Hukum Acara Perdata PDF

Preview

Summary

HUKUM ACARA PERDATAPERMOHONAN DAN GUGATANSejarah hukum acara perdataSebelum tanggal 5 April 1848, Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk kota-kota besar di Jawa adalah BrV (hukum acara bagi golongan Eropa) Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan ...

Description

HUKUM ACARA PERDATA PERMOHONAN DAN GUGATAN

Sejarah hukum acara perdata

Sebelum tanggal 5 April 1848, Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan Gubernemen bagi golongan

Bumiputera untuk kota-kota

besar di Jawa adalah BrV (hukum acara bagi golongan Eropa) Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stb 1819-20. Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung (Hooggrerechtshof) Mr H.L Wichers tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk

golongan

Bumiputera

tanpa

berdasarkan

perintah

Undang-

undang.Gubenur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers membuat rancangan Reglement tentang Administrasi Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi Bumiputera.

Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ Rochussen mengajukan keberatan yaitu:

1. Pasal 432 ayat (2) :membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan Eropa. 2. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkannya lembaglembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang termuat dalam BRv

 Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan nama Inlandsch Reglement (IR)

yang ditetapak dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 1849-63.

 Tahun

1927

diberlakukan

RBg

(Rechtsreglement

voor

de

Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan Stb 1847 -23

 Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR (Herzeine Indlansch Reglement)dengan Stb 1941-44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

 Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan

UUD 1945 yang

telah diamandemen yg ke 4 HIR dan RBg masih berlaku sampai saat ini.

Sumber hukum acara perdata

Pada zaman Hindia Belanda: 1. RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering) golongan Eropa 2. HIR (Herzeine Indlandsch Reglement) golongan Bumiputera daerah Jawa dan Madura 3. RBg (Reglement voor de Buitengewesten) golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura.

Saat Ini 1. HIR dan RBg 2. UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura. 3. UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan & PP.9/75 ,PP 45/90

4. UU 14/1970  UU 35 /99  UU No 4 Tahun 2004  UU 48/2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman 5. UU 14/85  UU No 5 Tahun 2004  UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung 6. UU 2/1986 diganti UU 8/2004 diganti lagi dgn UU 49/2009 ttg Peradilan Umum 7. UU 7/1989 diganti UU 3/2006 diganti UU 50 /2009 ttg Peradilan Agama 8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluarsa 9. Yurisprudensi. 10. PERMA 11. Hukum Adat 12. Doktrin ( Pendapat Sarjana )

Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi 2 : 1. Perkara contentiosa  perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan. 2. Perkara voluntaria  perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan Kepentingan yg bersifat sepihak semata ( For the benefit of one party only ), tdk ada org lain atau pihak ketiga yg ditarik sbg lawan ,ttp bersifat Ex parte Petitum Permohonan harus murni ttg permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dgn acuan sebagai berikut : a.Isi petitum brp permintaan yg bersifat Deklaratif. b.Petitum Tdk boleh melibatkan pihak lain yg tdk ikut sbg pemohon. c.Petitum Tdk bersifat Comdemnatoir. d.Harus terinci ttg hal-hal yg dikehendaki pemohon e.Petitum tdk boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono

Ciri Khas Permohonan 1. Bersifat Reflektif : hanya demi kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan

pihak

lain.Contoh

pengampuan,Konsinyasi,

Permohonan

ganti

nama,

:

Adopsi,Perwalian, ganti

kelamin,

kewarganegaraan,permohonan Dispensasi Kawin, Ijin Poligami, ijin Kawin dlm masa idah,pencegahan perkawinan,pengesahan nikah ( Itsbat Nikah ),Wali adhol ( enggan /tdk diketahui ( gaib ) , pembatalan perkawinan, cerai talak( ijin penjatuhan Ikrar Talak) 2. Perbuatan hakim dlm peradilan mrpk perbuatan administratif Penetapan Syarat2 adm dipenuhi mk kemungkinan dikabulkan .

Beda contentiosa dengan voluntaria 1. Pihak yang berperkara Contentiosa : penggugat dan tergugat Voluntaria : pemohon 2. Aktifitas hakim yang memeriksa perkara Contentiosa : terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan krn tugas hakim bercorak administratif. 3. Kebebasan hakim Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya. 4. Kekuatan mengikat putusan hakim Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orangorang yang telah didengar sebagai saksi. Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.

Pengertian gugatan  Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri (eigenrichting)  Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.  Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2  tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.  Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/suatu badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat).  Gugatan dapat diajukan, baik itu secara secara lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal 118 HIR), oleh seseorang/pihak yang dirugikan.

Syarat dan isi gugatan

 Syarat gugatan : 1. Gugatan dalam bentuk tertulis( ps 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 RBG ) G.Lisan ps 120 HIR/144 RBG ) Diajukan oleh orang yang berkepentingan hk.( Point d’interes point d’ action  asas Legitima persona standi in judicio . 2. Diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus  Isi gugatan :

Menurut Pasal 8 ayat 3 Rv gugatan memuat : 1. Identitas para pihak 2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang : 1).kejadian2/peristiwanya ( feitelijke gronden )menjelaskan ddknya perk dan 2) menguraikan ttg hukumnya ( recht s gronden ) yi uraian ttg adanya hak atau hub.hk yg menjadi dasar yuridis gugatan. 3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider

Teori pembuatan gugatan Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu : 1. Substantieserings theorie yaitu membuat surat gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan. 2. Individualiserings theorie yaitu hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan...