HASIL MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PDF

Preview

Summary

HASIL-HASIL MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Kota Depok, 26 November-1 Desember 2018 M/17-23 Rabiul Awal 1440 H viii + 79 Halaman Cetakan I, Juli 2019 Diterbitkan Oleh: Badan Pengelola Latihan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020 Sekretaria...

Description

HASIL-HASIL MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Kota Depok, 26 November-1 Desember 2018 M/17-23 Rabiul Awal 1440 H viii + 79 Halaman

Cetakan I, Juli 2019

Diterbitkan Oleh: Badan Pengelola Latihan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020

Sekretariat: Jl. Sultan Agung No. 25A, Guntur, Setiabudi, RT 1 RW 1 Guntur, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12980

ii

SAMBUTAN KETUA UMUM BADAN PENGELOLA LATIHAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Lima belas tahun yang lalu, Pengurus Besar HMI membentuk suatu lembaga yang bertugas menyiapkan perangkat di dalam training-training HMI. Lembaga tersebut bernama LPL (Lembaga Pengelola Latihan), sekarang berubah menjadi BPL (Badan Pengelola Latihan). Dalam menjalankan tugasnya, BPL mengacu kepada pedoman pengelolaan yang dirumuskan dalam Musyawarah Nasional BPL yang diadakan 1 kali 2 tahun atau setiap 1 kali periode kepengurusan. Hingga saat ini, telah dilakukan Munas BPL sebanyak 5 kali. Penyusunan Hasil-hasil Munas V ini mengacu kepada hasil Munas periode sebelumnya yang telah dimusyawarahkan serta ditambahkan beberapa point. Penambahan ini diperlukan dalam rangka menyempurnakan pedoman BPL yang ada pada periode sebelumnya. Tujuan penyusunan Buku Hasil-hasil Munas V BPL HMI adalah sebagai pedoman bagi BPL HMI untuk menjalankan tugas pengelolaan training-training HMI. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan tim penyusun Buku Hasil-hasil Munas V HMI. Tanpa kesabaran dan semangat rekan-rekan tim dalam menyusun naskah, mungkin hasil munas ini tidak akan terbukukan. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus dan anggota BPL se-Indonesia yang telah menuangkan pemikirannya dalam Munas BPL V lalu. Semoga hasil Munas BPL ini bisa kita jalankan sebaik-baiknya dan semoga bisa memenuhi kebutuhan pengelolaan pentrainingan kita saat ini. Serta, apa yang kita ikhtiarkan hari ini selalu dirahmati Allah SWT.

Jakarta, 11 Zulkaidah 1440 H 14 Juli 2019 M Badan Pengelola Latihan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2018-2020

