legal memorandum (LO) PDF

Preview

Summary

Nama : Diah Ajeng Meliasari NIM : 195010101111167 Absen : 30Legal MemorandumA Sehubungan dengan terjadinya sebuah kasus kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, yaitu persetubuhan dengan anak yang septutnya masih berumur dibawah 15 tahun, yang dilakukan oleh saudara terlapor yang Bernama Kho...

Description

Nama : Diah Ajeng Meliasari NIM

: 195010101111167

Absen : 30

Legal Memorandum A. Pendahuluan Sehubungan dengan terjadinya sebuah kasus kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, yaitu persetubuhan dengan anak yang septutnya masih berumur dibawah 15 tahun, yang dilakukan oleh saudara terlapor yang Bernama Khoirul Anwar yang berumur 22 tahun terhadap korban yang Bernama Zulfa Qurota’ayun yang masih berumur 14 tahun. Menjadi dasar bagi saya dalam dibuatnya legal opinion ini. Legal memorandum ini disusun berdasarkan permintaan dan pengajuan dari ayah korban yang Bernama Jailani Bin Pailan, bahwasanya anaknya (korban) telah disetubuhi oleh saudara terlapor sebanyak 2 kali. Dan diduga kuat menurut cerita dari korban bahwa si terlapor telah membujuk dan merayu korban hingga korban mau disetubuhi. B. Kasus Posisi Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB., yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB., didalam rumah terlapor di Dusun Mojokidul, RT. 21/RW. 08, Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, telah terjadi persetubuhan terhadap anak. Terjadi pada korban yang bernama Zulfa Qurota’ayun Binti Jailani, berumur 14 tahun, lahir di Muara Jawa 18 Desember 2005, yang masih berstatus sebagai pelajar, bertempat tinggal di Dusun Gondang Kidul. Dengan saudara terlapor yang bernama Khoirul Anwar Bin Sukir, berumur 22 tahun, lahir di Trenggalek, 16 Maret 1997, yang merupakan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Mojokidul, RT. 21/RW. 08, Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Dimana saudara terlapor merupakan pacar korban telah membujuk dan merayu korban hingga disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali. Singkat kejadian, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB., Zulfa (korban) pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIN., sang ayah dari Zulfa (pelapor) yaitu Jailani Bin Pailan mengetahui Zulfa berada di rumah Khoirul (terlapor), selanjutnya Jailani menjemput Zulfa. Dan sesampainya di rumah, Zulfa bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Khoirul sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Desember

2019 sekira pukul 03.00 WIB., yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB., di dalam kamar rumah terlapor. Setelah mendengar cerita dari sang anak yaitu Zulfa, sang ayah yaitu Jailani melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Trenggalek. C. Permasalahan Hukum Apakah terhadap perbuatan yang telah dilakukan terlapor Khoirul Anwar Bin Sukir dapat dikenai pidana persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak? D. Pemeriksaan Dokumen 1. Persetubuhan Anak menurut KUHP Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan persetubuhan anak adalah barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Kemudian lebih lanjut mengenai pengaduan persetubuhan terhadap anak, diatur dalam pasal 287 ayat (2) dimana penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur Wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. 2. Persetubuhan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1) dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada pasal 81 ayat (2) berisi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. E. Pendapat Hukum Berdasarkan

laporan

polisi

Nomor

:

LP.B/87/XII/2019/KRIM/POLRES

TRENGGALEK, saudara Khoirul Anwar Bin Sukir sebagai terlapor dapat dikenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana korban diketahui masih berumur 14 tahun dengan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk mau melakukan

persetubuhan dengan terdakwa. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara terlapor tersebut dianggap telah melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP dimana dijelaskan didalamnnya yang dimaksud dengan persetubuhan anak adalah barangsiapa bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (2) yang mengatur maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun penjara bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Namun dalam hal persetubuhan anak yang dilakukan oleh terlapor dikenai pengenaan Pasal 81 ayat (2) UU no. 23 Tahun 2002 berdasarkan asas Lex Spesialis Derogate Lex Generalis, dimana hukum yang khusus mengenyampingkan hukum general atau umum. Jadi Pasal 287 KUHP yang juga berisi mengenai persetubuhan anak ini dianggap tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002. Jadi bagi saudara terlapor dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya, dapat dilihat dari keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut : 1. Hal-hal yang dapat memberatkan : -

Perbuatan yang dilakukan terlapor telah merusak masa depan korban

-

Perbuatan terlapor bertentangan dengan agama dan kesusilaan

-

Terlapor tidak mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan

2. Hal-hal yang dapat meringankan : -

Terlapor belum pernah dijatuhi pidana

-

Terlapor jujur akan peruatan yang telah dilakukannya

-

Terlapor masih berusia muda dimana terlapor disini masih berusia 22 tahun, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Jika dilihat dari posisi terlapor, terlapor dapat ditetapkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak alasan pembenar. Karena terlapor adalah orang yang

mampu bertanggung jawab dimana telah memenuhi syarat dapat dikatakan mampu bertanggung jawab yaitu baik dari segi keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Dan terlapor melakukan perbuatannya dengan sengaja yaitu sengaja sebagai niat dimana terlapor benar menghendaki mencapai pokok alsan diadakannya ancaman hukuman pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan terlapor juga terdapat unsur memaksa, tipu muslihat, atau membujuk korban untuk mau disetubuhi. Dalam tindak pidana yang telah dilakukan terlapor juga tidak ada alasan pemaaf karena telah terbukti terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan didalamnya. F. Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Kesimpulan a. Berdasarkan laporan polisis Nomor : LP.B/87/XII/2019/KRIM/POLRES TRENGGALEK, merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan terdapat serangkaian tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dengan dasar Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b. Terhadap terlapor dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). c. Terhadap terlapor dapat ditetapkan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak alasan pembenar. Karena tidak ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban

pidana,

dimana

terlapor

mampu

mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan serta dalam tindak pidana yang telah dilakukan terlapor tidak ada alasan pemaaf karena telah terbukti terdapat unsur kesalahan. 2. Rekomendasi Untuk pihak pelapor dimana disini adalah sang ayah dari korban, lebih baik mencari bantuan pendamping hukum untuk memudahkan dan memperlancar jalannya perkara ini. Dan untuk penuntutan tindak pidana, akan lebih tepat jika dituntut telah melanggar pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak....