makalah hukuman mati bagi koruptor DOCX

Title	makalah hukuman mati bagi koruptor
Author	Hengky Saputra
Pages	11
File Size	52.3 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	2
Total Views	1,024

Summary

Description

BAB 1 Pendahuluan 1.Latar belakang Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.[1 ] Era reformasi yang sedang berjalan di Indonesia diwarisi oleh banyak sekali persoalan yang terjadi di era sebelumnya. Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah persoalan di bidang hukum, terutama masalah korupsi. Hal ini disebabkan karena di bidang ini persoalan yang ada terus menumpuk. Kasus-kasus korupsi di era sebelumnya yang masih belum terselesaikan ditambah oleh banyaknya kasus korupsi yang justru terjadi di era reformasi ini.[2 ] Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan undang-undang no. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah Pasal yang benar-benar baru dalam konsep pemberantasan korupsi, yakni adanya pidana mati bagi koruptor. Bunyi Pasal tersebut adalah "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Berdasarkan hal tersebut maka pidana mati dapat diterapkan namun tindak korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ancaman pidana mati tersebut selama disahkannya Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah diterapkan sehingga hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu tidak jarang masyarakat Indonesia yang 1 Fockema, S.J. andreae, 1951, rechtsgeleerd handwoordenboek, groningen – djakarta : Bij J. B. wolter Uitgeversmaatschappij N.V sebagaimana dikutp andi Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, hlm.7 2 Andi Hamzah, dkk, 2004, Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hlm.1...