Kamus ATR-BPN_e-book.pdf PDF

Preview

Summary

KAMUS AGRARIA dan TATA RUANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Pasal 1 (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai d...

Description

KAMUS AGRARIA dan TATA RUANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Pasal 1 (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KAMUS

AGRARIA dan TATA RUANG

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 2017

KAMUS AGRARIA DAN TATA RUANG

copyright© KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110 Cetakan Pertama – November 2017 Penata Letak & Desain Sampul: Panjibudi ISBN: 978-602-72674-8-0 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta. Pracetak oleh: Tim Pohon Cahaya Dicetak oleh: Percetakan Pohon Cahaya

v

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya sehingga integrasi Kamus Agraria dan Tata Ruang ini dapat selesai dilaksanakan. Kamus Agraria dan Tata Ruang ini sejalan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum bergabung dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional. Kamus ini merupakan penggabungan dari dua kamus, yaitu: Kamus Pertanahan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2013 dan Kamus Penataan Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2009. Definisi yang digunakan pada Kamus Pertanahan dan Kamus Penataan Ruang tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku saat kamus tersebut disusun. Dari kedua Kamus ini terdapat beberapa istilah yang sama, sehingga dilakukan penyesuaian dan dilakukan pengeditan tanpa mengubah makna dari definisinya.

Kamus Agraria dan Tata Ruang

vi

Harapan kami, Kamus Agraria dan Tata Ruang ini dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami arti istilah-istilah agraria dan tata ruang di dalam satu buku. Untuk proses penyempurnaannya kelak kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga kamus ini dapat bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya serta seluruh pembaca pada umumnya.

Jakarta, 1 November 2017 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kamus Agraria dan Tata Ruang

vii

TIM INTEGRASI DAN PEMBARUAN KAMUS AGRARIA DAN TATA RUANG 1. Pengarah : Ir. Izda Putra, MM Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Ir. Firman Mulia Hutapea, MUM Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Editor

: Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng.Sc (Koordinator) Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bernadus Wijanarko, A.Ptnh., MM Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Nuki Harniati, ST., MT Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Perencanaan Tata Ruang M. Shafik Ananta Inuman, ST., MUM Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

3. Tim Teknis : Ika Dini Haryanti, S.Kom Halim Kuswoyo, S.SiT Tikki Mahayanti, ST., M.Eng Garika Ujianik Pristiwati, ST., M.Sc Jauhari Thonthowi, S.Si Aulia Latif, ST., MSISc

Kamus Agraria dan Tata Ruang

viii

TIM PENYUSUN KAMUS PERTANAHAN 1. Pengarah : Iwan Taruna Isa 2. Penyunting : Dr.Aslan Noor SH.,MH.,CN Sri Umawati, SH 3. Tim Penyusun : Trie Sakti, SH.,CN.,MH Eri Khaeruman Khuluki, SP Arief Ramasiwi Gayuh P, SH MeliaYusri, SP

TIM PENYUSUN KAMUS PENATAAN RUANG : Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc. Dirjen. Penataan Ruang, Dep. PU

1. Pengarah

Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, M.Eng. Sekretaris Ditjen. Penataan Ruang, Dep. PU Ir. Iman Soedrajat, MPM Dir. Penataan Ruang Nasional, Dirjen. Penataan Ruang, Dep. PU 2. Tim Teknis

: Ir. Maman Djumantri, M.Si. Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Agus Sutanto, ST., M.Sc. Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Melanthon Sitinjak, ST. Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Nuki Harniati, ST., MT. Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU

Kamus Agraria dan Tata Ruang

ix Ir. Aria Indra Purnama, MUM. Direktorat Penataan Ruang Wilayah III Reny Windyawati, ST., M.Sc. Direktorat Penataan Ruang Wilayah II Drs. Bagus Subandriyanto Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Dra. Tatty Rachmawaty Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Tikki Mahayanti, ST. Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU Ir. Renyansih Widyaiswara, Dep. PU Ir. Soenkarno Widyaiswara, Dep. PU Ir. Abdul Halim Salam, M.Trans. Ikatan Ahli Perencana (IAP) Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum. Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Bahasa, Depdiknas Eba Suhaebah, M.Hum. Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Bahasa, Depdiknas Dr. Rudy Parluhutan Tambunan, MS. Ahli Perencanaan dan Keruangan Perkotaan Bambang Subagyo, M.Si. Ahli Komunikasi Benyamin Abubakar, S.S, MPd Ahli Sastra

Kamus Agraria dan Tata Ruang

x 3. Tim Pelaksana : Ir. Ario Pamungkas, M.Sc. Harian Ahli Desain Grafis Teguh Widodo, SH. Ahli Hukum Irene Sondang Fitrinitia, S.Si Editor Yuda Azhar Djauhari, S.AP Editor

Kamus Agraria dan Tata Ruang

1

A abisal bagian dasar laut dengan kedalaman lebih dari 4.000 m sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dasar laut; di daerah ini suhu air berkisar 0,3 oC di sekitar laut pada lintang 20o LS, sedangkan di daerah ekuator berkisar 0,7 oC, dan tumbuhan tidak dapat hidup, tetapi kehidupan fauna masih ada ablasi 1 berpindahnya butiran-butiran batuan oleh em­ busan angin; 2 hilangnya lapisan permukaan meteorit dan tektit selama perjalanan bumi abrasi Proses atau peristiwa penggerusan oleh gesekan atau gerakan ombak air sungai atau laut, air hujan, hujan es, atau angin. absis Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu horizontal pada bidang datar. absolute rechten onpersoonlijke rechten Kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu. acat causa Di dalam sidang pengadilan ditemukan adanya cacat kausa yang dilarang oleh hukum dan kesusilaan, sehingga oleh pengadilan hak kepemilikannya dibatalkan. acquisitieve verjaring Cara untuk memperoleh hak-hak kebendaan seperti hak milik. acta van transport Suatu akta bilateral yang dibuat dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak dapat diganti dengan suatu keputusan pengadilan acte partij Akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum dengan inisiatif para pihak sendiri dan dengan bantuan jasa pejabat umum.

Kamus Agraria dan Tata Ruang

2

ada keadaan darurat keadaan darurat keadaan kritis, tidak menentu; memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa pengadaan peta wilayah kegiatan yang meliputi peng­ umpulan data, pengolahan data, dan penggambaran data dalam bentuk peta wilayah pengadaan tanah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut adat Aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 ; 56). adat istiadat tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan yang kuat terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat adiabatik perubahan yang berlangsung dalam tekanan dan temperatur udara tanpa ada penambahan atau pengurangan panas; pada proses adiabatis udara akan menjadi dingin apabila mengembang dan akan menjadi panas apabila tekanan bertambah (adiabatic) adjustment Penyesuaian data ukur terhadap sistem koordinat proyeksi. administrasi pemerintahan administrasi yang berhu­ bungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi penetapan tujuan dan penetapan penyelenggaraan pembinaan organisasi pemerintahan administrasi perencanaan 1 administrasi yang mengatur penyelenggaraan perencanaan tata ruang serta realisasi rencana tersebut; administrasi ini merupakan Kamus Agraria dan Tata Ruang

3

proses dan prosedur yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang terkait dalam wilayah perencanaan; 2 administrasi yang diperlukan untuk mengefektifkan atau mengimplementasikan perencanaan (planning administration) administrasi pertanahan (land administration) Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijaksanaan menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah dan hak-hak atas tanah dengan tujuan untuk menjamian kepastian hukum dan tertib pertanahan (pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah). aerasi proses penambahan oksigen ke dalam air dengan cara memancarkan air atau melewatkan gelembung udara ke dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen aerologic ilmu mengenai atmosfer bagian atas aforestrasi konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui penanaman dengan jenis tanaman asli (native) atau dari luar (introduce), bertujuan untuk mengendalikan pasir dan bukit pasir yang berpindahpindah, melindungi sumber air, dan sebagainya, biasa disebut penghijauan; menurut Marrakech Accord (2001), kegiatan penghijauan dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan hutan aglomerasi 1 gabungan; kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan; tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan Kamus Agraria dan Tata Ruang

4

tertentu, aglomerasi dapat berupa kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan lain-lain (yang dapat tumbuh melewati batas administrasi kawasan masingmasing, sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna); 2 pencampuran penduduk dengan latar belakang berbeda (lih. Gambar 01) (aglomeration)

Gambar 01. aglomeration

Kamus Agraria dan Tata Ruang

5

agradasi proses pembentukan permukaan tanah dengan cara menambahkan bahan-bahan endapan atau deposit agradasi sungai peninggian dasar sungai akibat pengendapan agraria Urusan tanah, lingkungan, dan segala yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, krikil, tambang, sedangkan yang di atas tanah dapat berupa tanaman, bangunan. agrarische eigendom Hak eigendom yang diberikan kepada penduduk pribumi (Indonesia), yang memiliki hak milik atas tanah menurut hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht/ tanah yasan). agrarische wet Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial. agribisnis Suatu sistem kegiatan usaha ekonomi pertanian yang berorientasi usaha dengan menerapkan prinsipprinsip ekonomi, kelayakan usaha, efisiensi dan efektifitas pada setiap sub sistem kegiatan didalamnya mulai dari penyedia sarana input (agroinput), proses budidaya, pengolahan hasil serta pemasaran hingga diperoleh produktivitas, nilai tambah dan keuntungan optimal. agroforestry Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam dalam lahan yang sama. agroindustri industri di bidang pertanian; industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa pemasarannya

Kamus Agraria dan Tata Ruang

6

agunan bank Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. agunan pokok Barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barangbarang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan. agunan tambahan Barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang ditambah dengan agunan. ahli waris Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ahli waris dalam hukum islam Mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kadung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak lailaki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu, (5) nenek (ibu dari bapak), (6) Kamus Agraria dan Tata Ruang

7

saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri), (10) perempuan yang memerdekakan budak. aided selfhelp housing (ing) pembangunan perumahan air -air artesis air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, di antara dua lapisan kedap air; sinonim air tanah dalam air baku air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum air bersih domestik pelayanan air bersih bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga, seperti air minum, memasak, mencuci, dan mandi air bersih nondomestik pelayanan air bersih bagi penduduk di luar lingkungan perumahan yang tidak terbatas pada keperluan rumah tangga, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, dan kebakaran air freatis air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah (berada pada akuifer bebas atau akuifer teratas pada lapisan tanah), yang berasal dari peresapan air hujan dan sebagainya; air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya; pada musim kemarau jumlah air freatis berkurang, sebaliknya pada musim hujan jumlah air freatis akan bertambah; air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air; sinonim air tanah dangkal air limbah 1 air buangan yang berasal dari rumah tangga, termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman; 2 cairan atau limbah yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial (industri) yang terbawa air bersama air permukaan, air hujan, atau infiltrasi air tanah yang dapat menimbulkan pencemaran; 3 semua Kamus Agraria dan Tata Ruang

8

jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia air limbah domestik air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama air limbah non domestik air kotor, termasuk limbahnya, yang sumbernya berasal selain dari manusia, seperti industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik) dan air limbah rumah sakit yang tidak bersifat seperti air limbah domestik air lindi cairan yang keluar dari sampah hasil dari dekomposisi yang bercampur dengan air hujan yang berpotensi mencemari lingkungan; sinonim cairan sampah(leacheate) air permukaan sumber air yang terdapat di permukaan tanah, seperti sungai, waduk, dan bendungan yang merupakan tampungan air hujan air tanah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah air tanah dalam: lihat air artesis air tanah dangkal: lihat air freatis air tanah rendah: air tanah yang pada musim hujan kedalamannya kurang dari 1,20 meter dari permukaan tanah air baku air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum air tanah Air di dalam tanah yang menjadi sumber air untuk menunjang kehidupan di atasnya. ajudikasi kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai Kamus Agraria dan Tata Ruang

9

satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya; adjukasi dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 1997 (pasal 1, no. 8, dan 9); adjudikasi dibedakan menjadi pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadis akreditasi pengakuan oleh suatu jawatan (misal Komite Akreditasi Nasional/KAN) tentang adanya wewenang lembaga atau laboratorium untuk melaksanakan sertifikasi akses 1 alur atau jalan masuk yang menghubungkan dua atau lebih tempat atau kegiatan; 2 hubungan atau jangkauan (access) akses reform Proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomipolitik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. akses reform Proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti: partisipasi kegiatan-kegiatan ekonomi, modal, pasar, teknologi, jalan, saluran pengariran, penyediaan bibit/benih, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. akta Surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya Kamus Agraria dan Tata Ruang

10

sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada ak...