Kumpulan Kasus Cyber Crime di Indonesia PDF

Preview

Summary

ANALISA BEBERAPA CONTOH KASUS CYBER CRIME DI INDONESIA NUR WIDIYASONO 12917214 PROGRAM MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2013 Policy , Ethic & Law Page 1 ABSTRAKSI Salah satu aturan yang harus didefinisikan bersama adalah aturan dalam ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

Kumpulan Kasus Cyber Crime di Indonesia nur widiyasono

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

DUNIA MAYA (CYBERSPACE) DAN ET IKA DALAM PENGGUNAANNYA.docx Muhammad Fuadi

PERANAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN INFORMASI DAN T RANSAKSI ELE… Jurnal Qist ie Aplikasi Konvensi Cyber Crime 2001 Dalam UU no 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi El… t eguh sanyot o

ANALISA BEBERAPA CONTOH KASUS CYBER CRIME DI INDONESIA

NUR WIDIYASONO 12917214

PROGRAM MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2013

Policy , Ethic & Law

Page 1

ABSTRAKSI Salah satu aturan yang harus didefinisikan bersama adalah aturan dalam hal keamanan. Dalam hidup kita sehari-hari masalah keamanan juga memiliki aturan. Misalnya, jika jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menuliskan email dengan huruf besar semua, maka ini menandakan kita sedang marah. Sama ketika kita berbicara dengan berteriak-teriak, maka kita dianggap sedang marah. (Padahal mungkin saja karakter kita memang begitu.) Semua ini memiliki aturan yang didefinisikan bersama. Pengguna Internet Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 1,5 juta orang. Mereka inilah “penduduk” atau Netizen Indonesia. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna Internet di negara lain yang jumlah penduduknya juga banyak. Namun jumlah yang sedikit ini memiliki keuntungan dimana kita dapat mulai menata aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik. Tidak ada alasan bahwa penataan tidak dapat dilakukan karena jumlah penduduknya sudah banyak, seperti yang kita alami di dunia nyata di Indonesia. (Banyak yang mengatakan bahwa Singapura lebih mudah ditata karena jumlah penduduknya lebih sedikit.)

Policy , Ethic & Law

Page 2

DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Batasan Masalah 1.4. Manfaat Penulisan BAB 2 BEBERAPA CONTOH KASUS YANG BERADA DI INDONESIA 2.1. Kasus 1 Penggelapan Uang Bank 2.2. Kasus 2 Tentang Pornografi 2.3. Kasus 3 Tentang Hacking 2.4. Kasus 4 Tentang Carding 2.5. Kasus 5 Tentang CyberSquatting 2.6. Kasus 6 Tentang Gambling On-line (Perjudian Online) 2.7. Kasus 7 Tentang Defamation (Pencemaran Nama Baik) 2.8. Kasus 8 Tentang Asusila di Media Elektronik 2.9. Kasus 9 Tentang Penipuan Lowongan Kerja BAB 3 ANALISA DAN PEMBAHASAN SECARA UMUM 3.1. Tinjauan Umum Teknologi Informasi 3.2. Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 BAB 4 PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

