Modul WPPE | MPE MEKANISME PERDAGANGAN EFEK STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA PDF

Preview

Summary

Modul WPPE | MPE MEKANISME PERDAGANGAN EFEK STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA Didukung Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103 0 Materi Pelatihan WPPE | Edisi 1 – 2015 www.ticmi.co.id Modul WPPE | MPE DAF...

Description

Modul WPPE | MPE

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103 Materi Pelatihan WPPE | Edisi 1 – 2015 www.ticmi.co.id

0

Modul WPPE | MPE

DAFTAR ISI

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA ......................................................................... 1 I.

SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK ..................................... 1 I.1. Sistem Keuangan dan Pasar Uang ....................................................................................................... 1 I.2. Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan......................................................................................... 1

II. SISTEM KEUANGAN ............................................................................................. 2 III. PASAR MODAL .................................................................................................... 3 III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal:.......................................................................................................... 3 III.2. Sejarah Pasar Modal ............................................................................................................................ 3 III.3. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ................................................................................... 4 III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia............................................................................................. 6 III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia ........................................................................................................... 7

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

i

Modul WPPE | MPE

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank

I. I.1.

SISTEM KEUANGAN, PASAR MODAL & PERDAGANGAN EFEK Sistem Keuangan dan Pasar Uang Ketika kelompok yang ada di masyarakat hanya terdiri dari kelompok rumah tangga sebagai konsumen dan kelompok perusahaan sebagai produsen, maka lingkup kegiatan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut: “Perusahaan menghasilkan barang/jasa dengan membeli atau menyewa faktor produksi seperti tenaga, bahan baku dan tanah dari rumah tangga, dan rumah tangga memperoleh pendapatan upah dan sewa yang dibayarkan perusahaan”

I.2.

Kegiatan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Apabila sektor rumah tangga tidak membelanjakan semua pendapatannya, maka akan timbul kelebihan dana (Tabungan). Disisi lain perusahaan juga membutuhkan dana (Kredit) untuk mengembangkan usahanya (Investasi). Untuk mempertemukan kedua belah pihak ini munculah lembaga keuangan (Intermediasi) yang bermanfaat bagi rumah tangga, perusahaan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat luas seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 1 – Kegiatan Ekonomi dengan Pasar Keuangan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

1

Modul WPPE | MPE

II.

SISTEM KEUANGAN Sistem keuangan pada prinsipnya adalah kumpulan pasar, institusi, peraturan, teknik dan carabagaimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan kepada masyarakat luas (Peter Rose, 2000). Peran utama sistem keuangan adalah mengalihkan kelebihan dana dari masyarakat kepada peminjam yang kemudian akan digunakan dan dibelanjakan untuk kegiatan investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem Keuangan di Indonesia setelah UU No. 21/ 2011, terdiri dari: 1. Kementerian Keuangan 2. Bank Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan 4. Lembaga Penjamin Simpanan Gambar 2 – Sistem Keuangan Indonesia

Fungsi sistem keuangan diantaranya meliputi: 1. Fungsi Tabungan: Dimana tabungan, obligasi, saham dan instrumen hutang lainnya diperjual-belikan untuk memberikan pendapatan bagi pemilik dana dan mengalir melalui sistem keuangan untuk digunakan sebagai sumber dana investasi bagi pihak yang membutuhkan, sehingga barang dan jasa dapat diproduksi 2. Fungsi Penyimpan Kekayaan: SistemKeuangan menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan; menahan asset yang dimiliki untuk tidak dikonsumsi sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan 3. Fungsi Likuidasi: Sistem Keuangan menyediakan cara yang aman bagi pemilik dana jika sewaktu-waktu membutuhkan dana dan/ atau ingin mengkonversi instrumen kekayaan miliknya menjadi uang tunai dalam waktu singkat 4. Fungsi Kredit: Sistem Keuangan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit / pinjaman untuk membiayai konsumsi dan investasi bagi pihak yang membutuhkan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

2

Modul WPPE | MPE

5. Fungsi Pembayaran: Sistem Keuanganmenyediakan jasa keuangan bank seperti chek, giro bilyet, kartu kredit, serta non-Bank seperti leasing, asuransi, dana pensiun, pasar modal, pegadaian, dll. 6. Fungsi Risiko: Sistem Keuangan mengalihkan risiko tidak terpakainya dana menjadi sebuah investasi yang memberikan manfaat Pasar Keuangan: Untuk memenuhi fungsi-fungsi diatas, sistem keuangan melakukannya melalui satu wadah yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan ini dapat dikatakan sebagai penghubung antara unit defisit dengan unit surplus. Pasar keuangan merupakan jantung dari sistem keuangan karena kemampuannya menarik dana masyarakat dan mengalokasikan kembali tabungan tersebut dalam bentuk pinjaman, serta menetapkan bunga dan harga atas surat berharga yang diperdagangkan. Pasar keuangan terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pasar uang terdiri dari danadana yang bersifat jangka pendek atas kelebihan dana masyarakat yang bersifat sementara serta untuk membiayai keperluan jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja.

III.

PASAR MODAL Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan.

III.1. Peran dan Manfaat Pasar Modal: 1. Pasar modal merupakan wahana menghimpun dana pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien 2. Pasar Modal membantu meningkatan aktivitas ekonomi nasional dimana perusahaanperusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 3. Pasar Modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, surat utang, dan lainnya. 4. Sebagai alternatif investasi, Pasar Modal menawarkan kesempatan kepada investor untuk: a. Menjadi pemilik perusahaan yang sehat dan berprospek baik melalui pembelian efek–efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal dengan imbal hasil serta tingkat resiko tertentu. b. Memantau pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional dan transparan.

III.2. Sejarah Pasar Modal Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia mempunyai beberapa periode dimulai pada tahun 1878 hingga sekarang. Pembagian tersebut di maksudkan karena ada hal-

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

3

Modul WPPE | MPE

hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya baik dilihat dari sisi peraturan, ekonomi, dan politik. Beberapa periode tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut:

III.3.

Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan A.

Fungsi Bapepam 1) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sehat serta baik; 2) Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien; mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamsahamnya melalui pasar modal. B. Beralihnya Bapepam Ke Bapepam LK Berawal dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01. /2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lembaga Keuangan). C. BAPEPAM LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. D. Fungsi BAPEPAM LK 1) Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder Penegakan peraturan di bidang pasar modal; 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

4

Modul WPPE | MPE

3) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; 4) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 5) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal; E. BAPEPAM Pada waktu Pasar Modal dihidupkan kembali tahun 1976, dibentuklah Bapepam, singkatan dari Badan Pelaksana Pasar ModalBapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah badan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Bapepam dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan permodalan di Indonesia. F.

Awal Munculnya OJK Disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, telah melahirkan lembaga baru yaitu otoritas jasa keuangan yang di namakan OJK. Pembetukan OJK ini mengakibatkan kewenangan - kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter, sedangkan Bapepam -LK melebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah kementrian Keuangan.

G. OJK Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1. Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU No.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan dalam menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan di Pasar Modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

H.

Tugas OJK 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 4. Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

5

Modul WPPE | MPE

III.4. Regulasi terkait Pasar Modal di Indonesia 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.01/1995 tentang Dicabutnya Keputusan Menkeu Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menkeu Nomor 264/KMK.010/1995, dan berlaku mulai 1 Januari 1996 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/KMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek 10. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

6

Modul WPPE | MPE

III.5. Struktur Pasar Modal Indonesia Gambar 4 – Struktur Pasar Modal Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Bursa Efek (PT Bursa Efek Indonesia-BEI)

Perusahaan Efek

EMITEN

+ Penjamin Pelaksana Emisi (Underwriter) + Perantara Pedagang Efek

+ Manajer Investasi - Reksadana

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

(PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia-KPEI)

Lembaga Penunjang

+ Biro Administrasi Efek + Bank Kustodian + Wali Amanat + Pemeringkat Efek + Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA) + Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (SIPF) + TICMI dan ICaMEL

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia-KSEI)

Profesi Penunjang

+ Akuntan + Notaris + Penilai + Konsultan Hukum

PEMODAL/INVESTOR

+ Domestik + Asing

7

Modul WPPE | MPE

Para Pelaku & Lembaga di Pasar Modal Self Regulatory Organization (SRO) adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan (regulator) di industri Pasar Modal. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO di Pasar Modal Indonesia adalah PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesai (KSEI) dan PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). A. Bursa Efek Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (UUPM Pasal 1). Berdasarkan PP 45/1995 Pasal 5, pemegang saham bursa minimal 50 Anggota Bursa (AB) dan maksimal 200 AB. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan pengunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke Bapepam-LK (UUPM Pasal 7). Fungsi bursa lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar (market liquidity), dan menciptakan harga efek yang wajar (price discovery). Kegiatan BEI dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Efek Indonesia antara lain untuk: 1) Meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek; 2) Meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa Efek; 3) Mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien; 4) Mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa; 5) Meningkatkan sistem pelayanan informasi; kegiatan pengembangan Pasar Modal, termasuk kegiatan promosi dan penelitian; dan 6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Pasar Modal. B. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI Fungsi LKP dalam Perdagangan Efek LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa. Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di Bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses Kliring, sehingga Anggota Bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek dan/atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Pemegang Saham dan Struktur Modal 1. Pemegang Saham (Shareholders) KPEI - Bursa Efek Indonesia (BEI) : 100% 2. Struktur Modal (Capital Structure) KPEI - Modal Dasar : Rp. 60 Milyar

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

8

Modul WPPE | MPE

- Modal Setor

: Rp. 15 Milyar

Bisnis Motif 1. Nir Laba (Non Profit Motive) 2. Tidak membayar dividen (No Dividend Payment) 3. Keuntungan untuk operasional dan pengembangan Sumber Pendapatan 1. Fee jasa Kliring Transaksi Bursa 2. Fee jasa Pinjam Meminjam Efek 3. Fee jasa pengelolaan Dana Jaminan Jenis Layanan 1. Layanan Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien 2. Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending and Borrowing) 3. Pelayanan jasa KPEI diberikan kepada Anggota Bursa Efek dan partisipan lainnya (seperti Bank Kustodian) Novasi (Mitra Pengimbang) Novasi adalah Pengalihan hubungan hukum antara AB Jual dengan AB Beli menjadi hubungan hukum antara AB Jual dengan KPEI dan AB Beli dengan KPEI. Dengan novasi peranan KPEI menjadi sebagai:  Mitra Pengimbang (Counter Party) yang menjamin kepastian penyelesaian Transaksi Bursa.  Pengelola Risiko (Risk Management) dari penyelesaianTransaksi Bursa Ilustrasi Novasi terlihat seperti pada gambar di bawah ini:

C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)- KSEI Fungsi LPP dalam Perdagangan Efek LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian efek.

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

9

Modul WPPE | MPE

Pemegang Saham KSEI Bank Kustodia : 36% SRO : 30,5% Perusahaan Efek : 30,5% BAE : 3% Layanan yang diberikan LPP meliputi: 1. Administrasi Rekening Efek 2. Penyelesaian transaksi Efek 3. Distribusi ...