HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PDF

Preview

Summary

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DISUSUN OLEH : AHMADNI Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH AHMADNI STAF AHLI BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG...

Description

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

DISUSUN OLEH : AHMADNI

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

AHMADNI

STAF AHLI BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2016

i

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan. Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. “Tak ada gading yang tak retak”, begitupun makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, makalah ini saya akui masih jauh dari sempurna, karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang dan terbatas. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan makalah ini dengan harapan untuk perbaikan kualitas makalah ini ke depannya.

Manggar, 18 Mei 2016

AHMADNI

Page 1

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... 2

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................................... 3 1.2. RUMUSAN MASALAH ....................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN 2.1. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH ................................... 5 2.1.1 Urusan Kewenangan ................................................................................................. 7 2.1.2 Keuangan Daerah ...................................................................................................... 9 2.1.3 Pelayanan Umum .................................................................................................... 12 2.1.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya ................................. 12

2.2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAERAH .13

BAB III PENUTUP 3.1 KESIMPULAN ..................................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 18

Page 2

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Hubungan antara pusat dan daerah selalu menjadi sasaran menarik untuk ditelaah. Setelah bedirinya Negara Indonesia urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah-ubah. Ini dapat dilihat dari perubahan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan Negara di Bidang Kesejahteraan Rakyat perlu dilakukan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terjalin kinerja yang baik. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyaraka, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan/kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sekarang adalah Pemerintahan daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka untuk memenuhi target APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) Sistem Pemerintahan Otonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri dalam menjalankan urusan rumah tanganya. Pemerintahan Daerah memerlukan alat-alat perlengkapannya

sendiri

sebagai

pegawai/pejabat–pejabat

daerah

dan

bukan

pegawai/pejabat pusat. Memberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk merealisir itu, daerah memerlukan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal –hal tersebut diatas.

Page 3

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Tujuan dari penulisan makalah yang berjudul Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan, adalah “memberikan penjelasan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah serta dampaknya yang lansung dan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Tujuan khusus dari penulisan makalah ini adalah memberikan masukan dan informasi kepada pembaca tentang bagaimana kewenangan dan dampak dari kewenangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah. Dari uraian diatas, maka penulis mengambil judul; “HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH’’; 1.2 RUMUSAN MASALAH 1.2.1 Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 1.2.2 Bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Gubernur di era otonomi daerah;

Page 4

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

BAB II PEMBAHASAN

2.1 HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Oleh karena itu sebagai Negara kesatuan ini dibentuklah Pemerintahan Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional. Dan Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Manfaat Pemerintah Nasional membentuk daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dengan pemberian otonomi seluas-luasnya untuk daerah adalah: a.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta msyarakat;

b.

Mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan/ kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

c.

Bisa mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi sorotan menarik untuk ditelaah. Setelah berdirinya Republik Indonesia dan dibentuknya pemerintahan pusat dan daerah, tak selalu hubungan yang terjalin penuh keharmonisan. Ada kalanya terjadi beberapa “perselisihan”. Baik sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan pada era reformasi ini. Pada dasarnya, guna mencapai tujuan Negara yaitu kemakmuran rakyat, perlu adanya hubungan harmonis dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan. Perbincangan tentang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah senantiasa selalu menjadi perdebatan panjang dinegara manapun di dunia ini, baik pada negara-negara yang telah maju seperti Amerika Serikat dan Inggris apalagi bagi negara yang baru berkembang Page 5

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

dan sedang berusaha mencari bentuk dan bereksprimen tentang bentuk hubungan yang serasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seperti Republik Indonesia ini. Hubungan Pusat-Daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Dengan adanya kekuasaan yang terdesentralisasi, diharapkan semua stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah. 2. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara 3. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, hubungan tersebut diantaranya meliputi; - Hubungan Wewenang; - Keuangan; - Pelayanan Umum; - Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

Page 6

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

2.1.1 Hubungan Kewenangan Urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dikenal sebagai istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan KONKUREN. 2.1.1.1. Urusan Pemerintahan Kerukunan terdiri : A. Urusan pemerintahan wajib meliputi : A.1 Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. PK dan tata ruang; d. Perumahan dan kawasan pemukiman; e. Tramtibum dan Linmas; f. Sosial. B.1 Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar atau macam-macam pelayanan dasar : a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f. Admini Dukcapil; g. PMD; h. Pengendalian PDDK dan KB; i. Perhubungan; j. Kominfo; k. Koperasi atau usaha kecil menengah; l. Penanaman modal; m. Kepemudaan dan olahraga; n. Static; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; r. Arsip. Page 7

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Selanjutnya pembagian urusan pemerintahan kerukunan antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahan sama, tetapi ada perbedaan yaitu nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Begitu juga walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing sifatnya tidak hierarki, tetapi tetap terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaannya karena mengacu pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. B. Urusan pemerintahan pilihan meliputi : 1.

Kelautan dan perikanan;

2.

Pariwisata;

3.

Pertanian;

4.

Kehutanan;

5.

Energi dan sumber daya mineral;

6.

Perdagangan;

7.

Perindustrian; dan

8.

Transmigrasi. Pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan kerukunan antara

Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/ Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2.1.1.2. Urusan Pemerintahan Absolut, meliputi; a.

Politik dan Negeri;

b.

Pertahanan;

c.

Keamanan;

d.

Yustisi;

e.

Moneker dan Fiskal Nasional;

f.

Agama.

Disamping urusan pemerintahan absolute dan urusan pemerintahan kerukunan, dikenal hanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan Page 8

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, yang meliputi; a.

Terkait pemeliharaan ideolosi pancasila;

b.

Undang Undang Dasar Negeri RI Tahun 1945;

c.

Bhinneka Tunggal Ika;

d.

Menjalin hubungan yang serasi berdasarkan Suku, Agama Ras dan antar golongan sebagai pihak kehidupan berbangsa dan bernegara;

e.

Memfasilitasi kehidupan demokrasi.

2.1.2 Keuangan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Daerah

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah).

Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, maka pemerintahan pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah sesuai Pasal 5 Ayat 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 bersumber dari: a.

Pendapatan asli daerah;

b.

Dana perimbangan;

c.

Lain-lain pendapatan. Page 9

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pembiayaan menurut Pasal 5 Ayat 3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 bersumber dari: a.

Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

b.

Penerimaan pinjaman daerah;

c.

Dana cadangan daerah;

d.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Apabila belanja diperkirakan lebih besar dari pada pendapatan, maka sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit diperoleh dari penggunaan SILPA, PINJAMAN DAERAH, DANA CADANGAN, dan HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH yang DIPISAHKAN. Sumber dana dari pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerinyah bersumber dari: a.

Pajak daerah;

b.

Retribusi daerah;

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.

Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah, adalah urusan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah adalah pengaturan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan, adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/ Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.

Page 10

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN, yang terdiri: a. Dana Bagi Hasil (DBH); b. Dana Alokasi Umum (DAM); c. Dana Alokasi Khusus (DAK;

Sistem Transfer Dana dari Pemerintah dan merupakan satu kesatuan yang utuh

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimbangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pemerintahan antar daerah. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi misalkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Mengatur Tentang : a. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan; b. Bagi Hasil Penerimaan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; c. Bagi Hasil Penerimaan PPH Pasal 21; d. Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan Panas Bumi; e. Bagi Hasil Penerimaan Dana Reboisasi.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah yang ditentukan oleh besar kecilnya cetak fiskal (fiskal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Artinya DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAK relative besar. DAK bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana

Page 11

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

pelayanan dasar masyarakat yang belum memcapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Lain-lain Pendapatan selain Hibah adalah dana darurat kepada daerah karena bencana social nasional dan/ atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Selain itu pemerintah dapat memberikan dana darurat pada daerah yang mengalami krisis Solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Hal ini bentuk menghindari penurunan pelayanan kepada masyarakat setempat, sehingga pemerintah dapat memberikan dana darurat kepada daerah setelah terlebih dahulu terkonsultasi dengan DPD.

2.1.3 Pelayanan Umum Pelaksanaan dari pelayanan umum/ publik yang disediakan oleh peerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk mendorong terciptanya daya guna

dan

hasil

guna

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dalam

mensejahterakan masyarakat, maka peningkatan pelayanan publik perlu dioptimalkan. Untuk itu setiap pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelay...