JURNAL _STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN PDF

Preview

Summary

STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (CITIZENSHIP STATUS BASED ON THE IMMIGRATION PERSPECTIVE) ADJI PRIYO UTOMO 2018.1334.01.01 TARUNA TINGKAT I PROGRAM STUDI HUKUM KEIMIGRASIAN POLITEKNIK IMIGRASI [email protected] ABSTRAK Status kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan s...

Description

Accelerat ing t he world's research.

JURNAL _STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN Adji Priyo Utomo Adji Priyo Utomo

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Polit ik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Bilal Dewansyah, SUSI HARIJANT I

Kedudukan anak akibat perceraian perkawinan campuran Dessy Nur Ist iqomah Polit ik Hukum Kewarganegaraan Ganda.pdf Gint a Monit a

STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (CITIZENSHIP STATUS BASED ON THE IMMIGRATION PERSPECTIVE)

ADJI PRIYO UTOMO 2018.1334.01.01 TARUNA TINGKAT I PROGRAM STUDI HUKUM KEIMIGRASIAN POLITEKNIK IMIGRASI [email protected] ABSTRAK Status kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi

dalam suatu negara,yang diakui oleh undang-undang atau

peraturan yang berlaku di negara tersebut. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Status kewarganegaraan erat kaitannya dengan perkawinan campuran dikarenakan hasil dari perkawinan campuran atau anak dari perkawinan campuran akan memilih status kewarganegaraan dari anak tersebut setelah berusia 18 tahun. Hal tesebut berpengaruh terhadap keimigrasian lebih tepatnya dalam hal pemberian dokumen perjalanan ataupun dokumen keimigrasian. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1). Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang

soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. Kata kunci : Status kewarganegaraan,perkawinan campuran,Dwi Kewarganegaraan ABSTRACT Citizenship status is the position of one's membership as a citizen to live and participate in a country, which is recognized by the laws or regulations that apply in that country. Citizens are citizens of a country determined by legislation. Citizenship is all matters relating to citizens. Citizenship is a procedure for foreigners to obtain Indonesian Citizenship through an application. Citizenship status is closely related to mixed marriages because the results of mixed marriages or mixed marriages children will choose the citizenship status of the child after 18 years of age. This matter influences immigration more precisely in the case of giving travel documents or immigration 4documents. According to Article 57 of the Marriage Law, what is meant by mixed marriage is marriage between two people who are subject to different laws in Indonesia, due to differences in citizenship and one of the parties with Indonesian citizenship. So, Marriage of an Indonesian citizen (WNI), with foreign citizens (WNA) is a mixed marriage. However, if the marriage is carried out between two Indonesian citizens of different religions, it is not a mixed marriage. Mixed marriages held in Indonesia are the legal basis for Law No. 1 of 1974 concerning marriage (article 59 paragraph 1). Article 60 of the Law states that mixed marriages cannot be implemented before it is proven that the marriage conditions determined by each party have been fulfilled. To prove that these conditions have been fulfilled and therefore there are no obstacles to carrying out mixed marriages then those who according to the law apply to their respective parties are authorized to record marriages, are given a statement that the conditions have been met. If the official concerned refuses to provide a certificate, then at the request of interest, the Court gives a decision in a courtesy manner and no further appeal can be asked about the matter of whether the refusal to provide the certificate is reasonable or not. If the Court decides that the rejection is groundless, then the decision is a substitute for that statement. A statement or decision to replace the information does not have the strength if the marriage is not held within 6 (six) months after the statement is given. Keywords: Citizenship status, mixed marriages, dual citizenship

