LEGAL OPINION PDF

Preview

Summary

LEGAL OPINION PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT A. KASUS POSISI a. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2009 telah terjadi ledakan anjungan minyak montara di Blok Atlas Barat Laut Timor b. Dampak dari ledakan tersebut yang hingga kini mencemari laut hampir 90% wilayah NTT, pada 5 januari 2016 c....

Description

Accelerat ing t he world's research.

LEGAL OPINION Sabita Firgoria perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu 

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

Polemik Ant ara Aust ralia dan Indonesia dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Transnasional … Nada S Salsabila PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBOCORAN SUMUR MINYAK MONT … t aufiq hdyt ANALISIS KASUS PENCEMARAN MINYAK MONTARA Marzuki Deroz

LEGAL OPINION PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

A. KASUS POSISI a. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2009 telah terjadi ledakan anjungan minyak montara di Blok Atlas Barat Laut Timor b. Dampak dari ledakan tersebut yang hingga kini mencemari laut hampir 90% wilayah NTT, pada 5 januari 2016 c. namun 7 tahun berlangsung kasus pencemaran ini tak kunjung selesai, padahal REPUBLIK INDONESIA – AUSTRALIA memiliki MoU tentang Kesiapsagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut

B. DASAR HUKUM United Nations Convention on The Law of the Sea (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982

C. ISU HUKUM Apakah tindakan Australia dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan UNCLOS 1982 dan bagaimana penegakan dan perlindungan hukum terhadap lingkungan laut?? D. ANALISA HUKUM 1. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNCLOS 1982 Dalam Pasal 192 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kemudian Kewajiban ini disusul dengan pemberian hak kedaulatan kepada negara untuk mengekplotasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut (Pasal 193). Ketentuan ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah (prevent), mengurangi (reduce), dan mengendalikan (control) pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya. Sehubungan dengan fakta yang terurai diatas maka berdasarkan pasal 192 UNCLOS 1982 Indonesia wajib untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya.

banyak aspek penting yang diatur di dalam UNCLOS 1982 terkait mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Bab XII UNCLOS 1982), salah satu

dari aspek tersebut yaitu Pencemaran Laut. Konvensi terhadap pencemaran laut Diatur dalam Pasal 194-196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa : 1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguhsungguh untuk menyerasikan kebijaksanaan mereka dalam hal ini. 2. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerahdaerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.

3. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut. Tindakan-tindakan ini harus mencakup, inter alia, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin : (a) dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau karena dumping; (b) pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air; (c) pencemaran dari instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya, khsususnya tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi laut, serta yang mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termaksud; (d) pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang

berkenaan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan opeasi di laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasiinstalasi atau peralatan termaksud. 4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus menjauhkan diri dari campuran tangan yang tidak beralasan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mereka melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi ini. 5. Tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bab ini harus mencakup di dalamnya tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut. Maka dapat saya simpulkan dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. •

Terkait dengan fakta diatas dalam pasal 194 Indonesia harus mengambil tindakan guna untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang ada di di Blok Atlas Barat Laut Timor

Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut, dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain (Pasal 195). • Untuk menerapkan pasal 195 pada fakta tersebut dalam melakukan tindakan pencegahan, mengurangi dan mengendalikan percemaran lingkungan laut, indonesia harus melakukan tindakan sedemikian rupa agar tumpahan minyak di timor laut tidak menyebar dari wilayah ke wilayah lain. Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut (Pasal 204). • Berdasarkan pasar 196 UNCLOS 1982 Indonesia dapat bertindak guna untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut di di Blok Atlas Barat Laut Timor yang diakibatkan oleh ledakan anjungan minyak montara berdasarkan yurisdiksi indonesia. 2. Pengamanan

Apabila dari semua ketentuan diatas tersebut dilanggar maka Penegakan hukum tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213-222 UNCLOS 1982. Penegakan hukum oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai harus diikuti dengan tindakan pengamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 223-233 UNCLOS 1982. Pengamanan tersebut berupa fasilitas dalam hal penuntutan. Contohnya pengadilan yang berwenang. •

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Indonesia dapat menuntut Australia atas pencemaran lingkungan laut di Blok Atlas Barat Laut Timor.

3. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ganti Rugi Pasal 235 UNCLOS 1982 ini menegaskan bahwa : 1. Negara-negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional. 2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistim perundangundangannya untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka. 3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedurprosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

•

Terkait dengan fakta yang tertulis maka Australia wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Karena itu, Australia harus menjamin tersedianya upaya dalam memulihakan lingkungan laut yang berkenaan dengan pencemaran laut yaitu ledakan minyak di Blok Atlas Barat Laut Timor. yang disebabkan oleh pihak Australia dimana tanggung jawab tersebut berada di bawah yurisdiksi Indonesia . Untuk menjamin hal tersebut, maka Australia harus bekerjasama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya.

E. PENUTUP Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi karena ledakan anjungan minyak montara di Blok Atlas Barat Laut Timor mengakibatkan lingkungan laut tercemar dan merugikan sumber kehidupan umat manusia. Maka berdasarkan ketentuan United Nations Convention on The Law of the Sea (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982 setiap negara yang melanggar ketentuan tersebut, dimana ketentuan tersebut sudah dijelaskan secara rinci. Maka negara yang melanggar dapat dituntut berdasarkan Pasal 213-222. dan wajib bertanggung Jawab Dan Ganti Rugi berdasarkan Pasal 235. Tidak hanya ganti rugi Australia juga memulihkan lingkungan laut yang sudah tercemar akibat ledakan anjungan minyak montara. F. REFRENCE

United nations convention on the law of the sea 1982 Implementasi ketentuan unlos 1982 di indonesia.pdf https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181217120659-85-354220/persoalan-takberujung-tupahan-minyak-montara...