HUKUM-HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Makalah ini disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum dan Undang-Undang Kesehatan PDF

Preview

Summary

HUKUM-HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Makalah ini disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum dan Undang-Undang Kesehatan Disusun Oleh: Rahma Ismayanti (130612607891) Dosen Pembimbing: Prof. DR. Mardji, M.Kes PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2013 DAFTAR ISI HA...

Description

Accelerat ing t he world's research.

HUKUM-HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Makalah ini disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum dan Undang-... Rahma Ismayanti

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

BAB II T INJAUAN UMUM T ERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN SIST EM MA… melly anida

Keselamat an dan Kesehat an Kerja (K3) Sut risno Adit yo Review-legal-ohsas-2 Budi Set iawan

HUKUM-HUKUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Makalah ini disusun sebagai Tugas Mata Kuliah Hukum dan Undang-Undang Kesehatan

Disusun Oleh: Rahma Ismayanti

(130612607891)

Dosen Pembimbing: Prof. DR. Mardji, M.Kes

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI .......................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 1 1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................ 1 BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................... 2 2.1 Sejarah hukum K3 ......................................................................... 2 2.2 Produk hukum K3 ......................................................................... 4 2.3 Struktur hukum K3 ........................................................................ 5 2.4 Hukum managemen K3 ................................................................ 7 BAB III PENUTUP ................................................................................................. 10 3.1 Kesimpulan .................................................................................... 10 3.2 Saran .............................................................................................. 10 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 11 LAMPIRAN .......................................................................................................... 12

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia belum begitu banyak dikenal

oleh

masyarakat.

Memang

disadari

bahwa

Indonesia

belum

mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan kegiatan secara luas dibidang K3 seperti di beberapa negara maju. Hal ini terlihat dari banyaknya industri yang kurang memperhatikan masalah keselamatan pekerjanya, sedangkan K3 merupakan aspek yang penting dalam aktivitas dunia industri. Untuk itu akan dibahas tentang sejarah hukum K3, produk hukum K3, struktur hukum K3 dan hukum manajemen K3.

1.2

Rumusan Masalah 1.2.1 Bagaimana sejarah hukum K3? 1.2.2 Bagaimana hukum produk K3? 1.2.3 Bagaimana struktur hukum K3? 1.2.4 Bagaimana hukum managemen K3?

1.3

Tujuan Penulisan 1.3.1 Mengetahui sejarah hukum K3? 1.3.2 Mengetahui hukum produk K3? 1.3.3 Mengetahui struktur hukum K3? 1.3.4 Mengetahui hukum managemen K3?

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Sejarah Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menurut Labib (2012: 1) peraturan K3 di Indonesia telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, peraturan K3 yang berlaku pada saat itu adalah Veiligheids Reglement. Setelah kemerdekaan dan diberlakukannya UndangUndang Dasar 1945, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan telah dicabut dan diganti. Peraturan yang mengatur tentang K3 adalah UndangUndang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970. Ketentuan-ketentuan penerapan K3 yang dijelaskan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1970 adalah: (1) tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, perkakas, (2) tempat kerja pembangunan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran gedung, (3) tempat usaha pertanian, perkebunan, pekerjaan hutan, (4) pekerjaan usaha pertambangan dan pengelolahan emas, perak, logam, serta biji logam lainnya, dan (5) tempat pengangkutan barang, binatang, dan manusia baik di daratan, melalui terowongan, permukaan air, dalam air dan di udara. Sesuai dengan UndangUndang tersebut, maka tempat yang telah disebutkan harus dilakukan pelaksanaan prosedur K3. Lahirnya Undang-undang keselamatan kerja sebagaimana yang kita kenal dengan UUK3 tidak lepas dari sejarah pahit perjuangan bangsa. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi dan poenali sanksi. Menurut Abduh (dalam Labib, 2012: 2) di I do esia ti gkat ke elakaa kerja

erupaka salah satu ya g tertinggi di

dunia, sedikitnya pada tahun 2007 terjadi 65.000 kasus kecelakaan kerja. Data tersebut diperkirakan 50% yang tercatat oleh Jamsostek dari jumlah se e ar ya . Me yadari aka

pe ti g ya pera a pekerja agi perusahaa ,

maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.

