Laporan Analisis Kebutuhan Diklat Imigrasi PDF

Preview

Summary

LAPORAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT IMIGRASI Disusun Oleh: Muh. Khamdan Wiharyani Eka Ari Wibawa Haidan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2012 Mk /wi 0 DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR ................................................................... i EXECUTI...

Description

LAPORAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT IMIGRASI

Disusun Oleh: Muh. Khamdan Wiharyani Eka Ari Wibawa

Haidan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2012

Mk /wi 0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... EXECUTIVE SUMMARY ………………………………………….. DAFTAR ISI ................................................................................ BAB I

halaman i iv xiii

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D. E. F.

Latar Belakang .................................................. Permasalahan ................................................... Tujuan Penelitian .............................................. Model Penelitian ............................................... Metode Penelitian ............................................. Tahapan Pelaksanaan Penelitian .....................

1 3 4 5 6 8

TEORI ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT A. Pengembangan Sumber Daya Manusia ........... B. Konsep Pendidikan dan Pelatihan .................... C. Konsep Analisis Kebutuhan Diklat .................... D. Kerangka Berpikir Analisis Kebutuhan Diklat Keimigrasian ....................................................

9 9 16 18

BAB III

STANDAR KOMPETENSI BIDANG IMIGRASI .. A. Konsep Standar Kompetensi Kerja ........... B. Penyusunan Kompetensi Kerja bidang keimigrasian C. Standar Kompetensi Kerja Keimigrasian ....................

23 23 26 28

BAB IV

HASIL ANALISIS DATA A. Analisis Kesenjangan Kompetensi .................... B. Identifikasi Kebutuhan Diklat ............................. C. Kurikulum Diklat ..................................................

32 32 36 46

BAB II

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan ........................................................ B. Rekomendasi .................................................... DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………... LAMPIRAN …………………………………………………………..

22

84 84 85 88 89

Mk /wi 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan nasional bidang hukum dan HAM diarahkan pada peningkatan pelayanan hukum sekaligus bantuan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Secara umum, pembangunan bidang hukum ditujukan bagi penyediaan peraturan perundang-undangan,

penguatan

hak asasi

manusia,

pemberian

kepastian

pelayanan publik, pengaturan lalu lintas kewarganegaraan internasional, dan peningkatan kompetensi SDM aparatur hukum dan HAM. Secara khusus, pembangunan lalu lintas kewarganegaraan internasional yang melibatkan imigrasi memiliki tujuan akhir untuk menjaga pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, pembangunan bidang imigrasi sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian hukum dan HAM harus dilaksanakan secara efisien dan optimal, sekaligus memperhatikan sisi-sisi pengembangan SDM untuk menjawab tantangan zaman yang semakin mengglobal. Untuk melaksanakan tujuan pengembangan keimigrasian tersebut, peran diklat aparatur memainkan posisi yang sangat krusial. Kajian di berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerintah di suatu negara di dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparaturnya. Oleh karena itu pemerintahan di berbagai negara memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kondisi SDM aparaturnya. Begitu pula halnya di Indonesia yang secara umum kondisi SDM aparaturnya masih memiliki berbagai kelemahan. Bahkan di Indonesia, kondisi SDM aparatur yang lemah tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis multidimensi. Hal ini diperkuat oleh data kuantitatif dan kualitatif sumber daya manusia aparatur pemerintah yang memperlihatkan masih belum sebandingnya antara tuntutan dan tantangan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah. Kesenjangan ini, tentunya berdampak cukup bermakna terhadap kinerja pemerintah. Mengingat kondisi tersebut maka pemerintah melakukan berbagai upaya bagi peningkatan

kompetensi

SDM

Aparatur.

Salah

satu

upaya

yang

sudah

diimplementasikan adalah melalui program pendidikan dan pelatihan, khususnya Mk /wi 2

diklat-diklat peningkatan kapasitas SDM Hukum dan HAM. Lembaga Administrasi Negara (2005) menetapkan bahwa Diklat adalah suatu proses “transformasi kualitas sumber daya manusia aparatur Negara” yang menyentuh empat dimensi utama, yaitu ; dimensi spiritual, intelektual, mental dan fisikal yang terarah pada perubahanperubahan mutu dari keempat dimensi sumber daya manusia aparatur pemerintah. Transformasi sebagaimana dimaksud, ditujukan pada terwujudnya sosok aparatur pemerintah yang memiliki jati diri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat yang dilandasi komitmen organisasional, integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas-tugas khususnya bidang keimigrasian, agar tujuan pembangunan hukum dan HAM terutama bidang imigrasi dapat tercapai. Selama ini, beberapa program diklat keimigrasian sudah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur keimigrasian. Pusat Pengembangan Teknis terutama telah menyelenggarakan berbagai diklat teknis dan fungsional bidang keimigrasian dengan tujuan akhir agar PNS yang bekerja pada Direktorat

