Jurnal ilmu negara pdf PDF

Preview

Summary

TEORI KEKUASAAN DALAM NEGARA : TEORI PERJANJIAN Jurnal Ilmu Negara Disusun Oleh : Nicho Candra 2301919334 Universitas Bina Nusantara Jakarta 2019/2020 BAB 1 PENDAHULUAN Pada dasarnya negara yang ada saat ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat proses-proses dalam pembentukan suatu negara. ...

Description

TEORI KEKUASAAN DALAM NEGARA : TEORI PERJANJIAN Jurnal Ilmu Negara

Disusun Oleh : Nicho Candra 2301919334

Universitas Bina Nusantara Jakarta 2019/2020

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara yang ada saat ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Terdapat proses-proses dalam pembentukan suatu negara. Sesuatu dapat disebut menjadi sebuah negara apabila ia memiliki empat unsur yang diantaranya adalah memiliki wilayah, memiliki rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain.Dalam hal ini ketika negara sudah terbentuk, tentu perlu kekuasaan sebagai dasar dari kekuatan suatu negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya Munculnya negara di dunia ternyata juga dilandasi oleh teori-teori kekuasaan negara oleh para ahli, hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki pemahaman dan pandangannya sendiri terhadap segala sesuatu hal di dunia ini, begitu juga dengan teori terbentuknya negara yang dikemukakan oleh para ahli seperti teori perjanjian, teori theokrasi, teori kedaulatan hukum, dan lain sebagainya. Pada awal mula pembentukannya ada negara yang menganggap bahwa negarnya dibentuk oleh Tuhan sehingga manusia hanyalah sebagai perantara atau yang dipercaya oleh Tuhan untuk memerintah negaranya. Selain itu, ada juga negara yang dibentuk atas dasar kesepakatan berupa perjanjian sebagai keputusan untuk bersatu menjadi sebuah negara, ataupun negara yang muncul karena keharusan dari sebuah keadaan yang tidak teratur. Dalam kondisi ini munculnya keberadaan dan kekuasaan suatu negara dikaji dalam ruang lingkup ilmu negara. Negara ada karena dipengaruhi oleh ahli-ahli yang hidup pada zaman yang berbeda. Dan dalam hal ini kekuasaan dari suatu negara biasanya terdapat dua subjek yang saling memiliki hubungan timbak balik. Dimana ada pemerintah yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan mengatur ketertiban dalam masyarakat. Dan masyarakat sebagai subjek yang diatur oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerrintah membuat suatu kebijakan untuk kebaiknya rakyat dan negaranya. Oleh karena itu teori kekuasaan negara inilah yang akan saya kaji lebih lanjut karena penting rasanya bagaimana kita tahu dasar-dasar dari keberadaan suatu negara dan bagaimana kronologi terciptanya suatu negara itu sendiri karena kekuasaan merupakan masalah yang sentral di dalam suatu negara. Dalam jurnal ini penulis akan memaparkan lebih lanjut dan spesifik mengenai teori kekuasaan negara, khususnya teori perjanjian yang menyatakan munculnya suatu negara atas dasar perjanjian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1

Definisi Kekuasaan Negara; Definisi kekuasaan secara umum merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Yaitu kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesusai dengan keinginan atau tujuan pelaku yang memiliki kekuasaan akan suatu hal. Kekuasaan bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain agar mereka dapat menuruti bahkan mengikuti keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan dapat diperoleh melalui pengaruh pribadi, jabatan pribadi, atau diperoleh keduanya. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena jabatan organisasi, maka ia memiliki kekuasaan jabatan. Menurut Max Weber, pengertian kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan apapun dasar kemampuan ini. Menurut Barbara Goodwin pengertian kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan, dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.1Pada dasarnya kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa untuk menjaga dan mengatur dan menjaga wilayahnya dari penguasaan negara lain. Kekuasaan negara dapat kita lihat dengan adanya pembatasan seperti daerah teritorial yang dilakukan oleh setiap negara dalam rangka mencegah ancaman dari negara luar. Kemudian bentuk dari kekuasaan negara juga dapat kita lihat dari Kelainan sifat pada kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan

1Zakky,

“ Pengertian kekuasaan menurut para ahli secara umum ” (on-line) Tersedia https://www.zonareferensi.com/pengertian-kekuasaan/ (20 Desember 2019).

di WWW:

kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain.2

2.2

Pembagian Kekuaaan Negara Menurut Para Ahli; Dalam suatu sistem pemerintahan tentu terdapat pembagian kekuasaan yang dimana

setiap bagian memiliki fungsi dan tugasnya tersendiri. Karena sistem pemerintahan merupakan suatu komponen yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari penjelasan tersebut, berikut pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya :

2.2.1 Pembagian kekuasaan menurut John Locke John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two treaties of Government” mengusulkan agar kekuasaan dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang memiliki fungsi yang berbedabeda.3 Menurutnya, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, maka perlu pembagian kekuasaan yang terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu : 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang, 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Pendapat John Locke ini yang menjadi dasar munculnya teori pembagian kekuasaan negara untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan yang absolut.

