KESEHATAN DAN RAHASIA BANK PDF

Preview

Summary

KESEHATAN DAN RAHASIA BANK MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas kelompok matakuliah Ilmu Perbankan Dosen Pengampu: Wiwiek Kusumaning Asmoro, MM Disusun Oleh: Kelompok VIII / II F 1. Yuni Nur Azizah (931312816) 2. Rizka Yanuar Putri (931315716) 3. Mu‟azirotul Ummati R.P. (931322216) 4. Hayu Wijayanti...

Description

KESEHATAN DAN RAHASIA BANK MAKALAH Disusun untuk memenuhi tugas kelompok matakuliah Ilmu Perbankan Dosen Pengampu: Wiwiek Kusumaning Asmoro, MM

Disusun Oleh: Kelompok VIII / II F 1. Yuni Nur Azizah

(931312816)

2. Rizka Yanuar Putri

(931315716)

3. Mu‟azirotul Ummati R.P.

(931322216)

4. Hayu Wijayanti

(931325316)

Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri 2017

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena izin dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “KESEHATAN DAN RAHASIA BANK” ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Makalah ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas kelompok matakuliah “ILMU PERBANKAN”. Penulisan makalah ini bertujuan untuk membahas mengenai kesehatan dan rahasia bank, mulai dari pengertiannya hingga sangsi atas pelanggaran aturan rahasia bank. Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pembuatan makalah ini. Semoga mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa, Amiin Yaa Robbal „Alamiin.

Kediri,

April 2017

Kelompok VIII

iii

DAFTAR ISI

………………………………………………………

ii

Daftar isi

………………………………………………………………

iii

BAB I

PENDAHULUAN

………………………………………

1

A. Latar Belakang

………………………………………

1

B. Rumusan Masalah………………………………………

2

………………………………………………

2

………………………………………

3

………………………

3

B. Aturan Kesehatan Bank ………………………………

4

C. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

………………

7

D. Tujuan Penerapan Kerahasiaan Bank

………………

9

Kata pengantar

C. Tujuan BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kesehatan Bank

E. Dasar Hukum Kerahasiaan Bank ………………………

10

………………

11

G. Sangsi atas Pelanggaran Aturan Rahasia Bank ………

11

………………………………………………

13

………………………………………

13

………………………………………………

14

………………………………………………

15

F. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran Daftar Pustaka

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dikarenakan kegiatan dunia perbankan

adalah mengelola uang

masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar terjaga dengan aman dan masyarakat menjadi nyaman dan tenang. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan uang dan hal-hal lain dari nasabahnya. Perbankan juga harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta penjelasannya secara berkala dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan dan telah pula diaudit oleh akuntan publik. Hal tersebut bertujuan agar pengawas (Bank Indonesia) dapat menilai kondisi suatu bank. Jika kondisi dari suatu bank dikatakan sehat maka akan memberi manfaat bagi semua pihak, yaitu pada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank tersebut telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank yang diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan tersebut dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatan dari suatu bank dan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

2

B. Rumusan Masalah 1.

Apa yang dimaksud dari kesehatan bank?

2.

Bagaimana aturan-aturan dari kesehatan bank?

3.

Bagaimana tindak lanjut dari adanya pelanggaran atas aturan kesehatan bank?

4.

Apa tujuan dari penerapan kerahasiaan bank?

5.

Apakah dasar hukum dari kerahasiaan bank?

6.

Bagaimana pengecualian terhadap rahasia bank?

7.

Bagaimana sangsi atas pelanggaran aturan rahasia bank?

C. Tujuan

1.

Mendeskripsikan pengertian dari kesehatan bank.

2.

Mengetahui dan memahami secara menyeluruh aturan-aturan kesehatan bank.

3.

Mengetahui sangsi yang akan diperoleh jika melanggar aturan kesehatan bank.

4.

Menjelaskan tujuan dari penerapan kerahasiaan bank.

5.

Memaparkan dasar-dasar hukum kerahasiaan bank.

6.

Menjelaskan tentang pengecualian terhadap rahasia.

7.

Mengetahui sangsi atas pelanggaran aturan rahasia bank.

3

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kesehatan Bank Sebagaimana layaknya manusia, di mana kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya.1 Jadi, kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bank yang sehat memberi manfaat pada semua pihak, yaitu pada pemilik bank, pengelola bank, masyarakat yang menggunakan jasa bank, masyarakat umum, bank sentral, dan pemerintah.2 Jadi, Bank yang sehat selalu mengalami pertumbuhan yang baik sehingga dapat menghasilkan banyak manfaat bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank yang diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan tersebut dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatan dari suatu bank dan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

1

Kasmir, BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 44. 2 Wayan Sudirman, MANAJEMEN PERBANKAN (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 107.

4

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tepapi, bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.3 Dengan demikian dapat diketahui kondisi dari suatu bank yang beroperasi untuk masyarakat di Indonesia.

B. Aturan Kesehatan Bank Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa: 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukuan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 2. Dalam memberikan kredit bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. 3. Bank wajib menyampaikan kepada BI, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI. 4. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib

memberikan

bantuan

yang

diperlukan

dalam

rangka

memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. 3

Kasmir, DASAR-DASAR PERBANKAN (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 46-47.

5

5. BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secra berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 6. Bank wajib menyampaikan kepada BI neraca perhitungan, laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aturan kesehatan bank telah diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana. Sesuai surat edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan dan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk menetahui kondisi kesehatannya. Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, BI merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank agar perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMELS (capital, assets, management, earning, liquidity, dan sensitivity).

6

Berikut ini aspek yang dinilai dalam analisis CAMELS, yaitu:4 1.

Aspek Permodalan (Capital) Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Peilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequaci Ratio) yang telah ditetapkan BI.

2.

Aspek Kualitas Aset (Assets) Yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada bank Indonesia.

3.

Aspek Kualitas Manajemen (Management) Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

4.

Aspek Rentabilitas (Earning) Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian ini juga dilakukan dengan: a) Rasio laba terhadap total aset (ROA). b) Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

4

Kasmir, BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 44-46.

7

5.

Aspek Likuiditas (Liquidity) Suatu bank dapat dikatakan liquid jika bank yang bersangkutan mampu membayar semua utang-utangnya terutama simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi: a) Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva. b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank, seperti KLBI, tabungan, giro, deposito, dan lain-lain.

6.

Aspek Sensitivitas (Sensitivity) Aspek ini mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak bulan Mei 2004. Seperti kita ketahui dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus memperhatikan dua unsur, yaitu: tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Di samping dengan penilaian analisis CAMELS, kesehatan bank juga

dipengaruhi hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap: 1.

Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan pelaksanaan Kredit Ekspor.

2.

Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit.

3.

Anggaran Posisi Devisa Neto.

C. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan UU Nomor 10

8

tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: 1. Pemegang saham menambah modal. 2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. 3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. 4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. 5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. 6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. 7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR RI dapat membetuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada badan yang dimaksud. Atas permintaan badan khusus, bank dan program penyehatan dan pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan dari bank yang dimaksud badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.5

5

https://catars.woedpress.com/2012/04/09, diakses pada tanggal 24 April 2017, pukul 15.30 WIB.

9

D. Tujuan Penerapan Kerahasiaan Bank Secara umum, tujuan dari penerapan kerahasiaan bank adalah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank.6 Jika kerahasiaan yang dimiliki oleh nasabah tidak terjaga dalam operasional yang dilakukan bank maka suatu bank akan kehilangan sebuah kepercayaan dari masyarakat perihal penerapan kerahasiaan bank untuk menjaga informasi pribadi seorang nasabah. Berbagai sumber hukum dan perundang-undangan perbankan baik yang dahulu pernah berlaku maupun yang sekarang berlaku, mengatur perihal Rahasia Bank seperti dalam UU Nomor 14 tahun 1967 pasal 36 yang menjelaskan tentang pengaturan persoalan rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Pasal 36 tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang-orang hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank apabila dari bank ada sebuah jaminan, bahwa pengawasan tidak akan disalahgunakan. Dengan adanya pasal tersebut memberi ketegasan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Walaupun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan.

6

Staffnew.uny.ac.id, diakses pada tanggal 24 April 2017, pukul 16.45 WIB.

10

E. Dasar Hukum Kerahasiaan Bank Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, secara tersendiri telah memberikan rumusannya mengenai rahasia bank bahwa, “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiaakan”. Sementara itu, arti dari rahasia bank berubah lagi menurut UU Nomor 10 tahun 1998, yang memberikan rumusan bahwa, “rahasia bank adalah segala sesuatu

yang

berhubungan

dengan

keterangan

mengenai

nasabah

penyimpanan dan simpanannya”. Dengan demikian, pengertian dari rahasia bank akan semakin berubah apabila dibandingkan dengan beberapa pengertian yang tercantum di dalam perundang-undangan perbankan sebelumnya. Penekanan pada segala sesuatu tentang nasabah penyimpanan dan simpanannya terdapat dalam UU Nomor 10 tahun 1998, tentunya harus merujuk kembali pengertian nasabah dan nasabah penyimpan, yang menurut UU tersebut dirumuskan bahwa, “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. UU Nomor 10 tahun1998 tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa, “nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Selain sebagai dasar hukum yang menjelaskan pengertian dari masing-masing pihak yang terkait dalam kegiatan perbankan, UU Nomor 10 tahun 1998 juga membedakan antara nasabah peyimpan dengan nasabah debitur, yang masing-masing dirumuskan bahwa, “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Berikutnya dirumuskan bahwa, “nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

11

F. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank Pengecualian terhadap rahasia bank bisa terjadi dalam kasus tertentu. Rahasia bank akan gugur apabila kondisi:7 1. Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis

kepada

bank

agar

memberikan

keterangan

dan

memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada p...