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rakyat merupakan satu dari beberapa syarat penting dalam keberlangsungan sebuah negara, karena rakyat merupakan elemen penting yang membentuk negara. Rakyat memiliki pengertian yang berbeda dengan penduduk maupun warga negara meskipun memiliki konsep yang sama namun pada dasarnya sangat berbeda. Penduduk dibagi menjadi dua kategori yakni penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud dengan penduduk ialah seseorang yang berdomisili baik menetap maupun tinggal di dalam sebuah wilayah negara. Serta yang di katakan dengan bukan penduduk ialah seseorang yang berada di satu wilayah sebuah negara namun tidak memiliki tujuan untuk berdomisili baik menetap maupun tinggal di negara yang dimaksud dalam waktu yang lama. Warga negara terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu warga negara dan warga negara asing. Seseorang yang secara hukum dan legalitas merupakan anggota dari sebuah negara merupakan seorang warga negara. Serta pengertian warga negara asing ialah seseorang yang tinggal di suatu negara namun tak memiliki keterkaitan baik secara hukum dengan negara tersebut. 1 Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian, hukum dapat berada pada pola tingkah laku yang dapat dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disamping itu hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan perubahan dalam masyarakat.Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat yang modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Disini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk Wirawan, Aditya (2008) Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 1

mengarahkan tujuan-tujuan yang dikehendaki.menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, mendaptakan pola - pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen. Undang - undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat /a tool of social engineering.2 Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai- nilai yang dianut masyarakat, sebaliknya kurang efektif apabila materinya tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan nilai nilai yang dianut. Perkawinan antar bangsa tidak diatur secara luas di dalam Undang - undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dari itu perkawinan antar bangsa atau lebih sering disebut perkawinan capuran di atur dalam (1)tentang keimigrasian 3dan Undang undang No 12 Tahun 2006 4tentang Kewarganegaraan karena pada dasarnya perkawianan campuran tersebut juga terkait dengan ijin tinggal dan ststus kewarganegaraan orang asing. Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. 3) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. 4) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung,Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 35. 2 3 4

UU NO 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UU NO 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.5 Pada praktiknya ada kecenderungan yang memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (bipatride) atau sebaliknya, tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan rangkap ini disebabkan dianutnya asas yang berbeda di atara dua negara dalam menentukan kewarganegaraannya. Negara yang satu menggunakan asas ius sanguinis dan yang lain menggunakan asas ius soli. Bahkan dalam perkembangannya di kemudian hari, timbul pula kebutuhan baru berdasarkan pengalaman di berbagai negara bahwa kedua asas tersebut harus diubah dengan asas yang lain atau harus diterapkan secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya keadaan double-citizenship atau dwi-kewarganegaraan (bipatride) atau sebaliknya sama sekali berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride). Namun demikian, dalam praktik, ada pula negara yang justru menganut kedua- duanya karena pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan. Sistem inilah yang biasa dinamakn sebagai asas campuran. Asas yang dipakai bersifat campuran sehingga dapat menyebabkan apatride atau bipatride. Dalam hal demikian, yang ditoleransi biasanya adalah keadaan bipatride, yaitu dwi-kewarganegaraan. Di dunia dewasa ini cenderung semakin menyatu dan dengan dinamika pergaulan antarumat manusia yang semakin longgar dan dinamis, gejala kewarganegaraan ganda ini sangat mungkin akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Bahkan, boleh jadi, yang akan muncul dalam praktik, tidak saja masalah dwi-kewarganegaraan, tetapi mungkin jugamulti kewarganegaraan, terutama di kalangan kelompok orang yang kaya dan dapat hidup berpindah-pindah dengan sekehendak hatinya. Bagi mereka itu, tidak juga kerugian apa-apa bagi negara mana pun untuk membiarkan mereka memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu, asalkan yang bersangkutan tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan https://guruppkn.com/pengertian-statuskewarganegaraan 5

negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua negara modern di dunia dewasa ini dihadapkan pada persoalan kewarganegaraan ganda ini sebagai masalah yang riel. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Bahwa ia tetap ingin bertahan dengan ua kewarganegaraan, dapat saja tidak dipandang sebagai kerugian Negara. 6 B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut: 1.

Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia?

2.