Policy , Ethic & Law

Page 3

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sebagai penduduk di sebuah wilayah, kita harus ikut menjaga keamanan. Di dunia nyata ada kegiatan “siskamling” yang dilakukan oleh penduduk setempat. Demikian pula di dunia virtual kita dapat bersama-sama saling menjaga. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, kita periksa bersama-sama. Jika ada orang yang berbuat kejahatan, mari kita tangkap. Jangan malah dikagumi. Pada saat ini seseorang yang dapat menjebol server malah dikagumi. Ini salah. Apakah anda mengagumi maling yang masuk ke rumah tentangga anda? Tentunya tidak. Keamanan tentunya tidak terjadi demikan saja tanpa adanya usaha. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kunci, slot, gembok, dan pengaman lain untuk pintu dan jendela rumah. Demikian pula di dunia virtual kita dapat menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan sistem kita. Namun pengamanan secara teknis ini sifatnya hanya mempersulit orang yang jahat. Kunci dapat dirusak, enkripsi dapat dipecahkan. Pengamanan secara teknis harus disertai dengan social pressure . Adanya banyak orang yang mengawasi membuat seseorang mengurungkan diri untuk melakukan kejahatan. Pendidikan etika dan moral nampaknya harus kita aktifkan kembali, khususnya untuk dunia cyberspace. Dunia Internet merupakan sebuah tempat dimana kita “hidup” secara maya (virtual, digital). Di dunia ini kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan di dunia nyata ( real space ). Kita dapat melakukan perniagaan ( commerce ) atau sekedar untuk sosialisasi kongkow-kongkow. Dunia maya ini juga memiliki aturan yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini. Dua orang yang secara fisik berada di tempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menuliskan email dengan huruf besar semua, maka ini menandakan kita sedang marah. Sama ketika kita berbicara dengan berteriakteriak, maka kita dianggap sedang marah. (Padahal mungkin saja karakter kita memang begitu.) Semua ini memiliki aturan yang didefinisikan bersama. Pengguna Internet Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 1,5 juta orang. Mereka inilah “penduduk” atau Netizen Indonesia. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna Internet di negara lain yang jumlah penduduknya juga banyak. Namun jumlah yang sedikit ini memiliki keuntungan dimana kita dapat mulai menata aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik. Tidak ada alasan bahwa penataan tidak dapat dilakukan karena jumlah

Policy , Ethic & Law

Page 4

penduduknya sudah banyak, seperti yang kita alami di dunia nyata di Indonesia. (Banyak yang mengatakan bahwa Singapura lebih mudah ditata karena jumlah penduduknya lebih sedikit.)

1.2.

Maksud dan Tujuan a. Dengan beberapa contoh kasus cyber crime di Indonesia dapat diketahui motif dan bentuk kejahatan yang terjadi. b. Penegakan hukum di bidang teknologi informasi agar dapat di sosialisasikan kepada masyarakat umum pengguna teknologi tersebut c. Etika dan tata cara dalam pemanfaatan teknologi informasi hendaknya sudah mulai dibiasakan sejak dini , sehingga budaya yang positif sudah mulai terpola sejak dini dan untuk mencegah sedini mungkin penyalahgunaan teknologi informasi. d. Bentuk kejahatan cyber crime beragam , sehingga para pengguna teknologi informasi hendaknya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bentukbentuk kejahatan tersebut melalui sebuah pendidikan ataupun proses sosialisasi dari lembaga yang berwenang dalam ini departemen komunikasi dan informasi Republik Indonesia e. Salah satu bentuk penegakan hukum , pemerintah melalui depkominfo dapat melakukan pembinaan dengan menyarankan kepada pihak provider / penyelenggara jasa layanan internet (APJII) untuk mengaktifkan proses filtering terhadap konten-konten yang akan membawa dampak negative terhadap para pengguna di wilayah kesatuan Republik Indonesia, misalnya dengan mengarahkan ke proxy server nawala.com

1.3.

Batasan Masalah a. Pada bahasan kali ini diarahkan pada analisa beberapa kasus cyber crime yang pernah terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia secara umum melalui sudut pandang Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 , dan ataupun Undang-undang hukum pidana sebagai perangkat penunjang atas ditegakkannya Hukum tersebut.

1.4.

Manfaat Penulisan a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pengguna internet / teknologi informasi sehingga dapat mengenali secara dini bentukbentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi b. Diharapkan kepada para pengguna teknologi informasi agar dapat berhati-hati di dalam mengemukakan pendapat dengan menggunakan media social seperti halnya milist, facebook, Friendster, twitter, twoo . Kemudian di dalam melakukan transaksi jual beli on-line agar dilakukan proses filterasi / verifikasi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Policy , Ethic & Law

Page 5

BAB 2 BEBERAPA CONTOH KASUS CYBER CRIME YANG BERADA DI INDONESIA

Kasus 1 Penggelapan Uang Bank Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan “Suara Pembaharuan” edisi 10 Januari 1991 tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa computer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Pada kasus tersebut, kasus ini modusnya adalah murni criminal, kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Penyelesaiannya, karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunaka komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia maka, orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP atau Pasal 378 KUHP, tergantung dari modus perbuatan yang dilakukannya. Bunyi Pasal 362 KUHP barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum maka dihukum sebagai pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 th atau denda paling banyak Rp. 900,000.000.Kasus 2 Tentang Pornografi : Kasus ini terjadi saat ini dan sedang dibicarakan banyak orang, kasus video porno Ariel “PeterPan” dengan Luna Maya dan Cut Tari, video tersebut di unggah di internet oleh seorang yang berinisial ‘RJ’ dan sekarang kasus ini sedang dalam proses.