Nur Cahyono Ketua Umum

iii

PENJELASAN TEMA MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Telah kita ma’lum bahwa kelahiran HMI di tanah nusantara ini bukan hanya sebatas mengisi kekosongan yang terjadi di kalangan intelektual muda Islam, tapi turut berjuang dalam mewujudkan cita-cita kehidupan sosial-politik sebagai suatu bangsa yang satu. Itu semua tercermin melalui landasan didirikannya HMI, yaitu: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Jika dipersempit, kedua hal ini merupakan refleksi l’historie des mentalite (sejarah kesadaran) kolektif (politik) umat Islam Indonesia itu sendiri. Mengapa? Sebab sebagaimana kita lihat, diantara hasil putusan kongres umat Islam pertama bahwa satusatunya organisasi kemahasiswaan adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ini merupakan sebuah bentuk pengakuan yang menunjukkan bahwa HMI adalah representasi kaum muslimin Indonesia. Akan tetapi, pembentukan HMI masa itu baru sampai pada tahap usaha untuk merespon sejumlah persoalan kebangsaan, dan siantara strategi yang digunakan oleh HMI dalam mempromosikan organisasi adalah melalui usaha untuk memfasilitasi sejumlah hobi yang diminati oleh mahasiswa, termasuk perjuangan politik. Disini tampak bahwa HMI belum mampu untuk melakukan usaha transformasi generasi dalam bentuk perkaderan formal seperti yang dirasakan saat ini. Kesadaran tentang dibutuhkannya sebuah proses perkaderan yang sistematis baru disadari oleh para kader HMI sekitar tahun 1957-1960-an, yaitu periode Ismail Hasan Matareum. Sebab pada saat yang bersamaan, sebagai organisasi HMI mulai diminati oleh kalangan mahasiswa dan secara otomatis banyaknya kader HMI menunjukkan adanya kemajemukan didalamnya, ada tiga motif utama yang melatari kesadaran ini, yaitu: Pertama, menjadikan HMI tidak hanya sekedar menjadi tempat berkumpul orang-orang yang mempunyai kesamaan hobi atau aktivitas semata, tapi juga menjadi second campus bagi para anggotanya. Kedua, mulai terlihat adanya perbedaan aliran pemikiran dalam dinamika pergerakan aktivitas HMI, dimana ada anggotanya yang punya background lingkungan pesantren dan ada juga yang cenderung sekuler (abangan). Ketiga, adanya perbedaan para anggotanya dilihat dari sisi lingkungan ormas yang membesarkannya semisal dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Disini Ismail Hasan Metareum punya obsesi untuk bisa mengambil persamaan serta mengembangkannya dari para angota HMI agar mampu menciptakan suatu sinergitas pemikiran dan gerakan hingga menjadi satu kesatuan dalam tubuh HMI yang diharapkan menjadi ciri khas dan karakteristik para kadernya. Oleh karena itu, titik tekan (aksentuasi) materi-materi yang diberikannya lebih mengarah pada persoalan keorganisasian dan keislaman. Hal inilah yang menjadi dasar dan landasan awal dari sistem perkaderan HMI, karena sejak saat itu perkaderan menjadi trademark dikalangan kader HMI meskipun format yang idealnya belum terwujud. Dalam masa-masa setelahnya, perkaderan terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan internal maupun kondisi eksternal organisasi. Hamper dari setiap perubahan yang dilakukan dalam perkaderan HMI, akan selalu mengikutsertakan realitas eksternal yang mengitarinya juga kebutuhan internal yang dihadapinya. Sebab, perkaderan pada umumnya adalah usaha organisasi di dalam membentuk kualitas-kualitas individual kader yang bersatu dalam suatu iv