2

Me urut Ma gku egara

: 6

K adalah suatu pe ikira da

upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Keutuhan dan kesempurnaan tersebut ditujukan secara khusus terhadap tenaga kerja, sehingga menghasilkan suatu hasil karya dan udaya u tuk

e uju

asyarakat ya g adil da

ak ur .

Penerapan konsep K3 muncul sejak manusia mengenal suatu pekerjaan. Keselamatan kerja bertujuan dalam melakukan pekerjaan agar diperoleh suatu cara yang mudah dan menjamin keselamatan dari gangguan alam, binatang maupun gangguan dari manusia lainnya. Masalah K3 juga merupakan bagian dari suatu upaya perencanaan dan pengendalian proyek sebagaimana halnya dengan biaya, perencanaa, pengadaan serta kualitas. Hal itu saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat (Barrie, 1995: 365). Departemen

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

mengemukakan

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja mengalami beberapa perkembangan, antara lain: 

Dimulai dari perkembangan desain peralatan yang aman dan nyaman digunakan untuk si pengguna pada zaman manusia batu dan goa ketika membuat peralatan berburu seperti kapak dan sebagainya. Pada fase ini

 

berkembang safety engineering. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan perkembangan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya terjadi pergeseran-pergeseran konsep K3 mulai dari factor manusia sampai kepada elaborasi faktor manusia dalam sistem manajemen terpadu. Pada era ini mulai berkembang pola koordinasi antar unit terkait safety, health dan environment, sehingga munculah konsep



i tegratedH“E

a age e t syste

.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa K3 ternyata mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi tidak hanya terbatas di dalam dunia industri.

3

Sejarah kelahiran K3 timbuldengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan industri. Pemilik industri wajib mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, serta rambu-rambu peringatan di tempat kerja. Sehingga pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam kesehatan badan, kehormatan dan harta bendanya. Lahirnya tatanan baru dalam masyarakat yang ditandai dengan menguatnya tuntutan terhadap pelaksanaan K3 sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan

nilai-nilai

keadilan,

keterbukaan

dan

demokrasi

maka

pelaksanaan hukum K3 mutlak harus dilaksanakan secara fair dan seimbang di semua tempat kerja.

2.2

Produk Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tujuan dan sasaran K3 yaitu menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman. Oleh karena itu diperlukan suatu payung hukum untuk melindungi para pekerja di tempat kerja. Adapun dasar hukum yang menjadi payung para pekerja tentang K3 antara lain: 2.2.1

Undang-undang 2.2.1.1 Undang-undang

Republik Indonesia No.

21 tahun 2003

tentang pengesahan ILO Convention No. 81 mengenai pengawasan

ketenagakerjaan

dalam

industri

dan

perdagangan, 2.2.1.2 Undang-undang

Republik Indonesia No.

13 tahun 2003

tentang ketenagakerjaan, 2.2.1.3 Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 2.2.2

Peraturan Pemerintah 1.2.2.1 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan,

4

1.2.2.2 Peraturan

Pemerintah

No.

11

tahun

1979

tentang

keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. 2.2.3

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 2.2.3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-01/MEN/1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu, 2.2.3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1978 tentang persyaratan penunjukkan dan wewenang,

serta

kewajiban

pegawai

pengawas

keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja, 2.2.3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-01/MEN/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, 2.2.3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang, 2.2.3.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes, 2.2.3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per-03/MEN/1986 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang mengelola pestisida.

2.3

Struktur Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Me urut Huse

9:

9

progra

K

sa gat perlu kare a

setiap institusi, perusahaan ataupun perorangan, serta lainnya memang diwajibkan oleh Undang-undang

u tuk

elaksa aka

ya .

