IDENTIFIKASI PERMUKIMAN DAN JENIS PERUMAHAN.pdf PDF

Preview

Summary

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan 1 Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015 Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tingginya jumlah penduduk di Indonesia menimbulkan berbagai macam persoalan yang terjadi di lingkungan perkotaan. Jumlah pendu...

Description

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

1

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tingginya jumlah penduduk di Indonesia menimbulkan berbagai macam persoalan yang terjadi di lingkungan perkotaan. Jumlah penduduk di Indonesia

semakin bertambah setiap

tahunnya, sehingga terjadi persaingan di berbagai sektor kehidupan. Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni, khususnya untuk menampung kaum-kaum

yang pekerjaannya

terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat kota ini menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut. Mereka membutuhkan tempat hunian lebih banyak berada di sekitar kawasan komersial kota, hal ini dimungkinkan juga karena mereka mendekati pusat perdagangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan padatnya pengunjung yang berdatangan ke pusatpusat perbelanjaan di kota. Selain itu alasan lain bagi masyarakat tertarik untuk bertempat tinggal di sekitar kawasan pusat kota karena lebih memudahkan jangkauan tempat kerja

Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota Malang, terutama di kawasan CBD (Central Bussiness District) kota yang berada dekat dengan kawasan permukiman di kecamatan Klojen kota Malang. Pemusatan permukiman ini akan menyebabkan masalah bagi struktur perencanaan kota (Daljoeni 2003: 78). Selain itu perkembangan jumlah hunian di kawasan perkotaan ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah. Bahkan mereka menggunakan sebagian badan jalan atau sempadan sungai untuk didirikan bangunan untuk pengembangan tempat tinggal maupun usahanya yang menyebakan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Perubahan kualitas lingkungan fisik kawasan akibat aktivitas permukiman ini ditandai dengan terjadinya perusakan estetika lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan hunian yang semi permanen maupun tidak permanen dengan bangunan formal yang ada di sekitarnya, berkurangnya kenyamanan dan luasan sarana jalan karena sebagian badan jalan didirikan bangunan, tidak adanya penghijauan maupun ruang terbuka hijau pada halaman rumah karena masyarakat menggunakan halaman untuk pengembangan bangunan, serta tidak ada lagi lahan yang dapat digunakan untuk membangun sarana lainnya seperti sarana pendidikan ataupun keagamaan serta sarana bermain anak.

Untuk

mengantisipasi

persoalan-persoalan

permukiman

yang

muncul,

pemerintah

menyelenggarakan beberapa program perumahan seperti program rumah dinas bagi pejabat

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

2

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan pemerintah, Apartemen dan rumah susun bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah.

1.2 Rumusan Masalah Permukiman dan jenis perumahan adalah salah satu objek yang harus ditata dalam dunia perencanaan. Adapun beberapa acuan permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana klasifikasi jenis permukiman dan Perumahan? 2. Bagaimana gambaran umum perkembangan perumahan dan Permukiman di kota Malang? 3. Apa dampak permukiman kumuh terhadap perkembangan suatu kota? 4. Apa solusi untuk menangani permukiman kumuh?

1.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan makalah tentang klasifikasi perumahan dan permukiman kumuh ini adalah untuk mengindentifikasi perkembangan permukiman dan jenis perumahan di kota Malang. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menggenapi salah satu tugas mata kuliah Permkiman pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Nasional Malang. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang ingin dicapai diantaranya yaitu: 1.

Penjelasan mengenai berbagai jenis permukiman dan perumahan.

2.

Identifikasi dampak permukiman kumuh terhadap lingkungan dan sosial

1.4 Ruang Ligkup 1.4.1

Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penulisan makalah ini adalah di beberapa kelurahan di Kota Malang yaitu kelurahan Kota Lama Klojen, kelurahan Jatimulyo kecamatan Lowokwaru, dan di kelurahan Oro-Oro Dowo Kota Malang, Jawa Timur. 1.4.2

Lingkup Materi Dalam ruang ruang lingkup materi ini, akan membahas tentang sumber-sumber data atau teori-teori yang di peroleh dalam penyusunan makalah ini. Dalam penyusuna makalah ini memakai beberapa sumber data, yaitu:

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

3

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan a. Survey Primer Adalah penulis mensurvey langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait judul makalah. b. Survey Sekunder Adalah sumber tidak langsung atau sumber tertulis yaitu berasal dari buku, internet, majalah atau koran dan sebagainya.

