MAKALAH KASUS KORUPSI DANA HAJI BENAR(SITI MUTMAINAH) PDF

Preview

Summary

MAKALAH PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI KASUS KORUPSI DANA HAJI MANTAN MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI Disusun oleh : SITI MUTMAINAH P27240016045 KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perke...

Description

Accelerat ing t he world's research.

MAKALAH KASUS KORUPSI DANA HAJI BENAR(SITI MUTMAINAH) siti mutmainah

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

MediaIndonesia mit o fanani Annual Report 2015 KPK.pdf Hans Wakhida AKUNTANSI FORENSIK KASUS LEMBAGA T ERKORUP DI INDONESIA Kelompok 2 Oleh Deckysanjaya Deckysanjaya

MAKALAH PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI KASUS KORUPSI DANA HAJI MANTAN MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI

Disusun oleh : SITI MUTMAINAH P27240016045

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2018

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya makalah tentang “Kasus Korupsi Dana Haji Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali” dapat diselesaikan. Tujuan dari makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaaya Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Purwanto, SST.,Akp.,MPH. Tentunya makalah ini tidak luput dari kesalahan, kesempurnaan baik dalam hal kata maupun pengetikan dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat menjadi nilai bagi saya pribadi dan salah satu referensi bagi para pembaca dan semua pihak.

Surakarta, 30 Mei 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................. i DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1 A. Latar Belakang........................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah..................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan....................................................................................... 2 D. Manfaat Penulisan.................................................................................... 2 BAB II LANDASAN TEORI........................................................................................ 3 BAB III PEMBAHASAN............................................................................................. 5 A. Bentuk Korupsi pada Kasus Korupsi Dana Haji.......................................... 5 B. Kronologi Penyelidikan Kasus Korupsi Dana Haji...................................... 6 C. Kerugian negara, Proses peradilan, dan Vonis yang dijatuhkan pada Kasus Korupsi Dana Haji............................................................................ 12 BAB IV PENUTUP.................................................................................................... 15 A. Kesimpulan..............................................................................................

15

B. Saran.......................................................................................................

16

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................

ii

17

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orangorang yang terlibatsejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

1

B. Rumusan Masalah 1. Apa bentuk korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri agama Suryadharma Ali ? 2. Bagaimana proses penanganan kasus korupsi dana haji ? 3. Berapakah besar kerugian negara pada kasus korupsi dana haji ? 4. Bagaimanakah proses peradilan yang dilakukan pada kasus korupsi dana haji ? 5. Berapakah vonis yang dijatuhkan pada mantan menteri agama Suryadharma Ali ? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui bentuk korupsi mantan menteri agama Suryadharma Ali. 2. Mengetahui proses penanganan kasus korupsi dana haji. 3. Mengetahui besar kerugian negara pada kasus korupsi dana haji. 4. Mengetahui proses peradilan pada kasus korupsi dana haji. 5. Mengetahui vonis yang dijatuhkan pada mantan menteri agama Suryadharma Ali. D. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan makalah adalah: 1. Penulis Manfaat penulisan makalah ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang kasus korupsi dana haji mantan menteri agama Suryadharma Ali. 2. Institusi pendidikan Manfaat penulisan makalah ini bagi institusi pendidikan sebagai sarana pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik di lingkungan akupunktur dengan berbagai modalitas yang ada, khususnya pada mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. 3. Masyarakat Umum Makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kasus korupsi dana haji mantan menteri agama Suryadharma Ali.

2

BAB II LANDASAN TEORI Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin corumpere yang bermakna busuk, rusak, menyogok, dan menggoyahkan. Dalam hal ini kata korupsi merujuk pada tindakan yang berupaya untuk menyalahgunakan kepercayaan publik guna mendapatkan keuntungan tertentu secara sepihak. Dalam Bahasa Inggris, korupsi berasal dari kata corrupt, corruption yang diartikan sebagai kecurangan yang bersifat merusak. Hal ini menggambarkan bahwa korupsi

