Makalah Kel. 1 Struktur dan Pelaku Pasar Modal di Indonesia PDF

Preview

Summary

MAKALAH STRUKTUR DAN PELAKU PASAR MODAL INDONESIA Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pasar Modal & Manajemen Keuangan Dosen Pengampu: Bapak Dr. Achmad Fadjar, S.E,. M.Si., Ak., CA. Oleh: Lilis Maryanti 1617202006 Egidia Novitry 1617202011 Nabila Putri 1617204001 Alysa Amadhea A...

Description

MAKALAH STRUKTUR DAN PELAKU PASAR MODAL INDONESIA Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pasar Modal & Manajemen Keuangan

Dosen Pengampu: Bapak Dr. Achmad Fadjar, S.E,. M.Si., Ak., CA.

Oleh: Lilis Maryanti

1617202006

Egidia Novitry

1617202011

Nabila Putri

1617204001

Alysa Amadhea Astary

1617204010

SEKOLAH PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG 2018

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................................. i BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1

Latar Belakang .................................................................................................... 1

1.2

Identifikasi Masalah ............................................................................................ 1

1.3

Tujuan Makalah .................................................................................................. 2

BAB II ISI ...................................................................................................................... 3 2.1

Pasar Modal di Indonesia .................................................................................... 3 2.1.1

Otoritas Jasa Keuangan ................................................................................. 4

2.1.2

Emiten ........................................................................................................... 7

2.1.3

Emisi Saham ................................................................................................. 9

2.1.4

Emisi Obligasi .............................................................................................. 10

2.1.5

Bursa Efek .................................................................................................... 13

2.1.6

Self Regulatory Organizations (SRO) .......................................................... 15

2.1.7

Perusahaan Efek ............................................................................................ 16

2.1.8

Lembaga Penunjang Pasar Modal ................................................................ 17

2.1.9

Profesi Penunjang Pasar Modal .................................................................... 18

2.1.10 Investor ......................................................................................................... 18 2.2

2.3

2.4

Mekanisme Perdagangan .................................................................................... 22 2.2.1

Mekanisme Perdagangan Di Pasar Perdana ................................................. 22

2.2.2

Mekanisme Perdagangan di Pasar Sekunder ................................................ 24

Hubungan Investor dan Pialang (Broker) ........................................................... 27 2.3.1

Margin .......................................................................................................... 28

2.3.2

Short Sales .................................................................................................... 31

Indeks Pasar Saham ............................................................................................ 32 2.4.1

Indeks Harga Saham Gabungan .................................................................... 33

i

ii

2.5

2.4.2

Indeks LQ45 .................................................................................................. 35

2.4.3

Indeks Harga Saham Lainnya ....................................................................... 36

2.4.4

Perhitungan Indeks Harga Saham ................................................................. 39

Perkembangan Pasar Modal Indonesia ............................................................... 40 2.5.1

Situasi Sepuluh Tahun Terakhir ................................................................... 44

BAB III KESIMPULAN .............................................................................................. 47 3.1

Kesimpulan ......................................................................................................... 47

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pasar Modal Indonesia saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang

menggembirakan. Hal ini tercermin dari jumlah emiten dan nilai emisi serta volume perdagangan dan kapitalisasi pasar yang terus meningkat. Namun demikian perkembangan yang telah dicapai oleh Pasar Modal Indonesia yang tercermin dalam peningkatan jumlah emiten dan nilai emisi, volume perdagangan dan nilai kapitalisasi pasar, belum diimbangi oleh pertumbuhan jumlah pemodal domestik, yang merupakan suatu elemen pengukur penting kemajuan Pasar Modal di suatu negara. Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Pasal modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan asset dan mempermudah perusahaan menjual asset. Kehidupan yang semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk mencapai segala sesuai secara instan, mudah dan terorganisasi. Dalam hal ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal makan dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat didalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta yang kemudia menjadi Bursa Efek Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi.