1.4.3

Lingkup Pembahasan Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan makalah ini adalah tentang klasifikasi

permukiman dan perumahan serta sarana, prasana, dan inrastruktur yang terdapat di lokasi amatan, di antaranya adalah Apartemen, Rumah Dinas, Rumah Developer, Rusun,

serta

permukiman kumuh yang ada di Kota Malang.

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

4

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konteks Permukiman dalam Konteks Perencanaan kota Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan Permukiman, pada Pasal 1 (ayat 1) menyebutkan Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan pada (ayat 2,3 dan 4) Menjelaskan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan

hunian

dan

tempat

kegiatan

yang

mendukung

perikehidupan

dan

penghidupan.Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia yang dimaksud dengan Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Tetapi pada perincian ini permukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim. (Raharjo, 2005). Selanjutnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

5

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan Selanjutnya pada pasal 2 UU No 1 Tahun 2011, Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:  kesejahteraan;  keadilan dan pemerataan;  kenasionalan;  keefisienan dan kemanfaatan;  keterjangkauan dan kemudahan;  kemandirian dan kebersamaan;  kemitraan;  keserasian dan keseimbangan;  keterpaduan;  kesehatan;  kelestarian dan keberlanjutan; dan  keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Kata “kumuh” menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar. Jadi, bukan padat, rapat, becek, bau, reyot, atau tidak teraturnya, tetapi justru kotornya yang menjadikan sesuatu dapat dikatakan kumuh. Sedangkan Permukiman sendiri berarti bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Menurut Johan Silas Permukiman Kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Menurut Surbakti dalam Suwanda (2000), suatu daerah dapatdikategorikan sebagai permukiman kumuh bila komposisi penduduknya sangat padat dan berjubel. Sedangkan menurut Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Menurut studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (Titisari dan Farid Kurniawan, 1999 :8-9), untuk menentukan kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu : 1. Kondisi bangunan atau rumah,

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

6

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan 2. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan, 3. Kerentanan status penduduk, dan 4. Berdasarkan aspek pendudukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan sosial dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Program Pasca Sarjana Jurusan Arsitek tersebut, Laboratorium Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, Surabaya (Rudiyantono, 2000:8), hanya menentukan dua standart permukiman kumuh, yaitu : 1. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan dan tatanan bangunan. 2.

Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada air bersih, sanitasi, ketersediaan fasilitas tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di luar perumahan.

Sedangkan menurut Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh dalam (Titisari dan Farid Kurniawan, 1999:8), menjelaskan bahwasanya kriteria pokok untuk menentukan permukiman kumuh/marjinal adalah: 

Berada di lokasi yang ilegal, dengan keadaan fisiknya yang sub standrat;



penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota;



dan tidak diingini kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan). Berdasarkan kriteria Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan

Sedangkan Karakteristik Permukiman Kumuh Menurut Johan Silas adalah sebagai berikut: 1. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 2

m /orang. Sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya. 2. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa. Manfaat permukiman disamping pertimbangan

lapangan

kerja

dan

harga

murah

adalah

kesempatan

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

7

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.Hampir setiap orang tanpa syarat yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di sana, termasuk masyarakat “residu” seperti residivis, WTS dan lain-lain. 

Kriteria Umum Permukiman Kumuh: 1. Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi. 2. Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan. 3. Para

penghuni

lingkungan

permukiman

kumuh

pada

umumnya

bermata

pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah. 4. Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut. 5. Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota pada umumnya. 6. Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen. 

Kriteria Khusus Permukiman Kumuh: 1. Berada di lokasi tidak legal 2. Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin) 3. Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota 4. Tidak diingini kehadirannya oleh umum, (kecuali yang berkepentingan) 5. Permukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah.

Menurut Pemen PU No. 5 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan yang dimaksud dengan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggirumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yangdibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secarafungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secaraterpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi denganbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Sedangkan Pengertian rumah susun menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan gabungan dari pengertian rumah dan pengertian susun. Rumah yaitu bangunan untuk

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

8

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan tempat tinggal, sedangkan pengertian susun yaitu seperangkat barang yang diatur secara bertingkat. Jadi pengertian rumah susun adalah bangunan untuk tempat tinggal yang diatur secara bertingkat. Dalam (Yeh, 1975:186; Hassan, 1997:32) Konsep pembangunan rumah susun pada hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah kualitas lingkungan yang semakin menurun maupun untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan dalam kota.

