 9000 Tahun 2000). Mengacu kebijakan, prosedur, struktur dokumentasi dan pengendalian mutu pelayanan fisioterapi ditata dalam urutan tingkat manajemen dan pendokumentasian seperti dan tidak terbatas : a.

Fasilitas pelayanan kesehatan fisioterapi : ketetapan pimpinan, falsafah-tujuan, dan organisasi pelayanan fisioterapi.

b.

Pelayanan fisioterapi : ketetapan akses masuk, pemeriksaan penunjang, sistem dokumentasi dan pelaporan.

c.

Pelayanan fisioterapi pada Pasien/Klien : assesmen, diagnosis, perencanaan, persetujuan, intevensi, evaluasi, dokumentasi.

d.

Prosedur

kasus

:

dalam

kelompok

muskulosekeletal,

neuromuskuler,

kardiopulmoner, dan integumenter. e.

Metoda terapi : manual treatment, Bobath, MLDV.

f.

Aplikasi teknis/teknologi : pemeriksaan dan pengukuran (24), terapi latihan, elektroterapi, traksi, hidroterapi.

Standar prosedur operasional adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Mencakup hal-hal operasional yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh standar prosedur operasional. Sebuah standar prosedur operasional adalah seperangkat instruksi tertulis bahwa seseorang harus mengikuti untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman, tanpa efek buruk pada kesehatan pribadi atau lingkungan, dan dalam cara yang memaksimalkan efisiensi operasional dan produksi. Standar prosedur operasional adalah

perangkat/instruksi/langkah-langkah

yang

dibakukan, yang kisi-kisi : yang benar dan terbaik, konsensus bersama pencegah kesalahan, penjamin keamanan, dan telah teruji. Contoh format prosedur operasional seperti dan tidak terbatas : 1.

Format ISO 9001:2000 ( International Standard Organization Nomor 9001 Tahun 2000),

5|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

2.

Dirjen BUK/ Yan Medik Kementerian Kesehatan,

3.

Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Standar operasional prosedur yang perlu dirumuskan : 1.

Ketetapan falsafah dan tujuan,

2.

Ketetapan Fisioterapis sebagai pimpinan,

3.

Ketetapan organisasi,

4.

Ketetapan sistem pelaporan

5.

Ketetapan akses masuk,

6.

Ketetapan pemeriksaan penunjang,

7.

Ketetapan dokumentasi

8.

SPO Proses : assesmen, diagnosis, perencanaan, penyelesaian/penghentian, resum, dokumentasi.

9.

SPO Kasus : Ekstrimitas Atas, Ekstrimitas Bawah, Ekstremitas Atas, Tulang Punggung.

10. SPO Intervensi/Metode terapi : terapi latihan, massage, pengukuran. 11. SPO /Petunjuk teknis modalitas .

6|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

BAB III PERILAKU INTERAKSI FISIOTERAPI.

Interaksi merupakan bagian integral pelayanan fisioterapi. Interaksi merupakan prasarat untuk

perubahan positif

tentang kesadaran tubuh dan perilaku gerak, yang

memungkinkan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Interaksi juga dimaksudkan untuk

meningkatkan

saling

pengertian

antara

fisioterapis

dengan

pasien/klien/keluarga/pengasuh dan tenaga kesehatan lain. Interaksi melibatkan tim inter disiplin guna menentukan kebutuhan dan tujuan intervensi fisioterapi, mengikutsertakan pasien/klien/keluarga/pengasuh dalam proses pencapaian tujuan intervensi fisioterapi. Interaksi dengan lembaga pemerintahan dilakukan dalam rangka menginformasikan, mengembangkan dan atau

implementasi kebijakan dan strategi

kesehatan yang tepat. Fisioterapis dalam melakukan pelayanan berpegang pada sumpah profesi, KODEFI, KODERSI, mengacu pada standar, pendekatan promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif, memandang pasien/klien sebagai manusia seutuhnya. Fisioteraspis berwenang melakukan assesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi dan evaluasi/re-evaluasi; berkewajiban (Kepmenkes 1363/2001). Interaksi fisioterapis ditata dalam formasi seperti dan tidak terbatas : 1.

Interaksi Fisioterapis dengan psien/klien/pedamping.

2.

Interaksi Fisioterapis dengan dokter penanggung jawab pasien/perujuk dan perawat.

3.

Interaksi Fisioterapis dengan tenaga lain dalam temu interdisipliner.

4.

Interaksi Fisioterapis dengan tenaga lain dan pendamping/pendukung pasien, dalam konferensi kasus/pasien.

5.

Interaksi Fisioterapis dengan tenaga lain dalam wadah pertemuan ilmiah kasus/klinik.

7|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

BAB IV PANDUAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

A.