Imigrasi

dan

UPT

Imigrasi

se-Indonesia

semakin

profesional

melaksanakan tugas-tugas keimigrasian. Namun demikian, program-program diklat keimigrasian tersebut masih dinilai belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan kompetensi SDM aparatur bidang keimigrasian. Berbagai kasus bidang imigrasi seperti paspor palsu, alih status kewarganegaraan, cegah tangkal imigrasi, dan pengawasan WNA di lingkungan NKRI merupakan contoh yang menunjukkan belum profesionalnya aparatur imigrasi di daerah. Salah satu penyebab yang sering dibahas adalah bahwa program kediklatan imigrasi tersebut belum dilandaskan pada kebutuhan riil baik kebutuhan individual maupun organisasi. Penyelenggaraan berbagai program diklat imigrasi belum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh PNS untuk melaksanakana tugas pembangunan imigrasi secara profesional. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM memandang perlu melakukan penelitian Analisis Kebutuhan Diklat Teknis Bidang Keimigrasian yang diarahkan untuk mengidentifikasi jenis dan jenjang diklat teknis bidang keimigrasian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi PNS UPT Imigrasi di daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada 7 (tujuh)

Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta dan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta.

Mk /wi 3

B. Pokok Permasalahan Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian analisis kebutuhan diklat (AKD) adalah belum teridentifikasinya kebutuhan diklat riil petugas imigrasi dalam melaksanakan program, tugas pokok, dan fungsi keimigrasian. Proses identifikasi ini diperlukan untuk menyesuaikan antara berbagai program diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dengan kebutuhan nyata para PNS di seluruh Indonesia, sehingga pelaksanaan diklat teknis imigrasi didasarkan kepada kebutuhan pengembangan SDM Hukum dan HAM bidang imigrasi.

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari analisis kebutuhan diklat teknis keimigrasian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat teknis keimigrasian dalam rangka meningkatkan kompetensi

para

pegawai negeri sipil

UPT

Imigrasi

agar

mereka

dapat

melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Dengan tersedianya suatu daftar diklat teknis keimigrasian, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM akan memiliki perencanaan pengembangan kompetensi PNS yang bekerja pada bidang imigrasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Sedangkan kegunaan dari penelitian analisis kebutuhan diklat bidang keimigrasian ini adalah : 1. Menganalisis tingkat kompetensi kerja bidang imigrasi yang dikuasai para pegawai negeri sipil daerah. 2. Mengidentifikasi kebutuhan diklat teknis imigrasi dan upaya non-diklat yang harus dilakukan agar pegawai negeri sipil daerah mampu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. 3. Membuat

rekomendasi

kebutuhan

diklat

teknis

keimigrasian

untuk

pengembangan kualitas SDM aparatur bidang imigrasi.

D. Model Penelitian Analisis kebutuhan diklat (AKD) memiliki peranan yang amat penting dalam menentukan efektitifas suatu diklat karena proses analisis kebutuhan ini akan menghasilkan daftar kebutuhan diklat. AKD bisa diibaratkan sebagai pondasi bagi suatu bangunan yang bernama pelatihan. Jika AKD-nya baik dan kuat, maka bangunan pelatihannya pun akan berdiri dengan kokoh. Untuk itu, berbagai Mk /wi 4