visi kolektif organisasi HMI. Menurut data tim perumus pedoman perkaderan HMI tahun 2015, setidaknya terdapat 10 kali perubahan dalam pedoman perkaderan HMI, yaitu: Pertama, pada masa Sulastomo (1963-1966) sistem perkaderan tidak hanya sebagai bentuk formal penyaringan anggota dan peningkatan kualitas kader semata, melainkan diperluas lagi sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi para calon pengurus HMI dari PB sampai Komisariat. Sehingga tidak sembarang kader yang bisa jadi pengurus, tetapi harus melewati jenjang tertentu dalam perkaderan formal. Kedua, pada masa Nurcholish Madjid (1969-1971) sebagai upaya penyempurnaan dan rekomendasi kongres HMI ke IX di Malang, dimana keputusan pentingnya bahwa setiap yang namanya training di HMI harus mengacu pada buku format perkaderan yang sudah dibuat. Ketiga, pada masa Ridwan Saidi (1974-1976) di Kaliurang, bahwa sistem perkaderan saat itu banyak dipengaruhi oleh munculnya gerakan pembaharuan keagamaan di Indonesia yang dipelopori Cak Nur, selain itu sedang hangatnya gerakan-gerakan Islam internasional terutama di kawasan Timur Tengah. Keempat, periode Harry Azhar Aziz (1983) di Surabaya, bahwa masa ini banyak dipengaruhi oleh kondisi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah Orba, selain itu wacana developmentalisme yang dikembangkan Orba juga sedikit banyaknya memperngaruhi sistem perkaderan HMI. Revolusi Iran sedikit banyaknya mempengaruhi semangat dan antusiasme berislam dikalangan generasi muda Indonesia termasuk para kader HMI. Kelima, periode Saleh Khalid (1988) di Cianjur dan Jakarta, akibat terjadinya perubahan internal yang mendasar dalam tubuh HMI, salah satunya perubahan azas, maka dipandang perlu untuk merevisi sistem perkaderan HMI yang yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zamannya. Selain itu gerakan depolitisasi mahasiswa di kampus oleh Orba dan berkembangnya logika modernisasi turut andil dalam mempengaruhi sistem perkaderan saat itu. Keenam, periode Ferry Mursyidan Baldan (1992) bahwa sistem perkaderan hanya mengalami sedikit perubahan dan saat itu dipengaruhi oleh membaiknya kondisi politik antara umat Islam dan Orba yang ditandai dengan munculnya ICMI. Namun itu hanya pada konteks Islam ibadah belum ke Islam politik. Selain itu jargon pembangunan di segala bidang menjadi isu sentral masa itu sehingga sedikitnya mempengaruhi sistem perkaderan HMI. Ketujuh, periode Taufiq Hidayat (1997) di Jakarta, saat itu dipengaruhi oleh iklim politik Indonesia yang sudah mulai goyah akibat adanya akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah Orba. Kedelapan, pasca tumbangnya rezim orde baru, HMI memandang perlu adanya langkah antisipasi dari proses penggunaan kembali azas Islam, itu sebabnya dibuat sebuah rancangan strategi yang difokuskan pada efek dari kembalinya azas Islam di tubuh HMI pada periode Fakhruddin (2010). Kesembilan, perubahan terjadi lebih teknikal, di periode Arip Mustofa (2010) yang memberikan tekanan pada pengembangan MAPERCA sebagai sebuah training dan mensosialisasikan model Training Instruktur berjenjang sebagai ganti Senior Course (SC). Kesepuluh, ada perubahan pedoman perkaderan yang terjadi di periode Arief Rosyid Hasan (2013-2015), yang dipandang mengalami perubahan besar-besaran jika dibanding dengan perubahan pasca tumbangnya rezim orde baru. Pada dasarnya perubahan yang terjadi pada periode ini adalah untuk menjawab pertanyaan: “Kemanakah arah dan usaha yang hendak dilakukan oleh HMI pasca reformasi?” Sebuah pertanyaan yang didasarkan atas sejumlah refleksi kritis tentang peranan perjuangan HMI di masa yang akan datang. Oleh sebab itu diberikan sejumlah rumusan baru yang berkenaan dengan the fundamental values of Islam dan strategi kebudayaan HMI. Turunan kedua hal ini adalah melalui sejumlah materi yang ada pada tiap-tiap jenjang training formal, maupun diperkenalkan kembali model training TOT dan TMT sebagai pengganti dari Training Instruktur berjenjang dan Senior Course. v