Gu a

terlaksanakannya Undang-undang, pemerintah melakukan pengawasan dengan membentuk panitia pengawasan yang bermutu dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dapat diketahui struktur pengawasan hukum K3 adalah sebagai berikut:

5

Bagan 1: Struktur Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Penjelasan: a. Direktur pengawasan adalah Menteri Tenaga Kerja yang melakukan pengawasan pelaksanakan umum terhadap Undang-undang K3. b. Pegawai pengawas ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang K3 dan membantu pelaksanaannya. c. Ahli K3 merupakan instansi-instansi pemerintah dan instansi-instansi swasta yang dapat mengoperasikan K3 dengan tepat, sama seperti pegawai pengawas Ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang K3 dan membantu pelaksanaannya. d. Panitia Banding adalah panitia teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. e. Panitia

Pengawasan

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

(P2K3)

bertugas memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

6

2.4

Hukum Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Hukum manajemen K3 berlandaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI

No.

Per-05/MEN/1966

tentang

sistem

sistem

manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut SMK3. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan

dan

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan

oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat

mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3, sistem manajemen K3 dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Isi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1966 tentang sistem sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yakni sebagai berikut: 

Komitmen dan Kebijakan Pengurus harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap K3 dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Pengusaha dan pengurus harus menunjukkan komitmen terhadap K3 yang diwujudkan dalam: (1) menetapkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, (2) menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3, (3) menetapkan personel yang mempunyai tanggung jawab,

wewenang

dan

kewajiban

yang

jelas

dalam

penanganan k3, (4) perencanaan K3 yang terkoordinasi, (5) melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.

7



Perencanaan Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan SMK3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan

identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan persyaratan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan perusahaan 

yang

dengan

K3

sesuai

bersangkutan. Pengurus

dengan harus

kegiatan

menjelaskan

peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada tenaga kerja. Penerapan Dalam penerapan SMK3 yang efektif perlu dipertimbangkan halhal sebagai berikut: (1) menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, (2) melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan, (3) membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif, (4) membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli, (5) membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja sacara aktif.



Pengukuran dan Evaluasi Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen untuk menentukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai denganpengaturan yang direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. Audit sistem manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Audit harus dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personel yang memiliki

8

kompetensi kerja dengan menggunakan

metodologi

yang

sudah

ditetapkan. Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya

yang

didapatkan ditempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh 

pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen. Tinjauan Ulang dan Peningkatan Oleh Pihak Manajemen Pimpinan yang ditunjuk harus melakukan tinjauan ulang seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja

perusahaan. Tinjauan ulang SMK3 dilakukan secara berkala

untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan K3. Tinjauan ulang sistem manajemen K3 harus meliputi: (1) evaluasi terhadap penerapan kebijakan dan keselamatan kerja, (2) tujuan, sasaran dan kinerja K3, (3) hasil temuan audit SMK3, (4) evaluasi efektifitas penerapan SMK3.

9

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 1) Sejarah kelahiran K3 sudah ada pada zaman batu. Pada saat itu masyarakat sudah menerapkan K3 dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, serta akibat dari banyaknya kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, membuat masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan K3. 2) Dalam rangka mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya

tempat

memikirkan bahwa

kerja

yang

perlindungan

aman

membuat

ketenagakerjaan

masyarakat sangat

mulai

diperlukan,

sehingga pemerintah membuat payung hukum ketenagakerjaan tentang K3. Adapun produk hukumnya adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri tentang K3. 3) Pelaksanaan hukum K3 diawasi oleh direktur yaitu Menteri Tenaga Kerja dan direktur menunjuk atau membentuk Panitia Pengawas, Tenaga Ahli K3, Panitia Banding, P2K3. Pengawasan dilakukan oleh staf-staf/tenaga-tenaga yang bermutu dan memiliki banyak pengalaman di bidangnya. 4) Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan pengembangan,

penerapan,

pencapaian,

pengkajian

dan

pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman dan produktif. Hukum manajemen K3 berlandaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/MEN/1966 tentang sistem sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 3.2 Saran 1) Diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu pembaca dalam memahami keseimbangan air dan elektrolit pada olahraga penghasil keringat. 2) Perlu diadakan penelitian dan penulisan lebih lanjut mengenai kajian ini.

10

DAFTAR PUSTAKA ______. Evaluasi dan Penunjukan Calon Ahli K3 Materi 9. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. ______. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Barrie, Donald S. Dan Boyd C., Jr., Paulson. 1995. Manajemen Konstruksi Profesional(Sudinarto, Ed.). Jakarta: Erlangga. Husen, Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Yogyakar...