Policy , Ethic & Law

Page 6

Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum, penunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal sebagai berikut, Pasal 29 UURI No. 44 th 2008 tentang Pornografi Pasal 56, dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun. Atau dengan denda minimal Rp 250 juta hingga Rp 6 milyar. Dan atau Pasal 282 ayat 1 KUHP.

Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milyar (pasal 45 ayat [1] UU ITE). Dalam pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundangundangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut. Bunyi pasal 29 UU RI NO. 44 tahun 2008 tentang pornografi: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 282 KUHP berbunyi: Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan Policy , Ethic & Law

Page 7

surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”Dari kabar yang beredar di Mabes Polri, bahwa Luna dan Tari sudah menyandang predikat tersangka sejak beberapa hari lalu. Sumber : www.hukumonline.com Kasus 3 Tentang Hacking : Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksiaksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (Denial Of Service). Dos attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus Hacking ini biasanya modus seorang hacker adalah untuk menipu atau mengacak-acak data sehingga pemilik tersebut tidak dapat mengakses web miliknya. Untuk kasus ini Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bunyi pasal 406 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kasus 4 Tentang Carding : Carding, salah satu jenis cyber crime yang terjadi di Bandung sekitar Tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini, digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku, ratarata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka Policy , Ethic & Law

Page 8

biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 363 tentang Pencurian dan Pasal 263 tentang Pemalsuan Identitas. Bunyi dari pasal 378 KUHP yang memuat tentang tindakan penipuan adalah sebagai berikut : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama/ keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang membuat utang atau menghapus utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi bahwa: barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannnya seolaholah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum enam tahun; diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena itu menimbulkan kerugian. Kasus 5 Tentang Cybersquatting : Cybersquatting adalah mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang orang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka . Contoh kasus cybersquatting, Carlos Slim, orang terkaya di dunia itu pun kurang sigap dalam mengelola brandingnya di internet, sampai domainnya diserobot orang lain. Beruntung kasusnya bisa digolongkan cybersquat sehingga domain carlosslim.com bisa diambil alih. Modusnya memperdagangkan popularitas perusahaan dan keyword Carlos Slim dengan cara menjual iklan Google kepada para pesaingnya. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cybersquatter di pengadilan federal dan mentransfer nama Policy , Ethic & Law

Page 9

domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cybersquatter harus membayar ganti rugi uang. Untuk kasus-kasus cybersquatting dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana Umum, seperti misalnya pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal 493 KUHP tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Umum, pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan; dan Pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk tindakan domain hijacking. Kasus 6 Tentang Perjudian Online : Perjudian online, pelaku menggunakan sarana internet untuk melakukan perjudian. Seperti yang terjadi di Semarang, Desember 2006 silam. Para pelaku melakukan praktiknya dengan menggunakan system member yang semua anggotanya mendaftar ke admin situs itu, atau menghubungi HP ke 0811XXXXXX dan 024-356XXXX. Mereka melakukan transaki online lewat internet dan HP untuk mempertaruhkan pertarungan bola Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Jerman yang ditayangkan di televisi. Untuk setiap petaruh yang berhasil menebak skor dan memasang uang Rp 100 ribu bisa mendapatkan uang Rp 100 ribu, atau bisa lebih. Modus para pelaku bermain judi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dan sanksi menjerat para pelaku yakni dikenakan pasal 303 tentang perjudian dan UU 7/1974 pasal 8 yang ancamannya lebih dari 5 tahun. PASAL 303 KUHP Tentang PERJUDIAN (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan Policy , Ethic & Law

Page 10

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Kasus judi online seperti yang dipaparkan diatas setidaknya bisa dijerat dengan 3 pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE) atau UU No. 11 Tahun 2008. Selain dengan Pasal 303 KUHP menurut pihak Kepolisian diatas, maka pelaku juga bisa dikenai pelanggaran Pasal 27 ayat 2 UU ITE, yaitu “Setiap Orang dengan sengaj...