Dari deskripsi perjalanan perubahan pedoman perkaderan diatas, diperlukan sejumlah pengembangan teknikal lainnya, termasuk di dalamnya adalah usaha yang mesti dilakukan oleh Badan Pengelola Latihan (BPL). Sebagai sebuah lembaga semi-otonom HMI, BPL diberikan sejumlah mandat yang tidak mudah, yaitu mengembangkan segala jenis training yang ada di dalam HMI, serta meningkatkan kualitas-kualitas instruktur yang ada. Artinya, tugas BPL tiada lain adalah usaha untuk menciptakan situasi yang kuat pada HMI, sehingga transformasi pada jantung utama HMI bukan lagi terletak pada perubahan personal orang per-orang, tapi juga menyangkut daya kuratif, imajinatif, dan penanaman psychological streaking force kader. Jika hal ini yang menjadi titik perhatian, sudah semestinya kualitas dan metodologi pengembangan sumber daya manusia adalah yang menjadi titik fokus BPL. Akan tetapi, sebagaimana fakta yang terjadi dan berlaku dalam organisasi semi-otonom ini, BPL adalah sebuah lembaga yang terbilang cukup muda, yang masih perlu untuk beradaptasi dan membangun kekuatan internalnya. Jika merujuk pada sejumlah fase yang ada dalam BPL HMI, paling tidak ada dua fase yang tampak tipikal dari sisi tugas yang perlu diselesaikannya, yaitu: Pertama, ketika pertama kali BPL didirikan pada tahun 2004 dengan nama Lembaga Pengelola Latihan (LPL) tugas utamanya adalah menjabarkan segala ketetapan dan putusan Lokakarya Perkaderan yang dilaksanakan pada tahun 2000, yang diwujudkan melalui pembuatan sejumlah konsep-konsep training yang mendukung bagi terealisasinya harapan dan spirit dari pendirian LPL. Dengan usia jagung itu, LPL telah menghasilkan sejumlah gagasan utama, selain terkait dengan aturanaturan kelembagaannya, tapi juga menghasilkan training rintisan awal untuk para pelatih HMI, yaitu Training of Trainer (TOT) dan Management Training (TMT). Akan tetapi, kedua konsep training ini belum dipraktikkan dalam lingkungan perkaderan HMI akibat belum terselesaikannya sejumlah hal teknis lainnya. Pada masa-masa setelah ini, perhatian BPL lebih terfokus pada penyelesaian persoalan training-training formal HMI, ketimbang memberikan langkah maju dari periode sebelumnya. Pengembangan mulai terjadi pada tahun 2010, dimana BPL mengambil keputusan untuk memberlakukan Training Instruktur berjenjang, yaitu diantara motivasi utamanya adalah penguatan ideologisasi dan pensistematisan training pengelolaan. Walhasil, karena jenjang training intruktur yang dianggap tidak realistis, training ini pun sukar dilaksanakan secara teknis di lapangan. Fase kedua dari BPL ini terjadi pasca kongres Pekanbaru tahun 2015. Dimana pokok utamanya adalah menjabarkan atas hasil perubahan pedoman perkaderan dari lokakarya tahun 2015 di Depok. Secara prinsip, BPL diberikan sejumlah mandat yang lebih dari sebelumnya, yaitu berkenaan dengan pembuatan modul-modul training, juknis training, alat ukur kader, serta melakukan upaya untuk memberikan penguatan pada training dan master of training yang ada. Oleh sebab itu, periode ini lebih memberikan sisi tekan pada pembuatan sejumlah konsep training dan teknis-teknis penyelenggaraannya secara sistematis. Di dalam menerjemahkan pikiran dan ide yang terkandung di dalam pedoman perkaderan, BPL PB perode 2016-2018 turut pula mempertimbangkan dua hal lainnya, yaitu: Hasil-hasil MUNAS IV dan perkembangan tuntutan realitas eksternal. Mengapa? Sebab sebagaimana yang bisa kita lihat, bahwa Hasil-hasil MUNAS IV masih memiliki semangat yang ditelurkan oleh hasil Lokakarya Perkaderan tahun 2000, walau semestinya telah mampu mengadaptasi dengan pedoman perkaderan Lokakarya tahun 2015. Disamping itu, realitas eksternal organisasi, khususnya menyangkut cara pengembangan generasi yang terus berubah, menuntut lembaga training seperti BPL ikut memperhatikan dan mengadaptasikannya. Sebab, manakala BPL tidak mengadaptasikan hal itu, sukar kemungkinan training HMI bisa bersaing vi

dengan pesatnya training-training di luaran HMI. Sebut saja feodalisme yang terjadi di dalam training HMI yang semestinya telah berubah dengan memberikan kesan bahwa training itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan menginspirasi. Untuk tujuan perubahan model-model training inilah, dalam rapat kerja BPL PB HMI tahun 2016, disepakati bahwa visi BPL HMI adalah “Menjadikan BPL HMI sebagai Trendsetter Perkaderan Pemuda Indonesia”. Apa maknanya? Harus mampu menjadi rujukan bagi sejumlah training organisasi perkaderan yang ada di tanah air. Agar dapat mencapai visi diatas, terdapat lima kondisi yang mesti dilakukan oleh BPL HMI, yaitu: Pertama, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, yang dilihat dalam beberapa indikator berikut ini: 1) memiliki kemampuan untuk dapat menjadi trainer, baik itu berkaitan dengan fasilitator, coach, atau pun narasumber 2) memiliki kemampuan dalam penguasaan materi-materi yang hendak diajarkan dalam setiap training 3) memiliki kemampuan dalam mengartikulasikan gagasan, ide, dan pikiran melalui tulisan 4) tumbuhnya kemampuan dan karakter diri yang terbuka, pro kemajuan, kreatif, dan inovatif. Kedua, membangun organisasi yang modern melalui sistem pengelolaan organisasi yang transparan, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini: 1) memiliki basis data yang lengkap dan akurat, baik berkaitan dengan anggota, trainer, maupun master of trainer 2) memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang terukur 3) memiliki kemampuan pembinaan dan pendampingan yang rentang kendalinya hingga sampai pada level individu 4) memiliki sistem administrasi yang baik, tertib, dan disiplin. Ketiga, membangun sarana dan prasarana yang mendukung bagi proses pengembangan. Diantara beberapa indikator yang dimaksud adalah: 1) memiliki perlengkapan standar training yang memadai 2) memiliki infrastruktur digitalisasi media training 3) memiliki aplikasi sistem organisasi online. Keempat, membangun laboratorium dan jaringan kerja yang luas. Indikator dari bagian ini adalah: 1) memiliki laboratorium pengabdian di luar HMI 2) terjadinya sinergitas seluruh keluarga besar HMI 3) memiliki media atau sarana publikasi. Kelima, membuat karya/produk yang dapat digunakan dan diakses oleh public. Indikator dari bagian ini adalah: 1) memiliki buku panduan atau tutorial, seperti contoh “Menjadi Sukses ala NDP” 2) memiliki training yang dapat diakses oleh public, seperti training “Menjadi Sukses ala NDP”. Guna mewujudkan kondisi ini, tentu perlu dilakukan langkah-langkah yang baik dan tepat, diantara langkah yang dapat dilakukan adalah: penataan organisasi, sosialisasi dan kampanye, implementasi program, monitoring dan evaluasi, perencanaan digital system, perancangan business training, dan pembangunan jaringan. Mudah-mudahan lewat munas ini akan terlahir gagasan-gagasan besar. Amin.

