makalah Komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis PDF

Preview

Summary

Tugas Akuntansi Sektor Publik “Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis ” OLEH: Manikam Aprilani Marwah Razak Naurah Atifah Eko Hardianyah Sudirman Hisbullah AKUNTANSI 7.8 ( D ) JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR SAMATA – G...

Description

Accelerat ing t he world's research.

makalah Komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis mamar razmie

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

KOMPARANSI AKUNTANSI SEKT OR PUBLIK Lela Monika Sari

perencanaan publik phot os Present asi komparasi akunt ansi sekt or publik dengan sekt or bisnis. BAB 3 upi k

Tugas Akuntansi Sektor Publik

“Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis ”

OLEH: Manikam Aprilani Marwah Razak Naurah Atifah Eko Hardianyah Sudirman Hisbullah AKUNTANSI 7.8 ( D )

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR SAMATA – GOWA 2015

BAB III KOMPORASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI BISBIS A. Perkembangan Pemikiran Akuntansi 1. Sektor Publik Versus Sektor Bisnis Di masa setelah primitif, masyarakat nomadem menjadi masyarakat penetap dengan perkembangan tatanan kemasyarakatan. Keterbatasan sumber daya mulai diartikan sebagai kurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kerja sama antarkelompok non-pengusaha dan pengusaha mulai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Di sinilah peristilahan kelompok swasta merupakan hasil dari perubahan kemasyarakatan, perubahan sosial, dan perubahan organisasi publik. Keterbatasan kapasitas pengusaha publik membuka peluang peranan dalam pengelolaan perekonomian. Pengusaha ekonomi mulai dipisahkan dari pengusaha politik kemasyarakatan. 2. Perlunya Akuntansi Sektor Publik Dipelajari Tersendiri Secara kronologis, kebutuhan akan perubahan perspektif ilmu manajemen keuangan publik mulai dirasakan sejak tahun 1980-an. Secara global, berbagai lembaga dunia mulai merancang pengembangan model seperti yang terjadi di New Zealand. Dengan restrukturisasi model pemerintahan melalui Tripartiet perundangan, perubahan atau restrukturisasi model pemerintahan berbasis akrual mulai diimplementasikan. Hasil pembelajaran yang ada dirasakan cukup meyakinkan, sehingga proses penerbitan standar berskala internasional mulai dilakukan melalui badan IFAC (Internasional Federation of Accountant). Melalui proses penyusunan standar yang ketat, IPSABS (International Publik Sector Accounting Standard Board) telah berhasil diluncurkan pada tahun 1998. Titik ini merupakan awal munculnya perspektif akuntansi dalam bidang manajemen keuangan publik. Di Indonesia, perubahan ini terjadi ketika Orde Baru mulai runtuh. Denan simbol dan slogan yang berbeda, Orde Reformasi mulai digulirkan. Dalam Orde ini, keterbukaan menjadi suatu dorongan yang luas. Kondisi ini tentunya membuat pengembangan suatu kompartemen baru dalam Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI – KASP) di tahun 2002 sangat mungkin dilakukan. Komparteman ini telah menjadi unit yang besar di dalam IAI sendiri. Dorongan positif semakin terasa dengan kamunculan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Perspektif akuntan sangat berkembang cepat di Indonesia. Dari sisi ilmu, pengembangan diskusi dan arena bertukar ilmu pengetahuan telah dilakukan dalam skala nasional dan internasional. Dalam masyarakat internasional, proses pengembangan standar di IFAC telah dijakan arena diskusi. Sementara di Indonesia, Forom Dosen Akuntansi Sektor Publik

(FDASP) telah dijadikan forum pengembangan ilmu bagi para dosen. Dalam temu kelimanya di malang pada tahun 2006, struktur kurikulum S1 dan S2 telah disepakati bersama. Konsensus ini merupakan langkah awal bagi peletakan dasar pemantapan ilmu akuntansi sektor publik di Indonesia. B.

Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Swasta) Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (swasta).

Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis swasta). C. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta) Akuntansi sektor public dan akuntansi bisnis (swasta) ada untuk memenuhi kebutuhan public atau masyarakat. Perbedaan antara sektor public dan swasta terletak pada keuntungan yang ingin diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (swasta) akan mencari keuntungan sebanyak – banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada public. Sedangkan Akuntansi sektor public hanya memenuhi keuntungan public tanpa mencari keuntungan. Akuntansi sektor public secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor public. Selain itu, dampak lainnya adalah mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai ( reformasi ), serta keahlian penyusunan system keuangan akan menjadi salah satu pilar transparansi ekonomi di Indonesia. Area sektor public sangat luas. Pelayanan sektor public sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi dari pemerintah tetap harus diikuti. Pemerintah wajib mengendalikan sektor public lainnya yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah. Setiap warga Negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu, intervensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan pajak masyarakat menjadi hal yang wajib. Keunikan karakter dari akuntansi sektor public adalah cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Perumusan standar akuntansi juga mengadaptasi praktek regulasi yang sudah ada. Akuntansi sektor public dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata kepada pemilik atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor swasta.

D. Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Swasta) 1. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta) Perbedaan Tujuan Organisasi Keuangan

Akuntansi Sektor Publik Kesejahteraan masyarakat Sektor public Negara, daerah, masyarakat, konstituen

Akuntansi Sektor Swasta Keuntungan Swasta Individual, perkumpulan

2. Akuntansi Sektor Publik Yang Tertinggal Dari Akuntansi Sektor Bisnis (Swasta) Bukti ketertinggalan Akuntansi sektor public dari Akuntansi sektor swasta adalah : a. Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhkan. b. Standar audit pemerintah pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan standar Audit. c. Pada organisasi public selain pemerintah ada Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. 3. Akuntansi Atas Utang Dan Kewajiban Organisasi Publik Kelemahan akuntansi keuangan pemerintah dimasa lalu harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang memberdayakan warga masyarakat. pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggungjawab atas perhitungan “utang pemerintah” dan strategi pelunasannya. 4. Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas a. Efisiensi Suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Efisiensi dapat dikembangkan dengan empat cara yaitu ; 1) Dengan menaikkan output untuk input yang sama. 2) Dengan menaikkan output lebih besar dibandingkan proporsi peningkatan input. 3) Dengan menurunkan input untuk output yang sama. 4) Dengan menurunkan input lebih besar dibandingkan proporsi penurunan output b. Efektifitas Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuannya, organisasi sektor public sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bias terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah satu dari indicator hasil.

c. Ekonomi Indikator ekonomi merupakan indicator tentang penggunaan input. Terdapat tiga indikator kinerja organisasi sektor publik, yaitu ; ekonomi mengenai input, efisiensi tentang input dan output, serta efektifitas yang berhubungan dengan input dan output. Indikator efisiensi mencakup baik input maupun output. Penerapan indikator efisiensi di sektor publik akan membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta. Ada dua kesulitan benchmark penerapan ukuran kinerja sektor swasta ke sektor publik, yaitu : 1) Jika output diukur dalam ukuran uang, kualitas rasio tergantung pada kualitas output. Sedangkan pengukuran yang ada mencakup prakiraan kualitatif konsumen. Kegagalan pasar merupakan suatu masalah khusus dalam pelayanan sektor publik. 2) Jika output tidak bias diukur dalam nilai uang, rasio efisiensi diperhitungkan dengan unit fisik. Disini, permasalahan dasarnya adalah kondisi pengukuran fisik tidak dapat diterima dalam standar internasional. 5. Kultur Organisasi Sektor Publik Dan Bisnis Swasta Dalam lingkup geraknya, organisasi sektor public bergerak di sektor public, sedangkan organisasi sektor public bergerak di sektor public, sedangkan organisasi swasta bergerak di sektor swasta dan berorientasi laba. Budaya atau kultur di organisasi sektor public berbeda dengan kultur organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis. Dalam organisasi publik, semua karyawan /pegawai / pengurus/relawan bekerja untuk mencapai suatu tujuan yakni pemenuhan pelayanan public. Sedangkan dalam organisasi bisnis, segala aktivitas dan sumber daya manusianya terfokus pada keuntungan dari persaingan antar organisasi dan produk yang dihasilkan. Inilah yang menghantarkan kinerja swasta cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan sektor public. 6. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik adalah : 1) Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 3) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Peran SPKN adalah memberikan patokan/arahan per tahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara bagi pemeriksa. SPKN memiliki mekanisme kerja, yakni pengumpulan bukti dan pengujian bukti secara objektif. Hasil dari pengujian ini akan membawa manfaat, yakni: 





Peningkatan mutu pengelolaan. Pemenuhan tanggung jawab keuangan Negara. Pengambilan keputusan.

Berikut kerangka pemikiran SPKN :

E.

