Makalah Negara dan Konstitusi PDF

Preview

Summary

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA 1 MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Negara dan Konstitusi” Oleh Kelompok 4 (empat) : Kelas TI.34 1. Alpin 20152205023 2. Ahmad Arif 20152205010 3. Ahmad Junaedi Ambo 20152205030 4. Achmad Rizali 20152205043 STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerde...

Description

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

1

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Negara dan Konstitusi” Oleh Kelompok 4 (empat) : Kelas TI.34

1. Alpin

20152205023

2. Ahmad Arif

20152205010

3. Ahmad Junaedi Ambo

20152205030

4. Achmad Rizali

20152205043

STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

1

DAFTAR ISI MAKALAH IDENTITAS NASIONAL

KATA PENGANTAR Kata Pengantar .................................................................................................................

3

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................................... B. Tujuan ........................................................................................................................ C. Manfaat ......................................................................................................................

4 4 4

BAB II : PEMBAHASAN A. Pengertian Negara ...................................................................................................... B. Negara Kesatuan Republik Indonesia ........................................................................ C. Tujuan NKRI .............................................................................................................. D. Tujuan dan Fungsi Konstitusi ..................................................................................... E. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ....................................................... F. Hubungan Negara dan Konstitusi ............................................................................... G. Pancasila dan Konstitusi di Indonesia ........................................................................ H. Mempertahankan Negara dan Konstitusi ...................................................................

5 7 8 10 11 12 13 15

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................................................. 17 B. Saran ........................................................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka ..................................................................................................................

STMIK AKBA KOTA MAKASSAR Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 No.75 Makassar Telp/Fax : 0411-588371, Website : www.akba.ac.id Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

2

18

KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, karunia serta kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini, dengan judul “Negara dan Konstitusi” dalam waktu yang telah ditentukan. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam Identitas Nasional.

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan Kostitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum yang tertinggi disuatu Negara. Konstitusi dalam arti luas adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Bangsa Indonesia dan mengembangkan kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan makalah ini.

Kami berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak khususnya Mahasiswa sehingga dapat mengetahui Identitas Nasional Negara Republik Indonesia.

Makassar, 28 Oktober 2016 Penyusun,

Kelompok 4 (empat)

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

3

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Saat ini terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang mengabaikan arti dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. Bahkan tidak hanya mengabaikan, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui makna dari negara dan konstitusi tersebut. Terlebih di Era Globalisai ini masyarakat dituntut untuk dapat memilah-milah pengaruh positif dan negatif. Dengan adanya pendidikan tentang Dasar Negara dan Konstitusi diharapkan masyarakat Indonesia mampu mempelajari, memahami serta melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan pada Dasar Negara dan Konstitusi, namun dengan tidak menghilangkan jati dirinya.

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan Kostitusi. Dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma hukum yang tertinggi disuatu Negara. Konstitusi dalam arti luas adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.

B. TUJUAN Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami arti Negara dan Konstitusi sehingga dapat menjaga tatanan kewarganegaraan dalam Berbangsa dan Bernegara dengan tidak menghilangkan Jati dirinya.

C. MANFAAT Setelah Membaca dan Memahami Makalah ini, Mahasiswa diharapkan : ➢ Memahami Pengertian Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ➢ Memahami Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ➢ Memahami Seberapa penting Negara dan Konstitusi ➢ Menerapkan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

4

BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN NEGARA Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Organisasi negara dalam suatu wilayah bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan. Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.

2. Wilayah (teritorial) Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

5

satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble). Pada sisi lain Otto Bauer menyatakan, ukuran itu lebih diletakkan pada keadaan khusus dari wilayah suatu negara.

3. Pemerintahan, Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Ada empat macam teori mengenai suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Pengertian Negara menurut para ahli •

Prof. Farid S : Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

•

Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Fungsi Utama Negara 1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

2. Fungsi Keadilan Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum.

3. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Negara harus mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

6

B. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu tekad sebuah masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

NKRI adalah negara berdaulat yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global).

NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

Pelaksanaan NKRI dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

7

C. TUJUAN NKRI Tujuan Begara RI tercantum dalam UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : •

Ketuhanan Yang Maha Esa,

•

Kemanusiaan yang adil dan beradab,

•

Persatuan Indonesia, dan

•

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan, •

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

D. PENGERTIAN KONSTITUSI Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.

Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting biasanya dikeluarkan oleh kaisar atau raja dan digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan subsitusi tertentu terutama dari Paus.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

8

Konstitusi pada umumnya bersifat kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.

Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang menopang berdirinya suatu negara. Terdapat dua jenis kontitusi, yaitu konstitusi tertulis (Written Constitution) dan konstitusi tidak tertulis (Unwritten Constitution). Ini diartikan seperti halnya “Hukum Tertulis” (geschreven Recht) yang termuat dalam undang-undang dan “Hukum Tidak Tertulis” (ongeschreven recht) yang berdasar adat kebiasaan. Dalam karangan “Constitution of Nations”, Amos J. Peaslee menyatakan hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada.

Tingkat Konstitusi : Menurut Herman Heller, Konstitusi terbagi dalam 3 tingkat : 1. Konstitusi sebagai Pengertian Politik : mencerminkan keadaan sosial politik suatu bangsa. Pengertian Hukum menjadi sekunder, yang primer adalah bangunan masyarakat atau sering disebut political decision. Bangunan masyarakat sebagai hasil keputusan masyarakat. 2. Konstitusi sebagai Pengertian Hukum : keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif, yang harus berlaku. Dari pengertian ini timbul aliran kodifikasi menghendaki hukum tertulis untuk terciptanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. 3. Konstitusi sebagai Peraturan Hukum : peraturan hukum tertulis. Dengan demikian UUD adalah bagian dari konstitusi tertulis.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

9

E. TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI Pada umumnya Hukum bertujuan untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri.

Konstitusi juga memiliki tujuan yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait dengan: 1. Berbagai lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masingmasing. 2. Hubungan antar lembaga negara. 3. Hubungan antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat). 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia 5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.

Semakin banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam konstitusi.

Dengan demikian banyak negara yang memiliki aturan-aturan tertulis di luar konstitusi yang memiliki kekuatan yang sama denga pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses peme¬rintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekua-saan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Makalah Pendidikan Kewarganegaraan STMIK AKBA

10

Fungsi Konstitusi : 1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme 2. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah 3. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organorgan kekuasaan negara.

F. KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Konstitusi dalam praktik Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai UUD suatu Negara. UUD Negara Indonesia yang berlaku adalah UUD 1945 beserta amamdemennya. UUD 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu khusus hukum dasar tertulis yang di sampingnya masih ada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan konstitusi. Hukum dasar tertulis ini terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjalasan, sebagai satu kesatuan organic yang masing-masing mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.

Sifat-sifat hukum tertulis antara lain : 1. Merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun rakyat sebagai warga Negara. 2. Berisi norma-norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan. 3. Merupakan perudangan-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat control terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. 4. Memuat aturan-aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Hukum dasar tidak tertulis disebut dengan istilah konvensi, mempunyai syarat-syarat yang disebut dengan ciri-cirinya yaitu : 1. Kebiasaan yang terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, 2. Berjalan sejajar dengan Undang-Undang Dasar, sehingga tidak bertentangan. 3. Merupakan aturan-a...