1.2

Identifikasi Masalah 1. Untuk mengetahui pasar modal di Indonesia 2. Untuk mengetahui mekanisme perdagangan pasar modal 3. Untuk mengetahui hubungan investor dan pialang (Broker) 4. Untuk mengetahui indeks pasar saham

1

2

5. Bagaimana perkembangan pasar modal Indonesia

1.3

Tujuan Makalah 1. Untuk mengetahui pasar modal di Indonesia 2. Untuk mengetahui mekanisme perdagangan pasar modal 3. Untuk mengetahui hubungan investor dan pialang (Broker) 4. Untuk mengetahui indeks pasar saham 5. Untuk mengetahui Perkembangan pasar modal Indonesia

BAB II ISI 2.1

Pasar Modal di Indonesia Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian Negara. Dengan

adanya pasar modal (capital market), investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan (return). Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Dengan alternative pendanaan dari pasar modal, perusahaan dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya dan pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian Negara dan kemakmuran masyarakat luas. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek. Definisi ini menyiratkan bahwa seperti pasar modal pada umumnya, pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor (pemodal) dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Agar alokasi dana menjadi efektif, berbagai jenis sekuritas (efek/surat berharga), diciptakan dan diperdagangkan di pasar modal untuk mempertemukan kedua pihak tersebut. Uraian pendahuluan ini mengimplikasikan bahwa ada tiga pihak yang terutama terlibat dalam perdagangan sekuritas di pasar modal Indonesia, yaitu perusahaan (dan pemerintah), bursa efek, dan investor. Akan tetapi, kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal Indonesia sesungguhnya dilakukan oleh banyak pihak terkait. Bagian ini menguraikan secara singkat masing-masing komponen dalam struktur pasar modal Indonesia.

3

4

2.1.1 Otoritas Jasa Keuangan Ketika pasar modal Indonesia diaktifkan kembali pada tahun 1976, Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) bertindak sebagai penyelenggara pasar modal dan sekaligus sebagai Pembina dan pengawas. Dualism fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990. Bapepam memfokuskan fungsinya pada pengawasan pembinaan pasar modal. Dengan fungsinya tersebut, bapepam mengusahakan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sebagai perbandingan, tugas-tugas Bapepam tersebut hamper sama dengan tugas pokok Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktek di pasar modal. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang penggabungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dn\an Direktorat Jenderal Lemabaga Keuangan (DJLK) menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah menetapkan pembentukan OJK yang berfungsi menyelenggarakan system peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Pemberlakuan UU RI No. 21 Tahun 2011 menetapkan OJK menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK). Sejak 31 Desember 2012, OJK mengambil alih tugas Bapepam LK. Kewenangan OJK memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Bapepam LK. Selain bidang pasar modal dan jasa keuangan, OJK juga mencakup pengaturan dan pengawasan pada sector perbankan. Pasal 5 UU RI No. 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggaran system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Secara lebih spesifik, pasar 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan;

5

b. Kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Selanjutnya, pasal 7 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector Perbankan sebagaiamana dimaksdu dalam pasar 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. System informasi debitur; 4. Pengujian kredit (credit testing); dan 5. Standar akuntansi bank. c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. Manajemen risiko; 2. Tata kelola bank; 3. Prinsip mengenal nasabah dan antipencurian uang; dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. Pemeriksaan bank Keleluasaan kewenangan pengaturan dimuat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

6

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini; b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan; c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan; e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Pihak tertentu; g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan. h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan. Keleluasaan kewenangan pengawasan dimuat dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakann lain terhadap Lembaha Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sector jasa keuangan; d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan atau pihak tertentu; e. Melakukan penunjukkan pengelola statute; f. Menetapkan penggunaan pengelola statute; g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuanga; dan h. Memberikan dan atau mencabut:

7

1. Izin usaha; 2. Izin orang perseorangan; 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. Surat tanda terdaftar; 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. Pengesahan; 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. Penetapan lain Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