Definisi SPO Standar operasioanal prosedur adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. SPO mencakup hal-hal operasional yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi,tanpa kehilangan keefektifanya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SPO. ( Wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas) Sebuah SPO adalah seperangkat instruksi tertulis bahwa seseorang harus mengikuti untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman, tanpa efek buruk pada kesehatan pribadi atau lingkungan,dan dalam cara yang memaksimalkan efisiensi operasional dan produksi. Standar Prosedur Operasional merupakan perangkat atau instruksi atau langkahlangkah yang dibakukan, yang benar dan terbaik,konsensus bersama,pencegah kesalahan, penjamin keamanan dan telah teruji ( system mutu ISO 9000,1997 )

B.

Bagian-bagian SPO Standar Prosedur Operasional biasanya ada enam bagian ( ISO 9001 : 2000 ) 1.

Tujuan. Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang dibakukan.

2.

Lingkup. Prosedur ini dinyatakan berlaku untuk siapa dan fungsi-fungsi terkait.

3.

Acuan Disini di isi dokumen- dokumen lain yang disebutkan atau yang berkaitan dengan prosedur ini.

4.

Definisi. Dijelaskan disini semua istilah yang dipakai dalam prosedur ini, yang mungkin bermakna ganda,juga bila dalam prosedur ini dipakai singkatan-singkatan yang perlu dijelaskan artinya.

8|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

5.

Prosedur Diuraikan di sini semua kegiatan yang harus dilalui dalam pelaksanaan prosedur, juga

disertai

tanggung

jawab

yang

melaksanakan,dan

wewenang

untuk

memutuskan. 6.

Lampiran Lampiran adalah pelengkap prosedur,berisi antara lain contoh-contoh formulir yang harus dipakai, contoh bentuk dan warna label juga dapat ditambahkan sebagai lampiran sebuah daftar riwayat perubahan dokumen.

Jumlah bagian tidak harus enam. Boleh ditambah atau dikurangi.

C.

Contoh Format SPO Format diagram blok dan alir

FORMAT DIAGRAM ALIR (Komputer: AutoShapesFlow chart)

Input / Out put Dokumen Persiapan Operasi dg manual Mulai / Akhir Arah Proses Penyimpanan on line Keputusan “Ya / Tidak“ Penyimpanan off line

9|P andua n P rosedur O perasional Fi sioterapi Indones ia

Contoh : Diagram Blok & Alir

Masy

Poli Umum

Rawat Unit/Instalasi Adm/ Inap Fisioterapi Kasir RS

A

A

10 | P a n d u a n P r o s e d u r O p e r a s i o n a l F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a

FORMAT DIAGRAM BLOK & ALIR KARS, 2000. No. Dokumen LOGO RS.. . . . . .

RUJUKAN RAWAT JALAN . . . . . . Ditetapkan : Koreksi :

Diagram Alir BLOK 1

Disiapkan :

Tgl. Terbit No. Revisi

Direktur . . . Ket./Ka. . . No. Halaman Ket.Tim / Ka. Fisioterapi .

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

KETERANGAN

11 | P a n d u a n P r o s e d u r O p e r a s i o n a l F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a

FORMAT SOP (Dirjen Yan Medik, 2001).

LOGO RS. . .

Prosedur Tetap

STANDAR . . . . . PELAYANAN No. Dok. : ....... Tgl.Terbit : ......

No. Revisi : .......

Halaman : .......

Ditetapkan, Direktur . . . . . . . . . . .. .

1. Tujuan : 2. Ruang lingkup : 3. Kebijakan: 4. Prosedur : 5. Unit terkait :

12 | P a n d u a n P r o s e d u r O p e r a s i o n a l F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a

FORMAT PETUNJUK TEKNIS (Dirjen Yan Medik, 2001). LOGO RS. . . Petunjuk Teknis

OPERASIONAL MESIN . . . . . . . . . . . No. Dok. : ....... Tgl.Terbit : ......

No. Revisi : .......

Halaman : .......

Ditetapkan, Direktur . . . . . . . . . . .. .

1. Tujuan : 2. Ruang lingkup : 3. Uraian umum : 4. Rincian aktifitas : 5. Dokumen terkait : 6. Acuan : 7. Lampiran :

13 | P a n d u a n P r o s e d u r O p e r a s i o n a l F i s i o t e r a p i I n d o n e s i a

BAB V STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN FISIOTERAPI DENGAN MENGACU KEPADA ISO 9001.2000

A. Manajemen Fasilitas Pelayanan Fisioterapi : ketetapan pimpinan, falsafahtujuan, dan organisasi pelayanan fisioterapi. Isi SPO tingkat I Contoh-contoh sebagai berikut :

I.1a. KEPUTUSAN D)REKTUR RUMA( SAK)T ………… NOMOR : ………… TENTANG

KEPALA/PJ. PELAYANAN FISIOTERAPI

MENIMBANG : a.

Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan paripurna holistik kepada masyarakat, mendukung pendidikan, pelatihan, penelitian serta penapisan ilmu pengetahuan kesehatan, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit ..................

b.

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan ( fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1363/Menkes/SK/XII/2001).

c.

Perlu ditetapkan seorang Kepala/Penanggung Jawab Pelayanan Fisioterapi sebagai pengelola.

MENGINGAT : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit . . . .. . .. . . . . Nomor . . . . .. .. . tentang Struktur Organisasi Un...