mencakup

pada

penyalahgunaan

wewenang

oleh

pejabat

pemerintah

seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta

dan

pemerintahan

seperti

penyogokan,

pemerasan,

intervensi

kebijakan dan penipuan. Dengan mengacu pada corumpere, corrupt, dan corruption, maka dapat diketahui bahwa korupsi merupakan sebuah aktivitas menyimpang yang bersifat merusak dengan menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Namun demikian hal yang patut untuk dikaji secara mendalam adalah keterikatan penyimpangan dengan manuver yang dilakukan oleh aktor politik untuk menjatuhkan lawan politiknya dalam sebuah konstelasi politik masyarakat. Suryadharma Ali merupakan seorang politikus asal Jakarta yang pernah dipercaya untuk memimpin lembaga negara sebesar Kementrian Agama Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 19 September 1956, dalam perkembangannya beliau tercatat sebagai anggota Alumni Institute Agama Islam Negeri Syarief Hidayatullah. Pada tahun 2001 beliau tercatat sebagai Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat hingga tahun 2004. Dalam karir politiknya terlibat dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelum menduduki sebagai Menteri Agama Indonesia, Suryadharma Ali menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabinet Indonesia Bersatu masa kepemimpinan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Sebelumnya jabatan tersebut diduduki oleh Alimarwan Hanan yang konon merasa belum berhasil mengangkat Kementerian Negara KUKM menjadi Departemen Koperasi. Saat ini posisi tersebut diduduki oleh Mari Elka Pangestu. Suryadharma menduduki sebagai menteri Agama tertanggal 22 Oktober hingga 2014. Beliau adalah orang ke 20 yang menjabat di kursi kementerian tersebut. Kementerian Agama Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang diawali oleh K.H Wahid Hasyim. Sebagaimana diketahui bahwa Suryadharma Ali 3

ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 22 Mei 2014. Dalam hal ini ketetapan tersebut disampaikan oleh Busyro Muqoddas selaku Wakil Ketua KPK pada publik. Hal ini menjadi

pemberitaan yang cukup mengejutkan, mengingat

Kementrian Agama selama ini digolongkan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang bersih dan suci karena senantiasa memperjuangkan penegakan moral dalam kehidupan beragama dan bernegara. KPK sendiri merupakan sebuah komisi yang dientuk pada taahun 2003 dengan merujuk pada UU No.30 Tahun 2002 yang menghendaki pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini KPK memiliki tugas untuk melakukan kordinasi, supervise, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pengawasan terhadap instansi

penyelenggara negara sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

4

BAB III PEMBAHASAN A. Bentuk Korupsi pada Kasus Korupsi Dana Haji Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diketahui ada informasi kepada KPK

bahwa terdapat transaksi keuangan yang dianggap

mencurigakan dengan melibatkan Suryadharma Ali. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Wakil Kepala PPATK Agus Santoso yang mengatakan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang Suryadharma Ali selaku pejabat negara dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini hasil audit PPATK dijelaskan bahwa nilai transaksi mencurigakan tersebut mencapai Rp 230 Milliar. Hal ini merugikan negara dimana penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri. Dimana dalam tindakannya memanfaatkan dana setoran awal haji untuk membiayai pejabat Kementrian Agama beserta keluarganya untuk dapat naik haji. Hal ini menjadikan KPK menduga adanya penggelembungan nominal harga terkait biaya catering, biaya pemondokan, dan biaya transportasi jemaah haji. Menurut Soewartojo (2005 : 20) ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi, yakni pertama korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan. Kedua pungutan liar yang sulit untuk dibuktikan (komisi kredit bank, komisi proyek tender, imbalan jasa, pemberian izin, kenaikan pangkat, uang transportasi). Ketiga pungutan liar yang tidak sah (pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan peraturan yang berlaku). Melihat kembali yang dilakukan oleh Suryadharma Ali

terkait

penyalahgunaan

kewenangan

pengelolaan

ibadah

haji,

yaitu

pengelolaan bungaOngkos Naik Haji (ONH) yang dituding PPATK tidak transparan. PPATK mencatat, ONH calon jemaah haji yang mencapai Rp80 triliun menghasilkan bunga sebesar Rp2,3 triliun. Bunga sebesar itu, menurut PPATK, sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk membeli apartemen sebagai tempat tinggal jemaah selama menjalankan ibadah haji. Praktik penggelembungan dana biaya pengelolaan haji pada dasarnya membawa dampak negatif karena menyerap anggaran dana pemerintah yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi ironis manakala penggunaan kewenangan tersebut digunakan untuk memberangkatkan keluarga pejabat dan keluarga instansi di Kementrian Agama naik haji. Jadi semakin jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap 5

pengelolaan dana haji dan penyimpangan pengalokasian dana untuk kepentingan privat (termasuk golongan dan kelompok tertentu). Sebagaimana dikatakan oleh Baswir (1993) menjelaskan bahwa ada 7 pola korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, antara lain pola konvensional, pola upeti, pola komisi, pola menjegal order, pola perusahaan rekanan, pola kwitansi fiktif, dan pola

penyalahgunaan

kewenangan.

B. Kronologi Penyelidikan Kasus Korupsi Dana Haji Popularitas Suryadharma Ali sudah tidak terbantahkan lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Laki-laki yang lahir pada 19 September 1956 ini telah menghebohkan public karena kasus penyelenggaraan biaya haji di kementerian agama tahun 2012 – 2013. Mencuatnya kasus penyelewengan biaya haji yang menyeret nama Suryadharma Ali ini akibat adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji di bawah wewenang Kementerian Agama. Dalam laporan tersebut, Muhammad Yusuf yang saat itu menjabat sebagai Ketua PPATK mengatakan, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. PPATK mengatakan, ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. KPK menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak-pihak yang diperiksa. Mulai Januari 2015, KPK justru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 20122013. Saat itu, selain pengadaan barang dan jasa, komisi antirasuah itu juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pihak-pihak yang diduga mendapatkan fasilitas pergi haji. Tak perlu menunggu lama, KPK langsung meminta keterangan pihakpihak terkait. Perjalanan kasus ini bermula pada Februari 2015 KPK meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, terkait pengelolaan dana haji. Selain itu, KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini. Pada bulan Maret 2015 KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu. Kemudian pada 6 Mei 2015 : KPK meminta keterangan Menteri 6

Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma, di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak. Pada 15 Mei 2015 Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. Pada 22 Mei2015 KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam dan menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Nilai dana haji yang dikelola Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadarma Ali (M. Abdul Rachman) 129, lebih dari Rp 1 triliun. Suryadharma diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, Suryadharma juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. Realitas – realitas berkenaan dengan kasus Suryadharma Ali tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena adanya pemberitaan media massa. Tentunya kegiatan jurnalistik yang menjadi bagian kerja media massa tidak dapa tdipisahkan dari proses mengolah fakta menjadi informasi. Media massa menginformasikan realias yang berlangsung di suatu tempat, namun realitas tersebut telah dibentuk, dibingkai dan di poles sedemikian rupa oleh media tersebut. Media melakukan tindakan kostruktif berdasarkan ideologi yang menjadi landasan media tersebut. Pada akhirnya realitas sosialtesebut dianggap sebagai “fakta”, terlepas dari berarti tidaknya isi pemberitaan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi dana haji di Kementerian Agama sejak awal tahun 2013. Saat itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji di bawah wewenang Kementerian Agama. Ketua PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. PPATK mengatakan, ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. KPK 7

menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak-pihak yang diperiksa. Mulai Januari 2014, KPK justru melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun anggaran 20122013. Saat itu, selain pengadaan barang dan jasa, komisi antirasuah itu juga menyelidiki biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan pihak-pihak yang diduga mendapatkan fasilitas pergi haji. Tidak memerlukan menunggu lama, KPK langsung meminta keterangan pihakpihak terkait. Berikut ini adalah perjalanan kasusnya: - 3 Februari 2014: KPK meminta keterangan anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, terkait terkait pengelolaan dana haji. - 6 Februari 2014: KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini. - 19 Maret 2014: KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu. - 6 Mei 2014: KPK meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma Ali di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak. - 15 Mei 2014: Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka terkait proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 20122013. - 16 Mei 2014: Bakal calon presiden Prabowo Subianto sempat memuji Suryadharma dalam kapasitas Suryadharma sebagai Menteri Agama. Ia menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik. - 22 Mei 2014: KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam. - 22 Mei 2014: KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Nilai dana haji yang dikelola lebih dari Rp 1 triliun. Suryadharma Ali diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 tahun 8

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, Suryadharma juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. - 22 Mei 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012/2013. Suryadharma diduga melakukan tindak pidan korupsi penyelenggaraan ib...