Apa kaitannya status kewarganegaraan dan Imigrasi?

3.

implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?

C. METODE PENELITIAN Penelitian mengenai “Status kewarganegaraan.” merupakan Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris yaitu kenyataan adanya implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia sehingga perlu diketahui pelindungannya sesuai tujuan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian yaitu mengenai berlakunya hukum positif.7 Yaitu berlakunya perundang-undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang relevan dengan permasalahan kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan cara melakukan analisa/analisis terhadap data hukum dan hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara 6

Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm 392-393.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1999, hlm. 80. 7

konsepsional, sekaligus mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan/pelaksanaan serta pendaftaran kewarganegaraan. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau data pustaka, dalam wujud bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. 8Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) yakni studi terhadap dokumendokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan. 9Data yang diperoleh melalui penelitian pustaka selanjutnya dijadikan sebagai data penunjang sehingga akan terjawab sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dengan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Keseluruhan data yang relevan dengan tujuan penelitian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan abstraksi dan interpretasi yang mendalam, dengan mengacu pada teori-teori yang membangun kerangka pemikiran. Setiap proses ini dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian. Seluruh tahapan analisis ini menghasilkan rumusan yang tersusun dalam bentuk uraian yang deskriptif. Di dalam penelitian kualitatif, menekankan pada deskripsi secara alami atas fenomena yang dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. 10 D. LANDASAN TEORI Asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Hal ini penting agar seseorang mendapatkan perlindungan hukum dari negara, serta menerima hak dan kewajibannya. Ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundangan dari negara. Peraturan perundangan inilah yang kemudian Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 57 8

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 117.

9

Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 101.

10

dijadikan asas untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang. Setiap warga negara memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan umum, dan (2) asas kewarganegaraan khusus. 11Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu sebagai berikut:12 1. Asas kelahiran (Ius Soli) adalah penentuan status kewarganegraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja. Hal tersebut sebagai suatu anggapan bahwa jika seseorang lahir di suatu wilayah negara, otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. 2. Asas keturunan (Ius Sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Mengenai soal kewarganegaraan, masing-masing negara menganut asas yang menguntungkan, dan lainnya adalah campuran dari kedua asas itu. Asas campuran adalah asas yang menentukan kewarganegaraan lebih dari satu atau asas tersebut sekaligus diperlakukan. Karena masing-masing menganut asas yang menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka perbedaaan asas ini tidak jarang membawa kesulitan-kesulitan dalam hubungan Internasional. Kesulitan-kesulitan ini dapat membawa akibat seorang memperoleh kewarganegaraan lebih dari

Srijanti, A. Rahman H.I dan Purwanto, op.cit, hlm. 68-69.

11

Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 58. 12

satu (dwikewarganegaraan13) dan seorang menjadi tidak berkewenangan sama sekali (apatride).14 Dalam problem status kewarganegaraan seseorang terjadi apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi sebagai berikut:15

1. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut ius sanguinis.

2. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan, apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut ius sanguinis, sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut ius soli.

3. Multipatride, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

Untuk memecahkan problem kewarganegaraan di atas, setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4), bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh karena itu negara Indonesia melalui UndangUndang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan http://kjri-perth.org.au/index.php/indonesiancitizen/dwi-kewarganegaraan/ 13

Moh. Kusnadi & Bintan R. Saragih, op.cit., hlm. 110-111.

14

Syahrial Syarbaini, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 262-263.

15

Indonesia adalah; 1) karena kelahiran, 2) karena pengangkatan, 3) karena dikabulkan permohonan, 4) karena pewarganegaraan, 5) karena perkawinan, 5) karena turut ayah dan ibu, dan 7) karena pernyataan.

Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006, dimana ada delapan cara memperoleh kewarganegaraan yang tercantum dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006, meliputi: a). telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b). pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; c). sehat jasmani dan rohani; d). dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e). tidak pernah dijatuhi pidana k...