Makalah - PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN KOORDINASI SEKTORAL PDF

Preview

Summary

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN KOORDINASI SEKTORAL Oleh: Adinda Yustika Putri (041511333030) Fahira Salsabila A. A. (041511333191) Cinantha Dwitya Logita (041611333008) Henry Sebastiantanto (041611333021) Puspita Ramadhani (041611333244) Febrina Rizkika H. A. S. (041611333261) S1 Akuntansi...

Description

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN KOORDINASI SEKTORAL

Oleh: Adinda Yustika Putri

(041511333030)

Fahira Salsabila A. A.

(041511333191)

Cinantha Dwitya Logita (041611333008) Henry Sebastiantanto

(041611333021)

Puspita Ramadhani

(041611333244)

Febrina Rizkika H. A. S. (041611333261) S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 2017 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 23 agustus 2017

Kelompok 3

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR......................................................................................... DAFTAR ISI .......................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................ 1.2 RUMUSAN MASALAH .................................................................... 1.3 TUJUAN MAKALAH ........................................................................ 1.4 MANFAAT MAKALAH .................................................................... BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 2.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH ............................ 2.2 PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL ...................................... 2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL ........................................ 2.4 PENDAPATAN REGIONAL ............................................................... 2.5 TEORI BASIS EKONOMI ................................................................... 2.6 KONSEP DAN PENGERTIAN SEKTOR UNGGULAN ................... 2.7 KERANGKA PEMIKIRAN ................................................................. BAB III PEMBAHASAN……………………………….………………………… 3.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA………. 3.2 MACAM-MACAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 3.3 STUDI KASUS PERMASALAHAN KOORDINASI SEKTORAL…. BAB IV PENUTUP………………………………………………………………. 4.1 SIMPULAN………………………………………… 4.2 SARAN KEBIJAKAN……………………………………….. DAFTAR PUSTAKA…………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya.

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan),sehingga dengan.Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah,yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi. Di dalam dimensi ini memiliki 3 perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan makro, Pertama, perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Kedua, perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh

instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Ketiga, perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua pola pikir itu dapat saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor-sektor. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apa itu perencaan pembangunan ? 2. Apa itu permasalahan koordinasi sectoral ? 1.3 Tujuan Makalah 1. Untuk mengetahui perencanaan 2. Untuk mengetahui perencanaan pembangunan 3. Untuk mengetahui masalah koordinasi sectoral 1.4. Manfaat Makalah 1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian perencanaan. 2. Mahasiswa dapat mengetahui pendekatan dalam pembangunan. 3. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan perencanaan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui manfaat perencanaan 5. Mahasiswa dapat mengetahui masalah koordinasi sectoral.

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah Dalam Pembangunan suatu wilayah perencanaan adalah suatu hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanan yang tepat adalah sebuah perencanaan yang dibuat atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah itu sendiri. Perencanaan juga akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut. Konsep perencanaan wilayah merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan yang dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan, permasalahan, ciri dan karateristik dari masingmasing daerah/wilayah yang menuntut adanya campur tangan pihak pemerintah pada tingkat

wilayah. Perecanaan wilayah dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan dimasing-masing wilayah dan mengupayakan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Peran utamanya adalah mengatasi secara langsung persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pembangunan ditingkat wilayah. Perencanaan wilayah mencakup pada berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya peningkatan kehidupan masyarakat. Berbagai faktor dalam kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial serta budaya maupun adat istiadat berbaur dalam perencanaan wilayah yang cukup kompleks. Semua faktor harus dipertimbangkan dan diupayakan berjalan seiring bahkan saling mendukung (Miraza, 2010). Menurut (Arsyad, 1999), fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah: 1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengaruh kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan. 2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan dengan suatu perkiraan potensi, prospekprospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. 3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik. 4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. 5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi. Nugroho dalam sirojuzilam (2008) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional di titikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Arsyad (1999), Perencanaan pembangunan ekonomi daerah memiliki beberapa implikasi antara lain: 1. Perencanaan pembangunan ekonomi yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional baik horizontal maupun vertikal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

2. Sesuatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan demikian sebaliknya sesuatu yang baik untuk daerah belum tentu baik secara nasional. 3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif harus bisa menggunakan sumberdayasumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai. 2.2 Pembangunan Ekonomi Regional Teori Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan Boediono (1999). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber- sumber yang tidak ada atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal. Pertumbuhan ekonomi merupakan target utama dalam proses pembangunan wilayah di mana untuk mencapai ini dilakukan perencanaan yang akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil kenaikan ini akan diiringi dengan kenaikan pendapatan riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta disuatu wilayah. Todaro dalam Sirojuzilam (2008), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap

perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Menurut Adisamita (2008), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan kmunikasi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewirasuastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Regional Pertumbuhan ekonomi dapat di nilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang di bentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008). Dalam teori pertumbuhan ekonomi wilayah dilakukan analisis terhadap suatu wilayah sejauh mana sistem ekonomi terbuka yang dimilikinya berhubungan dengan wilayah-wilayah sekitarnya dengan melihat arus perpindahan berbagai faktor produksi yang dimiliknya. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut ekonomi sangat berpengaruh terhadap Pertumbahan ekonomi wilayah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang di bentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008). Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi disuatu tahun lebih tinggi dari pada yang dicapai pada tahun sebelumnya, dengan kata lain pertumbuhan dapat tercipta apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi

daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing- masing daerah berlombalomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkat kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong ekonomi di daerahnya (Sjafizal, 2008). Pola pembangunan daerah dan sisitem perencanaan yang selama ini cenderung seragam dikarenakan system yang sentralisasi di mana setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan selalu berasal dari satu arah yakni top-dwon, telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang di hadapi di daerah hal ini diakibatkan oleh Perubahan sistem pemerintah yang sangat mempengaruhi penerapan kebijakan didaerah. Penetapan kebijaksanaan sekarang sudah disesuaikan dengan potensi dan aspirasi yang berkembang didaerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumberdaya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008). Dalam hal ini, daerah dan kabupaten kota bisa mengambil peran mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi didaerah (sumberdaya lokal) berdasarkan konsep lokal dan wilayah. Tiap daerah atau wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda. Dari potensi lokal inilah daerah/wilayah menggerakkan perekonomiannya, khususnya dari sudut keunggulan yang dimiliki (Miraza, 2010) Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah sebab dengan mengetahui sektor yang menjadi unggulan akan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang tepat oleh Pemerintah Daerah. 2.4 Pendapatan Regional Dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah selalu dilihat dari penyajian angka-angka pendapatan regional yang dimiliki daerah tersebut, dengan melihat angka tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilakukan serta bahan dalam perencanaan pembangunan. Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produk barang-barang dan jasa-jasa yang

diciptakan dalam suatu pereokonomian dalam suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985). Sedangkan menurut Tarigan (2007), pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat di ukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Beberapa istilah yang sering di gunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, di antaranya adalah: 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produk (output) di kurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup kompone-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dari pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu: 1. Pertanian. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas dan air. 5. Bangunan/konstruksi. 6. Perdagangan, hotel dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 9. Jasa-jasa. 2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar harga pasar. PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud disini adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika nilai susut barang- barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutun keseluruhan.

3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor. Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas dasar harga pasar, maka di dapatkan produk regional netto atas dasar biaya faktor produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan,bea ekspor.bea cukai dan pajak lain- lain,kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan (Tarigan,2007), yaitu: 1. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach) Pendekatan

pengeluaran

adalah

penentuan

pendapatan

regional

dengan

menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang di produksi di dalam suatu wilayah. Total penyedian barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsum...