MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL PDF

Preview

Summary

MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Disusun Oleh: Abraham Ethan M.S.M 2018 DAFTAR ISI DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ......................................................................

Description

MAKALAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Disusun Oleh: Abraham Ethan M.S.M 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................................................................................... ii KATA PENGANTAR ...................................................................................................... iii BAB I .................................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1 1.1.

Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2.

Rumusan Masalah ............................................................................................ 2

1.3.

Tujuan ................................................................................................................ 2

BAB II ................................................................................................................................ 3 PEMBAHASAN ................................................................................................................ 3 2.1.

Definisi Hukum Perdata Internasional (HPI) ................................................ 3

2.2.

Sejarah HPI ....................................................................................................... 3

2.3.

Peranan dan Manfaat HPI ............................................................................... 6

2.4.

Asas-asas HPI .................................................................................................... 7

2.5.

Ruang Lingkup HPI ......................................................................................... 7

2.6.

Peraturan Perundang-undangan terkait HPI ................................................ 9

2.7.

Perbedaan Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata Internasional 10

2.8.

Istilah Hukum Perdata Internasional ........................................................... 10

2.9.

Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional .............................................. 11

BAB III............................................................................................................................. 13 PENUTUP ........................................................................................................................ 13 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 14

ii

KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Hukum Perdata Internasional. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan makalah ini

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dewasa ini globalisasi semakin meluas. Globalisasi bersifat tanpa batas di antara negara dan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia. Dampak globalisasi menyebabkan negara Indonesia ikut dalam pergaulan hidup bersama dengan negara lain. Adanya pergaulan hidup dengan bangsabangsa lain, melahirkan berbagai persoalan hukum yang memperlihatkan unsur asing. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang disebabkan karena hubungan-hubungan secara ”internasional”, yang memperlihatkan unsur asing tersebut perlu dikembangkan ilmu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hidup antara warga negara dengan warga negara lain. Semakin terbukanya Indonesia dalam pergaulan internasional, baik karena adanya investasi dari perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, berkembangnya pariwisata, mengakibatkan banyaknya turis-turis asing yang datang ke Indonesia, banyaknya pemuda-pemudi Indonesia yang sekolah ke luar negeri, dan sebaliknya, memungkinkan pula terjadinya hubungan-hubungan hukum yang mempunyai unsur asing. Negara Indonesia, dalam melindungi aktivitas hukum warganya yang bersentuhan dengan warga negara asing, selama ini masih menggunakan aturan peninggalan kolonial yaitu Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie. Aturan tersebut masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945). Dalam dunia hukum, subsistem dari hukum nasional yang dikembangkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur asing, dikenal dengan nama Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam bidang Hukum Perdata Internasional dikenal berbagai konsepsi tentang luas bidangnya. Seperti diketahui, setiap negara mempunyai sistem Hukum Perdata Internasionalnya sendiri.

1

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya tinjauan yang mendalam mengenai Hukum Perdata Internasional.

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional? 2. Bagaimana sejarah perkembangan Hukum Perdata Internasional? 3. Apa peran dan manfaat Hukum Perdata Internasional? 4. Apa saja sumber hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional?

1.3. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan memahami hukum perdata internasional. 2. Untuk

mengetahui

sejarah

perkembangan

Hukum

Perdata

Internasional. 3. Untuk mengetahui peranan dan manfaat Hukum Perdata Internasional. 4. Untuk mengetahui sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Definisi Hukum Perdata Internasional (HPI) Menurut Dr. Bayu Seto Hardjowahono dalam bukunya "DasarDasar Hukum Perdata Internasional" Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara dan bukan merupakan bagian dari hukum internasional publik. Artinya: •

Hukum Perdata Internasional merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-subbidang hukum lain, seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh.

•

Sistem hukum dari sebuah negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional. Sedangkan menurut Prof. DR. Mr. Sudargo Gautama, Hukum

Perdata Internasional merupakan hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan perdata yang mempunyai unsur-unsur asing. Artinya, unsur-unsur luar negeri. Jadi Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata untuk hubungan-hubungan internasional, "international relation". Tetapi sumbernya adalah nasional dan bukan supra nasional. Berdasarkan pengertian dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata Internasional merupakan hukum perdata bagian dari hukum nasional untuk hubungan-hubungan internasional.

2.2. Sejarah HPI 1. Masa Imperium Romawi Awal mula perkembangan sejarah hukum Romawi ditandai dengan lahirnya Kedua Belas ablet (the Twelve Tables) pada

3

pertengahan abad ke-5 SM. Kedua Belas Tablet ini merupakan undang-undang yang dibuat oleh kaum elit Romawi. Ia menjadi dasar dari konstitusi Romawi dan hukum perdata Romawi. Ia menjadi dasar hukum untuk pemberian hak-hak istimewa (privilege)

kepada

para

patrician

(keluarga-keluarga

elit)

dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum plebeian (yang dapat kita sebut sebagai kelas menengah) di kalangan warga negara Roma. Seiring dengan keberhasilan Romawi menaklukkan wilayah-wilayah lain di luar Roma, maka terbentuklah Imperium Romawi yang terdiri atas warga negara Roma dan bukan warga negara Roma. Bangsa Romawi berusaha untuk mengodifikasi hukumhukum yang berlaku dalam bentuk codex. Kodifikasi yang terakhir dan termasyhur adalah Corpus Iuris Civilis yang disusun di era Kaisar Justinianus (527-565 M), dan karenanya juga dikenal dengan Justinian Corpus Iuris atau Codex Justinianus. 2. Kejatuhan Imperium Romawi dan Abad Pertengahan Semakin luasnya wilayah Imperium Romawi menimbulkan banyak persoalan, antara lain karena banyaknya kerusuhan (chaos) pada abad ke-3 M. Untuk mencermati hal tersebut, bangsa Romawi melakukan reformasi pemerintahan dengan membagi Imperium menjadi Kerajaan Romawi Barat dan Kerajaan Romawi Timur. Pembagian kerajaan ini ternyata memperlemah posisi Romawi terhadap bangsa-bangsa Jerman dan barbar. Invasi bangsa Jerman akhirnya berhasil menghancurkan Kerajaan Romawi Barat, dan mengambil alih wilayahnya pada penghujung abad ke-5 M. Kerajaan Romawi Timur baru berakhir seribu tahun kemudian dengan penaklukan ibukotanya, Konstantinopel, oleh bangsa Turki pada tahun 1453. Hancurnya Kerajaan Romawi Barat secara umum disepakati oleh para sejarawan sebagai awal masuknya Barat ke Zaman Pertengahan, yang berakhir sampai dengan abad ke-12. Sepanjang

4

zaman ini, tradisi RomawiYunani dalam bidang seni dan susastra serta hukum terkubur, atau bisa juga ditinggalkan. Mengingat rentang waktunya yang cukup lama, kurang lebih selama tujuh ratus tahun, maka tidaklah mengherankan jika hukum Romawi dan Codex Justinianus terbengkalai, dan kemudian terlupakan. Dalam kurun waktu yang terbentang antara abad ke-6 sampai dengan ke-10 M, yang juga disebut sebagai Zaman Barbar ini, HPI belum dipelajari sebagai suatu sistem tersendiri. Namun kesadaran akan pluralisme hukum positif yang berlaku bagi orang tetap ada. 3. Masa Renaissance Dan Reformasi’ Masa Renaissance (Renaisans) adalah masa di mana orangorang di Eropa Barat kembali memperhatikan kesusastraan klasik dan kemudianberkembanglah kesusastraan dan kesenian baru. Ilmu pengetahuan modernmulai berkembang. Di masa ini kita bisa menemukan dasar-dasar sistem HPI modern yang awalnya berkembang di Italia mulai abad ke-11 M. Kebangkitan kembali hukum Romawi terjadi pada abad ke-11 dan berlanjut sampai abad ke-13 dengan dimulainya penyelidikan tentang hukum Romawi. 4. Zaman Moderen Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888) adalah seorang yuris Italia yang mendukung secara militan penyatuan Italia. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Turin, yang berjudul Nasionalitas sebagai Dasar dari Hukum Internasional (Della Nasionalitas Come Fondamento Del Dirritto Delle Genti), Mancini menyatakan bahwa koeksistensi hukum dari aneka ragam nasionalitas merupakan konsepsi yang melingkupi hukum internasional, negara sebagai unit dalam hukum internasional terbentuk atas dasar kesadaran kesamaan nasional. Oleh karena itu, setiap individu terikat kepada negara nasionalnya, dan lex origin menggantikan lex domicili sebagai hukum yang berlaku untuk status personalia.

5

2.3. Peranan dan Manfaat HPI Perkembangan Hukum Perdata Internasional di dasarkan pada kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang sederajad. Setiap pembuat hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada di negaranya. Namun adakalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu sistem hukum negara-negara. Bila kenyataan yang ada dikaitkan dengan materi HPI maka akan selalu timbul permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi masalah pokok dalam mempelajari HPI, yaitu: a. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing; b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing; dan c. Bilamana atau sejauhmana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing. Dengan adanya unsur masalah-masalah pokok dalam HPI ini maka dapat mempermudah para pembaca, baik mahasiswa, dosen, maupun stakeholder lainnya agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami apa itu HPI, perbedaan antara HPI dengan Hukum Internasional (publik) baik dari subyek hukum, sumber hukum maupun permasalahan yang diatur. Manfaat dan peranan ilmu begitu besar bagi para pembaca dan orang-orang yang menekuni profesi di bidang hukum dalam menerapkan teori-teori maupun kaidah dan asas hukum yang terkait dengan peristiwa HPI untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam praktek di setiap negara.

6

2.4. Asas-asas HPI Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma HPI yaitu: 1. Prinsip Nasionalitas, prinsip yang memberlakukan hukum nasional seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang. 2. Prinsip Domisili, prinsip yang memberlakukan hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang. 3. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah asas umum yang diberikan oleh undang-undang dalam membuat suatu kontrak, yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata. 4. Asas Lex Fori, asas yang memberlakukan hukum sang hakim dalam suatu peristiwa HPI. 5. Asas Lex Loci Contractus, asas yang menganut hukum tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian. 6. Asas Lex Loci Solutionis, asas yang menganut hukum tempat dilaksanakannya perjanjian. 7. The Proper Law of The Contract, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum negara yang memiliki titik taut terbanyak. 8. The Most Characteristic Connection, adalah hukum yang berlaku dalam suatu kontrak adalah hukum pihak yang memiliki pribadi yang paling karakteristik.

2.5. Ruang Lingkup HPI Prof. DR. Mr. Sudargo Gautama membagi HPI menjadi empat konsepsi dalam lingkup HPI : 1. Yang paling sempit. Pendapat ini adalah yang dianut di negara Jerman dan juga dalam sistim HPI Belanda. Di dalam sistimatik ini maka HPI

7

dianggap hanya terbatas pada masalah-masalah tentang "conflict of laws" ("conflits de lois") atau perselisihan hukum. 2. Yang luasan. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang Iebih Iuas. Menurut pendapat ini seperti dianut terutama dalam konsepsi HPI dari negara-negara Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika Serikat, HPI bukan saja terbatas pada masalah-masalah "conmct of laws”. Disamping ini masih dianggap suatu bagian lain merupakan pula persoalan HPI yaitu masalah-masalah yang termasuk persoalan "conflicts of jurisdiction" (perselisihan tentang jurisdictie). Segala soal-soal tentang kompetensi Hakim dalam menghadapi masalahmasalah HPI menurut konsepsi Anglo Saxon ini dianggap pula termasuk bidang HPI. 3. Yang lebih luas lagi. Konsepsi yang ketiga, adalah konsepsi yang lebih luas yaitu konsepsi yang berkenaan dengan sistim HPI seperti dikenal dalam negara-negara Latin yaitu negara-negara !talia, Spanyol, Amerika Selatan. Didalam sistim dari negara-negara bersangkutan, HPI ini terdiri dari tiga bagian yaitu: "Conflits de lois", "conflicts de jurisdiction", ditambah dengan "condition des etragers" atau status orang asing. Jadi termasuk bidang HPI Persoalan-persoalan berkenaan dengan masalah hukum: mana yang harus dilakukan, persoalan mengenai wewenang hakim untuk mengadili perkora bersangkutan, ditambah lagi dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan status orang asing. Berarti segala masalahmasalah berkenaan dengan bidang orang asing, apakah orang asing dapat bekerja didalam negara bersangkutan dengan leluasa, apakah ia bisa menanam modal dengan bebas, apakah ada restriksi-restriksi tertentu berkenaan dengan masalah-masalah tanah, apakah ada restriksi tertentu berkenaan dengan bidang perdagangan, industri, pertambangan, perkayuan dan sebagainya, semua ini termasuk bidang HPI.

8

4. Pandangan keempat tentang HPI yang terIuas. Ini adalah sistim yang paling luas dan dikenal antara lain dalam ilmu HPI di Perancis. Disini pada umumnya dipandang termasuk pula dalam bidang HPI masalah-masalah tentang nationality atau "Kewarganegaraan". Jadi disamping soal-soal yang dikenal sebagai masalah "Confiits de lois", "Conflits de jurisdiction" dan "condition des etragers", maka di Perancis dikenal juga bagian keempat dari HPI, yaitu segala masalah-masalah, yang berkenaan dengan cara-cara memperoleh dan kehilangan nationalitas. Sistim yang dikenal di Perancis dan dianut oleh para penulis terbanyak adalah sistim HPI yang paling luas ini.

2.6. Peraturan Perundang-undangan terkait HPI 1. Instrumen Hukum Nasional a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26, Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 D b. Algemeene Bepalingen van Wetegeving (AB) Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 c. BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 83, Pasal 84, Pasal 945 d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 sampai dengan pasal 62 e. Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 2 sampai dengan pasal 6 2. Instrumen Hukum Internasional, antara lain: a. General Priciples of Private Internasional Law b. Convention on Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions, Tahun 1961. c. Convention on the Law Applicable to Surnames and Given names, 1980 (Art 27); d. Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriage 1978 (Art 27);

9

e. Hague Convention on Matrimonial Property, 1978 f. Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respecs of Intercountry Adoptions 1933; g. International Instrumens on Child Abduction (Article 114); h. Convention on the Law Appllicable to Maintenance Obligations 1973 (Article 116) i. Convention on the Law Applicable to Agency 1978 (Article 125).

2.7. Perbedaan

Hukum

Perdata

Indonesia

dan

Hukum

Perdata

Internasional 1. Sumber Hukum Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu Negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama Negara-negara dalam masyarakat internasional. 2. Subjek Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu Negara. Sedangkan subjek hukum internasional adalah Negara-negara anggota masyarakat internasional. 3. Kekuatan Hukum Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna kalau dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan Negara-negara secara horizontal.

2.8. Istilah Hukum Perdata Internasional Berbagai istilah dipakai untuk HPI ini seperti : 1. Conflict of Laws Istilah ini diperkenalkan oleh Dicey. Padanan bahasa Indonesia untuk istilah ini adalah Hukum Perselisihan, yang pernah dipakai oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas

10

Indonesia pada era tahun 1950-an. Keberatan atas istilah ini adalah adanya kesan bahwa seolah-olah dalam HPI terdapat perselisihan, pertentangan antara berbagai berbagai stelsel atau sistem hukum. 2. Private International Law Pemakaian istilah Hukum Perdata Internasional ini menimbulkan berbagai kecaman, seolah-olah terdapat pertentangan dalam istilah. 3. Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) Berbagai keberatan atas istilah-istilah tersebut di atas mendorong Profesor Sudargo Gautama mencari istilah yang lebih tepat. Istilah itu adalah Hukum Antar Tata Hukum, dengan mengikuti istilah ”interlegal law” dari Alf Ross atau ”Interrechtsordenrecht” dari Logemann dan ”tussenrechtsordening” dari Resink. Dengan istilah HATAH ini kesan konflik tidak terlihat, dan justru memberikan kesan bahwa terdapat ”Tata Hukum” di antara sistem-sistem hukum yan...