Sedangkan Prasarana dan Sarana Rumah Susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan

jalan dan

utilitas umum, jaringan pemadam kebakaran,tempat sampah, parkir,

saluran drainase, tangki septik, sumurresapan,rambu penuntun dan lampu peneranganluar. Sedangkan menurut Permen PU No.5 Tahun 2007 ada dua kriteria untuk membangun Rumah Susun, yaitu sebagai berikut:

a. Kriteria Umum Penyelenggaraan Rusuna Bertingkat Tinggi harus memenuhi kriteria umum perencanaan sebagai berikut : 1) Bangunan Rumah Rusuna Bertingkat Tinggi harus memenuhi persyaratan fungsional, andal, efisien, terjangkau, sederhana namun dapat mendukung peningkatan kualitas lingkungan di sekitarnya dan peningkatan produktivitas kerja. 2) Kreativitasdesain hendaknya tidak ditekankan kepada kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsisosial bangunan, dan mampu mencerminkan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya; 3) Biaya operasi dan pemeliharaanbangunan gedung sepanjang umurnya diusahakan serendah mungkin; 4) Desain bangunan rusuna bertingkat tinggi dibuatsedemikian rupa, sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. 5)

Bangunan rusuna bertingkat tinggi harusdiselenggarakan oleh pengembang atau penyedia jasa konstruksi yang memiliki Surat Keterangan Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Kriteria Khusus 1)

Rusunabertingkattinggi yang direncanakan harusmempertimbangkan identitassetempatpada wujud arsitektur bangunan tersebut;

2)

Masa bangunan sebaiknya simetri ganda, rasio panjang lebar (L/B) < 3, hindari bentukdenah yang mengakibatkan puntiran pada bangunan;

3)

Jika terpaksa denah terlalu panjang atau tidak simetris : pasang dilatasi biladianggap perlu;

4)

Lantai Dasar dipergunakan untuk fasos, fasek dan fasum, antara lain : Ruang Unit Usaha, Ruang Pengelola, Ruang Bersama, Ruang Penitipan Anak, Ruang Mekanikal-Elektrikal, Prasarana dan Sarana lainnya, antara lain Tempat Penampungan Sampah/Kotoran;

Perencanaan Wilayah dan Kota – ITN Malang 2015

9

Identifikasi Permukiman dan Jenis Perumahan 5)

Lantai satu dan lantai berikutnya diperuntukan sebagai hunian yang 1 (satu) Unit Huniannya terdiri atas : 1 (satu) Ruang Duduk/Keluarga, 2(dua) Ruang Tidur, 1 (satu) KM/WC, dan Ruang Service (Dapur dan Cuci) dengan total luas per unit adalah 30 m2.

6)

Luas sirkulasi, utilitas, dan ruang-ruang bersama maksimum 30% dari totalluas lantai bangunan;

7)

Denah unit rusuna bertingkat tinggi harus fungsional, efisien dengansedapat mungkin tidak menggunakan balok anak, dan memenuhi persyaratan penghawaan dan pencahayaan;

8)

Struktur utama bangunan termasuk komponen penahan gempa (dinding geser atau rangka perimetral) harus kokoh, stabil, dan efisien terhadap beban gempa;

9)

Setiap 3 (tiga) lantai bangunan rusun bertingkat tinggi harus disediakan ruang bersama yang dapat berfungsi sebagai fasilitas bersosialisasi antar penghuni.

10) Sistem konstruksi rusuna bertingkat tinggiharus lebih baik, dari segi kualitas, kecepatan dan ekonomis (seperti sistem formwork dan sistempracetak) dibanding sistem konvensional; 11) Dinding luarrusuna bertingkat tinggi menggunakan beton pracetak sedangkan dinding pembatas antar unit/sarusun menggunakan beton ringan, sehingga beban struktur dapat lebihringan dan menghemat biaya pembangunan. 12) Lebar dan tinggi anak tangga harusdiperhitungkan untuk memenuhikeselamatan dan kenyamanan, dengan lebar tangga minimal 110 cm; 13) Railling/pegangan rambat balkon dan selasar harus mempertimbangkan faktor privasi dan keselamatan dengan memperhatikan estetika sehingga tidak menimbulkan kesan masif/kaku, dilengkapi dengan balustradedan railling; 14) Penutup lantai tangga dan selasar menggunakan keramik, sedangkan penutup lantai unit hunian menggunakan plester dan acian tanpa keramik kecuali KM/WC; 15) Penutup dinding KM/WC menggunakan pasangan keramik dengan tinggimaksimum adalah 1.80 meter dari level lantai. 16)

Penutup meja dapur dan dinding meja dapur menggunakan keramik. Tinggi maksimum pasangan keramik dinding me...