2.2.2 Pembagian Kekuasaan menurut Montesquie Menurut Montesquie, seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang dikenal dengan Trias Politica di dalam bukunya L’Espirit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang berbeda. Berbeda dengan Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam

No Name, “ Kekuasaan Negara ” (on-line) tersedia di WWW: http://wawai.id/pendidikan/ makalah/kekuasaan-negara/ (20 Desember 2019). 2

Risa Putri, “Trias Politika” (on-line) tersedia di WWW: https://www.academia.edu/9573035/ TRIAS_POLITIKA (21 Desember 2019). 3

kekuasaan eksekutif, maka Montesquieu memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri.4 Yang terdiri dari : 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2.2.3 Pembagian kekuasaan negara menurut Van Vollenhoven Menurut Van Vollenhoven, kekuasaan negara dapat dibagi dalam empat fungsi yang oleh Wongsonegoro dipergunakan istilah “caturpraja” yaitu: 1. Bestuurrecht ( Hukum Keprajaan ). 2. Politierecht ( Hukum Kepolisian ). 3. Justitierecht ( Hukum Peradilan ). 4. Regelaarsrecht ( Hukum Perundang-Undangan ).

2.2.4 Pembagian kekuasaan negara menurut Donner Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu; 1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan; 2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu. 2.2.5

Pembagian kekuasaan negara menurut Goodnow Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan Dwipraja, yaitu

1. Policy Making Function ( fungsi pembuatan kebijakan). 2. Policy Executing Function ( fungsi pelaksana kebijakan).

2.3

Legitimasi Kekuasaan Negara ( Teori terjadinya negara );

2.3.1 Teori Theokrasi Teori ini dipakai pada abad pertengahan, menganggap bahwa seorang raja bertahta atas kehendak dari Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja Cahayaku, “Pembagian kekuasaan menurut para ahli” (on-line) tersedia di WWW: https:// www.belajartanpaguru.com/pembagian-kekuasaan-menurut-para-ahli.html (21 Desember 2019). 4

merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja beserta pemimpin lainnya hanya bertanggungjawab kepada Tuhan. Penganut teori ini adalah Agustinus, F.J, Stahl, Thomas Aquinos, Ludwig Von Halver, dan F.hegel.5

2.3.2 Teori Perjanjian Teori ini dikemukakan oleh Thomas Hobbes, ia beranggapan bahwa manusia adalah “Homo Homini Lupus” yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya yang jika didefinisikan seperti permusuhan, namun karena manusia memiliki akal sehat dan tidak ingin mengalami kepunahan dan ingin kehidupan yang tertib dan tentram, maka mengadakan perjanjian masyarakat (Contract Social). Lalu perjanjian antara kelompok manusia (Pactum Unions) melahirkan negara yaitu berupa penyerahan hak-hak manusia kepada penguasa dan berjanji untuk taat kepadanya. •Kemudian terjadi perjanjian yang kedua (PACTUM SUBIECTIONIS) antara kelompok manusia itu dengan Penguasa. Dengan demikian, menurut Thomas Hobbes, Negara seharusnya berbentuk Kerajaan mutlak / Monarkhi Absolut dalam Pactum Unionis (rakyat telah menyerahkan seluruh haknya kepada Raja)

2.3.3

Teori Kedaulatan Rakyat Maksud dari teori ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dimana semua

kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah harus dipergunaka untuk kepentingan rakyat. Dalam kedaulatan ini, kekuasaan dibatasi oleh hukum alam, dan karena raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pemerintahan harus dipegang oleh rakyat atau rakyat memiliki perwakilan dalam pemerintahan agar kehendak umum dapat tercapai

2.3.4 Teori Kedaulatan Raja Menurut Menurut teori ini, adanya negara merupakan kodrat alam. Kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh pemimpin/ penyelenggara negara dianggap berasal dari kodrat alam. Dengan kata lain

kodrat alam merupakan satu-satunya sumber dari kedaulatan. Setiap hukum akan

mengikat karena dikehendaki oleh negara menurut kodrat alam. Oleh karena itu segala kebijakan negara adalah kebijakan yang benar dan berguna bagi rakyat. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, seluruh kemauan dan kehendak dari rakyat sudah menjadi milik penguasa. Ekky Al Hakim, “Asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya” (on-line) tersedia di WWW: https://www.academia.edu/6842303/ Asal_mula_negara_berdasarkan_teori_riwayat_pembentukannya (22 Desember 2019) 5