Pengambilan Keputusan Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam sektor publik, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal dan telah

ditetapkan dengan keputusan organisasi. Selain itu, berbagai keputusan juga diambil dan ditetapkan oleh lembaga legislatif dan dan eksekutif di tingkat pusat maupun daerah. Pada organisasi lainnya seperti partai politik, yayasan, atau LSM, segala keputusan diambil melalui musyawarah mufakat antara pengurus danperwakilan pengurus. Berbeda dengan sektor publik, organisasi sektor swasta (bisnis) juga mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, meskipun ada keputusan yang diambil secara individual (pemilik usaha). Pengambilan keputusan melalui musawarah dilakukan antara pemilik saham,

dan para pimpinan atau pihak manajemen organisasi bisnis (swasta). Selain itu, pengambilan keputusan organisasi juga jarang melibatkan karyawan atau konsumennya. F.

Perencanaan Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Tahapan pokok dari perencanaan dan pengendalian

Perencanaan dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta) Perencanaan Sektor publik Sektor bisnis (swasta) Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, Disusun oleh para pegawai serta manajer yang ada staf, atau pengelola organisasi. dalam organisasi tersebut Disahkan dengan regulasi publik Disahkan dengan aturan perusahaan atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan Hasil yang ingin dicapai adalh meraup profit/laba publik yang tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi. G. Penganggaran Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakuan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta) Penganggaran Sektor Publik Sektor Bisnis (Swasta) Penyusunan anggaran dilakukan bersama masarakat Penyusunan anggaran dilakukan bagian dalam perencanaan program keuangan pengelola perusahaan, atau pemilik usaha Dipublikasiakan untuk dikritisi dan didiskusikan Tidak dipublikasikan oleh masyarakat Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D, Disahkan oleh pengelolah perusahaan atau legislatif, dewan pengurus pemilik usaha.

H. Realisasi Anggaran Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor bisnis (swasta), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya. Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta) Realisasi Anggaran Sektor Publik Sektor Bisnis (Swasta) Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayanan Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang organisasi lebih besar Partisipasi konsumen (masyarakat) selama proses Pertisipasi konsumen setelah mendapatkan realisasi output I.

Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Barang public adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh Negara atau pemerintah. Sifat dari

barang ini adalah tidak ekslusif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta dan bersifat eksklusif serta hanya mampu dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karna harganya disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan sang penjual. Mekanisme alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu ; pertama melalui mekanisme pasar (market mechanism). Kedua, melalui mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism). Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta) Pengadaan barang dan jasa Sektor publik Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah. Sifatnya tidak eksklusif Pada umumnya, barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas

Sektor bisnis (swasta) Barang swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta Sifatna eksklusif Barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan sang penjual yang ingin meraih laba sebesarbesarnya. Tujuan pengadaan barang dan jasa publik adalah Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah diperuntukan bagi kepentingan seluruh warga diperuntukan bagi kepentingan internal organisasi. dalam skala luas.

J.

Pelaporan Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta)

Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta Laporan Keungan Sektor Publik  Laporan keuangan public dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik.  Pertanggungjawaban laporan unit pemerintah/ organisasi public adalah ke DPR / DPRD / legislative / Dewan pengurus dan masyarakat luas.  Laporan unit pemerintah / organisasi public harus ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas public.  Laporan unit pemerintah / organisasi public secara keseluruhan dijadikan dasar analisis atas prospek pemerintahan / organisasi public.  Laporan unit pemerintah diperiksa BPK/auditor yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan Sektor Swasta  Laporan keuangan swasta sangat terikat oleh aturan dan kriteria kecurangan.  Krriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor.  Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap ditingkat organisasi secara keseluruhan.  Laporan keuangan swasta diperiksa oleh auditor independen.

Persamaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta Persamaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Sektor Swasta:  Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas public.  Siklus akuntansi dapat dipertimbangkan.  Standar akuntansi ditetapkan oleh organisasiindependen.  Laporan keuangan public dan swasta bias diakui sebagai dasar hukum. K. Audit Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis (swasta). Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti pemeriksaan daerah (perda), BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekaaan negara, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sosial lainya. Sementara itu, audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari Audit keuangan (financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit untuk tujuan khusus (spesial audit) L.

Tanggung Jawab Dalam Sektor Publik Dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi sektor publik , pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat, konstituen, dan

dewan pengampu di LSM atau yayasan. Sedangkan dalam akuntansi sektor swasta, pertanggung jawaban dilakukan kepada stakeholders dan pemegang saham oleh pengelolah organisasi bisnis swasta....