organisasi sebaiknya melakukan AKD yang efektif agar output dan outcome kegiatan pelatihan pun menjadi efektif. Dengan demikian, AKD yang efektif akan menjamin penyelenggaraan diklat yang efektif pula. Efektifitas program diklat ditandai dengan kemampuan program diklat tersebut untuk: Memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Membentuk kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Mencegah masalah yang mungkin muncul di masa datang Memberikan keuntungan bagi organisasi dan individu yang memerlukan. Para ahli pendidikan dan pelatihan sepakat bahwa AKD merujuk pada kegiatan yang sistematis untuk mengetahui kesenjangan antara kompetensi aktual pegawai dengan kompetensi standar sehingga dapat ditentukan apakah diperlukan suatu penyelenggaraan jenis diklat tertentu. Oleh karenanya, AKD dianggap sebagai proses untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang sebenarnya (actual condition) dengan kondisi yang diinginkan (ideal condition) yang menyangkut kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap, sehingga dapat diputuskan apakah memerlukan program diklat atau tidak. Secara operasional, penetapan kebutuhan diklat dimaksud perlu diketahui pada ruang lingkup mana dan tingkatan apa diklat itu dibutuhkan. Setidaknya terdapat 3 tingkatan peningkatan kompetensi, yaitu: a. Kebutuhan pada Level Organisasi; Pada level ini, pelatihan dimaksudkan untuk mengetahui dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang secara umum dihadapi dan dialami oleh organisasi. Dengan kata lain, diklat yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau akan dihadapi oleh organisasi. b. Kebutuhan pada Level Pekerjaan; Pada tahap ini, kebutuhan diklat dimaksudkan untuk menyiapkan para pegawai melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap perilaku agar dapat melaksanakan berbagai tugas pekerjaan tertentu yang harus dilakukan. c. Kebutuhan pada Level Individu; Pada tahapan ini, diklat dimaksudkan untuk menetapkan siapa yang membutuhkan diklat dan jenis diklat apa yang perlu diberikan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Mk /wi 5

Berdasarkan

teori

di

atas,

penelitian

AKD

bidang

keimigrasian ini

menggunakan kerangka pemikiran yang kerangka acuan pelaksanaan analisis kebutuhan diklat ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Kebutuhan Diklat Bidang Keimigrasian

Upaya Manajemen

Proses Identifikasi kesenjangan kinerja dan kompetensi aktual dan standar Bid. Keimigrasian

Penyelenggaraan Diklat

Merencanakan AKD

Lingkungan Stratejik

Standar Kompetensi Bid Keimigrasian

Kebutuhan kompetensi: 1. Organisasi 2. Pekerjaan 3. Individu

Memilih Teknik Pengumnpulan data

Mengumpulkan data

Menganalisis data

Penetapan Kebutuhan Non Diklat

Penentuan kebutuhan kompetensi: 1. Organisasi 2. Pekerjaan 3. Individu

Penetapan Kebutuhan jenis dan jenjang Diklat Keimigrasian

E. Metode Penelitian Analisis Kebutuhan

Diklat

ini

menggunakan

metode

deskriptif

yang

menggambarkan kondisi atau keadaan kompetensi aparatur UPT Imigrasi dengan pendekatan triangulasi (kuantitatif dan kualitatif) untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kompetensi standar atau yang diharapkan dengan kompetensi aktual atau sebenarnya. Mk /wi 6

1. Teknik Pengumpulan Data Untuk memberikan deskripsi kompetensi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: Studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang lokus dan sampel penelitian; Studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis tentang AKD bidang keimigrasian; Studi lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk mengidentifikasi kompetensi aparatur, FGD dengan PNS, serta wawancara dengan para petugas UPT Imigrasi.

2. Populasi dan Sampel Populasi AKD ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja pada UPT Keimigrasian seluruh DKI Jakarta, yang mencakup sebagai berikut: 1)

Kantor Imigrasi Jakarta Pusat

2)

Kantor Imigrasi Jakarta Utara

3)

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

4)

Kantor Imigrasi Jakarta Barat

5)

Kantor Imigrasi Jakarta Timur

6)

Kantor Imigrasi Khusus Soekarno Hatta

7)

Kantor Imigrasi Tanjung Prok

8)

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta

3. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam AKD ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif

deskriptif.

Analisis

terhadap

data

sekunder

dilakukan

untuk

mendeskripsikan kondisi kompetensi dan kondisi pegawai aktual saat ini. Analisis terhadap data primer dilakukan terhadap: 

Data

kuesioner

yang

dianalisis

untuk

mencari

informasi

mengenai

kesenjangan kompetensi yang terjadi antara kompetensi yang seharusnya dengan kompetensi aktual dalam pelaksanaan tupoksi keimigrasian.

 Data dari Diskusi Kelompok Terfokus yang dianalisis untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang telah didapatkan dari kuesioner dan studi dokumen Mk /wi 7

serta mencari informasi tambahan yang belum didapatkan dari kedua instrumen tersebut.

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian Analisis Kebutuhan Diklat ini dilakukan dalam dua tahap. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahap pertama adalah sebagai berikut: Menyusun desain studi; Membuat instrumen: kuesioner dan panduan FGD dan wawancara Menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner; Mengumpulkan dokumen. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap kedua meliputi kegiatan sebagai berikut: Mengolah data kuesioner dan dokumen; Menganalisis data; Menyusun laporan hasil AKD.