vii

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum Periode 2018-2020 ................................................................................................... iii Penjelasan Tema Munas V ....................................................................................................................................... iv Daftar Isi .......................................................................................................................................................................... viii Agenda dan Tata Tertib............................................................................................................................................. 1 Presidium, Formatur, dan Mide Formatur ........................................................................................................ 14 Pedoman Dasar dan Rumah Tangga .................................................................................................................... 20 Pedoman Pembinaan ................................................................................................................................................. 36 Pedoman Kepengurusan, Kode Etik, dan Atribut ........................................................................................... 46 Program Kerja Nasional dan Rekomendasi ...................................................................................................... 70

viii

11

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 01/KPTS/MUNAS-V/BPL/03/1440 TENTANG PENGESAHAN AGENDA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Pengantar Munas V BPL HMI setelah : MENIMBANG

: Demi kelancaran, tertib dan profesionalisme pelaksanaan Munas V BPL HMI, maka perlu ditetapkan sebuah ketetapan sidang mengenai pengesahan Agenda Acara.

MENGINGAT

: 1. 2. 3.

Pasal 4, 5, 8, dan 15 AD HMI Pasal 48 ART HMI Pasal 9 dan 10 PD BPL HMI

MEMPERHATIKAN : Hasil sumbang saran peserta Munas V BPL HMI dalam pembahasan tentang Agenda Acara Munas V BPL HMI pada tanggal 26 November 2018 MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. 2.

3.

Agenda Acara Munas V BPL HMI sebagaimana terlampir. Ketetapan ini dibuat untuk diketahui oleh semua pihak dan ditindaklajuti sebagaimana kebutuhan dan kepentingan atasnya. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Billahittaufiq Walhidayah Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Depok 17 Rabiul Awal 1440 H 26 November 2018 M

Waktu

:

Pukul 14:07 WIB

PIMPINAN SIDANG PENGANTAR MUNAS V BPL HM

(FAUZOBIHI) PIMPINAN SIDANG

(IRMA SURYANI) PIMPINAN SIDANG

(NUMAN FAUZI) PIMPINAN SIDANG

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 02/KPTS/MUNAS-V/BPL/03/1440 TENTANG PENGESAHAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL V BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, Pimpinan Sidang Pengantar Munas V BPL HMI setelah: MENIMBANG

: Demi kelancaran, tertib dan profesionalisme pelaksanaan Munas V BPL HMI, maka perlu ditetapkan sebuah ketetapan sidang mengenai pengesahan Tata Tertib.

MENGINGAT

: 1. Pasal 4, 5, 8, dan 15 AD HMI 2. Pasal 48 ART HMI 3. Pasal 9, dan 10 PD BPL HMI

MEMPERHATIKAN : Hasil sumbang saran peserta Munas V BPL HMI dalam pembahasan tentang Tata Tertib Munas V BPL HMI pada tanggal 26 November 2018. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: 1. Tata Tertib Munas V BPL HMI sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini dibuat untuk diketahui oleh semua ...