Makalah ASP Pusat Pertanggungjawaban Di Pemerintahan Teori Dan Aplikasi PDF

Preview

Summary

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK“PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DI PEMERINTAHAN: TEORI DAN APLIKASI”Dosen Pengampu: Bayu Seno Pitoyo, S., M.Disusun Oleh: Annisa Oktaviani (201810315116) Novi Rahmawati (201810315130) Annisa Nur Latifah (201810315164) Hafifah Indriyanti (201810315184) Amelia Ivana Putri (20181031512...

Description

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DI PEMERINTAHAN: TEORI DAN APLIKASI” Dosen Pengampu: Bayu Seno Pitoyo, S.E., M.Ak.

Disusun Oleh: 1. Annisa Oktaviani (201810315116) 2. Novi Rahmawati (201810315130) 3. Annisa Nur Latifah (201810315164) 4. Hafifah Indriyanti (201810315184) 5. Amelia Ivana Putri (201810315124) 6. Khoirun Nisaak (201810315113) 7. Dede Nurdiana (201810315150) 8. Ristika Nuraini (201810315166) 9. Febriani Prahara Dhiva (201810315165) 10. Ribka Uly Natasya (201810315115) 11. Cygi Hulianti Permata Ayu Lestari (201810315159) 12. Jerni (201810315155)

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya

penulis

dapat

menyelesaikan

penulisan

makalah

ini

dengan

judul

“PUSAT

PERTANGGUNGJAWABAN DI PEMERINTAHAN: TEORI DAN APLIKASI” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik tahun ajaran 2020/2021. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan yang membangun (konstruktif) demi kesempurnaan tugas akhir di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penulisan makalah ini. Akhir kata Penulis mengharapkan agar tugas ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisisen sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dengan tercapainya sebuah tujuan, manajemen organisasi dapat mengukur bagaimana kinerjanya selama proses hinggga tujuan itu dapat tercapai dan dapat menilai apakah manajemen itu sudah bekerja dengan baik. Dalam hal ini tujuan dari Akuntansi Sektor Publik tidak untuk mencari keuntungan melainkam pelayanan terhadap masyarakat. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi informasi, (4) Pengambilan keputusan, (5) Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) Pengendalian, (7) Penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efesien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian

manajemen

pertanggungjawaban.

berfokus

Pusat-pusat

pada

unit-unit

pertanggungjawaban

perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja.

organisasi tersebut

sebagai

pusat

merupakan

basis

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maslah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permaslahan sebagai berikut: 1. Apa pengertian dari sistem pengendalian manajemen sektor publik ? 2. Apa fungsi sistem pengendalian manajemen ? 3. Bagaimana tipe pengendalian manajemen sektor publik ? 4. Bagaimana struktur pengendalian manajemen sektor publik ? 5. Bagaimana proses pengendalian manajemen sektor publik ? 1.3 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui apa pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik 2. Untuk mengetahui apa fungsi pengendalian manajemen 3. Untuk mengetahui bagaimana tipe pengendalian manajemen sektor publik 4. Untuk mengetahui bagaimana struktur pengendalian manajemen sektor publik 5. Untuk mengetahui bagaimana proses pengendalian manajemen sektor publik 1.4 Manfaat Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. 2. Diharapkan dapat memberi informasi bagi kita semua sehingga dapat memperkaya bahan kajian tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik.

BAB II PEMBAHASAN A. SISTEM PENGENDALIAN MMANAJEMEN SEKTOR PUBLIK Maksud dari sistem pengendalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam Management Control System (Homewood: Illinois Richard D. Irwin, Inc. 1984) dalam Ayuningtyas (2006) adalah sebagai berikut. Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisasi. Pengendalian manajemen menurut Halim, dkk. (2003:8) adalah sebagai berikut. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer memengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi Suatu sistem pengendalian mempunyai beberapa eleman yang memungkinkan pengendalian berjalan dengan baik. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut. a. Detector atau sensor yakni suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. b. Assesor atau pembanding yakni suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi. c. Efektor yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoolah dari assesor. d. Jaringan komunikasi yakni alat yang mengirim informasi antara detector dan assesor dan antara assesor dan efektor. Mardiasmo (2009) membagi aktivitas pengendalian manajemen meliputi: a. Perencanaan; b. Koordinasi antar-berbagai bagian dalam oragnisasi; c. Komunikasi informasi; d. Pengambilan keputusan; e. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi; f. Pengendalian; dan

g. Penilaian kerja. Sedangkan, Mahmudi (2007) sistem pengendalian terbagi atas duaa bagian, yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Proses pengendalian manajemen terdiri atas beberapa tahap, yaitu: a. Perumusan strategi; b. Perencanaan strategis; c. Pembuatan program; d. Penganggaran; e. Implementasi; f. Pelaporan kinerja; g. Evaluasi kinerja; dan h. Umpan balik. Tahapan dalam proses pengendalian manajemen tersebut merupakan sebuah siklus yang berproses dari awal sampai kembali ke siklus awal lagi. Siklus tersebut dapat dgambarkan sebagai berikut.

Proses Pengendalian Manajemen Organisasi Sektor Publik

Sumber: Mahmudi, 2007, hlm.59 Proses pengendalian manajemen tidak bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan dari struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan jaringan yang dimiliki organisasi untuk sarana melaksanakan proses pengendalian manajemen (Mahmudi, 2007). Struktur pengendalian manajemen terdiri atas tigga elemen, yaitu: 1. Pusat pertanggungjawaban; 2. Kompensasi; 3. Jejaring informasi.

B. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN Pusat pertanggungjawaban menurut Robert N. Anthony dan John Deaerden dalam Management System Control (Homewood: Illionis, Richard D. Irwin, Inc., 1984) dalam Ayuningtyas (2006) adalah sebagai berikut. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun tujuan yang dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo (2009) adalah: 1. Sebagai perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence; 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki komperensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien; 7. Sebagai alat pengendalian manajemen.

C. KONSEP PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Pusat ppertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibedakan menjadi empat oleh Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut. 1. Pusat biaya (expense center) Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan bukan nilai output yang dihasilkan. Pada pusat standar biaya manajer bertanggungjawab hanya terhadap biaya (Hansen dan Mowen, 2007 dan Hilton, 2008). 2. Pusat pendapatan (revenue center) Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, sebagaimana pada organisasi perusahaan manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggungjawab terhadap penjualan (Hansen dan Mowen, 2007; Hilton, 2008) 3. Pusat laba (profit center) Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input (expense) dengan output (revenue) dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya adalah BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik PEMDA, bendahara, dan pelabuhan. 4. Pusat investasi (investment center) Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sedangkan menurut literatur akuntansi manajemen seperti Hansen dan Mowen (2007) dan Hilton (2008) menambahkan satu pusat pertanggungjawaban lagi, selain empat pusat pertanggungjawaban di atas, yaitu pusat beban terbatas (discretionary expense center). Pusat beban terbatas (discretionary expense center) merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara fiansial atau bagi unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber (input) dan hasil yang dicapai (output). Contoh dari pusat beban terbatas dalam organisasi perusahaan adalah departemen administrasi dan umum, departemen penelitian dan pengembangan, dan beberapa aktivitas pemasaran seperti periklanan, promosi, dan pergudangan.

D. PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN PENGUKURAN KINERJA Pusat pertanggungjawaban merupaka basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dua alasan manajer perlu menerapkan pengukuran kinerja pada unit kerja (desentralisasi) yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal.

Dua alasan manajer perlu melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja (desentralisasi) yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal.

a.

Masalah Kesesuaian Tujuan Hilton ( 2008) menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer sub unit membantu organosasi dalam memenuhi tujuannya sesuai degan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia, yang menerapkan pengannngaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sector public dilakukan untuk mengukur value for money (3E) program dan kegiatan yaitu : ekonomi , evisiensi dan efektivitas. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sulit untuk mengidentivikasi apakah suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal, atau dengan kata lain sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah diirencanakan.

b.

Masalah eksternalitas Interaksi antara unit-unit organisasimengenal permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interksi ada tindakan individu memengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri tetapi juga mengukur kinerja unit yang lain. Kinerja unit disentralisasi yang juga memengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinarja, karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan, yang sesuai dengan karakteristik organisasi sector public.

E. IMPLEMENTASI PUSAT PERTANGGGUNG JAWABAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN Menurut Mardiasmo (2009) pusat pertangggungjawaban diorganisasi sector public di bagi menjadi 4 yaitu, 1.

Pusat Biaya

Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sector public adalah pelayanan public. Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa besar input yang digunakan oleh unit organisasi tersebut untuk mencapai atau menghasilkan output tertentu pula baik berupa fisik maupun nonfisik, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian secara finansialnya. Pada puasat biaya efisiensi dapat ditetukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilakan atau dengan standar biaya yang telah di tetapkan. Sedangkan efektifitas unit organisasi dapat di tentukan dengan misalnya, mengukur tingkat keterjangkauan, kualitas dan kapuasan public dari output yang telah dihasilkan tersebut dengan metode survei. 2.

Pusat Pendapatan Pada organisasi sector public, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan

adalah unit organisasi nyang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada imput yang digunakan (biaya), namun semua sumber daya yang digunakan ( misalnya adalah angggaran) digunakan dalam rangka untuk melaksanakan pemungutan, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Pada organisasi pemerintah pusat, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah kementrian keuangan, terutama untuk dirjen pajak,dan dirjen Bea dan Cukai. 3.

Pusat Laba Yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantumeningkatkan

pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan public. kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Biasanya unit organisasi ini adalah unit bisnis milik pemerintah atau sebagian usahanya dimiliki pemerintah atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada unit orgnaisasi ini, proses pembiayaaanya tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Negara atau daerah, sedangkan operasionalnya organisasi bisnis. 4.

Pusat investasi Yaitu pusat pertangggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba

yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Menurut Hartono (2009) investasi adalah pengorbanan konsumsi pada masa saat ini untuk mmemperoleh manfaat di masa mendatang. Dilihat dari segi manfaat yang akan diperoleh, investasi yang dilakukan oleh organisasi sector public tidak harus langsung menghasilkan imbalan keuangan (return), tetapi dapat juga bersifat tidak langsung yaitu apabila keputusan investasinya ddapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan

kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran pemda. Sedangkan

Literature

Akuntansi

Manajemen

Kontenporer

membagi

pusat

pertanggungjawaban menjadi 5, juga ada pusat beban terbatas. 5.

Pusat beban terbatas Pusat beban terbatas (discretionary expence center ) merupakan unit yang menghasilkan

output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi, unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber (input) dan hasil yang dicapai (output).

BAB III PENUTUP

4.1 Kesimpulan Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: (1) perencanaan, (2) koordinasi, (3) komunikasi informasi, (4) pengambilan keputusan, (5) memotivasi, (6) pengendalian, dan (7) penilaian kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility centers). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dikaitkan

dengan

target kinerja.

Tiap-tiap

pertanggungjawaban

bertugas

untuk

melaksanakan program atau aktivitas tertentu, dan penggabungan program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban tersebut seharusnya mendukung program pusat pertanggungjawaban pada level yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom-up budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis kinerja, yaitu perbandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan....