KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI PDF

Preview

Summary

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Makro Ekonomi Disusun oleh: Nama : Nida Usanah Prodi : Pendidikan Akuntansi B NIM : 7101413170 JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan ...

Description

Accelerat ing t he world's research.

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI nida Usanah

Related papers Kebijakan fiskal dan kebijakan monet er Anugrah yuli Dwi

Makalah Kebijakan Ekonomi di Indonesia Muhammad Hart ono Kelas 10 Ekonomi 1 Sri nur mulyani fani ramdani

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Makro Ekonomi Disusun oleh: Nama : Nida Usanah Prodi : Pendidikan Akuntansi B NIM

: 7101413170

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015

KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan peramalan kondisi dimasa depan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh pada sistem perekonomian di Indonesia. Tahun 2015 kuartal II-IV Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi perekonomian akan lebih baik dari kuartal sebelumnya, ia yakin jika terus dilakukan reformasi struktural dan spending anggaran secara baik dengan kualitas yang baik, didukung pemdapemda yang bisa bekerja sama untuk melakukan realisasi anggaran dan realisasi perizinan, termasuk izin pembebasan lahan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi masih bisa dikisaran 5,4 persen-5,8 persen. Diatas merupakan ramalan atau prediksi, tercapai atau tidaknya bergantung pada kebijakan makro yang diterapkan pemerintah. Jenis-Jenis Kebijakan Makro : Untuk mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa jenis kebijakan yang harus dijalankan oleh suatu negara, antara lain:. 1.

Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat

perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara, agar memengaruhi pengeluaran

agregat

dalam

perekonomian

atau

memengaruhi

jalannya

perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan sebagainya.

2. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga (memengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga rendah, maka pengusaha akan menambah modalnya (investasinya). Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka pengusaha akan mengurangi modalnya (investasinya) dan cenderung untuk memperbanyak tabungan.

3. Kebijakan Segi Permintaan Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan.

Selain melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat produktif dan mampu menghasilkan produk unggul untuk bersaing di nasional ataupun internasional.

Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Hal ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.

Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro

1. Peningkatan Kesempatan Kerja (employment) Artinya suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat. 2. Peningkatan Kapasitas Produksi Nasional

Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara 3. Tingkat Pendapatan Nasional Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. 4. Neraca Pembayaran Luar Negeri Artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit, dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 5.

Kestabilan Keadaan Perekonomian

Kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang berlaku di pasar. 6. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, kegiatan perekonomian juga akan meningkat dalam jangka panjang. 7.

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh suatu negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan dapat tercapai. 8. Tingkat Inflasi

Kenaikan harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Tantangan Ke Depan Tantangan bagi negara-negara berkembang, merupakan Indonesia adalah mendorong potensi-potensi yang ada untuk mengejar kesenjangan produktivitas dengan negara maju dan memastikan kecukupan dan efisiensi investasi infrastruktur. Dalam kerangka kerjasama internasional, koordinasi kebijakan dan collective action diperlukan untuk meningkatkan output dan menurunkan resiko global melalui pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berimbang. Penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar negara akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka menengah yang lebih stabil dan tahan terhadap goncangan krisis yang mungkin terjadi lagi. Simulasi yang dilakukan IMF menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pasar barang dan tenaga kerja, serta kebijakan rebalancing di negara-negara surplus-defisit utama, akan menaikkan GDP global sebesar 2,25 triliun dolar pada tahun 2018 (IMF, 2014). Indonesia dapat memainkan peranan aktif dengan serangkain kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis dengan prioritas kebijakan tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi nasional. Misalnya, dalam bidang investasi pemerintah memberikan kebijakan insentif fiskal untuk kegiatan di bidang usaha tertentu dan yang berada di daerah tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan memberikan fasilitas bebas PPnBM untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) melalui Peraturan Pemerintah No. 41/2013. Dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan karyawan, pemerintah memberikan beragam fasilitas perpajakan seperti insentif pajak untuk bidang usaha padat karya, dan peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping itu, untuk usaha kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Milyar diterapkan PPh sebesar 1% dari omset penjualan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong para pengusaha sektor informal beralih ke sektor formal sehingga

memiliki akses yang lebih mudah dalam bidang investasi dan layanan jasa keuangan dan perbankan. Untuk itu, kredibilitas negara Indonesia di mata internasional akan semakin meningkat melalui kontribusi ekonomi yang diberikan baik secara domestik maupun global. Referensi: http://joss.today/read/23073-Arena http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/prioritas-kebijakan-makroekonomi-dalampercepatan-pertumbuhan-ekonomi-global http://ssbelajar.blogspot.com/2013/03/kebijakan-ekonomi-makro.html...