HUKUM TELEMATIKA (CYBER CRIME LAW PDF

Preview

Summary

HUKUM TELEMATIKA (CYBER CRIME LAW) RUSSEL BUTARBUTAR, SH.,ST.,MH.,MM PENDAHULUAN Dalam ilmu hukum, istilah cyberspace dering disebut telematika. Jadi, hukum yang dikembangkan dinamakan hukum telematika. Digunakannnya istilah telematika karena lebih menunjukkan suatu sistem elektrobik yang lahir dari...

Description

PENDAHULUAN Dalam ilmu hukum, istilah cyberspace dering disebut telematika. Jadi, hukum yang dikembangkan dinamakan hukum telematika. Digunakannnya istilah telematika karena lebih menunjukkan suatu sistem elektrobik yang lahir dari hasil perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, medi adan informatika, sementara cyberspace lebih menunjukkan halusinasi alam virtualnya saja. Telematika melihat bahwa konvergensi telekomunikasi, media dan informatika sebagai suatu perkembangan dalam teknologi perlu emndapat pengaturan%pengaturan. Berguna untuk penegendalian sosial di masyarakat, mengharminiskan interaksi antara sesama anggota masyarakt dan mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Telematika Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis TELEMATIQUE yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakekat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah Teknologi Informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat%perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa TELEMATICS adalah singkatan dari TELECOMMUNICATION and INFORMATICS sebagai wujud dari perpaduan konsep Computing and Communication. Istilah Telematics juga dikenal sebagai {the new hybrid technology} yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Semula Media masih belum menjadi bagian integral dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.

Pengaturan Undang%undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai UU ITE). Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan terkini berkaitan dengan aktitivitas di dunia maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi persengketaan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas aktivitas di dunia maya. Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan semua pihak, khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik. Dengan diundangkannya UU ITE, bukan berarti seluruh permasalahan yang terjadi di bidang telematika sudah selesai, masih banyak persoalan yang harus juga diantisipasi, terutama atas hasil konvergensi yang pastinya menimbulkan berbagai bentuk layanan virtual baru dan berbagai persoalan teknis yang pastinya terus berkembang.

Dasar Hukum Telematika 1. UU No. 11/2008 tentang ITE 2. UU No. 40/1999 tentangf Pers 3. UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi 4. PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem

Elektronik.

Ketentuan Umum UU ITE 1.

2.

3.

4.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ketentuan Umum Lanj... 1.

2.

3. 4.

5.

6.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Ketentuan Umum Lanj... 1.

2.

3. 4.

5. 6.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Ketentuan Umum Lanj... 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang%Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang%Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang% Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kewajiban Pelaku Usaha 1. Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap

dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 2. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. 3. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Transaksi Elektronik 1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan

dalam lingkup publik ataupun privat. 2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah

Transaksi Elektronik Lanj... (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik (2) (3)

(4)

(5)

mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Nama, Domain, Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 23 UUITE) 1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,

dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. 3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pengelola Nama Domain (Pasal 24 UUITE) (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau

masyarakat. (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang%undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang%undangan. 2. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 3. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang% Undang ini.

Posisi Hukum Pengirim dan Penerima Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik. 2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau. c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 1.

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Hukum Siber (Cyber Law) adalah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e%commerce, e% learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e% signature; dan masih banyak lagi.

Latar Belakang Terbentuknya CyberLaw Cyber law erat lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah%ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada dua unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi (jadi dipengaruhi atau mempengaruhi)

Bentuk Kejahatan Komputer dan Siber 1. •

•

• •

•

• • •

•

!

" #

$ # % &

$ '' $ '$ % ( " ' $ ) mis: seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. * ) " yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala. $ ' " hal ini terjadi terutama pada data output, misalanya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah. $ * ( * ' + ) misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut. '$ $ " ' $ ) ) " $$ ' % ("' # " ( ) ' ( Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal%hal lain yang haru dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan. (( # pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. ' ( adalah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa izin atau dengan malwan hukum sehingga dapat menebus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan. * " $ ' $$ ' * ' $ '" () $ ' " ,' " % ( * #' ' $ ' " ' ( . Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media. * + ' yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.

Ruang Lingkup Telematika Terbagi dua komponen.: • komponen yang terkait dengan sistem,% perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. • Komponen yang berkaitan dengan fungsi%fungsi telekomunikas input, proses, output, penyimpanan, komunikasi. Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen yaitu: yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output/input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik. . ( yaitu suatu siste pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer yang merupakan computer network yang efisien, efektif dan legal. / yaitu keberadaan sistem komunikasi dari sistem interconnection, global interpersonal, computer network. 0 % yaitu masyarakat sebagai pelaku intelektual.

ASPEK%ASPEK PERLINDUNGAN CYBER LAW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

UU%RI Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. UU%RI Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri. UU%RI Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU%RI Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten. UU%RI Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merk. UU%RI Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. UU%RI No.25 Tahun 2003 tentnag Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU. UU%RI No.15 Tahun 2003 tentang Pembernatasan Tindak Pidana Terorisme. UU%RI No.11 Tahun 2008 tentang Internet & Transaksi Elektronik.

CYBER CRIME Cybercrime = computer crime Computer crime:  “Lany illegal act requiring knowledge of computer technology for its erpetration, investigation, or prosecution”  “any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data” ”Kejahatan di bidang komputer secara umum dapatdiartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.

KARAKTERISTIK CYBER CRIME Ruang lingkup kejahatan Sifat kejahatan Pelaku kejahatan Modus Kejahatan Jenis kerugian yang ditimbulkan

Aspek% Aspek Cyberlaw di Indonesia 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

Yurisdiksi hukum dan aspek%aspek terkait menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasab berpendapat yang berhubungan dengan pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab jasa online dan penyedia internet, dan tanggung jawab penyedia jasa pendidikan melalu internet. Aspek hak milik intelektual dimana adanya aspek patent, merek dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dunia cyber. Tentang aspek kerahasian yang dijamin oleh hukum yang berlaku di masing% masing negara asal dari pihak yang mempergunakan dan memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem dan mekanisme jasa yang mereka lakukan. Tentang aspek hukum yang menjamin keamaan dari setiap pengguna internet. Tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam intetnet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan peinsip%prinsip keuangan atau investasi. Tentand aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.

Perbuatan yang Dilarang UUITE (Pasal 27 UU ITE) (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisik...