KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DOCX

Title	KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Author	Ryan Kusnaidy
Pages	8
File Size	27 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	848
Total Views	899

Summary

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan H...

Description

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".1 1. Elemen-Elemen Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986, jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut:2 1. Penetapan tertulis; 2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4. Bersifat konkret, individual dan final; 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Elemen-elemen tersebut bersifat komulatif, artinya untukdapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakandi Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elementersebut.3 Unsur ini menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 harus merupakan penetapan tertulis. Penjelasan pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa "istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukalah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebaliknya". Keputusan Tata Usaha Negara harus dalam bentuk tertulis dikarenakan untuk memudahkan bagi pembuktian. Dari penjelasan Pasal 1 angka 3 dapat diketahui bahwa bentuk formal suatu penetapan tertulis tidak menjadi syarat mutlak agar suatu penetapan tertulis dapat disebut atau termasuk Keputusan tata Usaha Negara. Oleh karena bentuk formal dari suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjadi syarat mutlak agar penetapan tertulis tersebut dapat disebut atau termasuk Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafka, 2008, hlm. 17. 2 Ibid, hlm. 18 3 Ujang Abdullah, pdf, disampaikan "Diklat Calon Hakim Angkatan IV Mahkamah Agung RI Tahun 2009", di PUSDIKLAT MA RI, Ciawi, Bogor, tanggal 7 Juli 2009....