2.1.2 Emiten Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi (bond) dan pembelinya adalah masyarakat umum. Berikut jenis emiten: a. Emiten saham menjual saham melalui penawaran umum baik penawaran umum perdana (initial public offering, IPO) kepada investor public, penawaran kepada pemegang saham yang ada (right issue), maupun penawasan saham berikutnya (seasoned equity offering). b. Emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO meupun penawaran obligasi berikutnya. Selanjutnya, saham atau obligasi tersebut dapat dictatkan di bursa efek untuk diperdagangkan antar investor. Jadi, seluruh perusahaan yang saham atau obligasinya tercatat di BEI (dahulu BEJ atau BES) disebut juga sebagai emiten. Namun tidak semua emiten mencatatkan saham atau obligasinya di bursa efek. Sejak tahun 1977, jumlah emiten yang memperoleh penyataan efektif untuk menawarkan saham dan obligasi kepada public mengalami peningkatan. Data terbaru per 4 November 2016, jumlah emiten sebesar 637 (535 emiten saham plus 102 emiten obligasi). Table berikut menyarikan perkembangan perbandingan emiten saham dan emisi obligasi mulai akhir tahun 2008 hingga 4 November 2016.

8

Tabel 2.1 Perbandingan Emiten Saham dan Emisi Obligasi Per Tahun Saham Tahun

Total Nilai

Total Jumlah Emiten *)

Obligasi

Kapitalisasi (Rp Triliun)

Total Jumlah Emiten **)

Total Nilai Kapitalisasi (Rp Triliun)

2008

396

1,076.49

90

598.70

2009

398

2,019.38

88

670.64

2010

420

3,247.10

86

757.06

2011

440

3,537.29

96

870.58

2012

459

4,126.99

99

1,009.71

2013

483

4,219.02

106

1,215.79

2014

506

5,228.04

110

1,444.20

2015

521

4,872.70

109

1,679.15

2016 ***)

535

5,801.86

102

2,019.14

*) sudah memperhitungkan emiten yang delisted. **) penerbitan obligasi korporasi pada tahun tersebut. ***) Data per November 2016 Sumber: Bursa Efek Indonesia, Statistik Pasar Modal, 4 November 2016.

Tabel 2.2 Kapitalisasi Pasar Modal dan PDB Kapitalisasi (Rp Triliun) Tahun

Saham

Obligasi

Obligasi

Korporasi Pemerintah

Total Kapitalisasi (Rp Triliun)

PDB (Rp Triliun)

2008

1,076.49

73.01

525.69

1,675.19

4,954.03

2009

2,019.38

88.90

581.75

2,690.03

5,613.44

2010

3,247.10

115.84

641.21

4,004.15

6,422.92

2011

3,537.29

148.46

723.61

4,409.36

7,427.09

2012

4,126.99

189.44

820.27

5,136.70

8,421.87

2013

4,219.02

220.58

995.25

5,434.85

9,084.00

2014

5,228.04

225.88

1209.96

6,663.88

10,542.70

9

Tabel 2.2 Kapitalisasi Pasar Modal dan PDB (lanjutan) Kapitalisasi (Rp Triliun) Tahun

Saham

Obligasi

Obligasi

Korporasi Pemerintah

Total Kapitalisasi (Rp Triliun)

2015

4,872.70

252.30

1425.99

6,550.99

2016 *)

5,801.86

282.25

1781.73

7,865.84

PDB (Rp Triliun)

11,540.80 N/A

*) Data per November 2016 Sumber: Bursa Efek Indonesia, Statistik Pasar Modal, 4 November 2016. Perkebangan kapitalisasi pasar modal dari emisi saham dan obligasi dengan perbandingan PDB akhir periode 2008 sampai dengan November 2016 disajikan dalam table tersebut tampak bahwa total kapitalisasi pasar modal dari kedua emiten mencapai Rp1.67 kuadrilyun pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp6.55 kuadrilyun pada tahun 2015 dan Rp7.86 kuadrilyun per 4 November 2016. Sedangkan PDB mengalami peningkatan lebih tinggi pada akhir tahun 2008 menjadi Rp11.54 kuadrilyun pada akhir tahun 2015.

2.1.3 Emisi Saham Perkembangan emiten saham selama 1977-1988 relatif lambat. Deregulasi kebijakan di sector keuangan pada tahun 1988 mendorong perkembangan pasar modal dengan dicirikan oleh pertumbuhan jumlah emiten yang pesat, dari 25 emiten pada tahun 1988 meningkat menjadi 305 emiten pada tahun 1998, 396 emiten pada tahun 2008 kemudian 535 emiten pada November 2016. Table berikut menyajikan perkembangan jumlah emiten kapitalisasi pasar dari akhir tahun 2008 hingga November 2015. Jumlah...