MAKALAH: PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA PDF

Preview

Summary

MAKALAH PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA Dosen Pengampu: Wardatul Fitri, S.H., M.H. Mata Kuliah: Hukum Perdata Disusun oleh: FAHRI TRI SETIO (17103080042) PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUN...

Description

Accelerat ing t he world's research.

MAKALAH: PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA Fahri Tri Setio

Related papers

Download a PDF Pack of t he best relat ed papers 

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BAGI PENGANUT ASAS KEWARGANEGARAAN G… Imran T horiq

PENGGUNAAN AFFIDAVIT T ERHADAP STAT US KEWARGANEGARAAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN CAM… Muhamad Rizki Basrian HAKIKAT PEMBERIAN AFFIDAVIT T ERHADAP STAT US ANAK HASIL PEKAWINAN CAMPURAN Rafsanjani Is Marus

MAKALAH PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA Dosen Pengampu: Wardatul Fitri, S.H., M.H. Mata Kuliah: Hukum Perdata

Disusun oleh: FAHRI TRI SETIO (17103080042)

PROGRAM STUDY HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 2018

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah untuk mata kuliah Hukum Perdata dengan pokok pembahasan Pengaturan Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata di Indonesia. Terima kasih kepada ibu Wardatur Fitri S.H, M.H., yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyampaikan materi ini. Penulis telah berupaya maksimal agar makalah ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun demikian tentu masih ada kekurangan. Untuk itu penulis menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran demi penyempurnaan makalah ini. Semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan teman-teman.

Yogyakarta, November 2018

PENULIS

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ ii DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 1.

Latar Belakang ............................................................................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 2 2.

Perkawinan Campuran ................................................................................................................... 2 2.1.

Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatblad 1898 Nomor 158 ......... 2

2.2.

Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan ................................................................................................................ 2 2.3.

Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional

Indonesia ........................................................................................................................................... 3 3.

Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Sah ......................... 4 3.1.

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .................. 4

BAB III PENUTUP ................................................................................................................................ 6 1.

Kesimpulan .................................................................................................................................... 6

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkawinan merupakan hal yang diharapkan bagi setiap manusia untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan orang/pasangan. Sebelum menjadi keluarga yang sah maka ada syarat perkawinan yang harus dipenuhi bagi pria maupun pria demi sahnya suatu perkawinan, baik sah secara agama dan sah menurut peraturan negara. Dalam praktikknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia di atur dalam Pasal 57 sampai 62 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan campuran yang akan terjadi yaitu dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangan dan juga dapat kehilangan kewarganegaraannya. Status anak menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena tidak dapat sembarangan untuk memilih sendiri namun ada aturan/ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dijalankan.

1

BAB II PEMBAHASAN 2. Perkawinan Campuran Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, terlebih apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganeraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak.1 2.1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatblad 1898 Nomor 158 Sebelum diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896. Peraturan ini disebut dengan Regeling op de Gemengde Huwelijken S. yang selesai dibuat pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898.2 Menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158): “Yang dinamakan Perkawinan Campuran, ialah perkawinan antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan.” Menurut GHR “antara orang – orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum – hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Hukum yang berlainan adalah disebabkan karena salah satunya adalah perbedaan kewarganegaraan.3

2.2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengertian perkawinan campuran sudah dijelaskan pada Pasal 57 yaitu Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

1

M. Nur Kholis Al Amin, Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia, Yogyakarta, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2. Hlm. 217 2 K. Watjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia 1992, Hlm. 45 – 46. 3 Ibid.

2

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dipenuhi, artinya perkawinan bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaanya itu.4 Agar perkawinan ini dapat dilangsungkan, pasal 60 UU Perkawinan menyebutkan: 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syaratsyarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masingmasing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi warganegara yang akan melangsungkan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan di antaranya memerlukan surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, pasport, dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah (excerpt of marriage of religious affair). Dengan demikian, kajian perkembangan hukum perdata di Indonesia pun dalam soal perkawinan telah dirumuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi warganegaranya.

2.3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia Dalam

Hukum

Perdata

Internasional,

persoalan

mengenai

perkawinan

transnasional adalah salah satu bidang yang paling vulnerable terhadap persoalan– persoalan Hukum Perdata Internasional.5 Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm. 89. 5 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, Hlm. 274. (Hardjowahono, 2006)

4

3

hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: 6 “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagua dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang masing – masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda akan memunculkan persoalan – persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga.

3. Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Sah 3.1. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah masalah kewarganegaraan anak. Dalam Undang – Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ayahnya. Tetapi dalam Undang – Undang Kewarganegaraan yang baru yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengatur: “Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkebangsaan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.”7 Tetapi diakuinya anak – anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebabkan anak – anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dimana anak tersebut dibolehkan untuk memilih kewarganegaraannya yang disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang ditugaskan oleh menteri untuk mengurusi bidang kewarganegaraan, dengan dilampiri dokumen yang dibutuhkan.8

6

Ibid. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 5 ayat (1). 8 Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) 7

4

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memuat asas – asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas – asas yang dianut dalam Undang – Undang tersebut sebagai berikut: 1) Asas Ius Sanguinis (Law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2) Asas Ius Soli (Law of the soil) secara terbatas adalah asas ang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini. 3) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak – anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini. Undang – Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang – Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu apabila anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.9

9

Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006

5

BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Perkawinan campuran tidak hanya sebatas perkawinan beda agama, namun ada perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran di Indonesia di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Hukum Perdata Internasional Indonesia. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia, pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda.

6

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. N. (2016). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia. AlAhwal, 217. Hardjowahono, B. S. (2006). Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Sakti. Prawirohamidjojo, R. S. (1988). Pluralisme Dalam Perundang - Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press. Saleh, K. W. (1992). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12. Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan...