Makalah Kelompok 2 - Tugas PDF

Preview

Summary

MAKALAHSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAHMata Kuliah :“Akuntansi Pemerintah Pusat“DOSEN PENGAMPU :Taufik Hidayat, SE., MOleh : Kelompok 2Maharani Sinurat 7193220027 Roima Yuslina Tamba 7192520012 Kiki Yusnitasari Ritonga 7193520041Kelas : Akuntansi C 2019PRODI S1 AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIU...

Description

MAKALAH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Mata Kuliah : “Akuntansi Pemerintah Pusat “

DOSEN PENGAMPU : Taufik Hidayat, SE., M.Si

Oleh : Kelompok 2

Maharani Sinurat

7193220027

Roima Yuslina Tamba

7192520012

Kiki Yusnitasari Ritonga

7193520041

Kelas : Akuntansi C 2019

PRODI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Makalah ini diselesaikan guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam

penulisan

makalah

ini,

penulis

tentu

saja

tidak

dapat

menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan pihak lin. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada 1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan 2. Kepada dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat, SE., M.Si Penulsi menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Akhir kata penulis mengucapkan selamat membaca dan semoga makalah ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca.

Medan,

September 2021 Penulis

Kelompok 2

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................................i DAFTAR ISI

..................................................................................................... ii

BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................1 A.Latar Belakang .............................................................................................1 B.Tujuan

......................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN ..........................................................................................2 BAB III PENUTUP ................................................................................................ 15 A. Kesimpulan ............................................................................................... 15 B. Saran

.................................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 16

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profiyang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum, seperti peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Sebagaimana bentuk-bentuk organisasi lainnya pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Dimana organisasi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatankegiatan yang dilakukan, dan pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya. Sebagaimana halnya organisasi swasta (perusahaan), organisasi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan keuangan oerganisasi pemerintah. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan maka diperlukan sebuah sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam organisasi tersebut. Sistem akuntansi keuangan dalam organisasi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena sistem akuntansi keuangan dibutuhkan untuk mengatur dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan (aset) yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan diterapkan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas organisasi pemerintah.

B. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi SKPD

3. Untuk mengetahui Struktur Akuntansi pada Pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah

1

BAB II PEMBAHASAN

A. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Penerapan sistemakuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah

menurut

PBB dalam bukunya A Manual for Government

Accounting, antara lain disebutkan bahwa: Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 1. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit). 2. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang

diperlukan

untuk

penyusunan

rencana/program

dan

evaluasi

pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang meng- olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan

informasi

akuntansi

dan

laporan

keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2011). Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, danelemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejakanalisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur, baik manual maupu terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi eksekutif) serta pemda yang mendapat dana dari 2

APBN (terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Oleh karena itu SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemda (yang menggunakan APBD), lembaga keuangan negara, serta BUMN/BUMD. Tujuan dari SAPP adalah : 1. Menjaga aset (safegurding asset), agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. 2. Memberikan informasi yang relevan ( relevance), menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas. 3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya ( reliability), tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. 4. Menyediakan

informasi keuangan

yang

berguna

untuk

perencanaan,

pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien ( feedback and predictability).

Untuk mencapai tujuan tersebut, SAPP memiliki karakteristik sebagai berikut : 1. Basis Akuntansi SAPP menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basisakrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara (KUN) dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari KUN. Sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. 2. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu : aset = utang + ekuitas dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. 3. Sistem yang Terpadu dan Terkomputerisasi 3

SAPP terdiri atas subsistem subsistem yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi. 4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh unit unit akuntansi, baik di pusat maupun daerah. 5. Bagan Perkiraan Standar SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yangberlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

SAPP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu : 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), merupakan bagian dari SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. SiAP sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sitem Akuntansi Umum (SAU). 2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI), merupakan bagian SAPP yang akan menghasilkan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran instansi. SAI sendiri terbagi menjadi dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) (Nordiawan, 2007).

B. Perkembangan Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah sudah beberapa kali dilakukan perubahan dan penyempurnaan dengan beberapa kali dikeluarkannya peraturanperaturan pemerintah khususnya Keputusan Menteri Keuangan. Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomar 476/ KMK.01/1991 pada tanggal 21 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, sampai pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya Sistem Akuntansi Pemerintah dikembangkan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 4

Akuntansi Pemerintahan, yang menerapkan Standar Akuntanasi Pemerintahan berbasis Akrual. Dan dalam pelaksanaannya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sejarah teori dan praktek akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum pendidikan akuntansi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1950an, pada masa itu hanya dikenal tata buku warisan Belanda yang disebut sistem continental. Akibat perubahan hubungan politik dengan Belanda, banyak guru besar berkebangsaan Belanda kembali ke negerinya.Hal ini berakibat adanya perubahan kurikulum pendidikan akuntansi dan sistem continental ke sistem Anglo Saxis(sistem Amerika).Perkembangan selanjutnya, ternyata akuntansi keuangan untuk sektor swasta maju pesat, sedangkan akuntansi di sektor pemerintah masih mengikuti konsep-konsep yang diterapkan sejak zaman Belanda. Meskipun

ada

perbaikan

dalam

akuntansi

pemerintah

di

atas,

penyempurnaan yang bersifat mendasar belum pernah dilakukan, sedangkan sistem tersebut mempunyai kelemahan yaitu: 1. Pada Pemerintah, sebagian aktivitasnya dibiayai melalui anggaran yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Pencatatan pelaksanaan anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak terpadu karena berdasarkan sistem tata buku tunggal (single entry bookeping).Akuntansi yang terpisah-pisah tersebut semakin mengakibatkan pelaporannya menjadi tidak bersesuaian satu dengan yang lain karena tidak menggunakan bagan perkiraan yang standar. 2. Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja; tidak dirancang untuk menganalisis efektivitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program. 3. Pada akuntansi aset tetap, kelemahannya selain tidak terintegrasi dengan keuangannya juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional. 4. Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) semula 5

berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran/SPA dari seluruh Departemen atau Lembaga. 5. Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah untuk menjagake- wajaran dan keseragarnan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pcrncrintah. Tetap ipadatahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang penerapannya paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Khusus dalam pengelolaankeuangan Negara, semakin tahun jumlah APBN yang harus dikelola semakin besar dan

masalah

yang harus ditangani

pemerintah scmakin kompleks dan beragam, sedangkan dalam sistem akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat banyak kelemahan. Hal ini berakibat pada praktek akuntasi pemerintah yang belum mampu memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan transaksi keuangan negara yang semakin kompleks. Praktek akuntansi pemerintah hanya dapat memenuhi tujuan pertanggungjawaban, namun tidak menyediakan informasi yang cukup untuk kepentingan manajerial.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dilakukan pengembangan sistem akuntansipemerintah pusat dengan tujuan utama untuk: 1. Merancang sistem akuntansi pemerintah yang baru, 2. Menyusun standar dan prinsip akuntansi pemerintah, dan 3. Membentuk pusat akuntansi di Departemen Keuangan

Dari tujuan utama di atas, penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat telah dilaksanakan dan dilakukan implementasi secara bertahap. Penyusun standar dan prinsip telah dilakukan seiring dengan penyusunan sistem akuntansi dan pembentukan pusat akuntansi juga telah terselenggara dengan diresmikannya Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan RI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 Juli 1992. Untuk mengembangan usaha yang telah ada, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KMK.012/2001 tentang Tata Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga dan diimplementasikan tahun 2001. Meski sudah ada BAKUN, pelaksanaan implementasi system dimaksud bukannya tidak mengalami hambatan. Karena tak ada kewajiban dari peraturan 6

perundang-undangan, maka sistem akuntansi pemerintah pusat, departemen dan nondepartemen masih menggunakan sistem pembukuan tunggal yang dalam banyak hal sulit dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dalam dunia akuntansi, sistem yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem akuntansi berpasangan yang mewajibkan semua catatan akuntansi dimulai dengan teknologi penjurnalan debit-kredit selalu seimbang berpasangan. Patut dicatat, pada kebanyakan pandangan pakar akuntansi, sistem pembukuan tunggal belum pantas disebut sebagai suatu akuntansi.Yang disebut laporan keuangan berfokus hanya pada laporan realisasi anggaran semata. Catatan pemerintah pusat tentang investasi jangka panjang dan utang dilakukan secara tak terstruktur atau informal. Di dalamnya termasuk catatan pengeluaran yang menggunakan dana luar negeri, seperti bantuan, hibah dan utang. Karena standar akuntansi kepemerintahan RI saat itu belum ada, praktek akuntansi pemerintah juga belum sesuai prinsip akuntansi kepemerintahan yang berlaku umum, kode rekening akuntansi baku dan berlaku bagi semua departemen/lembaga belum ada, serta neraca tak mungkin disusun apalagi diterbitkan. Pada tahun 1995, sebagai lanjutan dari pinjaman Bank Dunia dikembangkan lagi sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer yang open system melalui Proyek

Pengembangan

Sistem

Akuntansi

Pemerintah

tahap

II

dan

implementasinya dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999 telah dilakukan implementasi sistem akuntansi instansi untuk seluruh Departemen/lembaga yang dapat menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Namun demikian masih menghadapi masalah enforcement-nya, karena pada saat itu masih belum ada ketentuan perundangan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang Iengkap. Paket Bantuan IMF tahun 1997/1998 berisi persyaratan good governance umumnya, reformasi manajemen keuangan, lebih khusus lagi tentang reformasi akuntansi

pemerintahan.

Reformasi

akuntansi

pemerintah

mendapat

momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang, Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, diperkuat dengan UU Pemeriksaan Keuangan Negara. UU tersebut menyatakan kebutuhan mendesak 7

akan Standar Akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. Tanpa standar BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. UU Perbedaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja amat ketat dan bersanksi.Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah

laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar

Akuntansi

Pemerintah. Agar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan objektif maka dalam tahun 2002 (sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menteri keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernerintah daerah. Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pmerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelahtahun anggaran yang lalu berakhir setidak-tidaknya meliputi Laporan realisasi APBN.neraca, laporan arus kas dan catatan atas lapuran keuanganyang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. Selanjutnya, BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya dilakukan auditor eksternal (Mahmud

C. Sistem Akuntansi Pusat SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). SiAP memproses datatransaksi KUN dan Akuntansi Umum. SAPP dan bagian bagiannya SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat)

8

SiAP

SAI

(Sistem Akuntansi P t)

(Sistem Akuntansi I t i) SAU

SAK

(Sistem Akuntansi U )

(Sistem Akuntansi K )

SAKUN (Sistem Akuntansi K U N )

LRA, Neraca, dan CALK K/L

RA dan Neraca

SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara)

Laporan BMN di K/L

LAK dan Neraca KUN

SiAP terdiri atas : 1. SAKUN, yaitu subsistem SiAP yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca KUN. 2. SAU, yaitu subsistem SiAP yang akan menghasilkan LRA Pemerintah Pusat danNeraca.

Dalam pelaksanaannya, SiAP dilakukan oleh : 1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran.

9

2. KPPN khusus untuk memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari BantuanLuar Negeri (BLN). 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) untuk memproses data transaksi penerimaandan pengeluaran BUN melalui kantor pusat. 4. DIA yang melakukan proses data APBN, serta melakukan verifikasi dan akuntansi untukdata trans...