Mk /wi 8

BAB II TEORI ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

A. Pendahuluan Program pendidikan dan pelatihan merupakan suatu sistem yang saling terkait di antara komponen-komponennya. Dalam teori manajemen diklat, komponen yang saling terkait adalah analisis kebutuhan diklat perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi. Komponen-komponen itu membentuk suatu lingkaran yang disebut dengan “training wheel”, yang menggambarkan urutan atau tahapan dalam pelaksanaan program diklat. Sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut: Analisis Kebutuhan Diklat

Evaluasi Diklat

Perencanan Diklat

Pelaksanaan Diklat

Dalam gambar tersebut terlihat jelas bahwa analisis kebutuhan diklat merupakan langkah pertama dalam proses penyelenggaraan diklat. Karena merupakan langkah pertama, AKD memiliki peranan yang amat strategis untuk menentukan apakah program diklat tertsebut benar-benar dibutuhkan organisasi atau tidak. AKD akan mendeskripsikan kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi oleh diklat baik pada level individu, unit maupun organisasi.

Mk /wi 9

B. Pengertian dan Tujuan Analisis Kebutuhan Diklat Sebagaimana digambarkan pada siklus manajemen diklat bahwa analisis kebutuhan diklat merupakan suatu proses awal dalam suatu manajemen kediklatan. Literatur dalam kediklatan memperlihatkan bahwa proses awal inilah yang akan menentukan efektivitas program pengembangan sumber daya manusia melalui intervensi program kediklatan baik terhadap individu yang bersangkutan maupun terhadap organisasi secara keseluruhan. Karena berdasarkan hasil analisis inilah program-program pengembangan SDM melalui diklat dapat dilaksanakan secara terfokus pada kebutuhan-kebutuhan nyata di lapangan yakni kebutuhan pegawai yang bersangkutan, kebutuhan dalam pekerjaan itu sendiri serta kebutuhan organisasi. Konsep analisis kebutuhan diklat berasal dari tiga kata yaitu analisis, kebutuhan dan diklat. Analisis adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk mengetahui suatu fenomena secara jelas dan detail, sedangkan kebutuhan merujuk pada sesuatu yang diinginkan untuk didapat atau diharapkan akan terjadi.

Diklat

merujuk

pada

kegiatan

pendidikan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang. Kebutuhan adalah ketimpangan atau gap antara “apa yang seharusnya“ dengan “apa yang senyatanya“. Kebutuhan dapat pula diartikan sebagai kesenjangan antara seperangkat kondisi yang ada pada saat sekarang dengan seperangkat kondisi yang diharapkan. Lebih lanjut identifikasi jenis-jenis kebutuhan meliputi kebutuhan normatif, kebutuhan yang dirasakan, kebutuhan yang diekspresikan, kebutuhan komparatif dan kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian, istilah analisis kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang seharusnya (sasaran-sasaran) dan mengukur jumlah ketimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Begitu pula analisis kebutuhan merupakan suatu proses yang sistematis dalam menentukan sasaran, mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata serta menetapkan prioritas tindakan. Apabila istilah tersebut dikaitkan dengan bidang kediklatan maka analisis kebutuhan diklat dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menentukan sasaran, mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata serta menetapkan prioritas tindakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya untuk memahami konsep analisis kebutuhan diklat (AKD), kita perlu Mk /wi 10

memahami tentang pengertian AKD dari para ahli dan menentukan definisi operasional yang digunakan dalam kegiatan ini. Pada umumnya berbagai definisi AKD menyebutkan tiga aspek yaitu kegiatan yang sistematis, mengetahui kesenjangan kompetensi pegawai, dan penentuan jenis diklat. Oleh karenanya analisis kebutuhan diklat sebagai satuan proses terdiri dari tiga tahapan yaitu: a. Mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja atau kompetensi sumber daya manusia organisasi. b. Menentukan kebutuhan diklat tersebut secara tepat. c. Menentukan jenis diklat yang dapat memenuhi kebutuhan diklat tersebut. Analisis kebutuhan diklat akan menghasilkan dua hal pokok bagi organisasi yaitu pertama kebutuhan-kebutuhan kompetensi yang bisa dipenuhi dengan diklat, dan kedua kebutuhan-kebutuhan kompetensi lain yang bisa dipenuhi oleh program selain oleh diklat. Bagan berikut menjelaskan hal tersebut:

Kinerja organisasi buruk, kurang atau tidak memadai

Proses Analisis kebutuhan diklat (AKD)

Pegawai tidak punya kompetensi untuk mengerjakan tugas
...