Ajaran kedaulatan raja yang pada mulanya masih diterima oleh rakyat, lama kelamaan dibenci karena sifat raja yang sewenang-wenang. Rakyat tidak mendapat tempat perlidungan lagi dari raja dan di sana sini rakyat mulai sadar bahwa keadaan semacam itu tidak dapat dipertahankan lagi.6

2.3.5

Teori Kedaulatan Negara Teori kedaulatan negara adalah tidak lain merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan

raja dalam susunan kedaulatan rakyat, yang berkembang di Jerman dalam rangka mempertahankan kedudukan raja yang didukung oleh golongan bagsawan (junkertum), golongan angkatan perang (militair), golongan alat-alat pemerintah (birokrasi). Dalam ajaran ini rakyat dianggap

sebagai

elemen negara yang membentuk diri menjadi negara. Rakyat adalah negara. Rakyat berdaulat otomatis juga negara berdaulat. 2.3.6 Teori Kedaulatan Hukum Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintahan memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan, raja, negara, maupun rakyat, akan tetapi berasal dari hukum. Ajaran ini sebenarnya sudah lama diungkapkan oleh filsuf Aristoteles, bahwa tak akan bisa diketemukan seorang bijak (baca: filsuf) yang dapat menjadi pemimpin, maka yang harus memimpin adalah hukum, seorang yang menjadi pemimpin harus bertindak berdasarkan hukum. Dalam kedaulatan hukum bahwa seluruh kesadaran hukum universal hukum dari masyarakat adalah bersifat memaksa (imperatif).

2.4. Teori Perjanjian (Kontrak Sosial)

2.4.1 Teori perjanjian oleh Thomas Hobbes Sebuah teori muncul pada abad pencerahan yang menjelaskan bagaimana suatu negara terbentuk serta darimana kekuasaan tersebut muncul. Teori ini yang paling relevan untuk menjelaskan bagaimana kronologis suatu negara dapat terbentuk. Teori ini menjelaskan bagaimana perolehan kedaulatan dan legitimasi rakyat yang didapat atas dasar perjanjian kepada penguasa demi terciptanya suatu negara yang aman dan tentram. Pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679) tentang teori kontrak sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial Inggris semasa ia hidup yang penuh dengan perang saudara yang disebabkan oleh agama, sipil, serta pertentangan antara pihak

Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Teori Kedaulatan” (On-line) tersedia di WWW: http:// birthdaysparty.co (22 Desember 2019). 6

kerajaan dan parlemen.7 Menurut Hobbes, pada dasarnya sebelum terbentuk kekuasaan dan suatu negara, manusia cenderung bertindak sebebas mungkin dan berusaha mempertahankan diri dengan menguasai orang lain. Kehendak untuk dapat mempertahankan kebebasan mereka didorong oleh kehendak untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dengan adanya usaha untuk menyelamatkan diri masing-masing, maka konflikpun tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu menurut Hobbes, kondisi manusia secara alami tidak ada yang namanya kepemilikan dan keadilan karena yang ada hanyalah perperangan, kekuatan, dan penipuan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dengan semakin kompleksnya persaingan yang terjadi, semakin meningkatkan keengganan manusia untuk sengsara dan mati. Sehingga pada akalnya, manusia saling berusaha untuk menghindari perperangan yang terjadi akibat benturan kepentingan dan kekuatan. Lalu sebagai suatu solusi, setiap anggota masyarakat saling membuat kesepakatan untuk melepaskan hak-hak mereka kemudia n disalurkan pada beberapa orang atau lembaga untuk dapat dijalankan dengan baik serta terhindar dari benturan. Dengan kondisi seperti itu, sekarang beberapa orang atau lembaga yang memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat untuk menciptakan serta menjaga keselamatan rakyat. Pada intinya Hobbes menyatakan kekuasaan yang kuat ialah kekuasaan yang berada pada satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyatnya. Dimana setelah rakyat memberikan hak-haknya, maka rakyat tidak dapat menarik hak tersebut kembali kecuali diberikan oleh penguasa. Dengan kondisi yang demikian, rakyat akan tertib karena takut dengan kekuasaan yang berada di luar kontrak.

2.4.2 Teori perjanjian menurut John Locke Berbeda dengan kondisi alamiah yang disebutkan oleh Hobbes, menurut John Locke manusia sudah terlahir dalam keadaan kodrati yang mampu hidup dengan manusia lain secara damai karena manusia mempunyai akal sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk dari pergaulan antar sesamanya. Namun , permasalahan pasti akan muncul dengan adanya salah satu manusia yang bertindak menyimpang dan mengacaukan pergaulan hidup tersebut. Seperti halnya Hobbes, akan terjadi kondisi tidak aman sepenuhnya karena pemegang kekuasaan belum tentu bisa menjaga keamanan. Lalu John Locke menjelaskan bagaimana cara agar manusia bisa keluar dari permasalahan ini dengan menciptakan kondisi artifiial ( buatan) dengan cara diadakannya kontrak sosial. Dimana dalam kontrak sosial Locke, pemegang kewenangan tidak diberikan sepenuhnya, melainkan hanya sebagian hak yang tidak sebatas hubungan konraktual, M.Isnan Affandi, “Teori Kontrak Sosial Thomas Hobbes dan John Locke Isnan” (on-line) tersedia di WWW: https://www.academia.edu/4652137/ Teori_Kontrak_Sosial_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke_Isnan (23 Desember 2019) 7

melainkan menyangkut hubungan kepercayaan. Dalam kontrak sosial ini, John Locke mulai memahami bahwa yang dibutuhkan manusia dalam menjalani hubungan hidup. Keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial Locke.8 Menurut Wijaya (2013), hak-hak yang terampas dari kehidupan manusia adalah hak untuk memiliki hidup, bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan oleh suatu pemerintahan harus melindungi hak-hak tersebut. Dalam Pactum Subectionis, tidak semua hak diserahkan kepada Raja, ada 3 hak (hak dasar / hak kodrat) yg tetap melekat padanya, yg justru harus dilindungi oleh Raja & dijamin dalam UUD: yaitu hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Karena teorinya tersebut, John Locke dianggap sebagai pendasar teori hak asasi manusia. Dalam kontrak sosial Locke terdapat beberapa sifat kontrak sosial yang disampaikan oleh John Locke. Pertama, prinsip dibalik menggerakan persetujuan masyarakat bukanlah rasa takut akan kehancuran, melainkan keinginan menghindari dari gangguan keadaan alamiah, kedua, individu tidak menyerahkan hak-hak substansial,melainkan hanya hak yang terkait dengan hukum alam, ketiga, hak diserahkan kepada komunitas, bukan individu tertentu.9

2.5

Implementasi Teori Perjanjian dalam Negara; Dalam kehidupan bernegara, pendapat Hobbes yang menyatakan bahwa kehidupan politik

rakyat hanya ditandai dengan kewajiban untuk taat dan tunduk pada penguasa, sementara penguasa akan bertindak tanpa memikirkan aspirasi dari rakyatnya sangat bertentangan dengan konsep dasar negara Indonesia

dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pendapat dan aspirasi

adalah hak setiap individu. Di lain sisi, pemikiran John Locke atas tiga pembagian kekuasaan memiliki ciri yang khas, seperti pemerintah berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, parlemen yang sangat vokal dalam berpolitik, dan rakyat yang tidak segan untuk melakukan kritik. Kewenangan dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh rakyat dan pelaksanaan pemerintah tanpa rakyat juga tidak berarti. Selain itu, John Locke juga bapak peletak dasar Hak Asasi Manusia, dimana inti dari teorinya ketika pemimpin negara diangkat dan dipercaya untuk berkuasa oleh rakyat, maka pemimpin tersebut juga harus mewujudkan dan melindungi kepentingan rakyatnya Daya Negeri Wijaya, “KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBES DAN JOHN LOCKE” (on-line) tersedia di WWW: KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBES DAN ...journal2.um.ac.id › index.php › jsph › article › download (22 Desember 2019). 8

M.Isnan Affandi, “Teori Kontrak Sosial Thomas Hobbes dan John Locke Isnan” (on-line) tersedia di WWW: https://www.academia.edu/4652137/ Teori_Kontrak_Sosial_Thomas_Hobbes_dan_John_Locke_Isnan (23 Desember 2019) 9

tanpa mengabaikan hak-hak dasar sebagai umat manusia. Teori John Locke yang paling sesuai dalam penerapan di Indonesia karena rakyatnya sangat menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia.10 Indonesia mengadopsi bentuk negara demokrasi, yaitu bentuk atau mekanisme kekuasaan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan warga negara ini berbentuk suara dalam pemilihan umum (pemilu) untuk menentukan para pemimpinnya. Adapun maksud dari demokrasi itu sendiri adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Dalam kaitannya dengan Indonesia, dapat dilihat dari landasan dan latar belakang berdirinya negara ini, dalam alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fitri Haryanti, “NUANSA KEHIDUPAN BERNEGARA DALAM TEORI KONTRAK SOSIAL (THEORY SOCIAL CONTRACT” (on-line) tersedia di WWW: https://www.academia.edu/ 12314090/ NUANSA_KEHIDUPAN_BERNEGARA_DALAM_TEORI_KONTRAK_SOSIAL_THEORY_S OCIAL_CONTRACT_ (23 Desember 2019) 10

BAB 3 PENUTUP 3.1

Kesimpulan; Teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke pada

dasarnya sama-sama menghasilkan keseimbangan dalam otoritas pemerintahan dan kewajiban dari rakyat. Dalam hal ini, Thomas Hobbes melihat manusia menjadi seri...